532 research outputs found
Sort by
EVALUASI RPJM KOTA SOLOK BIDANG EKONOMI KERAKYATAN YANG MAJU DAN BERORIENTASI PASAR
Get PDFTerdapat tiga permasalahan utama dalam implementasi RPJM 2006 dan 2010 di Kota Solok. Pertama, alokasi anggaran dalam RAPBD jauh dibawah perencanaan dalam RPJM yang disebabkan oleh rendahnya tingkat penerimaan daerah, jauh dibawah rencana dalam RPJM. Kedua, realisasi anggaran dalam APBD cenderung menurun sementara realisasi fisik cenderung meningkat yang mengindikasikan tidak sinkronnya perencanaan dan implementasi kegiatan. Ketiga, perencanaan pengalokasian anggaran belum sesuai dengan kebutuhan dan tingkat harga ril yang membuat realisasi anggaran menjadi lebih rendah dari realisasi kegiatan. Keempat, realisasi kegiatan dan penganggaran dalam RAPBD belum sepenuhnya sesuai dengan RPJM.
Berdasarkan permasalahan diatas, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, sebaiknya dalam penyusunan RAPBD masa berikutnya disesuaikan dengan prioritas dalam RPJM. Hal ini diperlukan mengingat masih terdapat beberapa kegiatan yang terdapat dalam RAPBD tidak mengacu kepada kebutuhan prioritas dalam RPJM. Kedua, indikator dalam RPJM sebaiknya disusun dalam bentuk yang terukur secara kuantitatif dan disepakati bersama antara semua stakehoders. Beberapa indikator dalam agenda ini, sangat kualitatif. Ketiga, evaluasi tahunan, sebagaimana tertuang di dalam LAKIP, hendaknya juga memberikan analisis sejauhmana target yang dituangkan dalam RPJM dicapai secara tahunan untuk mengukur gerak langkah pembangunan secara objektif. Untuk itu diperlukan ketegasan kesesuaian/kaitan antara indikator output kegiatan dalam APBD dengan dengan indikator dalam RPJM
“DANA BERGULIR BAGI USAHATANI”, AKANKAH BISA BERKELANJUTAN?: Studi Kasus di Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Get PDFDana bergulir dikembangkan oleh banyak pemerintah daerah dalam mengatasi kelangkaan modal bagi usaha kecil pedesaan, terutama usahatani rakyat, setelah banyak skim kredit pedesaan dihentikan setelah krisis ekonomi. Paper ini menilai keberlanjutan dari dana bergulir yang dikembangkan di kabupaten Agam, Sumatera Barat. Penilaian dilakukan dengan mengamati tingkat pengembalian kredit, suku bunga dan pengelolaannya. Ditemui bahwa tingkat kemacetan masih cukup tinggi dan suku bunga masih terlalu rendah, sehingga menjadi beban bagi manajemen dalam mempertahankan ketersediaan dana untuk perguliran. Dari sisi pengelolaan, masih ditemukan kuatnya campur tangan birokrasi dan bahkan campur tangan politik lokal dalam penyaluran dan pengelolaan kredir. Hal ini membuat keberlanjutan dana bergulir masih menjadi tanda tanya besar. Oleh karena itu, beberapa implikasi kebijakan ditawarkan, yakni memberikan pengelolaan kredit mikro kepada lembaga keuangan pedesaan yang sudah mapan. Subsidi sebaiknya diberikan kepada lembaga keuangan lokal tersebut untuk menjamin bahwa mereka menjangkau usaha kecil yang dikelola oleh rumahtangga miskin. Target penerima sebaiknya adalah juga penerima program kemiskinan yang lain agar dana untuk pengembangan usaha tidak digunakan untuk keperluan lain. Dan, memberikan fleksibilitas waktu pengembalian bagi penerima yang tingkat pengembalian usahanya tidak cukup besar