532 research outputs found
Sort by
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA (Revisi) NOMOR 65 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PROSES PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Get PDFPERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS CENDERAWASIH
Get PDFProses pelayanan izin mendirikan bangunan di kabupaten dharmasraya
Get PDFOn establish of region government deal with UUD 1945, central government gives authority to region government to manage their government problems by themselves. There are many strategies to create societies prosperous in region government such as service, empowerment, and society’s participation, and then one of the strategies is public service. Writer interested in doing this research entitled “Service Process on Establish of Build License in Dharmasraya”. Why does writer take this case, especially establish of build license (IMB) because relates to survey, not all of societis in dharmasraya regency manage IMB reluctantly because in accordance with their opinion IMB processing is very difficult such as unpredictable time, wherever places, whereas present time these case are can handle in one door namely corporation license service financial investment supplying commodity and service (BP2MPBJ) in Dharmasraya regency. This research focuses on review of related literature about process, public service, standart operational procedure (SOP) and IMB.
Method user qualitative approach. Qualitative method uses to get real data and to analyze the object in order to get accurate data. Research method uses descriptive qualitative and emik perspective. A descriptive type uses to get research result descritively, systematically, and factual to the object is BP2MPBJ. The technique of collecting data uses observation, interview, and documentation.
Process of implementation service IMB in Dharmasraya regency agreed with standard government procedural. Based on questioner result societies satisfaction index (IKM) states “ GOOD’. BP2MPBJ Dharmasraya regency has motto “ SERVICE RESPONSE, CERTAINLY TIME, EXPENSE, TRANSPARANCY” by giving first rate service means PROFESIONAL, HOSPITALITY, SINCERE, MAXIMAL, and ACCURATE are already reached it
KESEPAKATAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor: MOU-2/DK/X/2012-Nomor: 16/X/KB/2013 TENTANG SOSIALISASI PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN DI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH, DAN TINGGI
Get PDFPERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG RINCIAN TUGAS SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM
Get PDFProsiding Seminar Nasional dan Workshop Perkembangan Terkini Sains Farmasi Dan Klinik III 2013
Get PDFLAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA (Revisi) NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Get PDFKAJIAN YURIDIS PERJANJIAN TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS EKONOMI ASEAN (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY) TAHUN 2015 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDONESIA
Get PDFIde Komunitas Ekonomi ASEAN pada dasarnya memang di dorong oleh berbagai perubahan yang terjadi pada perekonomian dunia, apalagi dengan kemunculan dua raksasa ekonomi dunia Asia yakni Cina dan India yang kini semakin di lirik dunia. Untuk itu, pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN dengan segala perjanjian yang ada didalamnya memberikan implikasi yuridis bagi Negara-negara anggota ASEAN. Dalam hal ini, pemikiran mengenai pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN atau yang lebih dikenal dengan ASEAN Economic Community (AEC) diluncurkan pada awalnya oleh Perdana Menteri Singapura, Goh Cok Tong, pada KTT ke-8 ASEAN di Phom Penh tanggal 4 November 2002. Akhirnya pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura tanggal 19-22 November 2007 ditandatangani dua dokumen penting dalam rangka kerjasama ASEAN yaitu Piagam ASEAN (ASEAN Charter) dan Cetak Biru Asean Economic Community. Piagam ASEAN (ASEAN Charter) baru berlaku pada tanggal 15 Desember 2008 setelah melalui ratifikasi dari Negaranegara anggota ASEAN sehingga telah mensahkan sebuah piagam yang membuat blok regional itu menjadi sebuah lembaga yang sah untuk pertama kalinya. Sedangkan Indonesian sendiri merupakan salah satu Negara anggota ASEAN yang ikut serta menandatangani perjanjian tersebut. Ada konsekuensi yuridis terhadap penandatangan dan ratifikasi Piagam ASEAN tersebut bagi Indonesia. Dalam hal ini Indonesia akan terikat pada perjanjian tersebut termasuk isi Piagam ASEAN dimana salah satunya memuat tentang pembentukan Komunitas ASEAN (ASEAN Community). Dalam Koumunitas ASEAN juga melingkupi pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Oleh karena itu, Indonesia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan kesempatan dalam menyongsong Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 tersebut
Use of Bio-agents for Tithonia Cultivation as Hedgerow in Ultisols
Get PDFThe field experiment was conducted with the objective to determine the type of suitable bacteria to be used for cultivating tithonia as hedgerow to increase dry matter and nutrient yield of tithonia in Ultisols. There were 5 treatments ; K = without bio-agents; L=phospahate diluting bacteria (PDB); M= Azospirillium; N= PDB + Azospirillium; and O= PDB + Azospirillium + Azotobacter, using a randomized block design (RBD) and 3 replications. Those bacteria treatments were re-inoculated tothe rhizosphere of tithonia in the nursery. Then, the young tithonia was planted as hedgerow in Ultisols for 8 months, and pruned every 2 months. The results showed that the phosphate diluting bacteria, and/or its combination with Azospirillium were the suitable bio-agents for tithonia cultivation in Ultisols
Potensi dan Upaya Peningkatan Performans Reproduksi Ternak Kerbau Lumpur (Bubalus bubalis) di Kabupaten Kampar Provinsi Riau
Get PDFBerdasarkan Renstra pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2009, Kabupaten Kampar di tetapkan sebagai tempat pengembangan ternak kerbau di Provinsi Riau. Untuk mewujudkan ini, perlu dilihat potensi ternak kerbau baik ternak jantan meliputi kualitas sperma dan kadar hormon testosteron maupun ternak betina yang meliputi umur beranak pertama, calving interval, angka kelahiran dan kadar hormone progesteron. Upaya peningkatan yang dilakukan adalah dengan melakukan sinkronisasi menggunakan GnRH dan PGF2α,
Potensi reproduksi kerbau betina dilihat dari umur beranak pertama, jarak beranak dan angka kelahiran adalah 3.5 tahun ± 0.5 tahun ; 400 ± 18.92 hari; 54.95 % ± 5.44. Kadar hormon progesteron dan testosteron dalam feses dapat digunakan untuk mementukan status ovarium pada kerbau betina dan kondisi testis pada ternak jantan. Kadar progesteron berkisar antara 941.7 ng/g– 1703.3 ng/g dan 499.2 ng/g- 633.8 ng/g. Hormon testosteron dalam feses berkisar antara 16.94 ng/g – 66.89 ng/g feses. Lingkar scrotum dan volume semen serta motilitas sperma dari tiga ekor pejantan adalah secara berturut-turut; 23.5 cm; 124 ml; gerakan massa positive tiga dan gerakan individu empat. Penggunaan dosis 300 µg GnRH yang disinkronisasi dengan PGF2α pada hari ke-7 setelah pemberian GnRH memberikan respon yang terbaik terhadap kecepatan munculnya estrus (27.8 jam), lamanya estrus (16.6 jam), angka kebuntingan (100 %) dan persentase estrus (100). Untuk mempersingkat calving interval (360 hari) ternak kerbau dapat dilakukan dengan memberikan 300 µg GnRH dan 12.5 mg PGF2α pada hari ke-30 pascapartu