1360 research outputs found
Sort by
Kajian Yuridis Halangan Kebebasan Berserikat (Union Busting) Fungsionaris Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Kabupaten Tangerang
No full textPerbandingan Kinerja Tenaga Kerja Bongkar Muat untuk kelancaran Arus Barang di Pelabuhan Jakarta, Semarang, Surabaya dan Medan
No full text
Penggunaan Bahan Kimia dalam Pertanian yang Berdampak Pada Perubahan Iklim : Tinjauan Menurut Hukum Internasional
No full text
Melatih Kreativitas Remaja Karang Taruna dalam membuat Hiasan Kepala dan Masker Wajah untuk Tari Betawi Kreasi Oleh Tim FSRD Universitas Trisakti
Full text linkKEBIJAKAN PUBLIK PEMBENTUKAN TIM NASIONAL PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PENEGAKAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
No full textPembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual bertujuan mengantisipasi pelangggaran hak kekayaan intelektual di Indonesia. Kondisi ini didorong dengan kepentingan negara maju untuk mengurangi tindakan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Namun, bagaimana kebijakan publik pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, dapat harmonisasi dengan peraturan hak kekayaan intelektual agar terciptanya penegakkan hukum HKI? Penelitian ini tipenya normative dengan pendekatan peraturan hukum di bidang hak kekayaan intelektual, data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Pembentukan Tim Nasional ini dianggap kurang mampu diimplementasi, karena pembentukannya tidak melalui tahapan yang seharusnya dilalui berkaitan dengan pembuatan kebijakan public.Selain itu, kebijakan public Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Inteletual, tidak sesuai dengan cita hukum Pancasila yang melandasar cara berpikir, berfilosofi dan berprilaku masyarakat Indonesia. Seharusnya kebijakan public dalam menciptakan efektifnya peran “Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Inteletual” memperhatikan peraturan yang ada dengan melibatkan peran serta Pemerintah Daerah dari tingkat Propinsi sampai Tingkat Kota yang lebih memahami berbagai permasalahan yang ada diwilayahnya