Duna: Revista Multidisciplinar de Inovação e Práticas de Ensino
Not a member yet
12148 research outputs found
Sort by
Perancangan komunikasi visual dalam pameran street sign photography di Jakarta (DKV - 3141)
No full textKajian Scoping : Dampak Perilaku Bullying pada Remaja
No full textSaat ini semakin banyak fenomena bullying yang terjadi. Bullying adalah perilaku yang melanggar norma. Menurut para ahli bullying diartikan sebagai perilaku negatif yang dilakukan secara berulang dan bertujuan untuk menyakiti atau melukai orang lain. Perilaku bullying sendiri dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti keluarga; teman sebaya; lingkungan sosial; atau dari diri sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak-dampak yang dialami oleh remaja korban bullying. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu scoping review. Penelitian ini menggunakan tiga sumber basis data dan menghasilkan 12 artikel yang dilibatkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bullying dapat berdampak negatif terhadap remaja. Dampak negatif ini terbagi menjadi dua kategorisasi, psikologis dan perilaku. Salah satu dampak negatif pada psikologis remaja berupa timbul gejala depresi. Selanjutnya, dampak negatif pada perilaku remaja dapat berupa penggunaan zat dan alkohol. Terakhir dampak lainnya dapat berdampak pada akademik, Kesehatan, dan emosi remaja
INTERNSHIP, SOCIAL VALUATION, AND SELF-EFFICACY AS DRIVERS OF ENTREPRENEURIAL INTENTION AMONG VOCATIONAL STUDENTS: A STRUCTURAL MODEL APPROACH
No full text
Tanggung Jawab Negara Terhadap Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Proyek Eco City Di Pulau Rempang
No full textSangat penting untuk melindungi masyarakat Pulau Rempang dari dampak relokasi paksa yang disebabkan oleh proyek pembangunan Rempang Eco City. Orang-orang yang telah lama tinggal di pulau ini berhak untuk melindungi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi mereka dari segala bentuk ancaman terhadap hak-hak dasar mereka. Perlindungan hukum bersifat represif dalam situasi ini. Sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1), pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi hak-hak masyarakat tersebut. Hak-hak ini mencakup hak untuk tempat tinggal dan kehidupan yang aman tanpa ancaman relokasi paksa. Selain itu, Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia melindungi hak setiap orang untuk hidup dalam kedamaian dan aman, yang dapat dilanggar oleh praktik relokasi yang tidak adil.
Pemerintah dalam hal ini harus memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka serta melindungi nilai-nilai budaya dan tradisi mereka yang telah berkembang selama berabad-abad. Pemerintah juga harus memastikan bahwa proses relokasi dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan masyarakat adat serta memberikan kompensasi yang adil dan sesuai dengan hak-hak mereka. Menurut teori hukum murni Hans Kelsen, pemerintah harus bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat memenuhi prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat adat yang terkena dampak. Agar pertumbuhan berkelanjutan dapat dicapai tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat adat, kebijakan pembangunan yang melibatkan masyarakat adat harus mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan mora
Perlindungan Hukum Ahli Waris Terhadap Warisan Di Bawah Jaminan Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3471 K/Pdt/2023)
No full textPenelitian berfokus pada pentingnya perlindungan hukum bagi ahli waris dalam menghadapi konflik antara kewajiban pelunasan utang pewaris dan hak atas warisan. Rumusan masalah yang dikaji adalah bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada ahli waris serta apakah putusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan teori hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli waris memiliki hak untuk melindungi harta warisannya sesuai dengan Pasal 833 KUHPerdata, namun pelaksanaan di lapangan sering menemui kendala. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3471 K/Pdt/2023 memberikan preseden penting, meskipun memerlukan peningkatan dalam konsistensi implementasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sistem hukum waris di Indonesia telah memenuhi prinsip keadilan, namun tantangan dalam penerapan hukum masih memerlukan evaluasi lebih lanjut, khususnya terkait peraturan tentang hak tanggungan dan perlindungan terhadap ahli waris. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi yang lebih komprehensif
Analisis Peran Perlindungan Anak dalam Mengatasi Kekerasan Berupa Penganiayaan oleh Pengasuh Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak
No full text(E) Isi : Salah satu bentuk kekerasan yang sering kali luput dari perhatian adalah kekerasan fisik berupa tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh pengasuh terhadap anak-anak. Pengasuh anak adalah individu yang bertanggungjawab untuk menjaga, merawat, dan mendidik anak ketika orang tua tidak dapat melakukannya. Tanggung jawab pengasuh meliputi memberikan kasih sayang, memastikan kebutuhan fisik dan emosional anak terpenuhi, serta mendukung perkembangan kognitif dan sosial anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memainkan peran yang krusial dalam mengatasi kekerasan berupa penganiayaan yang dilakukan oleh pengasuh terhadap anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran lembaga perlindungan anak dalam menangani kasus berupa penganiayaan terhadap anak oleh pengasuh berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak dan juga untuk mengetahui keberlakuan hukum terhadap perlindungan anak melalui yayasan selaku badan penyalur pengasuh. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan normatif dengan meneliti berbagai bahan pustaka yang ada dan juga hasil wawancara. KPAI memegang peran strategis dalam mencegah, menangani, dan memulihkan korban kekerasan oleh pengasuh. Namun, keberhasilan KPAI sangat bergantung pada adanya dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkaitnya
Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis Jual Beli Apartemen (Studi Putusan Nomor 826/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Jkt.Pst)
No full textPenelitian ini membahas perlindungan konsumen dalam praktik bisnis jual beli apartemen dengan studi kasus Putusan Nomor 826/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Jkt.Pst. Fokus penelitian terletak pada penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus, serta didukung data primer dari putusan pengadilan dan wawancara dengan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPSK memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan sederhana. Namun, keterbatasan dalam pelaksanaan putusan menimbulkan tantangan pada aspek kepastian hukum. Penelitian juga mengungkapkan bahwa kasus ini menunjukkan perlunya penguatan kewenangan eksekusi BPSK serta harmonisasi regulasi untuk memastikan keadilan dan perlindungan konsumen yang lebih baik
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Kelalaian Perusahaan Yang Mengakibatkan Kematian di PT. X
No full textPermasalahan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia sesuai dengan data setiap tahun yang semakin meningkat. Kecelakaan kerja yang kerap kali terjadi ini menjadi pokok bahasan yang perlu dijadikan pembelajaran agar kedepannya semua pihak dapat melakukan upaya preventif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Tenaga kerja dimanapun memiliki risiko tinggi dalam bekerja, oleh karena itu perlu kesadaran tinggi bagi individu sebagai tenaga kerja agar senantiasa waspada dalam melakukan pekerjaan. Selain itu, peran perusahaan juga sangat penting dalam keselamatan tenaga kerja, serta menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja selama bekerja. Hukum di Indonesia sudah seharusnya melindungi para tenaga kerja, kelalaian perusahaan harus diminimalisir semaksimal mungkin agar tidak terjadi kecelakaan kerja, terlebih mengakibatkan kematian. Kondisi ini dapat diminimalisir apabila tenaga kerja, perusahaan, dan pemerintah saling bekerja sama dalam menjaga stabilitas keamanan dalam lapangan pekerjaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana hukum ketenagakerjaan memberikan perlindungan yang seharusnya terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan, dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. X sebagai perusahaan terkait kepada pekerja korban yang terdampak akibat kelalaian yang terjadi sesuai dengan data yang diperoleh, PT.X sudah melakukan klarifikasi terhadap kasus ini dan berupaya dengan semaksimal mungkin untuk memenuhi hak-hak yang sudah seharusnya diberikan kepada tenaga kerja yang terdampak. Pemenuhan hak dari tenaga kerja sudah seharusnya dipenuhi oleh perusahaan karena memang sudah diatur dalam perundang-undangan