Duna: Revista Multidisciplinar de Inovação e Práticas de Ensino
Not a member yet
12148 research outputs found
Sort by
Analisis Pemenuhan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Daftar Pencarian Orang Tindak Pidana Narkotika di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN.MKS)
No full textPenelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berstatus Daftar Pencarian Orang di Indonesia dengan studi kasus pada Putusan Nomor 164/PID.Sus/2024/PN Mks. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku yang berstatus Daftar Pencarian Orang, sejauh mana kesadaran pelaku terkait asal-usul dana ilegal, serta bagaimana sikap batin (mens rea) memainkan peran dalam membuktikan unsur kesalahan sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini juga membahas tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam membuktikan kesalahan pelaku yang tidak terlibat langsung dalam tindak pidana awal namun secara sadar menggunakan hasil tindak pidana untuk kepentingan pribadi dan bisnis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis- normatif dengan pendekatan studi kasus yang berfokus pada analisis putusan pengadilan dan data transaksi keuangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Teknik pengumpulan data meliputi analisis dokumen transaksi keuangan, pemeriksaan alur dana melalui sistem perbankan, koordinasi dengan lembaga terkait seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, serta validasi dari berbagai sumber hukum terkait. Proses persidangan yang menjadi objek penelitian ini melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap alat bukti elektronik, keterangan saksi, serta analisis terhadap sikap batin pelaku dalam menggunakan dana yang berasal dari aktivitas ilegal. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya aspek penegakan hukum yang efektif dan transparan, di mana setiap proses pembuktian harus dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip due process of law dan perlindungan hak asasi manusia. Aspek koordinasi antarinstansi, termasuk lembaga perbankan, otoritas keuangan, dan lembaga internasional, menjadi faktor kunci dalam mengungkap jaringan kejahatan lintas negara yang semakin kompleks. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai risiko tindak pidana pencucian uang, mengingat seringkali pelaku pasif terlibat secara tidak langsung karena
ketidaktahuan atau manipulasi dari pihak lain
Perlindungan Konsumen Terhadap Penandaan Kosmetika Sediaan Sunscreen yang Bertentangan dengan Deskripsi Kemasan (Studi Kasus Temuan Uji In Vitro Nilai SPF)
No full textTabir surya merupakan salah satu produk kosmetika yang digunakan masyarakat untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Produk ini diklaim memiliki nilai SPF tertentu sebagai indikator perlindungan terhadap sinar UV. Namun, dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa nilai SPF yang tertera pada kemasan tidak sesuai dengan hasil uji laboratorium yang dilakukan secara in vitro. Beberapa produk bahkan memiliki nilai SPF jauh di bawah klaim pada kemasan, yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi bagaimana mekanisme perlindungan konsumen terhadap pelanggaran penandaan kosmetika sediaan yang tidak sesuai pada produk tabir surya dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap penandaan kosmetika sediaan yang tidak sesuai pada produk tabir surya ditinjau dari kasus temuan uji in vitro nilai SPF. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum yang relevan, serta dilengkapi dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dilakukan melalui pengawasan oleh BPOM, yang memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha, seperti peringatan tertulis, penarikan produk dari peredaran, atau pencabutan izin edar. Konsumen yang dirugikan juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan atau penyelesaian melalui BPSK. Tanggung jawab pelaku usaha dalam kasus ini mencakup tanggung jawab administratif, perdata, dan moral, yang meliputi kompensasi kepada konsumen serta upaya memastikan penandaan produk sesuai dengan hasil uji laboratorium
Perlindungan Hak Perempuan Dalam Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
No full textKawin tangkap adalah praktek perkawinan di daerah Sumba Nusa Tenggara Timur dengan cara menangkap perempuan di ruang publik seperti pasar, festival adat, maupun di pinggir jalan. Seiring berkembangnya zaman, praktek kawin tangkap mengalami pergeseran makna karena sekarang dilakukan dengan tanpa izin dari perempuan untuk melakukan penangkapan di pinggir jalan, hal itu membuat praktek ini tidak lagi relevan dengan pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 dan juga melanggar pasal yang ada di dalam undang-undang seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang TPKS, Dan Undang-Undang HAM. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan Teknik pengumpulan data observasi dan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam penyelesaian praktek kawin tangkap di Sumba. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan Gambaran di masyarakat bahwa tradisi perkawinan yang ada di dalam masyarakat yang meskipun dibawah hukum adat, tetap tidak boleh luput dari hukum positif. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa Sebagian besar masyarakat sumba sepakat agar kawin tangkap sudah dihapuskan dan pelaku harus dipidana sesuai dengan yang ada didalam hukum positi
Hak Upah Pekerja Yang Dirumahkan Akibat Pandemi Covid-19 (Studi Putusan No. 431/Pdt.Sus- Phi/2021/Pn.Jkt.Pst)
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan hak upah pekerja yang dirumahkan akibat pandemi COVID-19 di Indonesia. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, hak upah merupakan hak fundamental yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Namun, situasi pandemi menimbulkan tantangan besar dalam implementasinya, terutama bagi pekerja yang dirumahkan tanpa kejelasan waktu dan kompensasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan Putusan No. 431/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur perlindungan upah pekerja, implementasinya sering kali menemui kendala, terutama dalam pembuktian klaim force majeure oleh pengusaha. Putusan pengadilan dalam kasus ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja yang dirumahkan. Berdasarkan analisis, disimpulkan bahwa penguatan regulasi dan pengawasan implementasi hukum ketenagakerjaan diperlukan untuk menjamin hak pekerja terpenuhi, khususnya dalam kondisi darurat seperti pandemi
Analisis Perlindungan Hukum terhadap Ciptaan yang Digunakan sebagai Data Pelatihan Generative Artificial Intelligence di Indonesia
No full textSeiring dengan perkembangan zaman, hukum hak cipta menghadapi tantangan perkembangan teknologi yang memunculkan generative AI, khususnya terhadap penggunaan Ciptaan sebagai data pelatihan generative AI. Generative AI menghasilkan konten baru yang dihasilkan dari pelatihan jutaan hingga miliaran data, termasuk karya cipta berlisensi yang tersebar di internet. Penggunaan tersebut seringkali gagal untuk memenuhi hak cipta kepada para pemegang hak cipta. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap Ciptaan yang digunakan sebagai data pelatihan generative AI dan menawarkan solusi hukum atas permasalahan tersebut. Penelitian ini normatif dilakukan dengan melakukan studi kasus menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif dengan memerhatikan perspektif akademisi dan praktisi hak cipta. Secara substansial, lanskap hukum di Indonesia saat ini telah mengakomodir perlindungan terhadap Ciptaan yang digunakan sebagai data pelatihan generative AI, meskipun tidak secara eksplisit. Namun implementasinya terkendala beban pembuktian pelanggaran yang menyulitkan Pencipta karena kurangnya transparansi dari pihak pengembang generative AI. Studi komparatif terhadap hukum Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa menghasilkan penemuan solusi berupa pembentukan regulasi UU AI berbasis transparansi, mencakup kewajiban pengungkapan data pelatihan dan status generative AI. Selain itu, sistem blanket license yang diatur dalam Permenkumham 15/2024 perlu diintegrasikan dengan sistem POP HC untuk memastikan pengembang AI dapat menyelesaikan permasalahan lisensi, sekaligus memberikan hak ekonomi yang adil bagi Pencipta. Dalam memastikan kepastian hukum dalam implementasi peraturan dan sistem yang ada, diperlukan revisi terhadap UU 28/2014 agar dapat mengakomodir aspek-aspek tersebut. Setelah itu, dapat dilakukan sinkronisasi dengan peraturan-peraturan yang eksisting. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perkembangan teknologi dan perlindungan hak cipta di Indonesia
Upaya Pemerintah Menangani Konflik Antar Aliran Keyakinan Sebagai Bentuk Penegakan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Putusan Nomor: 825/Pid.B/2021/Pn Ptk)
No full textHak asasi manusia merupakan sebuah konsepsi pemikiran manusia yang lahir dari kontribusi beragam pemikir dan melalui proses sejarah yang panjang. Dimana salah satu pencapaian paling signifikan yaitu dengan lahirnya Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang kemudian menjadi instrumen internasional mendasar dalam pengembangan instrumen hukum lainnya dan perkembangan hukum di negara-negara di dunia. Hak asasi manusia memiliki beragam interpretasi, diantaranya bahwa itu merupakan pemberian tuhan dan telah dimiliki oleh manusia sejak kelahirannya, sedangkan pandangan lainnya yaitu bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang diberikan oleh konstitusi kepada warga negaranya. Salah satu hak yang dikandung dan dijabarkan dalam UDHR yaitu kebebasan untuk menganut agama dan keyakinan apapun dan untuk melaksanakan ajaran dari agama atau keyakinan yang dianutnya. Akan tetapi, dalam perkembangan dan implementasinya terdapat banyak kasus kekerasan dan diskriminasi agama di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Dimana salah satu contohnya yaitu persekusi dan diskriminasi yang dialami oleh kaum Ahmadiyah. Metode penelitian yuridis normatif dimanfaatkan dengan dukungan data empiris berupa hasil wawancara. Hasil dan kesimpulan yang diperoleh yaitu terdapat beberapa faktor yang mendorong diskriminasi antar keyakinan diantaranya yaitu ketimpangan sosio-ekonomi, politik identitas, dan manipulasi media. Kemudian terdapat beberapa upaya yang dapat ditempuh pemerintah yaitu reformasi hukum dan peningkatan kompetensi penegak hukum, pendidikan yang inklusif dan multikultural dengan mengintegrasikan nilai-nilai pancasila dan pelaksanaan forum dialog antar keyakinan
Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara Nomor: 038-KD/FT-UNTAR/III/2025 Tentang Pengangkatan Promotor Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Teknik Sipil Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025
No full textSTUDI PENGALAMAN MAHASISWA JURUSAN KULINER DAN PATISERI TRISTAR INSTITUTE TERHADAP PEMBELAJARAN HYBRID PASCAPANDEMI COVID-19
No full textDiovanny Hardja / 915190236
Studi Pengalaman Mahasiswa Jurusan Kuliner dan Patiseri Tristar Institute
terhadap Pembelajaran Hybrid Pascapandemi Covid-19
XVIII + 76 halaman, Tahun 2025, Tabel 3, Gambar 1, Lampiran 11
Advertising
Abstrak:
Pandemi Covid-19 telah mendorong perubahan drastis dalam sistem pendidikan, termasuk pada pendidikan vokasi berbasis keterampilan seperti kuliner dan patiseri. Peralihan mendadak ke pembelajaran daring kemudian diikuti dengan penerapan model hybrid yang memadukan pembelajaran daring dan luring, menimbulkan beragam pengalaman belajar bagi mahasiswa. Penelitian ini mengeksplorasi pengalaman mahasiswa jurusan Kuliner dan Patiseri Tristar Institute terhadap pembelajaran hybrid pascapandemi Covid-19. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran daring dinilai kurang optimal untuk mata kuliah berbasis praktik, terutama karena keterbatasan dalam demonstrasi langsung, interaksi nonverbal, dan keterlibatan aktif mahasiswa. Namun, pembelajaran daring dianggap fleksibel serta memadai dalam
penyampaian materi teori yang bersifat informatif. Tantangan utama yang dihadapi mahasiswa meliputi kendala teknis, seperti koneksi internet yang tidak stabil, kurangnya motivasi belajar, serta keterbatasan ruang belajar yang kondusif di rumah. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya metode hybrid yang menggabungkan pembelajaran daring untuk teori dan pembelajaran luring untuk praktik guna meningkatkan mutu pembelajaran. Disarankan agar institusi pendidikan mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih adaptif, responsif terhadap kebutuhan mahasiswa, dan menyediakan dukungan teknologi serta pelatihan yang memadai bagi dosen dan mahasiswa.
Kata Kunci: Pascapandemi, Pembelajaran Hybrid, Pendidikan Kuliner, Teori Interaksi Simbolik, Teori Media Richness
DAFTAR PUSTAKA: 3 Buku, 19 Jurnal
(A) Dr. Wulan Purnama Sari, S.I.Kom., M.Si
