Duna: Revista Multidisciplinar de Inovação e Práticas de Ensino
Not a member yet
12148 research outputs found
Sort by
Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Sengketa Pembatalan Kepemilikan Sertipikat Hak Milik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 391 K/Pdt/2021)
No full textAkta Autentik merupakan akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan bersifat mengikat, suatu Akta Autentik harus memenuhi nilai pembuktian secara Lahiriah (uitwendige bewijskracht), Formal (formele bewijscracht), serta Materil (materiele bewijskracht). apabila ada pihak atau orang yang menyangkal terkait kebenaran dari Akta Autentik tersebut, maka harus dapat membuktikan di pengadilan. Dalam kaitannya dengan Pinjam Nama (Nominee), seringkali hal ini dilakukan oleh Warga Negara Asing maupun Pribumi itu sendiri dengan cara membuat akta Autentik dihadapan notaris, tentu saja hal ini menjadi suatu polemik dalam dunia hukum, banyak sekali sengketa-sengketa keperdataan terkait Nominee yang ditolak oleh hakim, namun pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 391 K/Pdt/2021 justru memenangkan pihak yang meminjam nama (Nominee). Pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Dalam hal dipersidangan, perlunya pembuktian yang kuat untuk membuktikan kebenaran dalam suatu perkara, dalam hal ini akta-akta autentik, keterangan saksi, keterangan ahli, merupakan alat bukti yang cukup kuat untuk dapat membuktikan di dalam persidangan dalam sengketa kasus tersebut
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Tindakan Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Developer (Studi Putusan Nomor 110/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst)
No full textAbstrak: Penelitian ini membahas bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pengembang properti, khususnya PT Duta Paramindo Sejahtera, terkait keterlambatan penyerahan sertifikat hak milik satuan rumah susun kepada konsumen. Dalam praktik pemasaran properti dengan sistem pre-project selling, konsumen kerap dirugikan karena objek perjanjian belum sepenuhnya tersedia saat transaksi dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menelaah hak-hak konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata mengenai asas pacta sunt servanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan wanprestasi pengembang merupakan pelanggaran hukum yang memberikan hak bagi konsumen untuk menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Negara, melalui regulasi dan penegakan hukum, memiliki tanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan yang efektif bagi konsumen agar tidak dirugikan oleh praktik usaha yang tidak bertanggung jawab
Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Memalsukan Surat dari Dua Putusan Berbeda
No full textPenelitian ini Membahas pertanggungjawaban pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam perkara pemalsuan surat, khususnya ketika muncul dua putusan pidana yang berbeda terhadap satu peristiwa hukum (splitsing). Fokus penelitian ini adalah menganalisis upaya hukum yang dapat di tempuh oleh PPAT terhadap dua putusan pidana yang tidak sejalan (disharmonisasi hukum), serta memahami tanggung jawab hukum PPAT yang terbukti melakukan pelanggaran berupa pemalsuan surat berdasarkan pernyataan penghadap.
Hasil penelitian menunjukan bahwa perbedaan interprestasi hukum oleh aparat penegak hukum menyebabkan munculnya dua putusan pidana yang berbeda terhadap perbuatan pidana yang sama. Pada satu sisi, PPAT seharusnya tidak bertanggungjawab secara pidana karena hanya mencatat keterangan dan menerima data-data (warkah) yang dibutuhkan untuk dicatat didalam form atau blanko akta yang sudah ditentukan kata-kata dan kalimatnya, serta keterangan oleh penghadap. Namun dalam putusan ini PPAT dinyatakan turut bertanggungjawab atas menyuruh memasukan keterangan palsu, dimana unsur perbuatannya tidak terpenuhi dengan tuntutan KUHP Pasal 266 ayat(1) serta unsur kerugian saat putusan kedua di kembalikan maka nilai kerugian korban menjadi tidak ada.
Kemudian upaya hukum yang dapat dilakukan PPAT adalah melakukan Peninjauan kembali atas bukti baru yang ditemukan melalui putusan kedua atau melalui pengaduan ke Mahkamah Kehormatan PPAT bahwa ada ditemukan bukti bahwa korban tidak mengalami kerugian
Pembatalan Akta Autentik Akibat Pemalsuan Data (Stud Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN BLA)
No full textAkta autentik memiliki peran penting dalam sistem hukum sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta autentik harus memastikan bahwa setiap akta yang dibuat memenuhi unsur keabsahan hukum dan mencerminkan keadaan sebenarnya. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi kasus di mana akta autentik mengandung pemalsuan data, baik yang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan maupun karena adanya kelalaian notaris. Pemalsuan data dalam akta autentik dapat menyebabkan akta tersebut kehilangan sifat keautentikannya dan berpotensi dibatalkan secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pembatalan akta autentik akibat pemalsuan data serta mengkaji konsekuensi hukum yang timbul bagi para pihak yang terlibat, termasuk tanggung jawab notaris dalam kasus tersebut
Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Penjualan Benda Tidak Bergerak Sebagai Harta Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 40/Pdt.Sus-Pkpu/2023/Pn.Niaga.Sby)
No full textKepailitan terhadap developer properti seringkali menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait dengan status benda tidak bergerak yang telah dibeli dan dibayar lunas oleh konsumen. Dalam praktiknya, objek tersebut tetap dimasukkan ke dalam boedel pailit dan dijual oleh kurator, tanpa mempertimbangkan posisi konsumen sebagai pihak yang beritikad baik. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan konsumen. Dalam konteks tersebut, peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjadi krusial karena hanya melalui PPAT proses peralihan hak atas tanah secara hukum dapat dilaksanakan melalui akta jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PPAT dalam penjualan benda tidak bergerak sebagai harta pailit berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, serta didukung oleh hasil wawancara dengan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama PPAT dalam proses ini adalah ketidakjelasan regulasi, lemahnya perlindungan hukum terhadap konsumen, dan praktik kurator yang tidak mempertimbangkan status hukum PPJB lunas. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang seharusnya menjadi pedoman, belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam praktik pemberesan harta pailit. Penelitian ini merekomendasikan penguatan posisi PPAT melalui revisi regulasi kepailitan dan pertanahan, harmonisasi hukum, serta penyusunan pedoman teknis operasional oleh Kementerian ATR/BPN agar peran PPAT dalam pemberesan harta pailit lebih terarah dan memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kepailitan dan perlindungan konsumen secara lebih adil
PENGARUH PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA SEKTOR PERBANKAN YANG TERDAPAT DI BEI PERIODE 2022-2024
No full textSustainability Report merupakan bentuk pengungkapan informasi non-keuangan yang menggambarkan tanggung jawab perusahaan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengungkapan ini penting untuk memberikan transparansi kepada para pemangku kepentingan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja perusahaan. Dalam sektor perbankan, Sustainability Report berperan dalam menunjukkan komitmen bank terhadap praktik keberlanjutan yang dapat berdampak pada persepsi investor, reputasi perusahaan, dan kinerja keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam Sustainability Report terhadap kinerja keuangan (ROA) pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024. Sampel penelitian diperoleh melalui metode purposive sampling, sehingga menghasilkan 81 observasi yang memenuhi kriteria penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data Liniear Berganda dengan menggunakan EViews untuk mengestimasi model regresi dan menguji asumsi klasik.
Kata Kunci: Sustainability Report, Aspek Ekonomi, Aspek Sosial, Aspek
Lingkungan, Kinerja Keuanga
UM ESTUDO SOBRE O PAPEL DO BIOMÉDICO NA ÁREA DE ANÁLISES AMBIENTAIS
Get PDFO Conselho Federal de Biomedicina (CFBM) aprovou ao todo 35 habilitações, dentre elas destaca-se o setor crescente da área biomédica ligada às análises ambientais, onde o profissional realiza análises físico-químicas, microbiológicas e parasitológicas do ar, da água, esgoto e solo para o saneamento do meio ambiente e o bem-estar da população. O objetivo deste estudo é trazer dados científicos através de uma revisão literária a respeito da importância do biomédico no campo de atuação de análises ambientais, demonstrando como o profissional pode eliminar riscos ambientais, preservar o meio ambiente e promover o bem-estar dos indivíduos. Pesquisa bibliográfica por meio de revisão sistemática da literatura que utilizou bases de dados como SciELO, Google Scholar, PubMed e LILACS. Na seleção dos artigos foram utilizados parâmetros que contemplam estudos relacionados à profissão de biomedicina, a área de análises ambientais e a problemas ambientais. O biomédico como um agente da saúde deve desenvolver atribuições de maneira, conjuntas em prol da sustentabilidade e promover ações preventivas para a proteção e melhoramento do meio ambiente, estabelecendo um agressor ambiental e desenvolvendo métodos e tecnologias capazes de promover uma melhora na qualidade de vida e da saúde. Sendo assim, cabe ao biomédico com especialização em análises ambientais compreender o surgimento de uma determinada patologia e as causas de determinados problemas ambientais para identificar a melhor maneira de eliminar esse risco e proporcionar o bem-estar dos indivíduos e do meio ambiente
ALERTA SOBRE O “ENVENENAMENTO” DE SERES HUMANOS POR ARSÊNIO NO BRASIL
Get PDFResumo: O presente estudo analisa o aumento de envenenamentos homicidas por arsênio no Brasil entre 2020 e 2025, contrastando seu uso histórico como o "rei dos venenos" com a realidade contemporânea de fácil acesso facilitado pelo comércio eletrônico. Por meio de revisão bibliográfica e análise de casos recentes — incluindo episódios de intoxicação aguda e crônica nos estados do Rio Grande do Sul e Ceará —, o trabalho descreve os mecanismos de toxicidade do metaloide, como a inibição enzimática por grupos tióis e o desacoplamento da fosforilação oxidativa. Os resultados destacam a gravidade clínica das intoxicações, marcadas por distúrbios gastrointestinais e falência multiorgânica, e a dificuldade diagnóstica em exposições crônicas. Conclui-se pela urgência de um controle regulatório mais rigoroso sobre a venda de compostos arsenicais e pelo fortalecimento da vigilância sanitária, visando mitigar o uso criminoso dessa substância e garantir a segurança da população.
Palavras-chaves: Toxicologia Forense; Envenenamento por Arsênio; Mecanismos de Toxicidade; Saúde Pública; Vigilância Sanitária.
Abstract: Abstract: This study analyzes the increase in homicidal arsenic poisonings in Brazil between 2020 and 2025, contrasting its historical use as the "king of poisons" with the contemporary reality of easy access facilitated by e-commerce. Through a literature review and analysis of recent cases — including episodes of acute and chronic poisoning in the states of Rio Grande do Sul and Ceará — the work describes the toxicity mechanisms of the metalloid, such as enzymatic inhibition by thiol groups and the uncoupling of oxidative phosphorylation. The results highlight the clinical severity of the poisonings, marked by gastrointestinal disorders and multiple organ failure, and the diagnostic difficulty in chronic exposures. It concludes that there is an urgent need for stricter regulatory control over the sale of arsenical compounds and for strengthening health surveillance, aiming to mitigate the criminal use of this substance and ensure the safety of the population.
Keywords: Forensic Toxicology; Arsenic Poisoning; Mechanisms of Toxicity; Public Health; Sanitary Surveillance.
Resumen: Este estudio analiza el aumento de las intoxicaciones homicidas por arsénico en Brasil entre 2020 y 2025, contrastando su uso histórico como el "rey de los venenos" con la realidad contemporánea de fácil acceso gracias al comercio electrónico. Mediante una revisión bibliográfica y el análisis de casos recientes, incluyendo episodios de intoxicación aguda y crónica en los estados de Rio Grande do Sul y Ceará, el trabajo describe los mecanismos de toxicidad del metaloide, como la inhibición enzimática por grupos tiol y el desacoplamiento de la fosforilación oxidativa. Los resultados destacan la gravedad clínica de las intoxicaciones, caracterizada por trastornos gastrointestinales y fallo multiorgánico, así como la dificultad diagnóstica en las exposiciones crónicas. Se concluye que existe una necesidad urgente de un control regulatorio más estricto sobre la venta de compuestos arsenicales y de fortalecer la vigilancia sanitaria, con el objetivo de mitigar el uso delictivo de esta sustancia y garantizar la seguridad de la población.
Palabras clave: Toxicología Forense; Intoxicación por Arsénico; Mecanismos de Toxicidad; Salud Pública; Vigilancia Sanitaria
O CARANDIRU COMO RETRATO DE FALÊNCIA SANITÁRIA: SAÚDE PÚBLICA E O DEVER DO ESTADO DIANTE DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA.
Get PDFResumo: O presente artigo analisa o caso do Carandiru como um marco da falência sanitária e estrutural do sistema prisional brasileiro, à luz da obra Estação Carandiru, de Dráuzio Varella. A pesquisa, de caráter qualitativo e bibliográfico, examina como as condições de insalubridade, superlotação e ausência de políticas de saúde e saneamento básico evidenciam a violação dos direitos fundamentais das pessoas privadas de liberdade. Fundamentado na Constituição Federal de 1988, na Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) e na Lei nº 11.445/2007, o estudo demonstra que a omissão estatal perpetua um ciclo de exclusão, adoecimento e desumanização, revelando o distanciamento entre a norma jurídica e a realidade prisional. Conclui-se que é indispensável o reconhecimento da população carcerária como parte integrante do Sistema Único de Saúde (SUS) e a efetiva implementação de políticas públicas voltadas à dignidade humana e à saúde prisional.
Palavras-chaves: Carandiru. Direito à saúde. Saneamento básico. Sistema prisional. Dignidade da pessoa humana. Omissão estatal.
Abstract: This article analyzes the Carandiru case as a landmark example of the sanitary and structural failure of the Brazilian prison system, in light of Dráuzio Varella's work, *Estação Carandiru*. The qualitative and bibliographical research examines how unsanitary conditions, overcrowding, and the absence of health and basic sanitation policies demonstrate the violation of the fundamental rights of people deprived of their liberty. Based on the 1988 Federal Constitution, the Penal Execution Law (Law No. 7.210/1984), and Law No. 11.445/2007, the study demonstrates that state omission perpetuates a cycle of exclusion, illness, and dehumanization, revealing the disconnect between legal norms and prison reality. It concludes that it is essential to recognize the prison population as an integral part of the Unified Health System (SUS) and to effectively implement public policies focused on human dignity and prison health.
Keywords: Carandiru. Right to health. Basic sanitation. Prison system. Dignity of the human person. State omission.
Resumen: Este artículo analiza el caso Carandiru como un ejemplo paradigmático del fracaso sanitario y estructural del sistema penitenciario brasileño, a la luz de la obra de Dráuzio Varella, *Estação Carandiru*. La investigación cualitativa y bibliográfica examina cómo las condiciones insalubres, el hacinamiento y la ausencia de políticas de salud e higiene básica evidencian la violación de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Con base en la Constitución Federal de 1988, la Ley de Ejecución Penal (Ley N.° 7.210/1984) y la Ley N.° 11.445/2007, el estudio demuestra que la omisión estatal perpetúa un ciclo de exclusión, enfermedad y deshumanización, revelando la desconexión entre las normas jurídicas y la realidad carcelaria. Concluye que es esencial reconocer a la población reclusa como parte integral del Sistema Único de Salud (SUS) e implementar eficazmente políticas públicas centradas en la dignidad humana y la salud en prisión.
Palabras clave: Carandiru. Derecho a la salud. Saneamiento básico. Sistema penitenciario. Dignidad de la persona humana. Omisión del Estado