Duna: Revista Multidisciplinar de Inovação e Práticas de Ensino
Not a member yet
12148 research outputs found
Sort by
Perancangan aplikasi pengemudi untuk efisiensi pergerakan distribusi logistik di pt. Dunia multi servindo (dms)
No full textAkibat Hukum Jual Beli Merek Dagang di Indonesia Berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU (Study Putusan Merek Nyonya Meneer)
No full textMerek merupakan salah satu hak kelkayaan intellelktulal dikatelgorikan selbagai belnda belrgelrak yang tidak belrwuljuld (intangiblel asselt). Hak melrelk dapat dimasulkkan selbagai boeldel l ataul harta pailit, karelna pada hak melrelk sellalul mellelkat hak elkonomi tellah didaftarkan atas nama delbitor pailit melrulpakan belnda yang dimiliki delbitor pailit yang melrulpakan harta kelkayaan delbitor pailit dapat dilakulkan sita ulmulm ulntulk pellulnasan ul tang dalam rangka pelmbelrelsan harta pailit. Tujuan penelitian ini untuk melnganalisis kelpastian hulkulm harga julal melrelk dagang ulntulk pellulnasan ultang dalam rangka pelmbelrelsan harta pailit olelh Kulrator dan akibat hulkulm jul al belli melrelk dagang Nyonya Melnelelr dalam kasuls Pultulsan Nomor 11/Pdt.Suls-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Suls-PKPUl/2015/PN Niaga Smg. Penelitian ini, menggunakan metode normatif (kepustakaan) dengan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan tentang kelpastian hulkul m harga julal melrelk dalam rangka pelmbelrelsan harta pailit olelh Kulrator belrdasarkan belbelrapa mel todel sel pelrti pelnilaian Kantor Pelnilai Jasa Pulblik dan melrelk yang melmpulnyai nilai belrdasarkan aktiva pelmilik melrelk (pelrselroan) selrta dari adanya pelrjanjian liselnsi. Hal ini, dikarelnakan bellulm adanya atulran yang melngakomodir proseldulr pelmbagian ataul pelnjulalan melrelk dagang telrselbult keltika dijadikan selbagai harta (boeldel l) pailit, telrlelbih lagi dalam sistelm valul asinya yang sampai saat ini bellulm ada dasar hulkulm mellakulkan pelnilaian telrhadap belntulk-belntulk hak kelkayaan intellelktulal yang masulk dalam boeldell pailit. Akibat hulkul m julal belli melrelk dagang Nyonya Melnelelr dalam kasuls Pultulsan Nomor 11/Pdt.Suls-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Suls-PKPUl/2015/PN Niaga Smg, salah satul kulrator tidak seltuljul pelnjulalan dilakulkan dibawah tangan delngan harga dibawah appraisal yaitul selbelsar selpullulh milyar rulpiah. Telrhadap Kulrator dapat diminta tanggulng jawab hulkulm selcara pelrdata delngan gulgatan pelrbulatan mellawan hulkulm dalam mellakulkan pelngulrul san dan pelmbelrelsan boeldell pailit kel Pelngadilan Nelgelri. Faktanya ahli waris Njonja Melnelelr tellah mellakulkan gulgatan telrhadap pelmbelli melrelk dagang Njonja Melnelelr
Penggunaan Alat Bukti Yang Dilindungi Tax Amnesty Dalam Penetapan Tersangka Dan Melakukan Penahanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
No full textPenelitian ini membahas penggunaan dokumen yang dilindungi tax amnesty sebagai alat bukti dalam proses penetapan tersangka dan melakukan penahanan oleh Penyidik, dalam hal ini oleh Bareskrim Mabes Polri, dengan studi kasus pengalihan saham Success Overseas Finance Limited (SOFL) ke PT Grahaidea Selarasindo (PT GS). Dokumen-dokumen terkait pengampunan pajak yang digunakan sebagai alat bukti tidak memenuhi syarat formil suatu alat bukti karena cara perolehan barang bukti melanggar Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, yang melarang data terkait tax amnesty digunakan dalam penyidikan, penuntutan, atau penyelidikan pidana. Berdasarkan penelitian hukum normatif, tindakan Bareskrim Mabes Polri sebagai Penyidik dianggap bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, karena penggunaan alat bukti yang tidak sah berpotensi menghilangkan syarat minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP sehingga penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan berpotensi dinyatakan tidak sah. Penelitian ini menyoroti pentingnya integritas hukum dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sekaligus memberikan rekomendasi atas upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum khususnya dalam tahap penyidikan
Politik Hukum United Nation Security Council Terhadap Negara Pelanggar Hukum Humaniter Internasional
No full textDewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan forum yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berisi tujuan yang baik dan mulia untuk terciptanya perdamaian dan kerukunan antar negara-negara di kawasan internasional. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan segala kekhususan yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadikan asosiasi ini sebagai penegak hukum internasional bagi negara-negara yang melanggar adat istiadat dan norma internasional. Namun, tidak sejalan dengan maksud dan fungsi pembentukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, seringkali Dewan Keamanan menunjukkan sikap politik-hukum yang bertentangan dengan tugas dan fungsinya, penggunaan hak veto yang seharusnya digunakan untuk negara-negara yang melanggar ketentuan hukum humaniter internasional justru digunakan untuk memberikan penekanan politik dalam rangka mencapai dominasi global. Kemudian pertanyaannya adalah tentang praktik ketentuan hukum yang diterapkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjatuhkan sanksi internasional terhadap negara-negara yang berkonflik dan tanggung jawab hukum Dewan Keamanan PBB terhadap negara-negara yang melanggar ketentuan hukum humaniter dalam konflik bersenjata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengamati ketentuan hukum internasional yang diterapkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa (DK PBB) dalam menjatuhkan sanksi internasional terhadap negara-negara yang berkonflik, serta untuk mengetahui, mempelajari dan menganalisis tanggung jawab Dewan Keamanan PBB dalam menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara yang melanggar ketentuan hukum humaniter dalam konflik bersenjata. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan Materi Hukum Primer berupa wawancara ahli dan materi hukum sekunder dalam bentuk perjanjian hukum internasional dan peraturan internasional. Bahwa dari segi praktik, Dewan Keamanan PBB perlu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Piagam PBB dan mengedepankan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi di tengah-tengah PBB dengan selalu berpegang teguh pada tanggung jawab hukumnya
Analisis Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Pada Terpidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 582/Pid.Sus /2021/PN.Jkt.Brt)
No full textDalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika, pendekatan rehabilitasi medis dan sosial menjadi salah satu kebijakan strategis untuk mengatasi ketergantungan serta mencegah terjadinya pelanggaran ulang. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana pengaturan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bagaimana penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap terpidana penyalahgunaan narkotika dalam kasus Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/ PN.Jkt.Brt. Metode penelitiannya adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan bahwa pengguna narkotika di Indonesia dipandang sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi, bukan sekadar pelaku kriminal. Pengaturan rehabilitasi ini bertujuan untuk membantu mereka mengatasi ketergantungan melalui rehabilitasi medis dan sosial agar dapat pulih serta kembali menjalani kehidupan produktif di masyarakat. Pengguna atau pecandu narkotika yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya ke lembaga yang berwenang berhak mendapat program rehabilitasi sebagai upaya perlindungan hukum dan kesehatan. Selain itu, dalam proses hukum, rehabilitasi dapat dijadikan alternatif hukuman untuk pengguna yang terbukti hanya sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Dalam kasus Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt, penerapan rehabilitasi medis dan sosial terhadap terpidana penyalahgunaan narkotika menunjukkan penerapan pendekatan pemulihan dibandingkan pemidanaan murni. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan mempertimbangkan status terpidana sebagai korban penyalahgunaan narkotika, bukan sebagai pelaku kejahatan yang harus menjalani hukuman penjara. Dalam kasus ini, rehabilitasi medis dan sosial diharapkan menjadi solusi yang lebih efektif untuk membantu terpidana mengatasi ketergantungan serta memulihkan kesehatan dan fungsi sosialnya
Tanggung Jawab Developer dan Bank Terkait Sertifikat Yang Belum Di Balik Nama Sampai Terjadi Pelunasan Kredit Dalam Perspektif Kepastian Hukum
No full textDalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan tempat tinggal sebagai salah satu dari tiga kebutuhan pokok untuk menunjang kehidupannya. Manusia membutuhkan rumah sebagai tempat berlindung untuk memberikan rasa aman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjamin mengenai pemenuhan tempat tinggal yang layak dan sehat bagi setiap orang. Namun, tidak semua orang memiliki kemampuan finansial untuk membeli rumah, maka hadirlah bank sebagai alternatif yang menawarkan fasilitas bantuan berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Dalam praktiknya, transaksi KPR tidak selalu berjalan mulus, terkadang ada kendala atau sengketa yang dihadapi oleh para pihak. Salah satunya adalah ketika debitur sudah melunasi kreditnya di bank namun debitur tidak kunjung mendapatkan sertifikat atas tanah dan bangunan yang telah diangsurnya selama bertahun-tahun. Penyebabnya bisa bermacam-macam, salah satunya karena belum dilakukan balik nama atas sertifikat tersebut. Hal ini tentu membawa dampak kerugian bagi debitur. Penelitian ini membahas tanggung jawab developer dan bank terkait sertifikat yang belum dibalik nama sampai terjadi pelunasan kredit serta akibat hukum bagi debitur KPR yang telah melunasi angsuran KPR-nya namun sertifikat masih belum dapat dikuasai oleh debitur padahal sertifikat merupakan alat bukti yang sah dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah dan bangunan.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris, yakni mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang- undangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat yang belum diserahkan kepada debitur karena belum dilakukan balik nama dapat merugikan debitur secara hukum karena debitur tidak memiliki kepastian hukum atas tanah yang telah dibelinya sehingga bank dan developer wajib bertanggungjawab untuk memenuhi hak debitur selaku konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan khusunya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Kepastian Hukum Di Kabupaten Karawang
No full textImplementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Karawang merupakan langkah penting dalam upaya untuk menciptakan kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah. Program PTSL bertujuan untuk mendokumentasikan seluruh objek tanah dengan melakukan pemetaan dan pendaftaran hak atas tanah yang belum terdaftar, serta memperbaharui status tanah yang sudah terdaftar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PTSL di Kabupaten Karawang, serta pengaruhnya terhadap kepemilikan hak atas tanah dalam perspektif kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan studi kasus di Kabupaten Karawang. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas BPN setempat, pemerintah daerah, dan masyarakat serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PTSL di Kabupaten Karawang masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur, serta kendala administratif dan teknis. Meskipun demikian, program PTSL telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kepemilikan hak atas tanah yang lebih terjamin dan terdokumentasi dengan baik, yang pada gilirannya memberikan kepastian hukum
bagi masyarakat
Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Beritikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Dengan Unsur Wanprestasi Mahkamah Agung Nomor 3915 K/Pdt/2022
No full textPenelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik dalam perjanjian jual beli tanah yang mengandung unsur wanprestasi. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis dampak hukum tindakan wanprestasi terhadap hak-hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, serta menganalisis prosedur penyelesaian sengketa di tingkat peradilan dan alternatif lainnya seperti mediasi atau arbitrase. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan menganalisis berbagai putusan peradilan dari tingkat pengadilan rendah hingga Mahkamah Agung. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik harus dijunjung tinggi, sebagaimana yang ditegaskan dalam keputusan Mahkamah Agung yang mengakui hak-hak pembeli untuk mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran dan kompensasi atas kerugian yang diderita akibat wanprestasi
Perlindungan Hukum Terhadap Pria Pada Perkawinan Nyentana Nyelidihi Dalam Masyarakat Hukum Adat Bali
No full textPerkawinan Nyentana Nyelidihi adalah modifikasi dari sistem perkawinan Nyentana di masyarakat adat Bali, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pria. Dalam sistem ini, pria yang masuk ke dalam keluarga perempuan sering kali menghadapi diskriminasi dan kehilangan hak-hak sosial, seperti hak waris dan status dalam struktur keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perkawinan Nyentana Nyelidihi, implikasinya terhadap perlindungan hukum pria, serta relevansinya dalam konteks hukum adat dan nasional. Dengan metode penelitian yuridis-empiris, ditemukan bahwa perjanjian pra-nikah menjadi instrumen penting dalam melindungi hak-hak pria dalam perkawinan ini. Namun, penerapannya sering terkendala oleh dominasi norma adat yang belum sepenuhnya mengakomodasi hukum formal. Penelitian ini merekomendasikan integrasi hukum adat dan hukum formal untuk menciptakan keadilan bagi pria dalam sistem perkawinan Nyentana Nyelidihi
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengalihan Utang Kendaraan Bermotor Dibawah Tangan yang Diregister (waarmerking) oleh Notaris Tanpa Persetujuan Tertulis Penerima Fidusia
No full textPemberi fidusia yang membuat surat dibawah tangan perihal pengalihan utang yang diregister (waarmerking) oleh Notaris tidak dibenarkan karena Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia melarang pemberi fidusia melakukan pengalihan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia sehingga pemberi fidusia dapat dipidana, tujuan penelitian untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pengalihan utang tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia. Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis dalam buku maupun hukum yang diatur dalam perundang-undangan beserta yang diputuskan oleh Hakim melalui proses pengadilan sehingga penelitian ini mengkaitkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan juga putusan terhadap nomor perkara 51/Pid.B/2024/PN Pyh. Perbuatan pengalihan utang kendaraan jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak penerima fidusia jika dikaitkan dengan teori-teori hukum, tindakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana. Pemberi fidusia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berupa penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia apabila melakukan pengalihan utang dibawah tangan yang diregister (waarmerking) oleh notaris tanpa persetujuan penerima fidusia