Duna: Revista Multidisciplinar de Inovação e Práticas de Ensino
Not a member yet
12148 research outputs found
Sort by
Validitas Perjanjian Terhadap Pendaftaran Atas Merek Dagang Tempo Gelato Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
No full textValiditas perjanjian dalam pendaftaran merek dagang menjadi isu krusial dalam sengketa hukum, seperti yang terlihat pada kasus Tempo Gelato. Bisnis ini didirikan oleh Rudy Christian Festraets, Ema Susmiyarti, dan Pascal Jacques Edouard. Sengketa muncul akibat dugaan pendaftaran sepihak atas merek dagang tanpa persetujuan semua pihak sesuai kesepakatan awal. Kasus ini mengungkapkan pentingnya asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan keadilan dalam pendaftaran merek dagang. Penelitian ini akan membahas permasalahan mengenai bagaimana validitas perjanjian terhadap pendaftaran merek dagang Tempo Gelato yang diduga dilakukan sepihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui penelitian dokumen dan wawancara dengan narasumber yang relevan. Pendaftaran sepihak oleh salah satu pihak tanpa kesepakatan melanggar asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan hukum yang tersedia bagi pihak yang dirugikan meliputi gugatan pembatalan merek dan pengajuan keberatan, namun efektivitasnya tergantung pada pengawasan administratif yang ketat. Kesimpulannya, pendaftaran merek secara sepihak bertentangan dengan prinsip dasar kontrak dan hukum merek di Indonesia. Perlindungan hukum bagi pemilik asli merek harus diperkuat melalui mekanisme yang lebih transparan dan efisien. Saran yang diperlukan adalah untuk merevisi prosedur pendaftaran merek untuk memastikan keterlibatan semua pihak dalam pendaftaran. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan administratif untuk mengurangi potensi penyalahgunaan sistem pendaftaran merek
Pemberatan Pidana Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang Mengakibatkan Kematian Pada Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 148/Pid.B/2021
No full textTindakan main hakim sendiri adalah suatu tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap orang lain yang dicurigai telah melakukan kejahatan pelanggaran hukum atau tindak pidana. Perbuatan main hakim sendiri masih seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti contoh kasus tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Desa Lalimbue Jaya Kabupaten Konawe. Perbuatan main hakim sendiri ini dilakukan oleh kumpulan individu yang disertai dengan perusakkan serta pembakaran rumah yang juga menjadi kios dan kos-kosan milik korban yang menyebabkan kerugian secara materiil yang besar dan bahkan hilangnya nyawa korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, dan teknik analisis data memakai teknik deduktif. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa sanksi pemberatan pidana sangat tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian sebagai bentuk penghormatan mengenai institusi peradilan. Hal ini dikarenakan perbuatan main hakim sendiri termasuk dalam perbuatan contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan, maka sudah seharusnya dihindari dan dengan diterapkan sanksi pemberatan pidana tentu diharapkan dapat mengurangi atau mencegah kasus perbuatan main hakim sendiri. Selanjutnya, pada kasus putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 148/Pid.B/2021 kepastian penerapan konsep erfolgshaftung masih belum diterapkan oleh majelis hakim. Majelis hakim masih memberikan sanksi yang cukup ringan hanya karena menimbang bahwa para terdakwa hanya ikut serta bukan pelaku utama, sementara jika dilihat dari perspektif konsep erfolgshaftung, seharusnya majelis hakim dapat menjatuhkan sanksi pemberatan pidana. Mengingat, konsep erfolgshaftung selalu mengedepankan hasil akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman
Perlindungan Hukum bagi Penggugat atas Gugatan Wanprestasi Jual Beli Properti pada Putusan Nomor 160/Pdt.G/2023/PN Mdn
No full textPerjanjian jual beli ant ara Mulyadi Sinaga (penjual) dengan Murniati Br Sinaga (pembeli) menyepakati pembelian rumah dengan harga Rp. 220.000.000,- yang dibayar secara bertahap. Namun, Tergugat (Murniati Br. Sinaga) tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, baik dari segi jumlah pembayaran maupun batas waktu yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Penggugat (Mulyadi Sinaga) dalam gugatan wanprestasi yang diajukan dalam Putusan Nomor 160/PDT.G/2023/PN Mdn. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, yang menitikberatkan pada analisis terhadap kaidah- kaidah hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan isu hukum wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Penggugat telah memberikan kesempatan melalui surat peringatan dan somasi, namun Tergugat tetap tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu, Penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi, termasuk kerugian materiil yang timbul akibat keterlambatan pembayaran tersebut. Penelitian ini juga menekankan pentingnya putusan pengadilan yang jelas dan adil, yang dapat memberikan kejelasan kewajiban Tergugat dan memastikan hak-hak Penggugat terlindungi. Putusan yang sesuai dengan hukum akan memperkuat keberlakuan kontrak dan memberikan jalan bagi Penggugat untuk menuntut pelaksanaan kewajiban kontraktual melalui gugatan lanjutan
Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kecelakaan Kerja Akibat Kelalaian Perusahaan Dalam Prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Studi Kasus PT.XYZ)
No full textPada hakikatnya, pembangunan merupakan suatu proses dimana perubahan akan terjadi terus menerus kearah yang lebih baik. Pembangunan nasional di Indonesia tentu tidak akan terlepas dari peran tenaga kerja sebagai pelaku dan sasaran dari pembangunan nasional. Indonesia mengalami perkembangan yang tidak seimbang antara pertumbuhan penduduk dengan lapangan kerja yang tersedia. Dengan ketimpangan yang ada, para pekerja cenderung menerima pekerjaan tanpa melihat adanya jaminan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja terhadap dirinya. Padahal prinsip kesehatan dan keselamatan kerja merupakan sebuah aspek penting dalam sebuah hubungan kerja, dikarenakan dengan terlaksananya dengan baik prinsip tersebut tentu akan meningkatkan produktivitas dari pekerja dan terpenuhinya hak asasi seorang pekerja sebagai seorang manusia. Pelanggaran ketenagakerjaan di Indonesia masih terus menerus terjadi, pada PT. XYZ masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap prinsip kesehatan dan keselamatan kerja, beberapa aspek kewajiban dari perusahaan terhadap prinsip kesehatan dan keselamatan kerja masih berkesan tidak dipedulikan dan hal tersebut membuat pekerja mengalami kecelakaan kerja. Penelitian ini bersifat normatif dimana peneliti mengkaji aturan, norma, asas, ataupun doktrin hukum terkait dengan hubungan antara pekerja dan pengusaha dalam kaitannya dengan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab yang harus dilakukan oleh PT. XYZ untuk meningkatkan penerapan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja dan bagaimana tanggung jawab PT. XYZ apabila terdapat kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh kelalaiannya. Masih banyak pelanggaran ketenagakerjaan yang harus dibenahi dan dipatuhi oleh pihak pengusaha seperti perbaikan terhadap SOP K3, perbaikan terhadap APD yang digunakan, pengunaan asbestos yang diminimalkan risikonya, perbaikan terhadap fasilitas lingkungan kerja, dan wajibnya memberikan akses terhadap pengawas ketenagakerjaan. Perusahaan juga wajib untuk memberikan perlindungan sosial kepada pekerja dengan mendaftarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, dimana apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan jaminan berupa santunan dan dalam proses klaim jaminan tersebut perusahaan harus turut serta memberikan bantuan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah PT. XYZ masih melakukan pelanggaran berupa lalai dalam aspek kesehatan dan keselamatan kerja dan memiliki tanggung jawab untuk membenahi segala aspek yang berkaitan dan PT. XYZ juga bertanggung jawab untuk memberikan perlindungna sosial kepada pekerja berupa pemberian BPJS Ketenagakerjaan yang apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan perlindungan sosial terhadap pekerja dan keluarganya dalam bentuk santunan
Tanggung Jawab Notaris terhadap pemalsuan akta autentik ditinjau berdasarkan hukum positif Indonesia (Studi Putusan Kasasi NOMOR 933 K/PID/2023)
No full textAktivitas jual beli tanah merupakan salah satu bentuk transaksi dalam suatu kehidupan masyarakat. Dalam aktivitas tersebut seorang notaris merupakan orang yang bertanggungjawab dalam proses transaksi jual beli tersebut melalui pembuatan suatu akta autentik. Tujuan penelitian yang ingin disampaikan oleh penulis yaitu untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban notaris dalam proses pembuatan akta autentik dan apabila notaris tersebut melakukan suatu pemalsuan terhadap suatu akta autentik. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada peninjauan kaidah norma hukum positif. Penelitian yuridis normatif berfungsi untuk suatu kebenaran koheren sejati sesuai hukum positif. Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis yang memberikan gambaran mengenai analisis terhadsp suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab notaris terhadap pemalsuan akta autentik ditinjau berdasarkan hukum positif Indonesia (Studi Putusan Kasasi Nomor 933 K/Pid/2023). Seringkali terjadi pemalsuan akta yang dilakukan oleh notaris untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tanggung jawab hukum seorang notaris mencakup kewajiban untuk mematuhi semua ketentuan hukum dan kode etik profesi yang berlaku. Ketentuan ini secara eksplisit menetapkan bahwa seorang notaris yang melanggar kewajibannya sebagai pejabat pembuat akta autentik dapat dikenai berbagai bentuk sanksi hukum. Salah satu bentuk sanksi yang diatur dalam ketentuan ini adalah sanksi administratif berupa pemberhentian sementara dari jabatannya. Sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa seorang notaris bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatuhan hukum dalam melaksanakan tugasnya
Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Nama Badan Hukum Dalam Penamaan Merek Terdaftar Chantique.Id (Studi Putusan: No. 3/Pdt.Sus- HKI-Merek /2024/PN.Niaga.Smg)
No full textDalam penggunaan nama badan hukum miliknya dalam permohonan pendaftaran merek dan penggunaan kata umum tertera pada UU MIG. Walaupun telah terdapat pangturannya, sengketa merek di Indonesia masih sering terjadi, terutama dalam hal penggunaan nama badan hukum miliknya didalam suatu merek yang telah didaftar. Adapun judul yang diangkat oleh Penulis adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Nama Badan Hukum Dalam Penamaan Merek Terdaftar CHANTIQUE.ID (Studi Putusan: No. 3/Pdt.Sus- HKI-Merek /2024/PN.Niaga.Smg)”. Penulis mengangkat hukum normatif sebagai metode penelitan. Permasalahan 1. Apakah dasar pertimbangan Hakim pada Putusan No. 3/Pdt.Sus- HKI-Merek /2024/PN.Niaga.Smg yang menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat Merek Terdaftar bertentangan dengan Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan Pasal 22 UU MIG. 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi suatu merek CHANTIQUE.ID yang menggunakan nama Badan Hukum miliknya dan kata umum dalam penamaan suatu merek? Berdasarkan analisis atas hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa 1) Keputusan Majelis Hakim bertolak belakang dengan Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU MIG dan dengan Pasal 22 UU MIG serta tidak terimplementasi asas lex specialis derogat legi generali; 2) Perlindungan hukum ketika suatu merek telah terdaftar dengan nama Badan Hukum miliknya dan/atau dengan kata umum dengan memiliki daya atau unsur pembeda dengan merek yang terdaftar lainnya adalah sama sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) UU MIG. Maka dari itu, Penulis berkesimpulan bahwa (1) Sepatutnya Majelis Hakim menerima seluruhnya eksepsi dari Tergugat dengan menerapkan asas tersebut; (2) Perlindungan hukum yang diberikan jika telah terdaftar telah sesuai dengan Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan Pasal 22 UU MIG
Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Tanpa Izin Karya Cipta Sketsa Tugu Selamat Datang Pada Kosmetik Sari Ayu (Studi Putusan Nomor 465K/Pdt.Sus-HKI/2024)
No full textPenelitian ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Tanpa Izin Karya Cipta Sketsa “Tugu Selamat Datang” Pada Kosmetik Sari Ayu berdasarkan Putusan Nomor 465K/Pdt.Sus-HKI/2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan kekuatan pembuktian terhadap pelanggaran yang terjadi pada kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan spesifikasi deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Jenis pendekatan yang digunakan yakni berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Pada kasus ini, Sari Ayu melakukan sebuah pelanggaran atas hak ekonomi dan moral pencipta sketsa “Tugu Selamat Datang” melalui tindakan penggandaan, pendistribusian, dan pengumuman pada kosmetik Color Trend Sari Ayu 2018: Jakarta the Colors of Asia. Latar belakang Sari Ayu dalam melaksanakan hak ekonomi pencipta, didasarkan oleh adanya pembelian lisensi kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (“PSE”) asing bernama Shutterstock. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Sari Ayu dan Shutterstock telah melanggar Pasal 9 Ayat (1) UUHC dan Pasal 5 Ayat (1) UUHC karena tidak memperoleh izin dari pencipta untuk melakukan pemanfaatan ekonomi. Selain itu, perjanjian lisensi antara Shutterstock dengan Sari Ayu tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna, karena tidak sesuai dengan syarat formil dan materiil perjanjian akta dibawah tangan menurut Pasal 1875 KUHPER dan Pasal 1320 KUHPER. Pemerintah harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap PSE asing yang beroperasi penuh di Indonesia. Hal ini ditujukan guna menghindari potensi pelanggaran hak cipta di kemudian hari. Selain itu, perlu adanya edukasi yang optimal terkait pentingnya proses pendaftaran lisensi atas HKI yang hendak dikomersialisasikan, baik oleh individu atau masyarakat, dan juga perusahaan
Tanggung Jawab Pilot Terhadap Keselamatan Penumpang Dalam Penyelenggaraan Penerbangan (Studi Kasus Penerbangan Batik Air Id-6723 Rute Kendari-Jakarta)
No full textKeselamatan penerbangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dunia penerbangan. Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab pilot terhadap keselamatan penumpang berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan bagaimana akibat hukum terhadap pilot yang melalaikan keselamatan penerbangan dalam kasus pesawat Batik Air ID-6723 rute Kendari – Jakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keselamatan penerbangan merupakan prioritas utama dalam dunia aviasi. Setiap elemen operasional, termasuk pilot, bertanggung jawab atas pelaksanaan standar keselamatan untuk melindungi penumpang, awak pesawat, serta pihak ketiga. Pilot memiliki peran sentral dalam mengendalikan dan memastikan penerbangan berjalan dengan aman. Tanggung jawab pilot ini mengacu pada Pasal 54 dan Pasal
308 UU Penerbangan. Kelalaian pilot, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dapat membawa konsekuensi serius yang membahayakan keselamatan penumpang, awak, dan pihak ketiga. Oleh karena itu, pilot sebagai individu, maskapai sebagai institusi, dan regulator sebagai pengawas harus bersinergi untuk mencegah insiden yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan di masa depan. Akibat hukum terhadap pilot yang melalaikan keselamatan penerbangan dalam kasus pesawat Batik Air ID-6723 rute Kendari – Jakarta mengacu pada peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan peraturan terkait lainnya. Pilot yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya dalam menjaga keselamatan penerbangan dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, atau perdata, tergantung pada tingkat kelalaian yang dilakukan. Sanksi tersebut dapat berupa pencabutan izin terbang, denda, atau bahkan hukuman penjara, sebagai upaya untuk memastikan bahwa keselamatan penerbangan menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan penerbangan
Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Hutang-Piutang Pada Studi Kasus Putusan Nomor 515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. Dalam Hukum Perdata
No full textPentingnya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa wanprestasi yang timbul dalam perjanjian hutang-piutang, sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. Kasus ini melibatkan wanprestasi atas pinjaman yang diberikan oleh SUSANTO TANUWIDJAJA kepada SUSANA SOMALI berdasarkan Akta Pengakuan Hutang. SUSANA SOMALI menjaminkan pembayaran dengan sertifikat tanah, namun tetap gagal memenuhi kewajiban pembayaran hingga batas waktu yang telah disepakati dan dianggap tidak menunjukkan itikad baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa wanprestasi serta kesesuaian amar putusan dengan hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus dengan perolehan data dari bahan hukum primer seperti KUHPer dan dokumen putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim sesuai dengan asas pacta sunt servanda dan prinsip itikad baik dengan kelalaian Debitur dan dampaknya sebagai pertimbangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan regulasi dan penerapan yurisprudensi yang konsisten diperlukan dalam meningkatkan keadilan dan kepastian hukum dalam kasus sengketa wanprestasi terhadap perjanjian hutang piutang
Analisis Perlindungan Hukum Dan Penerapan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (studi Kasus : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Putusan No.322/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel)
No full textTindak Pidana Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melibatkan eksploitasi manusia untuk tujuan ekonomi dan menjadi kejahatan terbesar di dunia. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang perlu mendapatkan restitusi untuk memulihkan hak dan martabat korban yang dirampas atau dicederai oleh pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. Melalui restitusi, pelaku diwajibkan untuk bertanggung jawab secara langsung kepada korban, bukan hanya dihukum oleh negara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitis yang mengacu pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menggunakan pendekatan historis, pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara. Perlindungan terhadap hak korban dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana yang diterapkan dalam Putusan No.322/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel masih memiliki kelemahan dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Hal ini karena hanya memfokuskan pada pemidanaan pelaku, bukan perlindungan korban. Penerapan Resitutsi pada Putusan No.322/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel dapat dinyatakan tidak terjadi karena hakim tidak mengabulkan tuntutan jaksa dengan berdasarkan surat permohonan pengajuan Restitusi Nomor: R-1093/4.1.IP/LPSK/05/2023. Seharusnya Majelis Hakim dapat melindungi hak-hak korban dengan memberikan restitusi, Non-reviktimisasi, dan memberikan perintah pembayaran restitusi yang dimasukkan dalam amar putusan pengadilan