Duna: Revista Multidisciplinar de Inovação e Práticas de Ensino
Not a member yet
12148 research outputs found
Sort by
Analisis Tindak Pidana Kejahatan Sediaan Farmasi (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 106/PUU-XX/2022)
No full textIndonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan UUD 1945 serta Pancasila. Hukum Pidana merupakan salah satu hukum yang mengatur tindak pidana, termasuk tindak pidana kejahatan sediaan farmasi. Pada tahun 2022 terdapat kasus kematian pada anak yang disebabkan oleh gagal ginjal akut. Penyakit ini disebabkan oleh pencemaran obat sirup anak dengan kandungan EG dan DEG. Pencemaran obat tersebut menyebabkan kekhawatiran dikalangan Masyarakat, sehingga peran BPOM pun dipertanyakan. Dalam Pasal 386 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa kegiatan menjual, menawarkan, atau menyerahkan barang makanan, minuman, atau obat-obatan yang diketahui bahwa itu palsu, dan menyembunyikan hal tersebut dapat diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun serta dalam Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang kemudian dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XX/2022 terdapat Pemohon yang meminta hukuman pidana pasal 196 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan diganti dari hukuman pidana menjadi hukuman mati karena menilai banyaknya korban jiwa. Apakah penerapan tindak pidana sediaan farmasi dapat dikatakan sebgai kejahtan luar biasa? Bagaimana tindak pidana sediaan farmasi ditinjau berdasarkan hukum di Indonesia? Penelitian disusun dengan metode penelitian normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, yaitu peneliti akan mencari dan menelaah fakta hukum dan peraturan perundang-undangan terhadap kejahatan sediaan farmasi. Kesimpulan penelitian ini adalah guna meninjau kejahatan sediaan farmasi terhadap kejahatan luar biasa. Serta meninjau kejahatan sediaan farmasi berdasarkan hukum di Indonesia
Siege Warfare in 21st-Century Conflicts: An International Humanitarian Law Analysis of the Israeli Encirclement of Gaza in Operation Swords of Iron.
No full textThe practice of siege warfare in modern conflicts presents complex legal and ethical dilemmas under International Humanitarian Law (IHL), particularly concerning the interplay between military objectives and humanitarian protections. This thesis, "The Use of Siege Warfare in 21st Century Conflicts: A Legal Analysis of the Israeli Blockade of Gaza in Operation Swords of Iron," examines the legality of Israel's encirclement of Gaza following the October 7 attack under IHL. It evaluates whether these actions align with the Hague and Geneva Conventions, incorporating theories of Just War, the Martens Clause, and core IHL principles such as distinction, proportionality, and necessity. Using a normative qualitative approach, the study analyzes IHL's framework, historical precedents, and the humanitarian impacts of prolonged sieges like Gaza. The findings provide a nuanced assessment of the legal and ethical dimensions of modern siege warfare, contributing to the discourse on balancing military objectives with humanitarian protections
Perlindungan Hukum Kreditur Konkruen Dalam Perjanjian Perdamaian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 425/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)
No full textDalam menjalankan suatu perusahaan seringkali dihadapkan dengan berbagai rintangan, salah satunya adalah masalah keuangan. Masalah keuangan yang tidak diselesaikan dengan cepat dan baik akan berujung kepada proses kepailitan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Perusahaan diberikan kesempatan oleh undang- undang untuk memperbaiki serta restrukturisasi utang-utangnya agar dapat beroperasi kembali yang disebut dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Tahun 2021 lalu, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. melakukan restrukturisasi utang dalam PKPU di perjanjian perdamaiannya meliputi berbagai macam bentuk, salah satunya adalah debt into shares conversion. Fluktuasi yang ada di pasar saham sehingga perlu kepastian hukum yang jelas terkait pembayaran utang kepada kreditur-krediturnya. Walaupun kreditur konkuren tidak mempunyai jaminan dalam pembayaran utangnya, tetapi UU Kepailitan dan PKPU menjamin bahwa hak-hak tetap diakui. Dalam perjanjian perdamaian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencakup hak dan kewajiban bagi para kreditur konkuren. Restrukturisasi utang dalam PKPU memberikan manfaat besar bagi perusahaan untuk berjalan seperti semula dibandingkan kepailitan
Perlindungan Hukum Masyarakat atas Penipuan Lowongan Kerja Freelance Secara Online
No full textPada era perkembangan teknologi informasi dan teknologi digital yang semakin maju dan berkembang banyak membawa perubahan dalam mencari suatu informasi. teknologi membawa perubahan besar dalam mencari informasi terkait lowongan kerja, munculnya informasi lowongan kerja yang dapat diakses melalui internet secara mudah, memiliki dampak negatif yang dapat menimbulkan penipuan terhadap lowongan kerja yang telah di buat secara online.Perlindungan Hukum Masyarakat terhadap Penipuan Lowongan Kerja Freelance secara online yang semakin meningkatnya penggunaan platform digital untuk mencari pekerjaan. Studi ini bermaksud untuk menganalisis perlindungan hukum bagi masyarakat terkait penipuan lowongan kerja freelance secara online. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk penipuan yang umum terjadi, serta menilai efektivitas regulasi yang ada dalam melindungi masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan dari wawancara dengan korban penipuan, analisis kasus hukum, dan tinjauan literatur tentang perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pencari kerja yang tidak menyadari adanya risiko, dan kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka dalam dunia kerja online. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan penguatan regulasi oleh pemerintah serta platform penyedia lowongan kerja untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pencari kerja.Dengan bahan hukum primer yaitu undang-undang. Serta menggunakan bahan hukum sekunder yaitu buku dan jurnal. Berdasarkan penelitian hukum dan bahan hukum dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil studi ini yaitu: 1) Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Penipuan Pekerja Freelance. 2) Upaya Penegakan Hukum Pada Pelaku Penipuan Lowongan Pekerja Freelance Secara Onlin
Analisis Hukum terhadap Perjanjian Pranikah sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dalam Perkawinan
No full textPerkawinan adalah suatu peristiwa signifikan dalam kehidupan individu. Tidak ada manusia yang melakukan perkawinan untuk bercerai, namun kenyataannya perceraian adalah hal yang cukup sering ditemui dalam masyarakat, Perceraian berpengaruh terhadap berbagai aspek dalam kehidupan dua individu yang semula menjadi satu namun sekarang dipisahkan. Didalam UU Perkawinan Indonesia yang telah mengesahkan perjanjian pranikah, yaitu perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan yang berisi kesepakatan pengaturan mengenai pemisahan harta, hak asuh anak dan hal lainnya yang disepakati apabila terjadi perceraian. hal ini menimbulkan pro dan kontra karena seringkali dianggap melanggar nilai sakral dari perkawinan dan dianggap bertentangan dengan nilai keagamaan, terutama dari umat beragama Kristen yang melarang perceraian. pada dasarnya tidak ada agama yang mendukung perceraian, namun pada kenyataannya perceraian adalah sesuatu yang sulit dihindarkan dan perjanjian pranikah adalah bentuk perlindungan hukum terhadap perceraian yang merugikan. dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris, penelitian ini diharapkan dapat menjawab keraguan dari segi sudut pandang agama mengenai perjanjian pranikah
Penerapan Strict Liability Terhadap Korporasi yang Melakukan Pertambangan Timah Tanpa Izin Ditinjau Dalam Perspektif Pidana Lingkungan (Studi Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Mtk)
No full textIndonesia merupakan negara kepulauan yang pada setiap pulau nya memiliki keunikan dan keunggulannya masing-masing. Keberagaman ini yang menjadi keunggulan Indonesia akan Sumber Daya Alamnya yang melimpah, Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi Kepulauan yang memiliki keindahan alam dan sumber daya yang melimpah. Salah satu sumber daya yang menjadi keunggulan Kepulauan Bangka Belitung adalah Timah. Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai provinsi penghasil Timah terbesar di Indonesia, sehingga pertambangan Timah di Kepulauan Bangka Belitung marak untuk dilakukan. Namun kegiatan pertambangan sejatinya tidak dilakukan dengan administratif dan praktek yang mudah untuk dilakukan. Secara administratif tentunya kegiatan yang memiliki dampak besar bagi lingkungan ini tidak mudah untuk dilakukan, karena pertanggung jawaban atas kegiatan ini berkaitan erat dengan keberlanjutan lahan dan kesejahteraan masyarakat lingkungan sekitar. Dengan melihat tanggung jawab yang besar ini, masih banyak oknum-oknum yang menghindari tanggung jawab dengan tetap melakukan kegiatan pertambangan tanpa adanya izin atau selanjutnya disebut sebagai pertambangan ilegal. Pertambangan ilegal tidak hanya dilakukan pada pertambangan Timah, namun banyak barang tambang lainnya yang dilakukan pertambangan dengan tidak adanya izin atau perizinan yang tidak lengkap. Berdasarkan dengan uraian diatas, penulis melakukan penelitian secara normatif empiris dengan melakukan penelitian atas Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Mtk. Dalam putusan ini pelaku pertambangan timah tidak memiliki perizinan dari PT. Timah Tbk maupun dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Praktisi ESDM, Advokat Tambang, serta Jurnalis sekaligus Aktivis Lingkungan. Penelitian ini diharapkan membawa dampak baik untuk meningkatkan pengetahuan serta kepedulian atas penegakan hukum dan kelestarian lingkungan alam yang hidupnya berdampingan dengan kehidupan masyarakat sekitar lahan pertambangan
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Unit Link Atas Praktik Mis-selling Oleh Agen Asuransi
No full textProduk asuransi unit link sejatinya merupakan sebuah produk asuransi jiwa yang menggabungkan manfaat proteksi sekaligus manfaat investasi di dalam satu produk. Bahwasanya, produk asuransi unit link memiliki tingkat kompleksitas yang rumit, terutama dalam aspek investasinya, sehingga pemahaman pemegang polis akan rincian informasi terkait risiko, biaya, manfaat, dan kebijakan investasi dari produk tersebut menjadi suatu hal yang sangat krusial. Dalam hal kegiatan pemasaran produk asuransi unit link dilakukan oleh agen asuransi, kompleksitas daripada produk asuransi unit link tersebut wajib untuk dijelaskan secara benar, akurat, dan transparan oleh agen asuransi guna menghindari terjadinya praktik mis-selling yang menyebabkan pemegang polis membeli produk asuransi unit link tersebut berdasarkan keputusan yang dipengaruhi oleh informasi-informasi yang menyesatkan dari agen asuransi. Adapun perusahaan asuransi juga berkewajiban untuk bertanggungjawab atas tindakan dan perbuatan hukum agen asuransinya, termasuk dalam kegiatan pemasaran produk yang dilakukan oleh agen tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum serta tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang polis asuransi unit link atas praktik mis-selling oleh agen asuransi. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk kemudian diteliti pengimplementasiannya pada suatu kasus tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang mengatur mengenai perlindungan hukum dan tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang polis asuransi unit link sudah cukup komprehensif, namun pelaksanaannya masih belum optimal dikarenakan lemahnya pengawasan dan kurang tegasnya perusahaan asuransi terhadap agen asuransi yang melakukan praktik mis-selling, serta abainya pemegang polis sendiri atas produk yang dibelinya
Penerapan Pasal 29 jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dalam Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus: Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN GPR)
No full textPenelitian ini menganalisis penerapan Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam kasus anak berhadapan dengan hukum, dengan fokus pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN GPR. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah penerapan hukum tersebut sudah sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif empiris dengan pendekatan kualitatif, dengan data primer berupa dokumen putusan pengadilan dan data sekunder dari literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) dalam kasus anak masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan restoratif, khususnya dalam hal penerapan diversi dan penyediaan fasilitas rehabilitasi bagi anak. Proses hukum cenderung lebih menekankan pada penghukuman yang berpotensi menyebabkan trauma, daripada mendukung rehabilitasi anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum terkait pornografi perlu diperkuat melalui peningkatan pelatihan untuk aparat penegak hukum, penyediaan fasilitas rehabilitasi yang lebih baik, serta pendekatan yang lebih humanis. Selain itu, sinergi antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat juga sangat diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan inklusif dalam melindungi anak dari dampak negatif pornografi
Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Baku Perdagangan Gas Industri Sehubungan Pinjam Pakai Tabung Gas Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 84/Pdt.G/2022/PN.Cbi)
No full textPenelitian ini berfokus dalam upaya menggali dan menemukan aspek-aspek perlindungan hukum bagi para pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan yang menggunakan format perjanjian baku, terkhususnya dalam bidang industri perdagangan gas yang dalam skema perdagangannya diterapkan istilah jual beli gas, dan pinjam pakai tabung gas. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau yang biasa kita kenal sebagai UUPK, maka telah dijelaskan secara terperinci mengenai hak dan kewajiban daripada konsumen dan pelaku usaha yang secara proporsional terlihat setara, dimana seluruh bentuk transaksi yang dijalin di antara keduanya harus berlandaskan itikad baik. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 5 dan Pasal 6 UUPK. Bahwa kemudian dalam UUPK sendiri, secara tersirat masih berfokus terhadap upaya penegakan perlindungan hukum hak-hak milik konsumen, dimana mekanisme sanksi yang diberikan tidak menjelaskan mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha dalam mencari keadilan apabila dirugikan oleh konsumen. Salah satunya dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 84/Pdt.G/2022/PN.Cbi yang menjelaskan mengenai pelaku usaha selaku penjual gas dan pemberi pinjaman wadah tabung gas yang dirugikan oleh konsumen dalam perihal wanprestasi, konsumen yang seolah lalai dalam mengembalikan wadah tersebut telah menyebabkan kerugian materiil dan immateriil bagi pelaku usaha. Jika berkaca terhadap perjanjian semata saja maka sejatinya KUHPer telah mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum tersebut, pun teknis-teknis perjanjian juga dapat mengatur muatannya dengan lebih eksplisit sehingga berpotensi mencegah lahirnya sengketa hukum di kemudian hari. Tetapi apakah kemudian perlu diterapkan sanksi administratif dalam UUPK, itulah yang kemudian menjadi fokus penelitian penulis dalam menggali langkah-langkah preventif dan represif yang seharusnya dioptimalisasikan bagi para pelaku usaha, karena terkadang merekalah yang kerap menerima stigma buruk, padahal niat buruk ini dapat berasal dari siapa saja tanpa memandang siapapun pihaknya
Pertanggungjawaban Keperdataan Perusahaan Ekspeditur Terhadap Pelaku Usaha Dalam Pengiriman Cash On Delivery (Studi Putusan Nomor 1376 PK/Pdt/2022)
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci dan sistematis terkait bentuk pertanggungjawaban keperdataan PT Andiarta Muzizat terhadap PT Digital Commerce Indonesia atas kerugian yang dialami serta memberikan uraian secara jelas mengenai bentuk ideal ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh PT Digital Commerce Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum dalam mengkaji undang undang. Pokok kajian yang didalami berupa hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini memiliki sifat penelitian deskriptif melalui sumber data primer dan skunder. Sumber data primer terdiri atas bahan hukum primer dan pendapat ahli. Sedangkan sumber data skunder menggunakan bahan hukum skunder dan tersier. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1376 PK/Pdt/2022 berfokus pada sengketa antara PT Digital Commerce Indonesia dan PT Andiarta Muzizat terkait kerugian yang dialami oleh PT Digital Commerce Indonesia akibat kelalaian PT Andiarta Muzizat dalam menjalankan kewajibannya sebagai penyedia jasa pengiriman barang. PT Digital Commerce Indonesia menggugat karena sejumlah barang yang dikirim melalui PT Andiarta Muzizat hilang atau rusak, mengakibatkan kerugian materiil berupa biaya penggantian barang dan kerugian immateriil akibat penurunan reputasi perusahaan. Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa PT Andiarta Muzizat telah melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum karena gagal memenuhi kewajibannya untuk mengamankan barang yang dikirimkan. Dalam konteks hukum perdata, keputusan ini mengharuskan PT Andiarta Muzizat untuk mengganti seluruh kerugian yang timbul, baik yang dapat dihitung secara materiil maupun yang bersifat immateriil. PT Digital Commerce Indonesia mendapatkan ganti rugi senilai total nilai kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pengiriman oleh Tergugat adalah sejumlah Rp 13.321.872.000 (tiga belas milyar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) (yang terdiri dari 33.263 pcs atau 9.745 paket). Kerugian materiil mencakup biaya operasional yang terbuang dan hilangnya pendapatan, sementara kerugian immateriil berkaitan dengan kerusakan reputasi dan hilangnya kepercayaan pelanggan. Pengadilan memutuskan bahwa ganti rugi yang diberikan adalah wajar dan proporsional dengan kerugian yang dialami oleh PT Digital Commerce Indonesia