Duna: Revista Multidisciplinar de Inovação e Práticas de Ensino
Not a member yet
12148 research outputs found
Sort by
Dampak Penerapan Parliamentary Threshold Pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2024 (Studi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)
No full textSalah satu pilar utama yang tidak terpisahkan dalam demokrasi yang bertujuan membangun pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat adalah pemilu. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia menerapkan sistem politik parliamentary threshold (ambang batas parlemen) yang merupakan satu aspek penting pada pemilu legislatif yang mencakup pemilihan DPR, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota. Ambang batas parlemen ini merupakan persentase minimal suara yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu untuk dapat mengirimkan wakilnya ke parlemen. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menyederhanakan sistem multipartai, mencegah fragmentasi politik berlebihan, dan memastikan stabilitas pemerintahan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis bagaimana penerapan dan dampak parliamentary threshold pada pemilu legislatif tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari jenis penelitian yakni yuridis empiris, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, jenis dan teknik pengumpulan data adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan, pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kualitatif, dan teknik analisis data adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan parliamentary threshold pada pemilu legislatif tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memang dapat diterapkan untuk memperkuat stabilitas politik melalui penyederhanaan sistem multipartai di Indonesia dan mengurangi fragmentasi di parlemen. Dampak lain dari penerapan parliamentary threshold tersebut tetap mempunyai sisi negatif yaitu penghilangan suara pemilih, ketidakadilan bagi partai politik dan calon legislatif yang tidak terwakili, dan mendorong dominasi partai politik besar sehingga mengurangi peluang bagi partai politik kecil atau minoritas untuk mendapatkan kursi di parlemen
Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Perdagangan Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No. 98/Pid.Sus/2020)
No full textMaraknya kejahatan yang terjadi belakangan ini mengenai perdagangan orang yang juga melibatkan anak sebagai korban. Anak yang muncul akibat belum dewasa secara fisik maupun psikologis membuat mereka rentan terhadap berbagai kejahatan. Sehingga tujuan penulisan ini ingin mengetahui seberapa efektif usaha untuk mewujudkan hak-hak anak yang mengalami kejahatan perdagangan manusia oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu menjadi bentuk tolok ukur dalam menganalisis terhadap penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian normatif empiris. Pentingnya upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban anak karena sebagai seorang anak mereka masih memiliki masa depan yang layak untuk kehidupannya. Hal ini merupakan tanggung jawab negara dalam melaksanakan pemenuhan terhadap perlindungan anak. Sehingga sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, pemerintah mengangkat Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap kejahatan yang melibatkan anak. Tujuan dari pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang tidak semestinya. Namun secara substansi Undang- Undang Perlindungan anak tidak membahas detail mengenai bagaimana pemenuhan hak yang seharusnya diberikan terhadap korban. Sehingga dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No. 98/Pid.Sus/2020 jaksa penuntut umum tidak sama sekali menyinggung bagaimana perlindungan yang diberikan terhadap korban dan tidak adanya restitusi yang diberikan kepada korban sebagai bentuk ganti rugi
Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Promosi Judi Online (Studi Kasus Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN. Bgr)
No full textPerkembangan judi Online di Indonesia semakin pesat, ditandai dengan promosi melalui media sosial yang melibatkan berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Penelitian ini menganalisis peran Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian tindak pidana promosi judi Online dengan studi kasus putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN. BGR. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan data sekunder dari literatur hukum dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian forensik digital menjadi tantangan utama, terutama dalam memastikan keabsahan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Selain itu, penerapan pasal-pasal terkait, seperti Pasal 27 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat (3) UU ITE, memerlukan strategi penuntutan yang efektif. Kajian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan berbasis teknologi untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum di masyarakat
Analisis Pembatalan Merek "EV ELECTROVOICE" Terdaftar Yang Dilakukan Oleh Merek Terkenal "ELECTRO-VOICE" Yang Belum Terdaftar (Studi Kasus Putusan Nomor 652 K/Pdt.Sus-HKI/2024)
No full textPersaingan usaha yang tidak sehat dapat menyebabkan dampak negatif pada pelaku usaha, terutama jika melibatkan pelanggaran hak kekayaan intelektual seperti merek. Merek terkenal, meskipun belum terdaftar, sering kali menjadi target tindakan tidak beritikad baik, seperti pada kasus pembatalan merek EV ELECTROVOICE yang melibatkan merek terkenal ELECTRO-VOICE. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 652 K/Pdt.Sus-HKI/2024, serta penerapan sistem First to File di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tambahan sumber wawancara yang menggunakan pendekatan undang- undang, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem First to File memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek terdaftar, namun seringkali tidak mengakomodasi perlindungan merek terkenal asing yang belum terdaftar. Perlindungan terhadap merek terkenal, termasuk yang belum terdaftar, diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta perjanjian internasional seperti TRIPs dan Konvensi Paris. Walau demikian, perlindungan hukum terhadap merek terkenal membutuhkan penguatan regulasi untuk mengatasi kesenjangan yang ada dalam penerapan hukum di Indonesia
Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Kasus Pencemaran Sungai Oleh Industri Tekstil Di Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat
No full textPencemaran sungai oleh limbah industri tekstil merupakan salah satu masalah lingkungan yang mendesak di Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat. Masalah ini tidak hanya berdampak pada kualitas air sungai tetapi juga pada kesehatan masyarakat dan kelestarian ekosistem setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pencemaran sungai oleh industri tekstil di wilayah tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris sosiologis dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa dokumen hukum dan literatur terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan undang-undang untuk mengkaji dasar hukum yang relevan. Proses analisis menggunakan metode deduktif dengan penalaran silogisme, di mana norma hukum dalam UUPPLH No. 32 Tahun 2009 menjadi dasar dalam menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan Command and Control (CAC) dalam penegakan hukum belum efektif. Faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum meliputi lemahnya pengawasan, inkonsistensi dalam penegakan hukum, dan kecenderungan pengadilan untuk berpihak pada pelaku industri. Selain itu, kurangnya upaya pemulihan lingkungan setelah terjadinya pencemaran menjadi salah satu kelemahan dalam sistem hukum lingkungan yang berlaku. Sebagai upaya peningkatan, penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, penerapan sanksi yang lebih tegas, serta penyusunan kebijakan berbasis kearifan lokal. Pandangan masyarakat Sunda sebagai suku air dapat menjadi inspirasi dalam pelestarian lingkungan sungai. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan kebijakan dan penegakan hukum yang lebih efektif dalam melindungi lingkungan dari dampak buruk pencemaran industri
Perlindungan Konsumen Atas Wanprestasi Jual Beli Emas PT. ANTAM ditinjau Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan Konsumen
No full textKegiatan jual beli termasuk kedalam kegiatan yang sering kali dilakukan oleh banyak orang, akan tetapi proses transaksinya harus dilakukan dengan persetujuan dari kedua belah pihak secara adil. Kegiatan jual beli bisa dikatakan sah apabila menaati hukum dan peraturan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Pada penelitian ini akan membahas mengenai permasalahan yang terjadi dalam kegitatan jual beli emas antara Budi Said selaku pihak pembeli dan pihak ketiga yang melibatkan PT ANTAM sebagai penyedia barang tersebut. Pembahahasan pertama mengenai perlindungan hukum sebagai hak konsumen dikarenakan barang yang diperjanjikan tidak sesuai dan selanjutnya mengenai hubungan hukum antara Budi Said dengan pihak ketiga. Peneliti menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dimana menggunakan legislasi serta regulasi yang saling berkaitan, sehingga menurut analisa yang telah diteliti oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PT ANTAM telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan kerugian baik secara materiil ataupun immateriil kepada Budi Said
Komunikasi Pemasaran PT Matahari Departement Store TBK Di Tengah Persaingan Bisnis Retail Di Indonesia (Studi Kasus Di Lippo Mall Kramatjati)
No full text(A) ASRIE PERMATA ANDANI/915210203
(B) STRATEGI KOMUNIKASI PT MATAHARI DEPARTEMENT STORE TBK DI
TENGAH PERSAINGAN BISNIS RETAIL DI INDONESIA (STUDI KASUS
CABANG DI LIPPO MALL KRAMATJATI)
(C) xv+117hlm, Tahun 2025, tabel 1, gambar 3, Lampiran 8
(D) PUBLIC RELATIONS
Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji komunikasi pemasaran digital PT Matahari Department Store Tbk dalam menghadapi persaingan bisnis retail di Indonesia, khususnya di cabang Lippo Mall Kramatjati. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berlandaskan pada teori komunikasi, komunikasi pemasaran, dan komunikasi pemasaran digital untuk menganalisis efektivitas penyampaian pesan, interaksi dengan konsumen, serta pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Matahari mengintegrasikan media
sosial, komunikasi langsung (seperti WhatsApp dan email), serta program loyalitas berbasis data untuk membangun hubungan personal dengan pelanggan. Strategi ini terbukti efektif meningkatkan engagement, memperkuat brand awareness, dan mempertahankan eksistensi di tengah tren penutupan gerai lainnya. Penelitian ini menegaskan pentingnya komunikasi digital yang relevan, interaktif, dan berbasis data dalam mempertahankan daya saing ritel di era transformasi digital.
Kata Kunci: Komunikasi Pemasaran, Komunikasi Pemasaran Digital, Media Sosial, PT Matahari Departement Store Tbk
(E) DAFTAR PUSTAKA: 14(buku), 12(jurnal)
(F) Ahmad Junaidi, S.S., MSi
