Duna: Revista Multidisciplinar de Inovação e Práticas de Ensino
Not a member yet
12148 research outputs found
Sort by
Perancangan aplikasi manajemen organisasi pada Dharmayana Universitas Tarumanagara berbasis website
Analisis Wanprestasi Tanggung Jawab Developer Terhadap Pihak Pembeli Apartemen Pesona Square
Perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak yang dimana fungsi perjanjian ini adalah untuk memberi kepastian hukum terhadap kedua belah pihak yang membuat nya pada pasal 1313 KUHPerdata dijelaskan mengenai perjanjian seperti jika telah dibuat nya perjanjian maka kewajiban atau prestasi-prestasi yang telah dibuat wajib dijalankan bagi kedua belah pihak yang membuatnya apabila salah satu pihak melakukan pengingkaran terhadap salah satu kesepakatan yang telah disepakati dan apabila melakukan perbuatan wanprestasi pihak yang dirugikan seperti pembeli pada kasus ini berhak menuntut adanya ganti rugi dan kompensasi dikarenakan adanya perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak apartemen pada pasal 1457 menjelaskan bahwa barang yang telah dilakukan pelunasan pembayaran wajib diserahkan kepada orang yang telah melaksanakan pembayaran akan tetapi pihak apartemen mengingkari janji nya kepada pembeli apartemen yang seharusnya mendapatkan apa yang telah diperjanjikan tapi tidak mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan dalam hal ini pembeli yang telah dirugikan akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak apartemen berhak mengajukan gugatan untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapat olehnya akan tetapi tidak mendapatkan kepastian akibat dari keputusan majelis hakim yang menyatakan amarnya kompetensi relatif dan menempatkan juga pembeli salah menempatkan tergugat dalam gugatannya pembeli mencantumkan tergugat perseorangan bukan badan hukum dalam hal ini pembeli tidak memperhatikan mengenai prosedur-prosedur hukum dalam mendaftarkan suatu gugatan untuk itu pihak pembeli perlu mendaftarkan gugatan sesuai dengan wilayah yurisdiksi hukum pengadilan yang berwenang untuk menjalankan prosedur-prosedur hukum yang berlaku dengan mengajukan gugatan yang tepat pihak dari pembeli berkesempatan mendapatkan hak-haknya atas sengketa yang telah terjadi dan hak- hak dari pembeli apartemen dapat terpenuhi seutuhnya
Analisis Perbandingan Haar Cascade Classifier, Dlib, dan Mediapipe untuk Pengenalan Wajah
Perkembangan teknologi mempunyai dampak yang besar terhadap banyak industri, terutama di sektor keamanan. Salah satu teknologi penting dalam bidang keamanan adalah pengenalan wajah. Pengenalan wajah adalah sebuah teknologi yang berfungsi untuk memverifikasi dan mengidentifikasi identitas individu menggunakan wajah. Terdapat banyak proses yang terlibat dalam teknologi pengenalan wajah salah satunya adalah pendeteksian wajah. Pendeteksian wajah merupakan proses pencarian wajah dalam sebuah gambar. Setiap metode untuk pendeteksian wajah memiliki cara yang berbeda-beda dalam mencari wajah pada gambar. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja teknologi pengenalan wajah itu sendiri. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis perbandingan antara berbagai jenis metode deteksi wajah untuk pengenalan wajah. Metode deteksi wajah yang digunakan dalam penelitian ini adalah haar cascade classifier, dlib, dan mediapipe. Teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi wajah adalah Convolutional Neural Network (CNN). Model CNN dilatih dengan metode deteksi wajah yang berbeda kemudian digunakan untuk melakukan simulasi dengan tujuan berupa mengidentifikasi wajah pada gambar. Hasil perbandingan tersebut ditampilkan dalam bentuk metrik kinerja. Metrik kinerja mencakup matriks kebingungan dan beberapa nilai berupa akurasi, presisi, penarikan kembali dan skor f1. Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan, model CNN dengan metode deteksi wajah haar cascade classifier menghasilkan nilai akurasi tertinggi sebesar 98%, nilai presisi sebesar 98,08%, nilai penarikan kembali sebesar 98%, dan skor f1 sebesar 97,99%
Penerapan Ultimum Remedium dalam Pedoman Pemidanaan Alternatif Penjara menurut KUHP 2023 dan Proyeksi Penegakan Hukumnya
Mengamati hukum pidana progresif yang sekarang, semakin terlihat berbagai upaya untuk mengurangi nestapa yang diberikan sanksi pidana. Begitu juga sistem hukum pidana di Indonesia yang terus bertransformasi demi menciptakan produk hukum sesuai kebutuhan bangsa Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP 2023) sangat berbeda dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP (KUHP 1946) dalam hal cita-cita, nilai, asas, dan semangat nasional yang mendasari produk hukum nasional tersebut. Tidak adanya pedoman pemidanaan, memberikan konotasi bahwa KUHP 1946 tidak mengikuti ide pemidanaan individual. Hal ini mengarah pada penargetan tindak pidananya saja, mengabaikan pelaku kejahatan serta kepentingan korban dan masyarakat. Para hakim kemudian hanya berkonsentrasi pada asas legalitas yang menekankan pada perbuatan dan hukumannya. Seiring waktu pemidanaan seperti ini juga yang menjadi penyebab over kapasitas lapas dan rutan di Indonesia. Permasalahan dari skripsi ini adalah bagaimana penerapan ultimum remedium dalam pedoman pemidanaan alternatif penjara menurut KUHP 2023 dan proyeksi penegakan hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan data sekunder hasil studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, pedoman pemidanaan alternatif penjara telah memuat ultimum remedium dalam Pasal 57 dengan mewajibkan hakim mengutamakan penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan jika diancamkan secara alternatif dan telah memenuhi tujuan pemidanaan. Pemidanaan alternatif penjara diputuskan setelah mempertimbangkan ketentuan Pasal 51-54 dan Pasal 70. Pedoman pemidanaan juga dengan cermat telah membatasi kapan pidana alternatif dapat digunakan dan sebaliknya kapan penjara menjadi primum remedium. Beberapa proyeksi tantangan yang akan dihadapi penegakan hukum pidana alternatif penjara yaitu kecilnya kesempatan menggunakan pidana alternatif penjara, belum dibentuknya Peraturan Pemerintah dan pembaharuan KUHAP, ketentuan minimal denda sebagai alternatif penjara terlalu besar, pandangan aparat dan masyarakat, kesiapan sarana prasarana dan jumlah penegak hukum, anggaran, koordinasi antar lembaga, serta keterlibatan masyarakat
Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Ekspedisi Sehubungan Dengan Kehilangan Barang (Studi Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mkd)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha jasa ekspedisi terkait dengan kehilangan barang dalam pengiriman, dengan fokus pada studi kasus putusan perkara Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mkd. Kehilangan barang dalam pengiriman tidak hanya merugikan konsumen secara materiil, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi dan kewajiban pelaku usaha dalam menjaga keamanan barang selama proses pengiriman. Kehilangan ini sering kali disebabkan oleh kelalaian atau ketidaktepatan pelaku usaha dalam menjalankan prosedur operasional, yang mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap industri jasa ekspedisi secara keseluruhan.
Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji secara mendalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha, serta menganalisis substansi putusan yang menjadi objek studi untuk memahami bagaimana sistem hukum merespons kasus-kasus kehilangan barang dalam pengiriman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada mekanisme perlindungan konsumen yang diatur dalam undang-undang, pelaku usaha jasa ekspedisi masih sering tidak memenuhi kewajiban mereka untuk bertanggung jawab atas kehilangan barang yang terjadi. Dalam kasus yang dianalisis, putusan pengadilan memperlihatkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian pelaku usaha. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pihak berwenang dalam merumuskan kebijakan yang lebih ketat dalam melindungi hak-hak konsumen, serta mendorong perbaikan dalam sistem layanan jasa ekspedisi