Duna: Revista Multidisciplinar de Inovação e Práticas de Ensino
Not a member yet
12148 research outputs found
Sort by
Kepastian Pemenuhan Syarat Subjektif Perjanjian Sebagai Dasar Dapat Dibatalkannya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Dalam Putusan 697/Pdt.G/2021/PN.Tng
No full textPerjanjian pengikatan jual beli (PPJB) merupakan salah satu bentuk perjanjian formal yang kerap digunakan dalam transaksi properti di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme kepastian hukum terkait pemenuhan syarat subjektif sebagai dasar pembatalan PPJB, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 697/Pdt.G/2021/PN.Tng. Penelitian ini menggunakan metode normatif-deskriptif dengan pendekatan studi kasus.Kajian ini berlandaskan teori kepastian hukum, yang menekankan penerapan hukum secara konsisten untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak. Syarat subjektif dalam perjanjian mencakup kecakapan hukum, kesepakatan bebas dari tekanan, dan ketiadaan cacat hukum. Pada kasus ini, ditemukan bahwa meskipun PPJB telah memenuhi persyaratan administratif, pengadilan membatalkan perjanjian tersebut karena ketidakseimbangan dalam hak dan kewajiban yang merugikan salah satu pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan PPJB berdampak signifikan pada para pihak, termasuk pengembalian hak atas objek properti dan kewajiban finansial. Penggunaan akta otentik dinilai penting untuk mengurangi risiko hukum. Studi ini menegaskan pentingnya memenuhi syarat subjektif dalam perjanjian untuk memastikan keabsahan dan keadilan
Rekonstruksi Regulasi Perusahaan Penanaman Modal Asing dalam Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya yang Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Secara Langsung (Berparadigma Primum Remedium dalam Perspektif Hukum Pembangunan)
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi dan bentuk rekonstruksi regulasi terhadap perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang melakukan kegiatan usaha perdagangan secara langsung, khususnya dalam sektor bisnis Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya (KBLI 46339), dengan pendekatan primum remedium dalam perspektif hukum pembangunan. Meskipun regulasi saat ini, seperti Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian barang oleh Distributor atau Agen (PERMENDAG Nomor 24 Tahun 2021), mewajibkan PMA menunjuk perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagai distributor, belum terdapat ketentuan sanksi yang tegas apabila kewajiban tersebut dilanggar. Hal ini menciptakan kekosongan hukum dan celah bagi praktik tidak sehat seperti penggunaan nominee agreement. Penelitian ini menjawab dua persoalan, yaitu: 1) Bagaimana urgensi rekonstri regulasi terhadap perusahaan PMA atas permasalahan tersebut?; dan 2) Bagaimana bentuk rekonstruksi regulasi yang tepat sesuai paradigma primum remedium dalam perspektif hukum pembangunan?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis terhadap asas-asas hukum serta teori hukum pembangunan. Data diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi kelemahan regulasi yang berlaku. Hasil studi menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara optimal, sehingga belum berorientasi pada cita-cita negara kesejahteraan (welfare state). Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi dalam bentuk pengaturan sanksi pidana pada tingkat undang-undang terhadap pelanggaran kewajiban penunjukan distributor PMDN oleh perusahaan PMA. Rekonstruksi ini penting untuk memperkuat integritas hukum nasional, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan
Hak Ahli Waris Pada Transgender Menurut Hukum Di Indonesia
No full textPerkembangan identitas gender dalam masyarakat modern memunculkan berbagai persoalan hukum baru, termasuk terkait hak waris bagi transgender. Dalam sistem hukum di Indonesia, baik hukum Islam maupun hukum perdata belum secara eksplisit mengatur status kewarisan bagi individu transgender. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik pewarisan yang melibatkan transgender sebagai ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian waris pada transgender menurut hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis konsep pengaturan pembagian warisan bagi transgender dalam sistem hukum Indonesia di masa mendatang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, status kewarisan transgender dipengaruhi oleh identitas gender biologis awal, sedangkan dalam hukum perdata belum terdapat aturan tegas mengenai hal tersebut. Ketidakjelasan ini berdampak pada timbulnya diskriminasi dalam hak memperoleh harta warisan. Oleh karena itu, diperlukan formulasi hukum yang lebih inklusif agar transgender dapat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum dalam hak kewarisannya. Rekonstruksi mencangkup pengecualian pada pemberian hak waris pada transgender agar terhindar dari konflik
Tanggung Jawab Perdata Ppat Terhadap Akta Jual Beli Letter C Yang Merupakan Tanah Musnah Di Kabupaten Bogor
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait tanggung jawab perdata Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ter adap akta jual beli (AJB) atas tanah Letter C yang ternyata merupakan tanah musnah di Kabupaten Bogor. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya keakuratan data dalam pembuatan AJB untuk menjamin kepastian hukum, khususnya pada kasus ketika AJB diterbitkan tanpa pengukuran tanah oleh Kantor Pertanahan, sehingga akta tersebut tidak memberikan kepastian hukum. Permasalahan utama yang diangkat adalah mengenai dasar pertimbangan PPAT dalam membuat AJB tanpa melalui prosedur pemeriksaan tanah yang benar dan bentuk tanggung jawab perdata PPAT. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data penelitian menunjukkan bahwa PPAT tidak melakukan verifikasi atas keberadaan fisik tanah maupun pengukuran oleh instansi yang berwenang, yang berakibat pada hilangnya nilai pembuktian AJB dan menimbulkan kerugian hukum bagi pihak terkait. Analisis penelitian menunjukkan bahwa PPAT memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan kebenaran formil dari data tanah, termasuk pengukuran oleh instansi berwenang. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan ketidaktelitian PPAT dalam memverifikasi keberadaan dan legalitas fisik tanah sebelum pembuatan AJB menyebabkan akta kehilangan nilai pembuktiannya dan menimbulkan kerugian hukum bagi para pihak. Penelitian ini menekankan pentingnya akurasi prosedural dan verifikasi data oleh PPAT guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat
Tinjauan Yuridis Hak Waris Anak yang Berbeda Kewarganegaraan dari Perkawinan Secara Hukum Islam di Indonesia
No full textPerkawinan di Indonesia dianggap sah jika dilakukan sesuai hukum agama atau kepercayaan dan didaftarkan secara resmi. Namun, banyaknya fenomena pernikahan siri atau pernikahan secara agama tanpa pencatatan resmi terjadi, terutama antara perempuan Indonesia yang menikah dengan pria Warga Negara Asing yang berada di Indonesia untuk bekerja sementara waktu. Kemudian, sejauh pengamatan peneliti, penelitian terdahulu mengenai perkawinan campuran yang hanya dilakukan secara agama belum membahas secara mendalam mengenai kedudukan hukum dan hak waris anak yang lahir dari perkawinan secara hukum Islam di Indonesia, khususnya yang melibatkan ibu berkewarganegaraan Indonesia dan ayah berkewarganegaraan asing. Hal tersebut yang melatarbelakangi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini terkait dengan status kedudukan hukum dan hak waris anak berbeda kewarganegaraan dari perkawinan secara hukum Islam di Indonesia antara ibu Warga Negara Indonesia dan ayah warga negara asing melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis dan studi kepustakaan terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dianalisis secara deduktif untuk menghasilkan kesimpulan khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak dari perkawinan siri dengan perbedaan kewarganegaraan memiliki kedudukan hukum yang berbeda antara hukum Islam dan hukum nasional. Dalam hukum Islam, anak dianggap sah dan berhak mewaris dari kedua orang tuanya sesuai ketentuan faraid selama syarat perkawinan terpenuhi, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak dianggap anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Upaya hukum seperti isbat nikah, pengesahan anak, atau pengakuan ayah menjadi mekanisme penting agar anak memperoleh status hukum yang jelas
Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Dari Tanah Pusako Di Minangkabau Sumatera Barat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 07/Pdt.G/2013/Pn.Pin Dan Nomor 31/Pdt.G/2013/Pn.Pin)
No full textRumah-rumah yang telah dihuni ratusan tahun, digugat oleh mamak kepala waris dari suku sikumbang tersebut, tanah yang telah ditempati itu, berdasarkan yang diketahui rumah-rumah tersebut memang tidak ada SHM (Surat Hak Milik) atau sertifikat tanah, karna tanah itu didapat dari harta warisan dari harta pusako tinggi di minangkabau, karena berdasarkan pengetahuan kalau tanah yang di dapat atau diwarisi dari harta pusako memang tidak ada surat hak miliknya karna harta tersebut adalah milik bersama yang telah dibagi masing-masing secara rata. Menganalisis penyelesaian sengketa tanah warisan dari tanah pusako dan menganalisis akibat hukum di daerah Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan, Prov. Sumatera Barat dalam kasus Putusan Nomor 07/Pdt.G/ 2013/PN Pin dan Nomor 31/Pdt.G/2013/PN Pin.
Penulisan tesis ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. karena memang pihak penggugat (BS) sudah lama menetap di Bengkulu jadi tidak mengenal mamak kepala waris dari suku sikumbang, secara adat di Minangkabau itu sudah sangat salah. mamak dari suku sikumbang mengetahui sudah bersengketa di Pengadilan dan banyak para mamak dari suku sikumbang menyalahkan perbuatan dari BS karena menurut dari sejarah tanah itu dulunya memang milik dari pihak tergugat, tapi semua mamak dari suku sikumbang ini memihak kepada tergugat dan tidak ada satu orang mamakpun dari suku sikumbang yang memihak kepada BS.
Gugatan penggugat memang para tergugat sudah membangun rumah permanen dan rumah semi permanen oleh masing-masing tergugat, karena sudah diizinkan oleh ninik mamak suku sikumbang yaitu mamak kepala waris dan penghulu suku, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penggugat bukanlah mamak kepala waris turunan Nursia suku sikumbang Teratak Tempatih
Pengaruh Solvabilitas, Likuiditas, dan Profitabilitas Terhdap Nilai Perusahaan
No full textPenelitian ini bertujuan memperoleh bukti nyata mengenai dampak solvabilitas,
likuiditas, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan di entitas lingkup energi yang
tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021-2023. Sampel penelitian dipilih
berdasarkan metode purposive sampling dan jumlah sampel yang sesuai kriteria
yang telah ditetapkan sebesar 27 perusahaan. Dengan teknik analisis regresi linear
berganda, data penelitian diolah dengan memanfaatkan Microsoft Excel 2019 dan
Eviews. Penelitian ini memberikan hasil bahwa solvabilitas berpengaruh tidak
signifikan terhadap nilai perusahaan. Likuiditas berpengaruh tidak signifikan
terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai
perusahaan.
Kata kunci : Nilai Perusahaan, Solvabilitas, Likuiditas, Profitabilita
