Duna: Revista Multidisciplinar de Inovação e Práticas de Ensino
Not a member yet
12148 research outputs found
Sort by
ANALISIS HUKUM BENFORD DALAM MENDETEKSI EARNINGS MANIPULATIONS LAPORAN KEUANGAN STUDI EMPIRIS PADA BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2023
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mendeteksi potensi earnings manipulation dalam laporan keuangan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018–2023 menggunakan pendekatan statistik forensik melalui Benford’s Law. Subjek penelitian terdiri dari 34 BUMN aktif yang terdaftar sebelum tahun 2018 dan masih eksis hingga 2023. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria kelengkapan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Total data yang dianalisis mencakup 204 observasi untuk akun pendapatan dan 172 observasi untuk akun laba bersih, dengan data negatif dieliminasi sesuai pedoman penerapan Benford.
Metode penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif dengan pendekatan archival research. Analisis dilakukan menggunakan First Digit Test, Second Digit Test, dan First-Two Digit Test untuk mengukur kesesuaian distribusi digit pada akun pendapatan dan laba bersih terhadap distribusi yang diharapkan menurut hukum Benford. Proses analisis didukung oleh perangkat lunak Microsoft Excel dan IDEA Analytics. Uji statistik yang digunakan mencakup Chi-square, Z-Test, dan Mean Absolute Deviation (MAD).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, distribusi digit dari laporan keuangan yang dianalisis masih tergolong sesuai dengan Benford’s Law berdasarkan uji Chi-square (H₀ diterima). Namun, nilai MAD pada sebagian besar pengujian menunjukkan status non-conformity, yang mengindikasikan adanya potensi penyimpangan pada digit tertentu. Implikasi dari temuan ini penting bagi auditor internal dan eksternal, investor, serta regulator untuk melakukan investigasi lebih lanjut sebagai bentuk deteksi dini terhadap manipulasi keuangan di sektor BUMN.
Kata kunci: Benford’s Law, Earnings Manipulation, BUMN, Forensik Akuntansi, Distribusi Digi
PENGARUH KOMPETENSI AUDITOR BPK, PENGENDALIAN INTERNAL, BUDAYA ORGANISASI, DAN MORALITAS INDIVIDU TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.
No full textPenelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kompetensi auditor BPK, pengendalian internal, budaya organisasi, dan moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penelitian dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada auditor di kantor pusat dan seluruh kantor perwakilan BPK, dengan total 215 responden yang dipilih secara acak. Hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan metode partial least square (PLS) dengan aplikasi SmartPLS versi 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi auditor dan pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan, sementara budaya organisasi dan moralitas individu tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi lembaga audit sektor publik dalam mendukung dan memperkuat upaya pencegahan kecurangan.
Kata Kunci: Kompetensi Auditor, Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Moralitas Individu, Pencegahan Kecurangan
This study aims to obtain empirical evidence on the influence of BPK auditor competence, internal control, organizational culture, and individual morality on fraud prevention at the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK). The research was conducted through the distribution of questionnaires to auditors at both the central and regional offices of BPK, involving a total of 215 randomly selected respondents. The hypotheses were tested using the partial least square (PLS) method with the SmartPLS version 4.0 software. The results show that auditor competence and internal control have a positive and significant effect on fraud prevention, while organizational culture and individual morality do not have a significant effect. These findings are expected to contribute to public sector audit institutions in supporting and strengthening efforts to prevent fraud.
Keywords: Auditor Competence, Internal Control, Organizational Culture, Individual Morality, Fraud Preventio
PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, STRUKTUR ASET DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP STRUKTUR MODAL
No full textThis research aims to the impact of profitability, liquidity, asset structure and company size on capital structure in non-cyclical consumer companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the observation year from 2022 to 2024. The sample was selected using the purposive sampling method and valid data in this study were 83 companies. The data processing technique in this study used a quantitative method and used secondary data, multiple regression analysis assisted by Econometric Views Version 12 Student Lite and Microsoft Excel 2013 software. The results of this study indicate that profitability does not have a negative effect on capital structure, liquidity has a negative effect on capital structure, asset structure does not have a negative effect on capital structure and company size does not have a positive effect on capital structure. The implication of this study is that company management can consider formulating capital structure policies based on factors that influence capital structure, in order to attract the attention of investors.
Keywords: Capital Structure, Profitability, Liquidity, Assets Structure, and Companies Size
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak profitabilitas, likuiditas, struktur aset dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan consumer non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun pengamatan dari tahun 2022 hingga
2024. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling dan data yang valid pada penelitian ini sebanyak 83 perusahaan. Teknik pengolahan data pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan data sekunder, analisis regresi berganda dibantu oleh perangkat lunak Econometric Views Versi 12 Student Lite dan Microsoft Excel 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan profitabilitas tidak berpengaruh negatif terhadap struktur modal, likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal, struktur aset tidak berpengaruh negatif terhadap struktur modal dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap struktur modal. Implikasi dari penelitian ini adalah manajemen perusahaan dapat mempertimbangkan penyusunan kebijakan struktur modal berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal, agar dapat menarik perhatian para investor.
Kata kunci: Struktur Modal, Profitabilitas, Likuiditas, Struktur Aset, dan Ukuran Perusahaan
PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI PEMODERASI
No full textThe objective of this study is to analyze the effect of profitability, leverage, and firm size on tax avoidance, with institutional ownership as a moderating variable. The research objects are companies in the coal production sub-sector and the oil & gas production and refining sub-sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2019–2023 period. The sample was selected using purposive sampling, the sample consists of 50 firm-year observations, obtained from 10 companies over 5 years that had complete financial statements and did not incur losses during the study period. A quantitative approach was employed, and the data were analyzed using SPSS 25. The results show that profitability, leverage, and firm size do not have a significant effect on tax avoidance. Institutional ownership does not moderate the relationships between firm size, profitability, leverage and tax avoidance. The implication of this study is that a relatively high level of institutional ownership is needed by companies to help prevent tax avoidance practices.
Keywords: Tax Avoidance, Profitability, Leverage, Firm Size, Institutional Ownership
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi. Objek penelitian adalah perusahaan sub sektor produksi batu bara serta sub sektor produksi & penyulingan minyak & gas di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2023. Sampel diperoleh melalui purposive sampling, sebanyak 50 data perusahaan yang terdiri atas laporan keuangan 10 perusahaan selama 5 tahun yang memiliki laporan keuangan lengkap dan tidak mengalami kerugian selama periode penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan dianalisis menggunakan SPSS 25. Hasil menunjukkan bahwa profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional tidak memoderasi profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Implikasi dari penelitian ini kepemilikan institusi yang relatif besar dibutuhkan perusahaan untuk mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak.
Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusiona
PENGARUH ESG, PROFITABILITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP STRUKTUR MODAL DAN DAMPAKNYA PADA NILAI PERUSAHAAN
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Environmental, Social, and Governance (ESG), profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal serta dampaknya terhadap nilai perusahaan pada sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis jalur (path analysis) untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel. Data diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan sepuluh perusahaan yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal, sementara ESG dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya, profitabilitas dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan ESG dan struktur modal tidak berpengaruh signifikan. Uji mediasi dengan Sobel Test menunjukkan bahwa struktur modal tidak memediasi pengaruh ESG, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa profitabilitas merupakan faktor utama yang memengaruhi nilai perusahaan secara langsung, dan struktur modal bukanlah jalur perantara yang efektif dalam hubungan antar variabel tersebut.
Kata Kunci: ESG, profitabilitas, ukuran perusahaan, struktur modal, nilai perusahaan, analisis jalu
Perlindungan Hukum Hak Pembeli Rumah Susun Komersial Atas Perbuatan Penjual Yang Menimbulkan Kerugian
No full textPerjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah perjanjian yang didalamnya para pihak saling mengikat diri untuk melakukan hak dan kewajibannya, yang dilakukan sebelum jual beli atau sebelum penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) dikarenakan ada unsur-unsur yang harus dipenuhi terlebih dahulu dalam jual beli tersebut. Pembeli yang telah melakukan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam PPJB atas satuan rumah susun komersial, tidak mendapatkan haknya karena penjual selaku pengembang (developer) tidak segera melaksanakan kewajibannya untuk membuat AJB. Hingga akhirnya objek PPJB yang telah dibayar lunas dan digunakan dengan itikad baik oleh pembeli tersebut diganti secara sepihak oleh penjual di dalam perjanjian perdamaian PKPU yang dihomologasi. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 188/Pdt.G/2021/ PN.Dpk, pembeli benar telah melunasi obyek jual beli dan tukar menukar tetapi penjual tidak melakukan penandatangan AJB dan/atau menyerahkan Sertipikat dimana hal tersebut merugikan pembeli. Namun perkara diputus tidak dapat diterima karena perbuatan melawan hukum dan kepailitan tunduk pada hukum acara yang berbeda. Sehingga perlu diteliti perlindungan hukum hak pembeli rumah susun komersial atas perbuatan penjual yang menimbulkan kerugian, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi para pembeli lainnya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep, serta spesifikasi penelitian adalah preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, pembeli yang telah beritikad baik dapat mengajukan gugatan wanprestasi, gugatan pembatalan PPJB, dan gugatan pembatalan perjanjian homologasi dengan dasar adanya kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan penjual dimana selanjutnya penjual juga tidak melaksanakan perjanjian tersebut. Dengan adanya penyelesaian sengketa tersebut, pembeli dapat memperoleh perlindungan hukum, mewujudkan keadilan dan kepastian huku
Tanggung Jawab Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Korban Gagal Ginjal Akit Pada Anak di Indonesia
No full textPemerintah dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran obat yang tidak memenuhi persyaratan khasiat, keamanan, dan mutu perlu dilakukan registrasi obat sebelum diedarkan, obat sebelum diedarkan/diperjualbelikan harus melalui proses penilaian terutama penilaian terhadap mutu dan keamanan obat melalui BPOM. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab BPOM terhadap kelalaian pengawasan pada industri farmasi mengakibatkan gagal ginjal akut pada anak ditinjau dari Good Governance dan perlindungan hukum terhadap korban akibat kelalaian pengawasan pada industri farmasi yang mengakibatkan gagal ginjal akut pada anak. Penelitian ini, menggunakan metode normatif (kepustakaan) dengan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan tentang tanggung jawab Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terhadap kelalaian pengawasan pada industri farmasi mengakibatkan gagal ginjal akut pada anak yaitu hanya sebatas melakukan tindakan penarikan obat yang mengandung Etilen Glikol (EG), Dietilen Glikol (DEG) yang dicabut izin edarnya. Apabila ditinjau dari prinsip good governance, BPOM dapat dimintakan tanggung jawabnya secara administrasi terhadap Kepala BPOM yang tidak menjalankan fungsi pengawasan secara baik dan maksimal sebagaimana tidak melakukan pengambilan sampel, uji laboratorium dan pelaporan hasil uji. Perlindungan hukum terhadap korban akibat kelalaian pengawasan pada industri farmasi yang mengakibatkan gagal ginjal akut pada anak belum maksimal dikarenakan hanya sebaras Negara hadir melalui Menteri Kesehatan dengan memberikan santunan kepada pihak korban dan keluarga. Dalam hal ini, pihak BPOM dan Industri Farmasi tidak mendapatkan sanksi akibat tidak menjalankan fungsi pengawasan terhadap obat sebelum keluar izin edar
Penerapan Prinsip Miranda Rule Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma Cuma Pada Pasal 56 Ayat (1) Kuhap Pada Tahap Penyidikan
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Prinsip Miranda Rule dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP pada tahap penyidikan. Prinsip ini dimaksudkan untuk menjamin tersangka mendapatkan pendampingan hukum yang memadai, terutama dalam kasus pidana berat yang diancam dengan hukuman mati atau penjara lima belas tahun atau lebih. Penelitian menggunakan pendekatan empiris yuridis, mengombinasikan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik, penasihat hukum, dan tersangka, serta data sekunder dari dokumen hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 56 ayat (1) KUHAP secara tegas mengatur kewajiban penyidik untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka yang tidak mampu, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut meliputi rendahnya kesadaran tersangka mengenai hak-haknya, keterbatasan jumlah penasihat hukum yang tersedia di wilayah tertentu, dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma. Selain itu, praktik di lapangan sering kali menunjukkan adanya hambatan administratif dan teknis yang dapat mengurangi efektivitas pendampingan hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi hukum bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang hak- hak tersangka, serta perlunya penguatan mekanisme pengawasan terhadap implementasi bantuan hukum. Dengan harmonisasi kebijakan domestik dan prinsip-prinsip hukum internasional seperti Miranda Rule, diharapkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dapat lebih terjamin dalam setiap proses hukum di Indonesia
Implikasi Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Dibuat Tidak Sesuai Kehendak Penghadap dan Tidak Ditandatangani Di Hadapannya (Studi Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN.Cbi)
No full textAkta otentik merupakan salah satu perwujudan terciptanya kepastian hukum dalam setiap interaksi yang dilakukan masyarakat dengan negara. Notaris diberi kewenangan oleh negara untuk melakukan pembuatan akta otentik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui keabsahan akta yang telah dibuat oleh Notaris, tetapi tidak di hadapan penghadap, yang mana isinya tidak sesuai kehendak penghadap dan tidak ditandatangani di hadapan Notaris serta pertimbangan hakim dalam menentukan bahwa Notaris telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Nomor 46/Pdt/G/2023/PN Cbi sebagai implementasi Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan terhadap kasus hukum (case study) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menggunakan jenis data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan dan wawancara serta menggunakan teknik pengumpulan data analisis hukum dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan dan kekuatan hukum dari akta yang telah dibuat oleh Notaris, tetapi tidak di hadapan penghadap, yang mana isi akta tidak sesuai kehendak penghadap dan tidak ditandatangani di hadapan Notaris akan mengalami degradasi atau penurunan kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan dan Notaris dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum bila dapat dibuktikan di pengadilan, sebagaimana kasus dalam Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi yang menyebabkan akta dibatalkan, sehingga Notaris dapat diminta pertanggungjawaban baik secara perdata, pidana maupun administratif
Problematika Hukum Jaminan Piutang dalam Memberikan Kepastian Hak Preferen kepada Kreditur
No full textKedudukan Sertifikat Fidusia piutang sebagai jaminan diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai bentuk jaminan benda tak bergerak yang juga dapat digunakan sebagai jaminan atas perjanjian join financing antara lembaga pembiayaan dengan lembaga perbangkan. Regulasi yang menagtur pengaturan khusus mengenai fidusia tidak diatur secara eksplisit. Pengaturan fidusia piutang sebagai jaminan hanya diatur secara umum sebagai salah satu jenis jamianan benda tak bergerak. Penggunaan sertifikat fidusia dengan objek yang sama untuk difidusiakan kembali menjadi fidusia piutang lebih dari satu kali merupakan perbuatan melawan hukum.
Kepastian Hukum Hak Preferen Kreditur Piutang Fidusia
telah dijamin dalam pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan. Hak preferen tetap melekat kepada yang mendahului melakukan fidusia piutang. Pemegang fidusia piutang lainnya meski mempunyai hak preferen, telah hapus
karena dalam UU fidusia, yang mendaftarkan pertama yang memegang hak tersebut. Kreditur yang memiliki hak yang sama, tapi mendapatkan setelahnya dapat melakukan tindakan gugatan perbuatan melawan hukum serta pelaporan pidana dengan menggunakan ketentuan Pasal 378 KUH