e-Journal BSK Hukum
Not a member yet
831 research outputs found
Sort by
Tata Kelola Kebijakan Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam Kerangka Penyederhanaan Birokrasi
No full textThe bureaucracy in Indonesia still faces serious challenges, such as inefficiency, corruption, collusion, nepotism, and public dissatisfaction with government services. To establish a clean, accountable, and professional government, the Indonesian government has undertaken various bureaucratic simplification efforts in line with the mandate of Presidential Regulation No. 18 of 2020. These measures include transitioning administrative officials to functional roles, restructuring work systems to enhance performance, and promoting a more collaborative and dynamic digital governance model. This study employs a qualitative approach with descriptive analysis to evaluate the implementation of bureaucratic simplification, focusing on the work system policy for employees within the Ministry of Law and Human Rights. Data was collected through interviews with officials from various work units and literature reviews from scientific sources and relevant regulations. The discussion centers on the application of organizational restructuring, position equalization, and work system adjustments within the Ministry. Although these efforts have been successful at the central level, challenges remain at the regional level. The results indicate that while significant progress has been made, further evaluation and adjustments are necessary, particularly regarding employee work system policies at the Regional Office and Technical Implementation Unit levels. Full support from all employees and stakeholders is essential to achieve a more efficient and responsive bureaucracy.Birokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius seperti ketidakefisienan, korupsi, kolusi, nepotisme, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan publik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan profesional, pemerintah telah melakukan berbagai upaya penyederhanaan birokrasi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Langkah-langkah tersebut meliputi alih tugas pejabat administrasi ke jabatan fungsional, pengaturan ulang sistem kerja untuk meningkatkan kinerja, serta promosi tata kelola digital yang lebih kolaboratif dan dinamis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk mengevaluasi implementasi penyederhanaan birokrasi, khususnya terkait kebijakan sistem kerja pegawai di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat di berbagai unit kerja dan kajian literatur dari sumber ilmiah dan regulasi terkait. Pembahasan difokuskan pada penerapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja di kementerian, yang meskipun berhasil diterapkan di tingkat pusat, namun masih menemui kendala dalam penerapannya di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun telah ada upaya signifikan, diperlukan evaluasi dan penyesuaian lebih lanjut, terutama untuk kebijakan sistem kerja pegawai di tingkat kantor wilayah dan Unit Pelaksana Teknis. Dukungan penuh dari seluruh pegawai dan pemangku kepentingan sangat penting untuk mencapai birokrasi yang lebih efisien dan responsif
Urgensi Sui Generis Regime Permintaan Slot Geostationary Orbit melalui Perspektif Negara Khatulistiwa Khususnya Indonesia
No full textIndonesia is one of the countries whose position is crossed by the equator, which is parallel to the Geostationary Orbit (GSO). The passing of Law No. 16 of 2002 marks Indonesia's binding to the Outer Space Treaty, which encourages Indonesia to have regulations regarding the resolution of issues relating to the use of GSO slots in the national interest. Indonesia proposes a special legal regime that recognizes GSO as an independent territorywithout disturbing existing rules. This research emphasizes the urgency of creating a fair and equitable legal framework in utilizing GSO, especially for developing countries. This research aims to explore legal certainty in the context of space utilization and exploration, especially Geostationary Orbit (GSO). This research uses a normative juridical method with the main approaches, namely legislation and conceptual. The results show the needfor a special regime that regulates the utilization of GSO so that there is no gap between countries with the principles of maintaining peace, justice and mutual benefit, with the hope of providing clarity of rules and guidelines in exploring and utilizing space safely and fairly.Indonesia merupakan salah satu negara yang posisinya dilintasi garis khatulistiwa, yang sejajar dengan Geostationary Orbit (GSO). Dengan disahkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2002 menjadi penanda Indonesia telah mengikatkan diri kepada Outer Space Treaty, hal ini mendorong Indonesia untuk memiliki regulasi mengenai penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penggunaan slot GSO demi kepentingan nasional. Indonesia mengusulkan rezim hukum khusus yang mengakui GSO sebagai wilayah yang mandiri tanpa mengganggu aturan yang ada. Penelitian ini menekankan urgensi untuk menciptakan kerangka hukum yang adil dan setara dalam memanfaatkan GSO terutama bagi negara berkembang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi kepastian hukum dalam rangka pemanfaatan dan eksplorasi ruang angkasa, khususnya Geostationary Orbit (GSO). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan utama yakni perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian meunjukkan perlunya suatu rezim khusus yang mengatur pemanfaatan GSO agar tidak terjadi kesenjangan antar negara dengan prinsip menjaga perdamaian, keadilan dan kemanfaatan bersama, dengan harapan memberikan kejelasan aturan dan pedoman dalammengeksplorasi dan memanfaatkan ruang angkasa dengan aman dan adil. (100%AI
Reformulasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu menjadi Lembaga Independen Pemberantasan Tindak Pidana Pemilu
No full textThe practice of implementing elections in Indonesia from time to time becomes an antinomy of the principle of honesty and fairness. This practice is evidenced by the increasing number of election violations, especially election crimes. This shows that the role of the Sentra Gakkumdu, which specifically functions to eradicate election crimes, has not been effective. The most highlighted issue regarding the existence of the Sentra Gakkumdu is the weak coordination and its limited nature as a forum between Bawaslu, the Police, and the Prosecutor's Office. This research aims to describe the problematics of election criminal law enforcement in Indonesia and the reformulation of Sentra Gakkumdu into an Independent Institution for Eradicating Election Crimes. This research was conducted using normative juridical research. The results of this study show: First, the ineffectiveness of election criminal enforcement is caused by the limited time for handling cases, the weak institutional building of Gakkumdu which includes institutional nature, authority, human resource capacity and coordination between institutions in it. Second, it is necessary to reformulate the Gakkumdu Center into an Independent Institution for the Eradication of Election Crimes. The idea of making Gakkumdu an Independent Institution departs from several weaknesses in the existing institutional building plus the complexity of handling election crimes and speedy trial design requires a special institution that focuses on handling the eradication of election crimes. The institution will later take the form of an independent institution with prevention and prosecution functions, while. The institutional structure will consist of investigators, investigators, and permanent public prosecutors led by commissioners.Praktik pelaksanaan pemilu di Indonesia dari waktu ke waktu menjadi antinomi dari prinsip jujur dan adil. Praktik tersebut dibuktikan dengan selalu meningkatnya pelanggaran pemilu, khususnya tindak pidana pemilu. Hal ini menunjukan peran Sentra Gakkumdu yang secara khusus berfungsi memberantas tindak pidana pemilu belum efektif. Persoalan yang paling disoroti mengenai eksistensi Sentra Gakkumdu adalah lemahnya koordinasi dan sifatnya yang hanya terbatas sebagai forum antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan problematika penegakan hukum pidana pemilu di Indonesia dan reformulasi Sentra Gakkumdu menjadi Lembaga Independen Pemberantasan Tindak Pidana Pemilu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan: Pertama, belum efektifnya penegakan pidana pemilu disebabkan oleh terbatasnya waktu penanganan perkara, lemahnya bangunan kelembagaan Gakkumdu yang mencakup sifat kelembagaan, kewenangan, kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi antar lembaga di dalamnya. Kedua, perlu dilakukan reformulasi Sentra Gakkumdu menjadi Lembaga Independen Pemberantasan Tindak Pidana Pemilu. Gagasan menjadikan Gakkumdu sebagai Lembaga Independen berangkat dari beberapa kelemahan terhadap bangunan kelembagaan eksisting yang ada ditambah kompleksitas penanganan pidana pemilu dan desain speedy trial membutuhkan suatu lembaga khusus yang berfokus untuk menangani pemberantasan pidana pemilu. Kelembagaan tersebut nantinya berbentuk lembaga independen dengan fungsi pencegahan dan penindakan, sedangkan. Adapun struktur kelembagaannya nanti terdiri dari penyelidik, penyidik, dan penuntut umum tetap yang dipimpin oleh komisioner
Impact of Criminal Code's Articles 263 & 264: A Critical Look at Press Freedom and Human Rights
No full textThe public, human rights advocates, and media practitioners have engagedin significant debate regarding Articles 263 and 264 of the new CriminalCode (KUHP). These articles establish laws that criminalize spreadingfalse news that could cause social unrest. The punishments for spreadingsuch information vary depending on the severity and intention behind itsdissemination. Articles 263(1) and (2) differentiate between intentionallyspreading false information that the perpetrator knows is untrue andspreading information that is reasonably believed to be false. The punishmentfor this offense can be imprisonment for up to six years or a maximumfine of category V. Article 264 specifically addresses the act of spreadingfalse information that the perpetrator knows is untrue. Meanwhile, Article264 specifically addresses the act of spreading ambiguous, exaggerated,or incomplete news. Those found guilty can face a maximum penalty oftwo years in prison or a category III fine. This study utilizes normativelegal methodologies, which include statutory, conceptual, comparative,and futuristic approaches. The research design is characterized by bothdescriptive and prescriptive elements. Content analysis was conductedto evaluate the collected data. The study's findings illustrate that theprimary objective of Articles 263 and 264 of the new Criminal Code is tomaintain public order and deter riots that may arise as a consequence of thedissemination of incorrect information. Nevertheless, these provisions havebeen criticized for their potential to be used as a means to suppress pressfreedom and limit public expression, both of which are fundamental aspectsof democracy and the protection of human rights. Concerns have beenraised about the potential impact of the implementation of these articles onthe protection of press freedom as guaranteed by the Press Law
Transplantasi Regulatory Impact Assessment+: Reposisi Naskah Akademik dalam Pembentukan Undang-Undang
No full textAs far as the Law Number 13 of 2022 was issued, the Academic Draft making process still shows the minimum participation of affected communities. Neither the Law nor the Guidance of Academic Draft making process that was published by the House of Representatives Expertise Body have regulated consistent research method. This fact implies the quality of the current Academic Draft that has not yet accommodated Regulatory Impact Assessment methods such as determining alternative policy and impact analysis that would produce the best policy. This normative juridical research aimed to get a better understanding of: (i) The regulatory and practices problems of preparing Academic Draft related to the principle of transparency in the lawmaking and (ii) The mechanisms for repositioning Academic Draft related to the principle of transparency through the application of Regulatory Impact Assessment+. This research is normative legal research with secondary data. The results showed two things. First, in terms of regulation and practice, there is a problem that Academic Draft is still positioned as a justification for the Law and the reality of Academic Draft preparation related to the principle of transparency in the lawmaking is still weak based on the analysis of the role of the community in the dynamics of implementing research methods that are considered insignificant. Second, Academic Draft repositioning mechanism is needed through the application of Regulatory Impact Assessment+ with the following five things: i) repositioning the use of Regulatory Impact Assessment in the stages of lawmaking, ii) loading the inventory mechanism of affected communities, iii) containing detailed instructions for the implementation of Academic Draft preparation research carried out, iv) changing the Academic Draft structure through adjustments to Regulatory Impact Assessment+ to accommodate alternative policy mechanisms, to v) detailing procedures and aspects of consideration for implementing the Cost-benefit Analysis mechanism.Sepanjang perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 berlaku, pengaturan proses penyusunan Naskah Akademik masih menunjukkan minimnya keterlibatan masyarakat. Baik ketentuannya dalam undang-undang maupun Dokumen Pedoman Penyusunan Naskah Akademik yang diterbitkan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat belum mewajibkan metode penyusunan Naskah Akademik dengan pola analisis yang konsisten. Hal ini berimplikasi pada kualitas substansi Naskah Akademik yang tidak mengakomodasi muatan Regulatory Impact Assessment seperti penentuan alternatif kebijakan dan analisis dampak untuk menghasilkan kebijakan terbaik. Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif yang difokuskan guna mengetahui: (i) Permasalahan pengaturan dan praktik penyusunan Naskah Akademik terkait asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang dan (ii) Mekanisme reposisi Naskah Akademik terkait asas keterbukaan melalui penerapan Regulatory Impact Assessment+. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan basis data sekunder. Temuan dari penelitian ini menunjukkan dua hasil. Pertama, dari segi pengaturan dan praktik, terdapat problematika bahwa Naskah Akademik masih berkedudukan sebagai justifikasi Rancangan Undang-Undang dan realitas penyusunan Naskah Akademik terkait asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang masih lemah berdasarkan analisis peran masyarakat dalam dinamika pelaksanaan metode penelitian yang dipandang tidak signifikan. Kedua, dibutuhkan mekanisme reposisi Naskah Akademik melalui penerapan Regulatory Impact Assessment+ dengan lima hal berikut: i) reposisi penggunaan Regulatory Impact Assessment dalam tahapan pembentukan undang-undang, ii) pemuatan mekanisme inventarisasi masyarakat terdampak, iii) memuat petunjuk detail pelaksanaan penelitian penyusunan Naskah Akademik dilakukan, iv) mengubah struktur Naskah Akademik melalui penyesuaian Regulatory Impact Assessment + agar menampung mekanisme alternatif kebijakan, hingga v) merinci tata cara dan aspek pertimbangan pelaksanaan mekanisme Cost-benefit Analysis
Eksistensi Fiqih Wali Mujbir Syafi'i Ditinjau dari UU No.12 Tahun 2022 tentang Kejahatan Kekerasan Seksual
No full textForced marriage by guardians is recorded as a form of sexual violencein Indonesia. Government regulation Article 10 of Law No. 12 of 2022explains that forced marriage is divided into 3, namely child marriage, inthe name of culture, and rape victims. The background of this research isdue to the problem of the great authority held by the guardian of the mujbiras the guardian of the marriage of children or grandchildren. This greatauthority is in the form of forced marriage carried out by the guardian ofthe mujbir without the consent of the bride. The concept of the guardian ofthe mujbir is a concept contained in the views of the Imam Syafi'i schoolof thought, as one of the schools of thought widely used in Indonesia. Thepractice of the guardian of the mujbir in Indonesia certainly raises problemswhen associated with the provisions of Article 10 of Law Number 12 of2022, which states that forced marriage is a criminal act of sexual violence.So there are two legal problems. First, is it possible for the view of theImam Syafi'i school of thought on wali mujbir to be applied in Indonesiasecond, how is the legitimacy of the authority to force marriage held by thewali mujbir reviewed from the objectives of Islamic law maqashid shariaBy using the normative legal research method with a conceptual approachand literature study method, the results obtained are that the concept ofwali mujbir is contrary to Law Number 12 of 2022 because it causes forcedmarriage which is a criminal act of sexual violence so that the view onthe concept of wali mujbir cannot be implemented in Indonesia. Viewedfrom the perspective of its benefits, the concept of wali mujbir is not morebeneficial. It causes more forced marriage practices and does not protectwomen and their rights.Pernikahan paksa yang dilakukan oleh wali tercatat sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual di Indonesia. Peraturan Pemerintah Pasal 10 UU Nomor 12 Tahun 2022 menjelaskan kawin paksa dibedakan menjadi 3, yaitu perkawinan anak, atas nama budaya, dan korban pemerkosaan. Penelitian ini dilatar belakangi karena permasalahan besarnya kewenangan yang dimiliki oleh wali mujbir sebagai wali perkawinan anak atau cucu. Kekuasaan besar tersebut berupa kawin paksa yang dilakukan oleh wali mujbir tanpa persetujuan mempelai wanita. Konsep wali mujbir merupakan konsep yang terdapat dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, sebagai salah satu mazhab yang banyak digunakan di Indonesia. Praktik wali mujbir di Indonesia tentu menimbulkan permasalahan bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa kawin paksa merupakan tindak pidana kekerasan seksual.Jadi ada dua masalah hukum. Pertama, apakah pandangan mazhab Imam Syafi'i tentang wali mujbir bisa diterapkan di Indonesia. Kedua, bagaimana legitimasi kewenangan memaksa nikah yang dilakukan oleh wali mujbir ditinjau dari tujuan maqashid hukum Islam Syariah. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan metode studi kepustakaan, diperoleh hasil bahwa konsep wali mujbir bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 karena menyebabkan perkawinan paksa yang merupakan tindak pidana kekerasan seksual sehingga pandangan terhadap konsep wali mujbir tidak dapat diterapkan di Indonesia. Dilihat dari manfaatnya, konsep wali mujbir tidak lebih bermanfaat. Hal ini menyebabkan lebih banyak praktik pernikahan paksa dan tidak melindungi perempuan dan hak-hak mereka
Teologi Migrasi: Kontribusi Teoritis dan Teologis terhadap Pemahaman Agama dalam Upaya Melawan Perdagangan Manusia di Nusa Tenggara Timur (NTT
No full textTheology of Migration represents a form of praxis that elucidates the relationship between theology (religion) and social reality, with a particular focus on migration. This relationship is characterized by intricate, intertwining, and constructive engagement. This leads to the question of whether migration theology can address the issue of migrants who eventually become involved in the criminal act of trafficking in persons (TPPO). Since 2016, NTT has been identified as a key area of concern in the context of human trafficking. Recent research on the phenomenon of human trafficking has identified a number of socio-structural issues that contribute to its prevalence, including deficiencies in education, poverty, patriarchal structures, feudalistic systems, and the scarcity of natural and human resources. The objective of this paper is to demonstrate that religion can play a significant role in the fight against TPPO in NTT. As an integral aspect of human existence, religion can serve as a foundation for efforts to provide crucial insights into the phenomenon of migration. Migration theology endeavors to reflect the phenomenon of migration in the light of public theology, thereby providing a basis for defense. This is then realized in practical actions against TPPO, with the objective of actively involving religion. In this context, migration theology will undertake a comprehensive examination of the various factors underlying the migration of people in NTT. It will then engage in interdisciplinary dialogue with the results obtained, particularly with regard to the teachings of Christianity concerning the phenomenon of migration (in terms of tradition, doctrine, the Bible, and theology). The latter can be enhanced with additional theological perspectives, particularly those pertaining to interfaith dialogue, in order to develop a comprehensive theological perspective on migration and to foster a distinctive theological approach to the migration patterns of the people of NTT. This research is grounded in a literature review employing a prosessional correlation approach, wherein Scripture, theological-dogmatic tradition, and socio-cultural human experience converge and engage in a dynamic interplay, ultimately manifesting itself in theological and practical terms.Teologi Migrasi merupakan sebuah bentuk praksis yang menjelaskan hubungan antara teologi (agama) dan realitas sosial, dengan fokus khusus pada migrasi. Hubungan ini ditandai dengan keterlibatan yang rumit, saling terkait, dan konstruktif. Hal ini membawa pada pertanyaan apakah teologi migrasi dapat menjawab persoalan migran yang pada akhirnya terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sejak tahun 2016, NTT telah diidentifikasi sebagai daerah yang menjadi perhatian utama dalam konteks perdagangan orang. Penelitian terbaru tentang fenomena perdagangan orang telah mengidentifikasi sejumlah masalah sosial-struktural yang berkontribusi terhadap prevalensi perdagangan orang, termasuk kekurangan pendidikan, kemiskinan, struktur patriarki, sistem feodalistik, dan kelangkaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menunjukkan bahwa agama dapat memainkan peran penting dalam memerangi TPPO di NTT. Sebagai aspek integral dari eksistensi manusia, agama dapat menjadi landasan bagi upaya untuk memberikan pemahaman yang krusial terhadap fenomena migrasi. Teologi migrasi berupaya merefleksikan fenomena migrasi dalam terang teologi publik, sehingga menjadi dasar pembelaan. Hal ini kemudian diwujudkan dalam aksi-aksi praktis melawan TPPO, dengan melibatkan agama secara aktif. Dalam konteks ini, teologi migrasi akan melakukan telaah komprehensif terhadap berbagai faktor yang mendasari migrasi masyarakat di NTT. Kemudian akan melakukan dialog interdisipliner dengan hasil yang diperoleh, terutama yang berkaitan dengan ajaran agama Kristen mengenai fenomena migrasi (dari segi tradisi, doktrin, Alkitab, dan teologi). Hal ini dapat dilengkapi dengan perspektif teologis lainnya, terutama yang berkaitan dengan dialog antar agama, untuk mengembangkan perspektif teologis yang komprehensif tentang migrasi dan untuk menumbuhkan pendekatan teologis yang khas terhadap pola migrasi masyarakat NTT. Penelitian ini didasarkan pada tinjauan literatur dengan menggunakan pendekatan korelasi prosedural, di mana Alkitab, tradisi teologis-dogmatis, dan pengalaman sosial-budaya manusia bertemu dan terlibat dalam interaksi yang dinamis, yang pada akhirnya memanifestasikan dirinya dalam istilah-istilah teologis dan praktis
Desain Kebijakan Wacana Grasi Massal bagi Narapidana Kasus Pengguna/Pecandu Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan
No full textMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD telah memberi rekomendasi pada Presiden Joko Widodo terkait wacana kebijakan grasi massal bagi narapidana kasus narkoba di dalam Lapas. Pemberian grasi massal diperuntukkan bagi narapidana kasus narkoba yang hanya sebagai pengguna atau pecandu, tidak bagi pengedar apalagi bandar. Alasan kuat yang melatarbelakangi wacana kebijakan tersebut yakni untuk mengurangi kepadatan isi hunian Lapas, mengingat narapidana kasus narkotika berjumlah lebih dari setengah total penghuni Lapas se-Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan desain kebijakan wacana grasi massal bagi narapidana kasus pengguna/pecandu narkotika. Manfaat penelitian ini untuk memberikan kontribusi literatur akademik di bidang desain kebijakan dan memberi rekomendasi kepada pemerintah. Metode yang digunakan sejalan dengan paradigma post posivitisme dengan studi kepustakaan/literatur/dokumen sebagai data primer. Berdasarkan analisis yang dilakukan didapatkan hasil bahwa desain wacana kebijakan tersebut memiliki kekurangan secara yuridis dan sosiologis di setiap dimensi nya (Dimensi tujuan kebijakan, model kausal, alat kebijakan, dan target kebijakan). Peneliti juga merekomendasikan kepada pemerintah selaku aktor utama wacana kebijakan tersebut antara lain: Penyegeraan revisi UU narkotika; Perkuat posisi pemasyarakatan dalam politik penegakan hukum Indonesia; Pengoptimalan dan perluasan tugas Tim Asesmen Terpadu (TAT); Revolusi mental dan integritas penegak hukum; serta Pemanfaatan basecamp militer sebagai tempat rehabilitasi
Tantangan dan Gagasan Desain Asesmen Terpadu untuk Penanganan Penyalahguna Narkotika di Indonesia
No full textIntegrated Assessment challenges for handling narcotics abuse include; Narcotics regulation is still debating between a criminal approach and a health approach, this will be related to the request for an assessment from TAT. Integrated assessment becomes a new legal problem if the recommendation procedure is carried out unfairly. Challenges in the coordination function between agencies/institutions. The design idea for an Integrated Assessment for handling narcotics abusers is; availability of government-owned rehabilitation homes in every district/city area, optimization of submission of assessments by investigators to TAT to obtain assessment results in every narcotics case, as well as legalization of integrated assessment norms. The recommendation is that investigators in narcotics cases must submit an assessment request to the TAT as an initial assessment mechanism because it is a guarantee of legal certainty that must be realized if the legalization of norms regarding integrated assessment has been carried out.Hasil asesmen dan analisis antara tim hukum dan tim medis digunakan sebagai bahan pertimbangan TAT dalam menentukan penyalahguna narkotika atau pengedar narkotika. Tujuan penelitian untuk mengetahui tantangan dan gagasan desain asesmen terpadu penanganan penyalahguna narkotika. Kegunaan penelitian agar dapat berkontribusi terhadap reformasi hukum pidana khususnya penelusuran terkait gagasan desain Asesmen Terpadu penanganan penyalahguna narkotika di Indonesia. Permasalahan penelitian; pertama bagaimana tantangan Asesmen Terpadu untuk penanganan penyalahguna narkotika di Indonesia; kedua, bagaimana gagasan desain Asesmen Terpadu untuk penanganan penyalahguna narkotika di Indonesia. Metode penelitiannya adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan Asesmen Terpadu diantaranya; pengaturan narkotika masih memperdebatkan antara pendekatan pidana dan pendekatan kesehatan, ini akan berkaitan dengan permintaan asesmen ke TAT. Asesmen terpadu menjadi persoalan hukum baru jika prosedur rekomendasi dilakukan secara tidak berkeadilan. Tantangan fungsi koordinasi antar instansi/lembaga. Gagasan desain Asesmen Terpadu penanganan penyalahguna narkotika yaitu; tersedianya panti rehabilitasi milik pemerintah di setiap wilayah kabupaten/kota, optimalisasi pengajuan asesmen oleh penyidik kepada TAT untuk mendapatkan hasil asesmen dalam setiap perkara narkotika, serta legalisasi norma asesmen terpadu. Rekomendasinya, agar penyidik kasus narkotika wajib mengajukan permohonan asesmen ke TAT sebagai mekanisme awal asesmen karena merupakan jaminan kepastian hukum yang harus diwujudkan jika legalisasi norma tentang asesmen terpadu telah dilakukan
Legal and Ethical Issues in the Constitutional Court Decision Concerning Minimum Age Limits for Presidential and Vice Presidential Candidates
No full textThis article aims to explain the basic considerations of Constitutional Court Judges in deciding case Number.90/PUU-XXI/2023 and analyze the existence of controversial issues in this decision. The background to this writing is a decision by the Constitutional Court which is considered unusual. There are new things out of the ordinary in deciding cases and the momentum approaching the 2024 general election has become a sensitive and interesting study. The research method used in this writing is a normative juridical method with a legal philosophy approach. This is in accordance with the main problem of analyzing the judge's decision from a philosophical perspective. Material in the form of library data in the form of statutory regulations and scientific works related to the research theme. The results of the research show that there are several basic reasons for judges in deciding this case, such as political rights and the time for the general election which is getting closer. Apart from that, the decision of the Constitutional Court contains ethical issues in it, because in the formation process it was carried out by judges who had been legally declared to have committed ethical violations