e-Journal BSK Hukum
Not a member yet
831 research outputs found
Sort by
Indonesian Travel Documents and the ICAO Document 9303: Principles, Security, Technology, and Infrastructure
No full textThe issuance, printing, production, and distribution standards of Indonesian travel documents refer to international standards of travel documents and the Regulation of Minister of Law and Human Rights. However, significant issues have risen that the Indonesian passport holders without the bearer's signature who applied for German visa were rejected by the Embassy of Federal Republic of Germany in Jakarta. Besides, the stolen and lost Indonesian Passport policy is fragmented between the Indonesian National Police, Immigration offices and the Interpol. Using the document analysis and policy evaluation, this paper investigates the issuance standards of Indonesian travel documents under the ICAO Document 9303 about Travel Documents and the policy and management of the stolen and lost Indonesian travel documents. This study shows the Indonesian travel documents have not fully complied with the ICAO Doc 9303 in which the bearer's signature is a compulsory either in the biodata page or in additional pages. Data of stolen and lost Indonesian Passport have not been recorded in the Interpol Stolen and Lost Travel Documents (SLTD) database. We propose the infrastructure of the security, cooperation, and management of the SLTD, and all Indonesian travel documents must be redesigned and equipped with the chip features
Merawat Perjuangan: Politik Kesabaran Perempuan dalam Menuntut Keadilan Lingkungan di Cilacap
No full textThe PT S2P coal-fired power plant (CFPP) in Cilacap has generated considerable profits for the capitalist country since 2006, while simultaneously causing environmental damage and rendering local communities vulnerable. This paper employs a case study approach to examine the role of women's agency from the Global South in the social movement for environmental justice. It considers how global-local economic and political relations in Cilacap influence this movement. It sought to explain women's agency in claiming the right to a healthy and decent environment by testing the theory of the politics of patience, which located women outside and against state and corporate power. Through ethnography, in-depth interviews, and meetings with activists, public officials, and NGOs, this study depicted women as political actors in the face of the negative impacts of the state-electricity company nexus. In their struggles, women were confronted with gender stereotypes that were shaped by the state and reinforced by society. These stereotypes prevented women from participating in social movements that demanded their rights. The most important finding was that the nurturing role of women has ensured that the struggle for the right to a healthy and decent environment has lasted longer and has remained outside of and against the state. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT S2P di Cilacap telah menghasilkan keuntungan yang cukup besar bagi negara kapitalis sejak tahun 2006, sementara pada saat yang sama menyebabkan kerusakan lingkungan dan membuat masyarakat setempat menjadi rentan. Tulisan ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengkaji peran agensi perempuan dari negara-negara Selatan dalam gerakan sosial untuk menuntut keadilan lingkungan. Penelitian ini mempertimbangkan cara-cara di mana hubungan ekonomi dan politik global-lokal di Cilacap memengaruhi gerakan ini. Penelitian ini berusaha menjelaskan agensi perempuan dalam menuntut hak atas lingkungan yang sehat dan layak dengan menguji teori politik kesabaran, yang menempatkan perempuan di luar dan melawan kekuasaan negara dan korporasi. Melalui studi etnografi, wawancara mendalam, dan pertemuan dengan para aktivis, pejabat publik, dan LSM, penelitian ini menggambarkan perempuan sebagai aktor politik dalam menghadapi dampak negatif dari hubungan antara negara dan perusahaan listrik. Dalam perjuangan mereka, perempuan dihadapkan pada stereotipe gender yang dibentuk oleh negara dan diperkuat oleh masyarakat. Stereotipe ini menghalangi perempuan untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial yang menuntut hak-hak mereka. Temuan yang paling penting adalah bahwa peran pengasuhan perempuan telah memastikan bahwa perjuangan untuk mendapatkan hak atas lingkungan yang sehat dan layak telah berlangsung lebih lama dan tetap berada di luar dan melawan negara
Penghapusan Merek Terdaftar yang Tidak Aktif dalam Perspektif Teori Kesejahteraan Menurut Jeremy Bentham
No full textMerek berperan vital dalam perdagangan modern, tetapi di Indonesia terdapat konflik norma dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis antara Pasal 74 Ayat (1) dengan Pasal 35 Ayat (1), bagaimana mungkin merek terdaftar dapat dihapuskan meskipun masih dalam masa perlindungan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan teori serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini bertujuan menganalisis latar belakang penghapusan merek terdaftar yang tidak digunakan melalui pendekatan teori kesejahteraan sehingga diperoleh pengaturan yang tepat dan terwujud harmonisasi dengan ketentuan yang berkonflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merek terdaftar yang tidak aktif harus dihapuskan karena berpotensi menyebabkan kerugian bagi berbagai pihak, khususnya dalam jangka panjang untuk perekonomian negara. Bahwa ketidakpastian hukum akibat konflik norma tersebut juga berdampak bagi pemilik merek karena berisiko kehilangan hak atas merek yang tidak aktif digunakan meskipun atas alasan ketidakaktifan yang sah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pernyataan penggunaan merek terdaftar oleh Pemilik Merek yang difasilitasi oleh DJKI sebelum jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sehingga terdapat harmonisasi di antara ketentuan yang berkonflik. Implementasi solusi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, mendorong penggunaan merek secara aktif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
Penggunaan Law Analyzer dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan : Senjakala Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
No full textThe existence of artificial intelligence technology (artificial intelligence) has brought significant changes in various fields, including laws and regulations, in addition to providing convenience but AI also has the potential to be a threat to the human profession. One of them is the presence of law analyzer, as one of the AI-based innovations, capable of analyzing, harmonizing, and providing recommendations for improvement in draft laws and regulations efficiently and accurately which can affect the role of the drafters of laws and regulations. The research method used is sociological research with qualitative analysis, sociological and comparative approaches. This study aims to explore the impact of the use of law analyzer on the role and function of functional positions of legislative drafters. The results of the study show that although law analyzer can improve the speed and quality of the regulatory harmonization process, its existence also raises concerns about the shift in the role of Legislative Drafters. AI technology has the potential to take over tasks previously performed by humans, so Legislative Drafter are required to upgrade skills so that they are not replaced by the presence of AI.Eksistensi teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk hukum dan peraturan perundang-undangan, selain memberikan kemudahan tetapi AI juga berpotensi menjadi ancaman bagi profesi manusia. Salah satunya, kehadiran law analyzer, sebagai salah satu inovasi berbasis AI, mampu menganalisis, mengharmonisasi, dan memberikan rekomendasi perbaikan pada rancangan peraturan perundang-undangan secara efisien dan akurat yang dapat berpengaruh terhadap peran perancang peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian sosiologis dengan analisis kualitatif dan pendekatan komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak penggunaan law analyzer terhadap peran dan fungsi jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun law analyzer dapat meningkatkan kecepatan dan kualitas dalam proses harmonisasi peraturan, keberadaannya juga menimbulkan kekhawatiran akan tergesernya peran perancang peraturan perundang-undangan. Teknologi AI memiliki potensi untuk mengambil alih tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia, sehingga para perancang dituntut untuk melakukan upgrade skill agar tidak tergantikan dengan kehadiran AI
Optimalisasi Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Mengatasi Hiper-Regulasi di Indonesia
No full textBased on data from the Directorate General of Legislation, as of 2024, Indonesia has a total of 52,676 regulations, which include 1,752 Laws, 217 Government Regulations in Lieu of Laws, 4,899 Government Regulations, 2,380 Presidential Regulations, 18,371 Ministerial Regulations, 5,930 Regulations from Heads of Agencies, and 19,077 Regional Regulations. This extensive regulatory framework indicates a trend of hyper-regulation, overlap, ineffectiveness, and ambiguity. The Ministry of National Development Planning/Bappenas encourages ministries, agencies, and local governments to conduct self-assessments through regulatory analysis and evaluation activities. Following this policy, the National Legal Development Agency/BPHN has been designated as the authority to formulate technical policies for monitoring and reviewing Laws, as well as for the analysis and evaluation of legislation as part of national legal development.This study employs a qualitative approach using Merille S. Grindle's policy implementation model. The findings indicate that the implementation of the guidelines for evaluating legislation (Decision of the Head of the National Legal Development Agency No. PHN-HN.01.03-07 of 2019) has been ineffective. Ministries, agencies, and local governments have not utilized these evaluation guidelines in their regulatory analysis and evaluation activities as outlined in the aforementioned decision. Therefore, a policy recommendation for the National Legal Development Agency is to elevate the legal status of the guidelines for regulatory analysis and evaluation from a Head of Agency Decision to a Regulation of the Minister of Law and Human Rights.Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, jumlah regulasi di Indonesia sampai dengan tahun 2024 ini berjumlah 52.676 regulasi yang terdiri dari 1.752 Undang-Undang, 217 berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 4.899 berupa Peraturan Pemerintah, 2.380 berupa Peraturan Presiden, 18.371 berupa Peraturan Menteri, 5.930 berupa Peraturan Kepala Badan dan 19.077 Berupa Peraturan Daerah. Kegemukan regulasi di Indonesia ini menunjukkan kecenderungan hiper-regulasi, tumpang tindih, tidak efektif serta multitafsir. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mendorong kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan self assessment melalui kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut dari kebijakan tersebut menjadikan Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai instansi yang berwenang untuk merumuskan kebijakan teknis pemantauan dan peninjauan Undang-Undang serta analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pembinaan hukum nasional. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan model implementasikan kebijakan Merille S. Grindle. Hasil kajian menunjukkan implementasi pedoman evaluasi peraturan perundang-Undangan (Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.01.03-07 Tahun 2019) kurang efektif karena kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan belum menggunakan pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tersebut. Untuk itu terdapat rekomendasi kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional yaitu meningkatkan status hukum pedoman analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dari Keputusan Kepala Badan menjadi Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?
No full textThe implementation of Presidential Decree No. 62 of 2023 has substantively attempted to integrate several regulations at technically applicable level; however, on the other hand, it still raises several problems, particularly in relation to the provision of land for agrarian reform objects, land originating from forest areas. This study aimed to analyze the implementation of Presidentialial Decree No. 62 of 2023 as the latest regulation regarding the acceleration of agrarian reform activities in Indonesia as an effort to recognize that land is the greatest source of wealth for people as ordered by the constitution. To analyze the problem, the method used is type study law normative. One of the factors inhibiting agrarian reform from seeming slow in creating just and prosperous land is the dis-harmonization of regulations, that cause legal gaps. The method used is normative legal research with a statutory regulation approach. The sectoral egos and legal gaps can be put aside and released to joint policies between related institutions, and agrarian reform can achieve its main essence; namely making land a source of the greatest prosperity for people. The results show that regulatory disharmony has narrowed the space for implementing agrarian reform. The advice given in this paper is to create an acceleration of agrarian reform that is right on target in accordance with the targets set, all implementing stakeholders must comply with the norms set out in the Presidential Decree in question. Thus, it is feared that Presidential Decree No. 62 of 2023 will become a regulatory distortion, even though its implementation aimed to provide a regulatory solution in the context of accelerating agrarian reform in Indonesia
Dekonstruksi Hukum Social Commerce Indonesia : Perspektif Demokrasi Ekonomi di Era Digitalisasi
No full textSocial commerce (S-Commerce) comes from the disruption of business digitalizationthat explores social media. When s-commerce was developing, Indonesia bannedthe platform because it was considered to kill local businesses and capitalize onthe market. The decision can potentially contradict economic democracy in oneof the provisions of Article 33, paragraph (4) of the 1945 Constitution, whichopens up technological space for developing the national economy. The purposeof writing this article is to deconstruct economic democracy on commercial lawon social media as a Government policy that prohibits S-Commerce. The writingarticle uses normative legal research methods with statutory, legal comparison, andconceptual approaches. There are two research results in this article. First, at a timewhen significant nations are embracing technology at a rapid pace to boost theirbusinesses, the government's decision to outlaw s-commerce has negatively impactedthe nation. Based on the doctrine of digitalization, economic law is not appropriate ifit has to ban S-Commerce. The business paradigm of the contemporary era must beintegrated with technology to compete with the development of the digital economy inthe global realm. Second, based on economic democracy in Article 33, paragraph (4)of the 1945 Constitution, S-Commerce manifests a national economy balanced withtechnological progress by the constitution's mandate. S-Commerce law provisionsneed to be deconstructed using the principles of economic democracy. So, reasonablelegislative parameters may promote the growth of the digital economy while notjeopardizing the local economy.Social commerce (S-Commerce) berasal dari disrupsi digitalisasi bisnis yang menjajaki ranah media sosial. Di saat S-Commerce sedang berkembang, Indonesia justru melarang platform tersebut karena dianggap mematikan usaha lokal dan mengkapitalisasi pasar. Akan tetapi keputusan tersebut berpotensi kontradiktif dengan demokrasi ekonomi dalam salah satu ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang membuka ruang teknologi untuk pengembangkan perekonomian nasional. Tujuan penulisan artikel ini untuk melakukan dekonstruksi hukum S-Commerce melalui kajian Demokrasi Ekonomi di era digitalisasi sebagai anulir kebijakan Pemerintah yang melarang S-Commerce di Indonesia. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, komparasi hukum, dan konseptual. Terdapat 2 (dua) hasil penelitian dalam artikel ini. Pertama, keputusan pelarangan S-Commerce oleh Pemerintah telah mendegradasi negara di era digitalisasi di saat negara-negara besar sedang masifnya mengadopsi teknologi untuk pengembangan perekonomian nasional mereka. Berdasarkan doktrin digitalisasi hukum ekonomi kurang tepat apabila harus melarang S-Commerce. Karena paradigma bisnis era kontemporer saat ini harus terintegrasi dengan teknologi agar dapat bersaing dengan perkembangan perekonomian digital di ranah global. Kedua, berdasarkan demokrasi ekonomi dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945, S-Commerce merupakan manifestasi dari perekonomian nasional yang berwawasan keseimbangan kemajuan. Melarang S-Commerce sama saja merampas hak askes ekonomi yang telah dijamin konstitusi. Namun, ketentuan S-Commerce perlu didekonstruksi melalui prinsip demokrasi ekonomi agar menjadi ada pedoman hukum yang berkeadilan sehingga dapat mendukung perkembangan ekonomi digital tanpa mematikan ekonomi lokal
Menuntut Hak Atas Kota Baru: Klaim (Kembali) Lahan oleh Petani di New Clark City
No full textNew cities, often designed as development strategies, cause dispossession, displacement, and disruption of everyday lives of local communities. To further explore the effects of new cities and urban development in the Global South, this study explores the realities of farmers whose homes and livelihoods are affected by the construction of New Clark City in the Philippines. Employing the concept of the right to the city by Henri Lefebvre, this study delves into the farmers' agency in reclaiming space in the city being built on their rice fields. Through qualitative research methods, including interviews and participant observation, the study elucidates the strategies employed by farmers to assert their right to New Clark City. Highlighting that (re)claiming of space by the farmers is motivated by their need to make a living and provide for their families, the study builds on the understanding of the right to the city as the right of the inhabitants to shape their environment and manage their resources. Although the right to the city heavily depends upon the collective power to reshape the process of urbanization, the article argues that it can also be asserted through individual and unorganized actions.Kota-kota baru, yang seringkali dirancang sebagai strategi pembangunan, menyebabkan perampasan, penggusuran, dan gangguan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat lokal. Untuk mengeksplorasi lebih jauh dampak dari kota-kota baru dan pembangunan perkotaan di Global South, penelitian ini mengeksplorasi realitas petani yang tempat tinggal dan mata pencahariannya terdampak oleh pembangunan New Clark City di Filipina. Dengan menggunakan konsep hak atas kota dari Henri Lefebvre, penelitian ini menggali agensi petani dalam merebut kembali ruang di kota yang dibangun di atas lahan persawahan mereka. Melalui metode penelitian kualitatif, termasuk wawancara dan observasi partisipan, studi ini menjelaskan strategi yang digunakan oleh para petani untuk menuntut hak mereka atas New Clark City. Menyoroti bahwa klaim (kembali) ruang oleh para petani dimotivasi oleh kebutuhan mereka untuk mencari nafkah dan menafkahi keluarga mereka. Penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa hak atas kota adalah hak penduduk untuk membentuk lingkungan dan mengelola sumber daya mereka. Meskipun hak atas kota sangat bergantung pada kekuatan kolektif untuk membentuk kembali proses urbanisasi, artikel ini berargumen bahwa hak atas kota juga dapat ditegaskan melalui aksi-aksi individual dan tidak terorganisir
Model Aksi Afirmatif Pemenuhan Hak Masyarakat Adat di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN)
No full textThe decision to build a new capital on the Kalimantan Island called Nusantara caused various conflicts, such as the neglect and marginalization of indigenous peoples and the ignoring of their certainty of access and meaningful participation. This paper explains how the substance of the Nusantara Capital development regulation is to provide full protection to Indigenous peoples or vice versa, how it impacts the protection of Indigenous people's rights, as well as how the affirmative action model fulfills the rights of Indigenous peoples in the Nusantara Capital area. Through a socio-legal approach as the method, the results of the study found that the constitution has regulated the recognition of indigenous peoples, but in the substance of regulations related to the Nusantara capital, the phrases that regulate are very weak. The phrases used do not explicitly ensure the protection of the rights of indigenous peoples, which has an impact on various neglect of the existence of indigenous peoples. As a result, a model of affirmative action is needed for indigenous peoples in the regulation of the Nusantara capital. This includes ensuring access for indigenous peoples to be involved in policymaking. Furthermore, transparency of information in the development of the Nusantara capital is important to formulate policies that accommodate the protection and fulfillment of the rights of indigenous peoples. It is important to ensure the recognition of indigenous peoples and their living space through an affirmative action model regulated by the head of the Nusantara capital authority. Keputusan untuk membangun ibu kota baru di Pulau Kalimantan yang disebut Nusantara menimbulkan berbagai konflik, seperti penelantaran dan marginalisasi masyarakat adat serta pengabaian kepastian akses dan partisipasi yang bermakna bagi mereka. Tulisan ini menjelaskan bagaimana substansi pengaturan pembangunan Ibu Kota Nusantara memberikan perlindungan penuh kepada masyarakat adat atau sebaliknya, bagaimana dampaknya terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat, serta bagaimana model tindakan afirmatif pemenuhan hak-hak masyarakat adat di kawasan Ibu Kota Nusantara. Melalui pendekatan sosio-legal sebagai metodenya, hasil penelitian menemukan bahwa konstitusi telah mengatur pengakuan masyarakat adat, namun dalam substansi pengaturan terkait Ibu Kota Nusantara, frasa yang mengatur sangat lemah. Frasa-frasa yang digunakan tidak secara eksplisit menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat, yang mengakibatkan pengabaian dan marginalisasi masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan model tindakan afirmatif bagi masyarakat adat dalam pengaturan Ibu Kota Nusantara. Hal ini mencakup jaminan akses bagi masyarakat adat untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan. Selain itu, transparansi informasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara penting untuk merumuskan kebijakan yang secara efektif mengakomodasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat. Penting juga untuk menjamin pengakuan terhadap masyarakat adat dan ruang hidupnya melalui model tindakan afirmatif yang diatur oleh kepala otoritas ibu kota nusantara
Reintegrasi Ekonomi sebagai Konsep Pembaharuan Hukum Pemasyarakatan Indonesia
No full textEconomic Reintegration as A Concept Of Indonesia Correctional Law Reform Correctional has become an integral subsystem of the integrated criminal justice system organized by the government as part of the law enforcement process in the context of service, coaching and guidance that will lead to social reintegration. However, until now, there is no consensus on the most effective pattern in helping social reintegration in reducing recidivism rates. Occupation and recidivism rates have a cybernetic relationship, this can be seen in several studies. Therefore, it is necessary to have the proper concept of correctional law reform in terms of concepts and goals that were previously only oriented toward social reintegration into social and economic reintegration. This economic reintegration can be realized through an economical correctional law system, which is in terms of legal substance, that constructing correctional law provisions based on legal and economic principles, in terms of legal structure, that is adding vocational education programs and work internships in coaching and guidance in self-reliance, optimizing the role of cooperatives, MSMEs, and correctional care community groups.Pemasyarakatan sudah menjadi subsistem yang terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan, pembinaan dan pembimbingan yang akan berujung kepada reintegrasi sosial. Namun, sampai saat ini, belum ada konsesus mengenai pattern yang paling efektif dalam membantu reintegrasi sosial dalam mengurangi tingkat residivis. Pekerjaan dan tingkat residivis memiliki hubungan sibernetik, hal tersebut dapat dilihat beberapa riset. Oleh kareina itu, diperlukan konsep pembaharuan hukum pemasyarakatan yang tepat dari segi konsep dan tujuan yang sebelumnya hanya berorientasi pada reintegrasi sosial menjadi reintegrasi sosial dan eikonomi. Reintegrasi ekonomi tersebut dapat diwujudkan melalui sistem hukum pemasyarakatan yang ekonomis yaitu dari segi substansi hukum yakni mengkonstruksi ketentuan-ketentuan hukum pemasyarakatan yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan ekonomi, dari segi struktur hukum yakni menambahkan program pendidikan kejuruan dan magang kerja dalam pembinaan kemandirian dan pembimbingan kemandirian, mengoptimalisasikan peran koperasi, UMKM dan kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan