e-Journal BSK Hukum
Not a member yet
831 research outputs found
Sort by
The Application of Group Social Guidance in the Development of Drug Convicts in Correctional Institutions
No full textGroup social guidance is a method of social work that aims to help individuals to improve their social functions through certain experiences within the group so that they are able to overcome the problems they face, whether problems involving themselves, their group and society. In providing guidance for drug convicts, group social guidance tends to be more effective than individual social guidance. The forms of group social guidance carried out in correctional institutions include general education, skills education, mental spiritual development, socio-cultural and work activities. The problems that were studied are how to apply group social guidance for drug convicts, what the benefits of the guidance are and whether there are obstacles it faces. The method used is empirical normative method. The results of the study concluded that (1) Group social guidance for drug convicts is carried out in collaboration with the Wahana Bhakti Sejahtera Foundation which specifically handles drug convicts and it has been running properly, implemented through spiritual group activities, sports, arts, legal awareness and work guidance. (2) Group social guidance activities show good results, as can be seen from the positive self-changes in drug convicts. (3) The obstacles are the limited infrastructure for development, drug convicts' laziness in following guidance, the lack of application of values and the lack of active participation of the officers as social workers in conducting guidance. It is recommended to add facilities and infrastructure for medical therapy and social rehabilitation for convicts who are ex-drug users
The Problems of Implementation of Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.03/2020 in Relation to Legal Awareness and Legal Compliance of Bank Mandiri MSME Debtors
No full textThe spread of Corona Virus Disease 2019 has disrupted the economy so that it has an impact on increased bank credit risk due to decreased performance and capacity of debtors in fulfilling credit or financing payment obligations. The Financial Services Authority (FSA) issued FSA Regulation No. 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of COVID-19 so that the pandemic does not have an impact on the domestic economy, including MSMEs. The goal is to provide credit relaxation for customers affected by Covid-19. This research aims to examine the effect of Legal Substance and Legal Awareness on the legal compliance of MSMEs as customers of Bank Mandiri. This research used a questionnaire as the research instrument. The questionnaire was used to measure the variables of Legal Substance, Legal Awareness and Legal Compliance. The data analysis used is the SEM GSCA approach using the GeSCA application. The results of the analysis showed that legal substance and legal awareness have a significant effect on legal compliance. The legal analysis of the substance of FSA Regulation Number 11/POJK.03/2020 in Indonesia for Bank Mandiri MSME debtors is the originality of this research
Pembentukan Satuan Kerja Baru Pemasyarakatan sebagai Solusi Alternatif Mengatasi Overcrowded
No full textTren meningkatnya populasi penghuni Lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara (overcrowded) dalam lima tahun terakhir (2016-2020) berdampak sangat signifikan pada pelayanan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan tahanan. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah terkait kondisi lapas/rutan saat ini, solusi penanganan, dan kendala-kendala yang terjadi. Hasil diskusi menunjukkan bahwa diperlukan pembentukan satuan kerja baru sebanyak 67 buah dengan memperhatikan skala prioritas overcrowded rate di masing-masing wilayah. Solusi implementatif yang dilakukan antara lain: memindahkan (redistribusi) narapidana; melakukan pemetaan overcrowded lapas/rutan; membangun lapas/rutan baru di wilayah-wilayah penyangga sebagai satelit lapas/rutan yang overcrowded, mengimplementasikan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan; dan optimalisasi pembangunan lapas minimum security. Sementara itu, kendala-kendala yang dihadapi dalam mengatasi permasalahan overkapasitas yaitu yang terkait regulasi, anggaran, SDM di lapas/rutan, sarana dan prasarana, dan dukungan pemerintah daerah
Konseptualisasi Omnibus Law dalam Pemindahan Ibukota Negara
No full textOmnibus lLaw menjadi perdebatan di masyarakat karena dianggap sebagai alat untuk memangkas secara instan ruwetnya regulasi di Indonesia. Keruwetan ini menjadi penyebab lambatnya negara menggapai kesejahteraan. Bahkan ditahun 2020, dengan 8.451 peraturan pusat dan 15.965 peraturan daerah belum mampu mendongkrak posisi Indonesia menjadi negara maju. Sebaliknya, banyaknya regulasi membuat pemerintah sulit melakukan akselerasi pengambilan kebijakan karena rumitnya regulasi dari pusat hingga daerah. Harmonisasi dan simplifikasi regulasi yang dilakukan masih belum mampu mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, penyederhaan regulasi melalui omnibus law dipandang sebagai cara paling tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Penelitian ini berfokus untuk menjawab (a) legal historis penataan regulasi di Indonesia; (b) upaya meningkatkan kualitas regulasi di Indonesia; (c) konseptualisasi omnibus law pemindahan ibukota negara. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa legal historis penataan regulasi di Indonesia, upaya meningkatkan kualitas regulasi di Indonesia, dan merumuskan konseptualisasi omnibus law pemindahan ibukota negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang, konsep, dan sejarah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pemindahan ibukota negara harus ada harmonisasi puluhan undang-undang hingga peraturan daerah ke dalam undang-undang ibukota negara. Penggunaan omnibus law dalam pemindahan ibukota negara merupakan pilihan yang relevan dalam menyederhanakan regulasi untuk menunjang kebijakan pemindahan ibukota negara
Pendekatan Sistem dalam Penyelesaian Upaya Kasasi
No full textPenelitian ini membahas penyelesaian proses perkara kasasi dari segi prosedur, waktu dan upaya Pimpinan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara sebagai bagian dari upaya hukum dalam sistem peradilan. Pelaksanaan prinsip penyelesaian perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan, secara terus-menerus diupayakan. Penyelesaian perkara kasasi yang rumit, mengalami keterlambatan dan biaya tinggi tersebut, satu diantaranya disebabkan oleh prosedur dan alur administrasi yang kurang tepat, sehingga berpengaruh pada penyelesaian kasasi yang lebih efektif. Bagaimanakah proses penyelesaian perkara secara struktural di Mahkamah Agung dalam melaksanakan prinsip peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian perkara kasasi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan kombinasi pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang bersifat preskriptif analitis. Penyelesaian perkara harus diselesaikan dengan pendekatan dan penerapan sistem keorganisasian yang lebih sederhana pada tingkat pusat. Dengan demikian, perubahan struktur maupun fungsi keorganisasian, merupakan bagian dari solusi yang tepat dalam menyederhanakan prosedur, mekanisme dan fungsi penyelesaian perkara kasasi secara nasional
Analisis Sistem Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online pada Kantor Imigrasi
No full textAplikasi Antrian Paspor Online merupakan inovasi yang dapat diunduh melalui smartphone Android, iOS atau website Ditjen Imigrasi dan diterapkan di seluruh kantor imigrasi di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi mereka yang menggunakan layanan paspor di kantor imigrasi. Sistem antrian berbasis online ini memudahkan pemohon paspor untuk mendapatkan nomor antrian sesuai tempat, tanggal dan waktu yang mereka tentukan sendiri tergantung kuota yang tersedia. Namun, sejak pertama kali diterapkan pada tahun 2016, masih banyak keluhan baik oleh masyarakat maupun petugas imigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji optimalisasi pelayanan antrian paspor online di kantor imigrasi sebagai parameter pelayanan publik pelanggan dengan menggunakan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM). Metode penelitian ini adalah mixed-method yaitu kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 2.285 responden menjawab efektif sebanyak 1.159 (50.7%) dan yang menjawab tidak efektif 1.1126 (49.3%). Hal ini berarti bahwa terdapat "diparitas hasil yang tipis"
Pengadopsian Mekanisme Fast-Track Legislation dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang oleh Presiden
No full textPembentukan undang-undang pada medio 2019-2020 kerap dianggap tidak berkualitas yang disebabkan pembahasan yang sembunyi-sembunyi, tidak transparan, dan terkesan terburu-buru. Kondisi ini memperburuk proses legislasi di Indonesia. Mekanisme fast-track legislation yang tidak dimiliki di Indonesia namun seolah-olah telah dipraktikkan, mengakibatkan adanya asumsi tirani legislasi dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Oleh karena itu fast-track legislation menjadi alternatif gagasan untuk membatasi kekuasaan praktik pembentukan undang-undang yang buruk tidak terulang kembali. Artikel ini dimaksudkan untuk meninjau bagaimana pengaturan dan praktik fast-track legislation di berbagai negara serta menganalisis proyeksi pengadopsian fast-track legislation ke dalam sistem pembentukan undang-undang di Indonesia dengan cara menelaah secara konseptual tentang pembatasan kekuasaan presiden di bidang legislasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perbandingan hukum. penelitian dilakukan dengan meneliti materi pengaturan dan praktik pelaksanaan fast-track legislation di beberapa negara yang memilikinya seperti Inggris, Amerika Serikat, Selandia Baru, Perancis, Kolombia, dan Ekuador untuk ditemukan hal yang dapat diadopsi dan hal yang perlu dihindari apabila kemudian diadopsi ke dalam pembentukan undang-undang di Indonesia
Enforcement of Law of Copyright Infringement and Forgery with the Rise of the Digital Music Industry
No full textThe current pandemic situation encourages musicians to be productive in creating digital works such as songs and music so that their creative works can produce moral and economic values. However, infringement and forgery of digital music works are rampant. The issue of royalties is still a problem in the digital music industry in Indonesia, including new challenges to the role of aggregators and Collective Management Organization. The problem of this research is how the enforcement of the law of copyright infringement and forgery is with the emergence of the digital industry. This research used a qualitative method with a normative juridical approach. The results of the research showed that the increasing and complicated law enforcement related to digital music copyright is influenced by regulations such as complaint offense that hindered the law enforcement. The process of coordination and supervision between the Civil Servant Investigator (PPNS) of the Directorate General of Intellectual Property and other law enforcement officers needs to be improved. Law enforcement includes payment of compensation, termination of certain activities that cause harm to creators and owners of related rights, obligation to withdraw from circulation, revocation of business licenses, termination of business activities, and the last resort of ultimum remedium in the form of criminal sanctions. Dissemination of information and knowledge regarding IPR law and its derivative regulations including Government Regulation No. 50 Year 2021 carried out by the government is part of the legal protection of the society to increase public legal awareness in the digital era.
The Prospect of the Existence of National Criminal Code in a Democratic State in Indonesia during the Covid-19 Pandemic
No full textThe Dutch colonial product Criminal Code which has been translated into various versions remains valid in Indonesia, because the plenary session of the House of Representatives of RI for the 2014 - 2019 period which was attended by government elements to ratify Draft Criminal Code to become the National Criminal Code was postponed due to refusal from students and civil society movements. The Covid-19 pandemic as a health and humanitarian disaster that destroyed almost all aspects of human life, throughout the world including in Indonesia with various long-lasting negative impacts, in 2020 until now has thwarted legal development including realizing the National Criminal Code. This research was conducted in a sociological juridical manner, with the issue of whether the Draft Criminal Code would be re-discussed in several articles, and then ratified by the House of Representatives of RI. How to respond to the social action reactions of a group of people who are expected to persist, even though the Draft Criminal Code is re-discussed on a limited basis, and is expected to hold demonstrations and rallies, as well as what are the prospect of the existence of the National Criminal Code in the Covid-19 pandemic era. The government continues to receive and select input or suggestions from various community groups regarding crucial issues. What is certain is that if there is a rejection of the Draft Criminal Code to be ratified, it must be returned to the constitution in force in the Unitary State of the Republic of Indonesia, namely through a judicial review lawsuit at the Constitutional Court of the Republic of Indonesia
Urgensi Amandemen Kelima pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak dan Kebebasan Beragama
No full textBerbagai persoalan hukum mengenai hak dan kebebasan beragama beragama menujukkan perlunya revisi pada muatan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan penelitian ini ialah untuk memberikan landasan ilmiah mengenai pentingnya amandemen kelima Konstitusi Republik Indonesia demi menghindari segala bentuk kelemahan pengaturan tentang hak dan kebebasan beragama yang ada dalam konstitusi Negara Indonesia saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitiannya ialah bahwa urgensi amandemen konstitusi ini disebabkan oleh adanya landasan teoritik yang membolehkan amandemen konstitusi jika sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, fakta tentang berbagai kasus kekerasan berbasis agama menunjukkan pentingnya revisi atas konstitusi Indonesia saat ini. Kemudian, kesimpulan penelitian ini ialah urgensi amandemen kelima tentang hak dan kebebasan beragama perlu dilakukan karena berbagai legitimasi secara formal, politik dan ilmiah atas usaha ini telah dilakukan sebelumnya. Rekomendasi penelitian ini ialah pertimbangan dan usaha merubah konstitusi harus segera dilakukan oleh pihak terkait, khususnya lembaga negara terkait di bidang hak dan kebebasan beragama