e-Journal BSK Hukum
Not a member yet
831 research outputs found
Sort by
Pengaturan Penipuan dalam Hukum Perdata: Studi Perbandingan KUHPerdata Indonesia dengan Nieuw Burgerlijk Wetboek Belanda
No full textA person who commits fraud will move something as if something happened and was right but the act does not correspond to reality. The purpose of this study is to examine the elements of Fraud in Article 1328 of the Indonesian Civil Code and examine the regulation of fraud (bedrog) in the civil code in the Netherlands. This research is a Normative Legal Research which is legal research carried out by examining library materials or secondary data. Normative legal research is also called doctrinal legal research. The results indicated that the explanation of the definition of fraud (bedrog) has been regulated in Article 1328 of the Civil Code, but the substantial understanding has not been regulated in Article 1328 of the Indonesian Civil Code, fraud in Dutch civil law is regulated in article 3:44 Nieuw Burgerlijk Wetboek. The recommendation that the author can note is that as one of the countries adopted by Indonesia, it is appropriate for Fraud to get elaboration and technical procedures to identify Fraud as a defect of will. Bedrog is defined by definition as an act in which a party entices another party to take certain legal actions by, among others: making false and deliberate statements; deliberately not disclosing the fact that it should be mandatory to disclose, and intentionally withholding or providing incomplete information. The formulation of the definition in the NBW should be a reference in the renewal of the Civil Code related to Bedrog.Seseorang yang melakukan Penipuan akan menggerakkan sesuatu seolah-oleh sesuatu itu terjadi dan benar tetapi sesungguhnya perbuatan itu tidak sesuai dengan kenyataannya.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti unsur-unsur Penipuan dalam Pasal 1328 KUHPerdata dan meneliti pengaturan Penipuan (bedrog) dalam hukum perdata di Belanda. Penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa penjelasan definisi mengenai Penipuan (bedrog) telah diatur dalam pasal 1328 KUHPerdata, namun pengertian secara substansial belum diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdata Indonesia, Penipuan dalam hukum perdata belanda diatur dalam Pasal 3:44 Nieuw Burgerlijk Wetboek. Rekomendasi yang dapat penulis catatkan adalah sebagai salah satu negara yang diadopsi regulasinya oleh Indonesia, sudah sepatutnya Penipuan mendapatkan penjabaran dan prosedur teknis untuk mengidentifikasi Penipuan sebagai cacat kehendak. Bedrog secara definisi diartikan sebagai tindakan di mana suatu pihak membujuk pihak lain untuk melakukan tindakan hukum tertentu dengan cara, antara lain: membuat pernyataan palsu dan sengaja; sengaja tidak mengungkapkan fakta bahwa yang seharusnya wajib untuk diungkapkan; dan dengan sengaja menahan atau memberikan informasi yang tidak lengkap. Rumusan definisi dalam NBW sudah selayaknya dapat menjadi acuan dalam pembaharuan KUHPerdata berkaitan dengan Bedrog
Formulasi Penanganan Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap Pelaku Korupsi Berbasis Keadilan
No full textLaw enforcement agrees that if crimes are categorized as serious or light, the perpetrators will be sentenced to prison sentences. There is no exception for perpetrators of criminal acts of corruption. In fact, Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code regulates social work crimes for perpetrators of corruption crimes. It is a question of what the ideal formulation of punishment should be for perpetrators of corruption crimes. The purpose of this writing is to obtain information related to the imposition of social work sanctions on perpetrators of corruption. The method used in this research is normative juridical. This research found that the application of social work criminal sanctions for perpetrators of crimes, especially corruption crimes, is part of fulfilling a sense of justice and respect for human rights. It also has an impact on reducing the number of convicts in correctional institutions. The government and DPR need to amend the Corruption Crime law so that it is in accordance with what is regulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code, especially on article number 85Penegak hukum sepakat bahwa pelaku kejahatan yang dikategorikan berat maupun ringan dijatuhi sanksi hukuman penjara. Hal ini tidak terkecuali terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Padahal, Undang- undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang Pidana Kerja Sosial bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hal yang menjadi persoalan adalah bagaimana formulasi ideal hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Tujuan dari penulisan ini yakni untuk mendapatkan formulasi terkait dengan penjatuhan sanksi kerja sosial terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif Penelitian ini menemukan bahwa penerapan sanksi pidana kerja sosial bagi para pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi, merupakan bagian dari pemenuhan rasa keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini juga berdampak pada berkurangnya jumlah penghuni narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan. Pemerintah dan DPR perlu melakukan amandemen terhadap undang-undang Tindak Pidana Korupsi sehingga sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Indonesia khususnya pasal 85
Pemenuhan Hak Atas Pendidikan (Dasar) bagi Komunitas Adat Terpencil di Perbatasan antar Negara (Studi Kasus di Provinsi Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur)
No full textThe Indonesian Government still has limitations in handling areas that are geographically difficult to reach. In such a circumstance, there are several remote areas that are inhabited by Indonesia citizens in the form of indigenous communities who are isolated from other residents in the vicinity.Article 28 C Paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 states that "every person has the right to develop themselves through the fulfillment of basic needs, right to education, and to benefit from science and technology, art and culture, in order to improve the quality of life and for the welfare of mankind". Consequently, education and compliance services shall also cover remote indigenous communities. This statement would be in line with Article 12 of Law Number 39 Year 1999 on Human Rights, which states that "everyone is entitled to protection of personal development, to education, educating themselves, and improve the quality of life for a man who is faithful, pious, noble responsibility, and prosper in accordance with human rights".The study uses a qualitative descriptive research with case studies. The samples are SDN 03 and SDN Sontas 12 Entikong in the province of West Kalimantan, and SDN Nanaeklot in East Nusa Tenggara Province.Pemerintah Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam penanganan pada wilayah-wilayah yang secara geografis relati7 masih sulit dijangkau. Dalam keadaan tersebut, terdapat beberapa lokasi yang masih dihuni oleh warga negara Indonesia berupa komunitas adat terpencil dan terisolir dari warga masyarakat lain yang ada di sekitarnya.Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1V45 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pelayanan dan pemenuhan pendidikan termasuk masyarakat adat yang terpencil. Pernyataan ini ditegaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggungjawab berakhlak mulia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.Studi ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus. Sampel penelitian yaitu, SDN 03 Sontas dan SDN 12 Entikong di Provinsi Kalimantan Barat, dan SDN Nanaeklot di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kajian Atas Kasus-Kasus Pelanggaran Ham TKW di Luar Negeri (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Utara dan Disadur dari Hasil Penelitian Pusat Penelitian Hak-Hak Kelompok Khusus Tahun 2010)
No full textHuman Rights Violations of Labor Women that have emerged so far such as unpaid salary and abused by employers are crucial issues as it involves inter-state relations. On the one hand, Indonesia intends to preserve the harmony of Indonesia's diplomatic relations, but on the other hand such problems have brought grief issues for migrant workers and their families. The problem is that how the protection of migrant workers' rights who are working abroad is to be implemented; What are the causing factors of the occurence of human rights violations over maids working abroad, especially in Malaysia, and what steps needed to be taken to provide protection of migrant workers who are working abroad. The purpose of this study was to determine and to describe the practice of human rights protection. The method used is a qualitative approach with descriptive type (empirical juridic) and in answering the research problem, the research uses documentary research and field research. While the research is to evaluate the practice of human rights protection in order to find the causative factors of human rights abuses over migrant workers working in foreign countries, and measures that are needed to be done to prevent the occurrence of violations of Labor Women in the future.Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tenaga Kerja Wanita yang ada selama ini seperti tidak dibayar gaji dan dianiaya oleh majikan merupakan masalah yang krusial dalam penyelesaiannya karena menyangkut hubungan antar negara. Di satu sisi, Indonesia ingin mejaga keharmonisan hubungan diplomatik, di sisi lain masalah tersebut membawa duka mendalam bagi para TKW dan keluarganya. Permasalahan yang diangkat bagaimana praktik perlindungan hak-hak TKW yang bekerja di luar negeri; faktor Apa yang menjadi penyebab terjadi pelanggaran HAM TKW yang sedang bekerja di luar negeri, khususnya di Malaysia; langkah-langkah apakah yang perlu dilakukan untuk memberi perlindungan bagi TKW yang sedang bekerja di luar negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan praktik perlindungan HAM. Metode yang dipakai adalah dengan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif (yuridis empiris) dan untuk menjawab permasalahan penelitian maka pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (documentary research) dan studi lapangan (field research). Sedangkan penelitian yang dilakukan adalah mengevaluasi dari praktik perlindungan HAM untuk dapat menemukan faktor-faktor penyebab pelanggaran HAM TKW yang sedang bekerja di Luar Negeri, dan langkah - langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM TKW di masa datang
Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan bagi Anak Berkonflik dengan Hukum
No full textChildren are the future generation of the state, consequently the state has the obligation to provide care and protection of children's rights, including children in conflict with the law. One of the rights that should be protected is the right to education. Nevertheless, there are still children in conflict with law in judicial proceedings who have not obtained their rights to education. These facts were caused by several things, such as the lack of quality and quantity of human resources, the lack of infrastructure, budget, and educators. Hence, there is a need for attention by the government to address these issues, so that children in conflict with the law can continue to obtain their rights during the judicial process.Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap hak-hak anak, tak terkecuali anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satu hak yang yang perlu mendapatkan perlindungan adalah hak atas pendidikan. Namun pada kenyataannya masih terdapat anak berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan yang belum memperoleh hak-haknya atas pendidikan. Hal ini dikarenakan adanya berbagai hal antara lain kualitas dan kuantitas Sumber Daya manusia yang masih rendah, sarana dan prasarana yang tidak lengkap, kurangnya anggaran dan tenaga pendidik,dan sebagainya. Oleh karena itu perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut agar anak yang berkonflik dengan hukum dapat terus memperoleh haknya selama proses peradilan
Implementasi Ranham Generasi Ketiga tentang Pencemaran Udara dan Air Akibat Limbah Industri di Provinsi Jawa Timur
No full textNational action plans on human rights (ranham) the third generation is an attempt is conceived of as the guidelines of reverence, protection, promotion and fulfilment of human rights and human rights to the state responsibilities and obligations for citizens. But in the implementation of not in accordance with government policy, the focus of local governments must consider, the potential, and the problems not yet fulfill the good and healthy environment for the community. The condition of the environmental quality that is less good on water and air pollution caused by industrial waste.This writing ranham trying to unravel the readiness of the implementation of the committee, and to know local government policy in order to ranham pro environment. A method of the research uses a method of qualitative berciri descriptive analytical, with data collection techniques primary and secondary sources of accurate data, the inventory of the legislation relating to data.Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi Ketiga adalah merupakan suatu upaya disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara bagi warga negara. Namun dalam pelaksanaan belum sesuai dengan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah harus memperhatikan fokus, potensi, dan permasalahan yang belum terpenuhinya lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat. Kondisi kualitas lingkungan hidup yang kurang baik terhadap pencemaran air dan udara yang diakibatkan limbah industri. Tulisan ini mencoba mengurai kesiapan pelaksanaan kepanitiaan ranham, dan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam rangka ranham pro lingkungan. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif yang berciri deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder dari sumber data yang akurat, melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan data evaluasi menggunakan metode yuridis normatif dan empiris
Justisiablitias Hak Ekosob Melalui Mekanisme Individual Communication dalam Optional Protocol To The International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights
No full textThe individual communication mechanism enshrined under the Optional Protocol of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights could be regarded as a form of state's commitment to make economic, social and cultural (ecosoc) rights justiciable. This paper attempts to depict several aspects of the working mechanism of individual communication exercised by the Ecosoc Rights Committee, including: admissibility of ratione personae, ratione temporis, and ratione materiae. Furthermore, analysis will be taken on the issue of whether such a mechanism could give an effective way to promote state's compliance on ecosoc rights fulfillment. In brief, this paper concludes several points: first, the Optional Protocol is to be regarded as a compromise between the nature of the rights and the duties ruled under the Covenant; second, the Ecosoc Rights Committee shall accommodate the need of adjudicative body in order to shift the traditional view of ecosoc rights; and third, there is a need of a comprehensive coordination and cooperation amongst both treaty based and charter based human rights institutions, not only on technical issues but also on the legal interpretation method.Mekanisme komunikasi individual (individual communication) dalam Protokol Opsional Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dapat dianggap sebagai perwujudan komitmen negara-negara dalam upaya penegakan hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob). Tulisan ini mencoba menggambarkan tantangan normatif mekanisme komunikasi individual yang diemban oleh Komite Hak Ekosob, meliputi: admissibility dalam tiga hal ratione personae, ratione temporis, dan ratione materiae. Selain itu, analisis akan dilakukan terhadap persoalan apakah mekanisme komunikasi individual tersebut dapat memberikan cara yang efektif untuk mempromosikan kepatuhan (compliance) negara terhadap kewajiban perlindungan dan pemenuhan hak ekosob. Adapun tulisan ini menyimpulkan beberapa hal: pertama, Protokol Opsional ICESCR ini merupakan hasil kompromis antara sifat hak-hak dengan kebutuhan untuk memenuhi kewajiban dalam ICESCR; kedua, Komite Hak Ekosob akan mendukung kebutuhan terhadap lembaga ajudikasi dalam rangka memperjelas cara pandang tradisional terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; dan ketiga, diperlukan sebuah koordinasi yang komprehensif dan kerjasama dengan institusi hak asasi manusia yang lainnya, baik yang bersifat treaty based ataupun badan-badan khusus PBB, tidak hanya dalam masalah teknis tetapi juga dalam cara menafsirkan hukum
Implementasi Pendidikan Inklusif dalam Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus di Kalimantan Selatan
No full textInclusive education is one of the government's efforts to fulfill the right to education for Children with Special Needs. The essence of Inclusive Education is to provide space and opportunities for children with special needs to get education as children in general without discrimination. Era of regional autonomy, the implementation of inclusive education is the responsibility of local governments. Therefore, the local government has an important role in the success of inclusive education. Kalimantan Selatan is a province that is a pioneer in the delivery of inclusive education. This study discusses how the implementation of inclusive education in Kalimantan Selatan. This study used a qualitative approach supported by quantitative data on four indicators of the fulfillment of the right to education, namely availability, affordability, acceptability and adaptable. It can be concluded that the government of Kalimantan Selatan province strongly supports the implementation of inclusive education, but in practice there are still obstacles, among others, the availability of inclusive schools that have not been evenly distributed in each district, the availability of guidance counselor particular, means of infrastructures supporting inclusive education and understanding and awareness of local leaders and community towards inclusive education.Pendidikan Inklusif merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk memenuhi hak atas pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Hakekat Pendidikan Inklusif memberikan ruang dan kesempatan bagi Anak Berkebutuhan Khusus untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana anak-anak pada umumnya tanpa adanya diskriminasi. Di era otonomi daerah, pelaksanaan pendidikan inklusif menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah memiliki peran penting dalam keberhasilan pendidikan inklusif. Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi yang menjadi pelopor dalam penyelenggaran pendidikan inklusif. Penelitian ini membahas bagaimana implementasi pendidikan inklusif di Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif terhadap empat indikator pemenuhan hak pendidikan yaitu ketersediaan, keterjangkauan, keberterimaan dan kebersesuaian. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah provinsi Kalimantan Selatan sangat mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan antara lain ketersediaan sekolah inklusif yang belum merata di setiap kabupaten, ketersediaan guru pembimbing khusus, sarana prasana pendukung pendidikan inklusif dan pemahaman dan kesadaran para pemimpin daerah dan masyarakat terhadap pendidikan inklusif
Sekolah Bertaraf Internasional dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
No full textThis study is a continued and multi-years research. In the first year, the data reveal about the management of flagship high school in Jakarta, West Java, Yogyakarta, and South Sulawesi, based on indicators of human rights-based education, and reveal the presence of data and international schools management in Jakarta. Based on the findings in the first year (2009), there has been three books that will be used as a guideline in the developing International Standard School (SBI), namely: (1) SBI development handbook (2) SBI curriculum development handbook, and (3 ) SBI workforce manual. Subsequently in the second year, third guidebook will be piloted in schools that are potential to become SBI. In addition, in the second year (2010) there will be: (1) SBI manual on students selection, (2) SBI teaching and learning process implementation guidebook, and (3) SBI finance guidebook. These handbooks will complement the development of the entire system in ac- cordance with SBI rights-based education parameters. This research is a descriptive and evaluative research and was taken place in RSBI high school in Yogyakarta Province (SMAN 3 Yogyakarta, Yogyakarta SMAN 8, and SMA Muhammadiyah 2). The evaluative research is used to determine the success of the application of International School Development Handbook, Man Power Manual, and Curriculum Handbook. The experi- ment lasted for 8 months, from February to November 2010.Penelitian ini merupakan kelanjutan sebagai penelitian multi-years. Pada tahun pertama, (1) mengungkapkan data tentang pengelolaan SMA unggulan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan, berdasarkan indikator-indikator pendidikan berbasis hak asasi, dan (2) mengungkap- kan data pengelolaan dan keberadaan sekolah-sekolah internasional di DKI Jakarta. Berdasarkan temuan- temuan tersebut pada tahun pertama (2009) telah disusun tiga buku pedoman yang akan dijadikan dasar dalam pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yaitu: (1) buku pedoman pengembangan SBI, (2) buku pedoman pengembangan kurikulum SBI, dan (3) buku pedoman ketenagaan SBI. Selanjutnya pada tahun kedua, ketiga buku pedoman tersebut akan diujicobakan di sekolah-sekolah yang SMU unggulan berpotensi menjadi SBI. Jika ditemukan hal-hal yang masih perlu disempurnakan, ketiga buku pedoman tersebut akan lebih disempurnakan lagi. Selain itu, pada tahun kedua (2010) akan disusun pula: (1) buku pedoman seleksi siswa SBI, (2) buku pedoman pelaksanaan proses belajar mengajar SBI, dan (3) buku pedoman pembiayaan SBI. Buku-buku pedoman tersebut akan melengkapi seluruh sistem pengembangan SBI sesuai dengan pa- rameter-parameter pendidikan berbasis hak asasi. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah evaluatif dan deskriptif dengan lokasi penelitian di SMA RSBI di Provinsi Yogyakarta (SMAN 3 Yogyakarta, SMAN 8 Yogyakarta, dan SMA 2 Muhamadiyah). Penelitian evaluatif digunakan untuk mengetahui keberhasilan dari penerapan Buku Pedoman Pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional, Buku Pedoman Ketenagaan, dan Buku Pedoman Kurikulum. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama 8 bulan, dari bulan Pebruari sampai dengan Nopember 2010
Disparitas Sistem Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia Tahun 2011
No full textThe Criminal Provisions in Indonesian Immigration Law of 2011 are designed as acts of legislation for preventing transnational organized crimes in Indonesia. This law has existed for more than 10 years and has been no critical evaluation of the immigration criminal provisions. The construction of the criminal system has a non-uniform pattern of penal policy formation. This research employed the doctrinal research method with deductive reasoning that analyzed Articles on immigration criminal provisions from the perspective of Jeremy Bentham's theory of punishment analyzing the quality of criminal Articles. The results indicate that there are reactive and not pre-empting immigration criminal provisions, poor criminal provisions during immigration examinations, disparities in Judge's decisions at courts, varied patterns of punishment and sanctions, and inconsistency of criminal liability arrangements against corporations. Reconstruction of immigration criminal Articles is urged to achieve Bentham's principles and objectives of the law in sentencing. Criminal Articles should be dominated to prevent cross-border crimes during immigration clearance.Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia Tahun 2011 dirancang sebagai suatu peraturan perundang-undangan untuk mencegah kejahatan transnasional terorganisir di Indonesia. Undang-undang ini telah ada selama lebih dari 10 tahun dan belum terdapat evaluasi kritis terhadap ketentuan pidana keimigrasian. Konstruksi sistem pidana memiliki pola pembentukan kebijakan pemidanaan yang tidak seragam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan penalaran deduktif yang menganalisis pasal-pasal ketentuan pidana keimigrasian dari sudut pandang teori pemidanaan Jeremy Bentham yang menganalisis kualitas pasal-pasal pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketentuan pidana keimigrasian yang reaktif dan tidak dimaksudkan sebagai Tindakan pencegahan, ketentuan pidana yang kurang baik selama pemeriksaan keimigrasian, disparitas putusan hakim di pengadilan, pola pemidanaan dan sanksi yang bervariasi, dan inkonsistensi pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Rekonstruksi pasal-pasal pidana keimigrasian didesak untuk mencapai prinsip-prinsip Betham dan tujuan tujuan hukum dalam penjatuhan pidana. Pasal-pasal Pidana harus didominasi untuk mencegah kejahatan lintas batas selama pemeriksaan imigras