e-Journal BSK Hukum
Not a member yet
831 research outputs found
Sort by
Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Kontrak Standar Perjanjian Bank Garansi
No full textThe absence of a conceptual definition of a Bank Guarantee has resulted in different interpretations from one bank to another in translating the applicable regulations. Some legal experts questioned the standard contract because it is considered not to provide room for negotiation between contracting parties and tends to create an imbalance of rights and obligations between the bank and the debtor customer. The bank guarantee plays a role when the customer defaults on the bank, that is, the bank has the right to exercise, but if the customer avoids it, the second step is for the bank to issue a warning letter. The author focused on standard contracts/agreements regarding bank guarantees. In writing this paper, the issues raised are regarding the legal protection of the parties in a bank guarantee agreement. The research method used is normative law research using normative law case studies in the form of legal behavior products. The practice of fraud, deception, and forgery is one of the legal problems faced by the parties in the Bank Guarantee and Standby L/C agreements. This act of fraud has been proven to have a detrimental effect on both internal and external banking parties. The higher the intensity of fraud, the higher the level of decline in customer trust in banking institutions.Ketiadaan definisi konseptual Bank Garansi mengakibatkan perbedaan interpretasi antara satu bank dengan bank lainnya dalam menerjemahkan ketentuan yang berlaku. Beberapa pakar hukum mempertanyakan akad baku karena dinilai tidak memberi ruang negosiasi antara pihak yang berkontrak dan cenderung menimbulkan ketimpangan hak dan kewajiban antara bank dengan nasabah debitur. Bank garansi berperan pada saat nasabah melakukan wanprestasi pada bank yaitu bank memiliki hak exercise, namun jika nasabah menghindarinya maka langkah kedua bank mengeluarkan surat peringatan. Penulis memfokuskan pada kontrak/perjanjian standar mengenai bank garansi. Dalam penulisan makalah ini, permasalahan yang diangkat adalah mengenai perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian bank garansi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum. Praktek penipuan, penipuan, dan pemalsuan merupakan salah satu permasalahan hukum yang dihadapi para pihak dalam perjanjian Bank Garansi dan Standby L/C. Tindakan penipuan ini terbukti memberikan dampak yang merugikan baik bagi pihak internal maupun eksternal perbankan. Semakin tinggi intensitas penipuan maka semakin tinggi pula tingkat penurunan kepercayaan nasabah terhadap lembaga perbankan
Kewenangan Kepala Otorita dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara
No full textPreparing development plans for the National Capital City (IKN) of Nusantara is one of the authorities that must be carried out by the Government to ensure the continuity and progress of the State's development in accordance with the mandate of Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital City. However, in reality, the formulation of development plans for the new National Capital City still experiences problems related to the Nusantara Capital City Authority (OIKN). Problems with OIKN in preparing development plans for the new National Capital City can come from various factors, such as disharmony of laws and regulations. This study aimed to find out the power of the chairman of authority related to the planning and development of the Nusantara Capital City and the concept of the chairman of authority in preparing the Nusantara Capital City development plans in harmony with the Long-Term National Development Plan. The method used in this study was the Normative Method with interviews and Legislative, Conceptual, Philosophical, and Futuristic approaches which were analyzed in a descriptive-analytic manner and processed qualitatively. The results of the study show that in planning for the development of the national capital city, the chairman of authority has the power to determine the location of the new national capital city according to geographical, social, and economic conditions and to prepare a master plan. However, IKN development plans that are not guided by the Long-Term National Development Plan (RPJPN) as national development guidelines, but are instead guided by the Government's Master Plan (RIP) will create their own problems. The recommendation from this research is to launch a Hybrid Government system followed by the process of integrating the RIP into the 2025-2045 RPJPN so that it becomes the country's grand master plan for the next 20 years.Penyusunan perencanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan salah satu kewenangan yang harus dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin keberlangsungan dan kemajuan pembangunan Negara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Namun, dalam kenyataannya, penyusunan perencanaan pembangunan Ibu Kota negara baru masih mengalami problematika terkait dengan kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Problematika kewenangan OIKN dalam penyusunan perencanaan pembangunan Ibu Kota negara baru dapat berasal dari berbagai faktor, seperti disharmonasisasi peraturan perundang undangan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan kepala otorita terkait penyusunan perencanaan dan pembangunan IKN Nusantara dan bagaimana konsep kewenangan kepala otorita dalam penyusunan perencanaan pembangunan IKN Nusantara yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Normatif dilengkapi wawancara, pendekatan Perundang-undangan, Konseptual, Filosofis dan Futuristik yang dianalisa secara deskriptif analitis dan diolah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kepala otorita dalam perencanaan pembangunan ibu kota negara memiliki kewenangan untuk menentukan lokasi ibu kota negara baru yang sesuai dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi serta melakukan penyusunan master plan atau rencana induk. Namun rencana pembangunan IKN yang tidak berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai pedoman nasional pembangunan melainkan berpedoman pada Rencana Induk Pemerintah (RIP) tentu akan menimbulkan problematika tersendiri. Rekomendasi dari penelitian ini adalah dengan mencanangkan sistem Hybrid Government dilanjutkan dengan proses pengintegrasian RIP ke dalam RPJPN tahun 2025 - 2045 agar menjadi grand master plan negara untuk 20 tahun kedepan
Konstruksi Sosial Transgender di Kabupaten Jember Pasca Jember Fashion Carnival: Perspektif Hak Asasi Manusia
No full textThe issue of discrimination and negative stigmatization of transgender people in the Jember Regency is considered an obstacle to the freedom of expression for every individual. This study aims to analyze the views of the people of the Jember Regency in regard to transgender women's right to freedom of expression after the Jember Fashion Carnival event. This research utilizes an empirical juridical research method with sociological approach and legal approaches. The results of this study indicate that the community's social construction of the rights of transgender expression after the Jember Fashion Carnival event is demonstrated through the community's appreciation of the transgender people's works at the event and the provision of space for their expression to develop creativity. Although the government of Jember Regency has not implemented specific policies to protect the rights of transgender people in expressing themselves and developing their potential, the government and residents of Jember have recognized the transgender community as citizens with equal rights and positions to express themselves and contribute to the progress of Jember Regency.Isu diskriminasi dan stigmatisasi negatif transgender di Kabupaten Jember dinilai menghambat kebebasan berekspresi setiap individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan masyarakat Kabupaten Jember terhadap hak kebebasan berekspresi transgender pasca acara Jember Fashion Carnival. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi sosial masyarakat terhadap hak berekspresi transgender pasca gelaran Jember Fashion Carnival ditunjukkan melalui apresiasi masyarakat terhadap karya transgender di ajang tersebut dan pemberian ruang ekspresi mereka untuk mengembangkan kreativitas. Meskipun pemerintah Kabupaten Jember belum menetapkan kebijakan khusus untuk melindungi hak transgender dalam mengekspresikan diri dan mengembangkan potensinya, namun pemerintah dan warga Jember telah mengakui komunitas transgender sebagai warga negara yang memiliki hak dan kedudukan yang sama untuk mengekspresikan diri dan berkontribusi untuk kemajuan Kabupaten Jember
Perlindungan Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan bagi Kelompok Minoritas Agama dan Aliran Kepercayaan (Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Utara)
No full textThe questions in this research are: 1) how do the regulation protect the rights of minority to freedom of religion and belief at the provincial level; 2) whether the existing regulations are in line with the instruments of human rights; and 3) how is the reality of people living in the context of harmony between religious groups. The purposes of this study are: 1) to find out the regulation of freedom of religion and belief for minority groups; 2) to find out whether regulations are in conflict with the human rights instruments in terms of freedom for religious minority groups; and 3) to find out the reality of people's life in the context of harmony among believers. The method of this research is qualitative-descriptive research that generates descriptive data in the form of written word or spoken, and people's behavior that can be observed. Several conclusions in this research are: 1) Regulatory policy in North Sulawesi rules that any religious organizations other than the six religions, namely Islam; Catholic; Protestants; Buddha; The Hindu; and Confucius, is considered to be a social organization (beliefs) that can be registered to the government, through the Ministry of culture and tourism; 2) instruments of human rights have been accomodated on one of the principles of human rights, i.e. participation, through the inter-faith cooperation forum (FKUB and BKSAUA); and 3) the reality of community's life in the context of harmony between religious groups is tied by the rope of fraternity.Permasalahan penelitian ini, adalah 1) bagaimana regulasi tentang perlindungan hak bagi kelompok minoritas agama dan aliran kepercayaan di dalam peraturan-peraturan daerah di tingkat provinsi; 2) apakah regulasi yang ada itu sejalan dengan instrumen-instrumen hak asasi manusia (HAM); dan 3) bagaimana realitas kehidupan masyarakat dalam konteks kerukunan antar umat beragama. Tujuan penelitian ini, adalah 1) untuk mengetahui tentang regulasi atas kebebasan berkeyakinan bagi kelompok minoritas agama dan aliran kepercayaan di dalam peraturan-peraturan daerah; 2) untuk mengetahui ada tidaknya regulasi di daerah yang bertentangan dengan instrumen HAM dalam hal kebebasan bagi kelompok minoritas agama dan aliran kepercayaan; dan 3) untuk mengetahui realitas kehidupan masyarakat dalam konteks kerukunan antar umat beragama. Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kesimpulan Penelitian ini adalah, 1) Regulasi kebijakan di Sulawesi Utara, mengenai organisasi keagamaan selain dari keenam agama, yaitu Islam; Katholik; Protestan; Budha; Hindu; dan Kong Hu Cu dianggap sebagai organisasi sosial (aliran kepercayaan) yang dapat didaftarkan kepada Pemerintah melalui Departemen Kebudayaan dan Pariwisata; 2) instrumen HAM telah terakomodir pada salah satu prinsip HAM, yaitu partisipatif dengan cara kerjasama lintas agama melalui forum Badan Kerjasama Lintas Agama (BKSAUA) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); dan 3) realitas kehidupan masyarakat dalam konteks kerukunan antar umat beragama diikat oleh tali persaudaraan yang rukun
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindakan Perpajakan: Upaya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Sektor Pajak
No full textTax crimes can be committed by taxpayers which include individuals as personal taxpayers and corporate taxpayers as taxable companies. The problem in the enforcement of tax criminal law is the unclear rules regarding corporate criminal liability in tax crimes. This article aims at discussing corporate criminal liability in tax crimes and its application in the investigation and prosecution process. The research uses normative legal research by collecting secondary data. They are primary legal sources and secondary legal sources. The results show that in handling tax crimes, both the investigators and prosecutors are doubtful to process the criminal liability of a corporation. The cause is the lack of clarity in the tax laws. As a result, criminal liability is just addressed to individual taxpayers as material perpetrators, even though the crime occurred within the scope of work of a corporation. Meanwhile, the corporation cannot be held criminally responsible. Thus, the shareholders, cannot also be held criminally responsible. Therefore, it is necessary to amend the current tax laws, so that a corporation can be prosecuted and punished for corporate crime. It is then expected that the compliance of corporations as the taxpayer will increase, and at the same time, tax evasion by corporations could be prevented. Finally, it is hoped that it will increase state revenue from the tax sector.Tindak pidana perpajakan dapat dilakukan oleh wajib pajak yang meliputi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan sebagai perusahaan kena pajak. Permasalahan dalam penegakan hukum pidana perpajakan adalah belum jelasnya aturan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan. Artikel ini bertujuan untuk membahas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan dan penerapannya dalam proses penyidikan dan penuntutan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data sekunder. Mereka adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan tindak pidana perpajakan, baik penyidik maupun penuntut umum ragu untuk memproses pertanggungjawaban pidana suatu korporasi. Penyebabnya adalah kurang jelasnya aturan perpajakan. Akibatnya, pertanggungjawaban pidana hanya ditujukan kepada Wajib Pajak orang pribadi sebagai pelaku materiil, padahal tindak pidana tersebut terjadi dalam lingkup kerja suatu korporasi. Sedangkan korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dengan demikian, para pemegang saham, juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan undang-undang perpajakan yang berlaku, agar suatu korporasi dapat dituntut dan dihukum atas kejahatan korporasi. Dengan demikian diharapkan kepatuhan korporasi sebagai wajib pajak akan meningkat, dan pada saat yang sama, penggelapan pajak oleh korporasi dapat dicegah, serta, diharapkan melahirkan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak
Relevansi Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat
No full textDiscourse on postponing the elections in 2024 was circulated amid the ongoing Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic, which conceptually could be classified as a civil emergency in Indonesia. The discourse was brought up by a certain group of political elites and received various responses in the community, from those who approved to those who rejected the idea. This paper describes the implementation of the 2024 elections in the context of the state of emergency, as a branch of the scientific study of constitutional law that discusses the state when it is faced with abnormal conditions, aka emergencies due to dangers that threaten the continuity of the nation and state. This paper uses normative legal research conducted using a statutory and conceptual approach which will later assess whether the postponement of the election can be justified from the point of view of the state of emergency, and by looking at the implications of the current danger of Covid-19 supported by policies that there is from the government, as well as the election management body itself, namely the General Elections Commission.Wacana penundaan pemilu pada tahun 2024 mendatang, sempat beredar di tengah keberlangsungan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang secara konsepsi dapat diklasifikasikan sebagai darurat sipil di Indonesia. Wacana tersebut dilontarkan oleh sekelompok elit politik tertentu dan mendapatkan respon yang beragam di tengah masyarakat, dari yang menyetujuinya hingga menolak gagasan tersebut. Tulisan ini menjelaskan mengenai pelaksanaan pemilu 2024 dalam konteks hukum tata negara darurat, sebagai cabang kajian keilmuan dari hukum tata negara yang membahas negara ketika dihadapkan dengan kondisi yang tidak normal alias darurat dikarenakan adanya bahaya yang mengancam jalannya keberlangsungan bangsa dan negara. Tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual yang nantinya akan menilai apakah penundaan pemilu tersebut dapat dibenarkan dalam sudut pandang hukum tata negara darurat, serta dengan melihat implikasi dari bahaya Covid-19 saat ini dengan didukung dengan kebijakan yang ada dari pemerintah, serta lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri yakni Komisi Pemilihan Umum
Konsep Kebutuhan Badan Kebijakan Internal Kementerian untuk Respon Kebijakan Terhadap Pembentukan BRIN
No full textThe current Government policy that integrates all Research and Development Agencies in Ministries and Institutions demands that these agencies must be transformed. To be able to answer various strategic issues and anticipate demands that come from the internal and external environment is the basis for an organization to organize and evaluate internally. Proposed organizational arrangements in this case must have a clear basis and contain analysis of the various aspects needed. The purpose of this scientific work is to provide a concept for transforming a research and development Agency into an internal Policy Agency to avoid duplication of duties and functions in existing Research Agencies. This study uses the policy review type method which is focused on reviewing documents. The need for an Internal Policy Agency at the Ministries/Agencies level is currently very urgent because of the diverse and complex fields of work and to produce quality policies and can be measured by the Policy Quality Index. There are several suggestions for Ministries/Institutions that will form an Internal Policy Agency, among others, transformation must be based on evidence-based needs. Kebijakan Pemerintah saat ini yang mengintegrasikan seluruh Badan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian/Lembaga kedalam Badan Riset Nasional, menuntut agar Badan Penelitian dan Pengembangan yang ada harus bertransformasi, agar mampu menjawab berbagai isu strategis dan mengantisipasi tuntutan yang datang dari lingkungan internal maupun eksternal yang ada di Kementerian/Lembaga. Perubahan organisasi penganti Badan Penelitian dan Pengembangan pada Kementerian/Lembaga yang diusulkan dalam harus memiliki landasan yang jelas dan memuat analisis dari berbagai aspek yang dibutuhkan. Tujuan dari karya ilmiah ini adalah untuk memberikan konsep transformasi Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Kebijakan internal agar tidak terjadi duplikasi tugas dan fungsi pada Badan Riset Nasional. Penelitian ini menggunakan metode jenis review kebijakan yang difokuskan pada review dokumen. Kebutuhan Badan Kebijakan Internal di tingkat Kementerian/Lembaga saat ini sangat mendesak karena bidang kerja yang beragam dan kompleks serta untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas dapat diukur dengan Indeks Kualitas Kebijakan. Ada beberapa saran bagi Kementerian/Lembaga yang akan membentuk Badan Kebijakan Internal, antara lain transformasi harus berdasarkan kebutuhan berbasis bukt
Analisis Yuridis Tentang "Agile Working" dari Sudut Pandang Hukum Ketenagakerjaan Positif di Indonesia
No full textThe Covid-19 pandemic has resulted in the adoption of flexible work systems called Agile Working, which combines work flexibility and technology. This research focused on Indonesian labor laws, namely UU 13/2003, Law No. 6 of 2023, and PP No. 35/2021, to establish legal certainty for Agile Working. Previous research identified a lack of legal framework for remote working, which shares similarities with Agile Working. This research aimed to address this gap by providing new insights and findings. Using the Dogmatic Normative Juridical Method, the researchers analyzed Agile Working within the framework of Indonesian labor law. The researchers engaged in a literature review, encompassing laws, regulations, court decisions, and other legal literature, to thoroughly examine the relevant legal provisions. This involved assessing compliance with labor regulations such as the Manpower Law, government regulations, and labor policies. Relevant court decisions were also considered for legal interpretation.The research concluded that Agile Working could be implemented in Indonesia with legal protection, particularly concerning Working Time and Overtime Pay. The authors recommended that workers and employers adhering to Agile Working in Industrial Relations must uphold their rights and obligations to ensure compliance with the law. To summarize, this research updated previous studies on Agile Working, offering fresh insights and contributions. Through the normative research method, the authors analyzed and interpreted labor laws, providing a deeper understanding of how Agile Working aligns with Indonesian labor law. The research confirmed the legal implementation of Agile Working in Indonesia, emphasizing the importance of respecting rights and obligations. Pandemi Covid-19 telah menghasilkan adopsi sistem kerja fleksibel yang disebut Agile Working, yang menggabungkan fleksibilitas kerja dan teknologi. Penelitian ini berfokus pada hukum ketenagakerjaan di Indonesia, yaitu UU 13/2003, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, dan PP No. 35/2021, untuk menciptakan kepastian hukum bagi Agile Working. Penelitian sebelumnya mengidentifikasi kurangnya kerangka hukum untuk kerja jarak jauh, yang memiliki kesamaan dengan Agile Working. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan ini dengan memberikan wawasan dan temuan baru. Dengan menggunakan Metode Yuridis Normatif Dogmatik, para peneliti menganalisis Agile Working dalam kerangka hukum ketenagakerjaan Indonesia. Para peneliti melakukan tinjauan pustaka, mencakup undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya, untuk secara menyeluruh memeriksa ketentuan hukum yang relevan. Hal ini melibatkan penilaian kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, peraturan pemerintah, dan kebijakan ketenagakerjaan. Putusan pengadilan yang relevan juga dipertimbangkan untuk interpretasi hukum.Penelitian ini menyimpulkan bahwa Agile Working dapat diimplementasikan di Indonesia dengan perlindungan hukum, khususnya terkait Waktu Kerja dan Upah Lembur. Para penulis merekomendasikan bahwa pekerja dan pengusaha yang menganut Agile Working dalam Hubungan Industrial harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban mereka untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum. Sebagai rangkuman, penelitian ini memperbarui penelitian-penelitian sebelumnya mengenai Agile Working, dengan memberikan wawasan dan kontribusi baru. Melalui metode penelitian normatif, para penulis menganalisis dan menginterpretasikan hukum ketenagakerjaan, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana Agile Working selaras dengan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Penelitian ini mengonfirmasi implementasi hukum dari Agile Working di Indonesia, dengan menekankan pentingnya menghormati hak dan kewajiba
Penguatan Peran POLRI dalam Implementasi Hukum Pidana Internasional
No full textChanges and developments in the national, regional, and global environment have triggered the rapid development of transnational crime, in this context, the Indonesian National Police (Polri) with the authority to act as state apparatus and law enforcer is the spearhead and front guard of the criminal justice system in eradicating transnational crime. Related to the foregoing, the applicability of International Criminal Law and its application in Indonesia is still an unresolved problem. In connection with the above, in terms of reviewing and analyzing related to the prospects of international criminal law and challenges to the Indonesian National Police, the author use normative juridical research methods using library research. The Juridical-Normative research method is a research method that places legal principles and legal rules as a touchstone to assess whether there was actually a violation or not. So, it can be concluded that there is a need to strengthen and develop international criminal law which is supported by comparative studies and activities in the framework of comparative law or comparative study of international criminal law studies at S1 STIK-PTIK. In the Elucidation of Article 7 of the Human Rights Court Law, it is stated that "the crimes of genocide and crimes against humans in this provision are in accordance with the Rome Statute of the International Criminal Court (Article 6 and Article 7)". This provision raises the consequence that the legal spirit, interpretation, elements, and application must follow and comply with the provisions contained in the ICC Statute. In the course of the following, several serious human rights violations have been examined and tried based on the Human Rights Court Law with the establishment of an Ad Hoc Human Rights Court, such as the East Timor Post-Ballot case and the Abepura case.Perubahan dan perkembangan lingkungan nasional, regional, dan global telah memicu pesatnya perkembangan kejahatan transnasional, dalam konteks ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berwenang bertindak sebagai aparatur negara dan penegak hukum menjadi ujung tombak dan garda terdepan sistem peradilan pidana dalam memberantas kejahatan transnasional. Terkait dengan hal tersebut di atas, penerapan Hukum Pidana Internasional dan penerapannya di Indonesia masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam hal mengkaji dan menganalisis terkait prospek hukum pidana internasional dan tantangan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia, penulis menggunakan Metode penelitian yuridis normatif menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Metode penelitian Yuridis- Normatif adalah metode penelitian yang menempatkan prinsip-prinsip hukum dan hukum-hukumsebagai batu uji untuk menilai apakah benar-benar ada pelanggaran atau tidak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlu adanya penguatan dan pengembangan hukum pidana internasional yang didukung oleh studi banding dan kegiatan dalam rangka compa rative law atau studi banding studi hukum pidana internasional pada S1 STIK-PTIK. Dalam Penjelasan Pasal 7 UU Pengadilan Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa "kejahatan genosida dan kejahatan terhadap manusia dalam ketentuan ini sesuai denganStatuta Roma Pengadilan Pidana Internasional (Pasal 6 dan Pasal 7)". Ketentuan ini menimbulkan konsekuensi bahwa semangat hukum, interpretasi, elemen, dan penerapannya harus mengikuti dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Statuta ICC. Dalam perjalanan berikut, beberapa pelanggaran HAM berat telah diperiksa dan diadili berdasarkan UU Pengadilan HAM dengan dibentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc, seperti kasus Pasca Pemungutan Suara Timor Leste dan Abepursebuah kasus
Perluasan Tafsir Frasa Tahap Penyelidikan melalui Interprestasi Sistematis sebagai Solusi Perselisihan Prayudisial
No full textThis study examined two things; the first is related to the relationship between judicial disputes, legal protection, and the role of the preliminary investigator; the second is related to the expansion of the phrase of preliminary investigation stages in the Criminal Procedure Code through systematic interpretation. This study applied normative legal research methods specified on the type of legal research for in-concreto cases. To strengthen the study, a statutory approach, a case approach, and a theoretical approach were used. The results of the study found that the actions of preliminary investigator who were limited to carrying out preliminary investigation without paying attention to cases that had a direct relationship with the cases being investigated could not yet provide legal protection, because they opened up opportunities for judicial disputes to occur. Speaking of which, judicial disputes need to be avoided through the use of systematic interpretation carried out by preliminary investigator in the preliminary investigation stages to expand the interpretation of the phrase of preliminary investigation stages in the Criminal Procedure Code and its derivative regulations. The systematic interpretation referred to is carried out in a limited manner, by simply reading opportunities for civil lawsuits and state administrative requests from parties involved in the case being investigated. In addition, it ensured the similarity of the parties involved in criminal cases as well as civil cases or state administrative cases in question.Penelitian ini mengkaji dua hal, pertama, terkait hubungan perselisihan prayudisial, perlindungan hukum dan peran penyelidik. Kedua, terkait perluasan frasa tahapan penyelidikan dalam KUHAP melalui interpretasi sistematis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi pada jenis penelitian hukum untuk perkara in-Concreto. Untuk memperkuat kajian, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan teori. Hasil penelitian menemukan bahwa tindakan penyelidik yang terbatas melakukan penyelidikan tanpa memperhatikan perkara yang memiliki hubungan langsung dengan perkara yang sedang diselidiki belum dapat memberikan perlindungan hukum, sebab membuka peluang terjadinya perselisihan prayudisial. Untuk itu, perselisihan prayudisial perlu dihindari melalui penggunaan interpretasi sistematis yang dilakukan oleh penyelidik dalam tahapan penyelidikan untuk memperluas tafsir frasa tahapan penyelidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan aturan turunannya. Interpretasi sistematis yang dimaksud dilakukan secara terbatas, yaitu sekedar untuk membaca peluang timbulnya gugatan perdata maupun permohonan tata usaha negara dari pihak yang terlibat dalam perkara yang sedang diselidiki. Selian itu, memastikan kesamaan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana maupun perkara perdata atau perkara tata usaha negara dimaksud