e-Journal BSK Hukum
Not a member yet
831 research outputs found
Sort by
Legitimasi Pencabutan Kewarganegaraan dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional: Studi Kasus di Nikaragua
No full textThe right to nationality is a fundamental prerequisite for accessing other human rights, yet its arbitrary deprivation remains a critical concern under international law. This study examines Nicaragua's Laws No. 1055 and 1145, which authorize the revocation of citizenship based on an expanded and ambiguous definition of "treason," encompassing peaceful political acts such as supporting international sanctions. This case demonstrates how nationality, often described as the "right to have rights," is weaponized for political purposes, revealing how the misuse of citizenship laws threatens the integrity of international human rights protections against statelessness. Specifically, the study investigates whether this definition justifies nationality deprivation under the standards of the 1961 Statelessness Convention and whether such measures violate the right to freedom of expression, as protected by Article 19 of the ICCPR. Utilizing a normative juridical approach, the research analyzes international legal instruments alongside Nicaraguan domestic law and incorporates secondary data from organizations such as UNHCR. The findings reveal that Nicaragua's practices fail to satisfy the criteria of legality, necessity, and proportionality under international human rights law and instead constitute a form of political repression. Such measures not only undermine the purpose of the 1961 Statelessness Convention but also exemplify how nationality laws can be distorted to silence dissent. Therefore, this study underscores the urgent need for stronger international safeguards against arbitrary deprivation of nationality.Hak atas kewarganegaraan merupakan prasyarat fundamental untuk dapat mengakses hak asasi manusia lainnya, namun pencabutannya secara sewenang-wenang tetap menjadi isu krusial dalam hukum internasional. Penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nikaragua No. 1055 dan 1145, yang memberikan kewenangan untuk mencabut kewarganegaraan berdasarkan definisi "pengkhianatan" yang diperluas dan ambigu, mencakup tindakan politik damai seperti mendukung sanksi internasional. Kasus ini menunjukkan bagaimana kewarganegaraan, yang kerap digambarkan sebagai "hak untuk memiliki hak," dipolitisasi sebagai senjata, serta memperlihatkan bagaimana penyalahgunaan hukum kewarganegaraan mengancam integritas perlindungan hak asasi manusia internasional terhadap keadaan tanpa kewarganegaraan. Secara khusus, penelitian ini menelaah apakah definisi tersebut dapat membenarkan pencabutan kewarganegaraan berdasarkan standar Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan, serta apakah tindakan tersebut melanggar hak atas kebebasan berekspresi sebagaimana dilindungi oleh Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis instrumen hukum internasional bersama dengan hukum domestik Nikaragua serta memanfaatkan data sekunder dari organisasi seperti UNHCR. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik Nikaragua tidak memenuhi kriteria legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas dalam hukum hak asasi manusia internasional, melainkan merupakan bentuk represi politik. Tindakan ini tidak hanya merusak tujuan Konvensi 1961, tetapi juga menjadi contoh bagaimana hukum kewarganegaraan dapat disalahgunakan untuk membungkam perbedaan pendapat. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan perlindungan internasional terhadap pencabutan kewarganegaraan secara sewenang-wenang
Mengintegrasikan Hak Asasi Manusia dan Biosekuriti dalam Hukum Internasional: Menuju Kerangka yang Holistik
No full textArticle 12 of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) states the right to health as a fundamental human right. It emphasizes that healthcare should be available, accessible, acceptable, and of high quality for all individualsThe COVID-19 pandemic broadened the focus while highlighting the necessity of integrating biosecurity—including plant, animal, and human health—with a comprehensive One Health strategy within the framework of human rights.This doctrinal research examines key international agreements and organizations that govern biosecurity, biosafety, and the prohibition of biological weapons. It aims its integration with the right to health. The study finds that international public health and biosecurity regimes are fragmented, often leading to inconsistency in policy implementation The major international agreements and institutions that control biosecurity, biosafety, and the ban on biological weapons are examined in this doctrinal study. It seeks to integrate the right to health. According to the findings, fragmented international public health and biosecurity regimes frequently result in inconsistent policy implementation. This article introduces a unified policy model that aligns biosecurity governance with the right to health, peace, and sustainable innovation. The integrative approach protects human health and biodiversity from a range of biological threats, offering new insights to the field.Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) menyatakan hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Pasal ini menegaskan bahwa layanan kesehatan harus tersedia, dapat diakses, diterima, serta memiliki kualitas tinggi bagi setiap individu. Pandemi COVID-19 memperluas cakupannya sekaligus menekankan perlunya mengintegrasikan biosekuriti, yang meliputi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, ke dalam kerangka hak atas kesehatan melalui pendekatan holistik One Health. Penelitian doktrinal ini mengkaji perjanjian dan organisasi internasional utama yang mengatur biosekuriti, biosafety, serta pelarangan senjata biologis. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikannya dengan hak atas kesehatan. Studi ini menemukan bahwa rezim kesehatan masyarakat dan biosecuriti internasional masih terfragmentasi, yang menimbulkan inkonsistensi dalam implementasi kebijakan. Melalui analisis sistematis terhadap kerangka hukum, terlihat bahwa bahwa pemuatan langkah-langkah biosekuriti dalam kewajiban hak asasi manusia dapat meningkatkan koherensi kebijakan, memperkuat perlindungan kesehatan lintas negara, dan meningkatkan akuntabilitas negara baik terhadap standar nasional maupun internasional. Artikel ini memperkenalkan model kebijakan terpadu yang menyelaraskan tata kelola biosekuriti dengan hak atas kesehatan, perdamaian, dan inovasi berkelanjutan. Pendekatan integratif ini melindungi kesehatan manusia dan keanekaragaman hayati dari berbagai ancaman biologis, serta menawarkan wawasan baru bagi bidang tersebut
Reformulasi Hukum KIK: Menyeimbangkan Kepentingan Kolektif dan Individual dalam Perlindungan Hukum Tenun Cual Bangka Belitung
No full textPenetapan Tenun Cual sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Bangka Belitung menimbulkan permasalahan hukum dan sosial, terutama mengenai ketegangan antara perlindungan kolektif dan hak individu perajin. Pengrajin merasa status KIK mengurangi pengakuan kontribusi individu dan kreativitas pemasaran Tenun Cual. Persepsi masyarakat mengenai larangan penggunaan istilah "Tenun Cual" di luar kelompok perajin menambah kompleksitas isu ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis untuk menjawab pertanyaan bagaimana konstruksi hukum yang ideal dalam menyeimbangkan perlindungan komunal dan hak individual dalam kasus Tenun Cual. Metode penelitian yuridis normatif menggunakan data skunder dan studi kepustakaan. Penelitian ini mengidentifikasi celah regulasi dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 tentang KIK dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang belum mengakomodasi hak individu perajin dalam sistem komunal, serta merumuskan model perlindungan hukum inovatif yang menyeimbangkan kolektif dan individual. Menawarkan model perlindungan sistem berlapis, menggabungkan perlindungan kolektif dan individual dengan mekanisme lisensi melalui komunitas dan pengakuan inovasi pengrajin. Fokus utamanya adalah mengembangkan mekanisme hukum yang dapat menjembatani kepentingan pelestarian budaya dan pemenuhan hak ekonomi dan kreatif pengrajin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum mampu menyeimbangkan perlindungan komunal dengan pengakuan terhadap kontribusi individu. Untuk itu, diperlukan rekonstruksi hukum yang lebih inklusif untuk menjamin perlindungan komunal tanpa mengabaikan hak ekonomi dan inovasi individu, serta merekomendasikan pembentukan regulasi, termasuk pengaturan hak pakai dan model perizinan berbasis komunitas, guna menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan kepentingan pengrajin. Pendekatan hukum adaptif diperlukan agar Tenun Cual terlindungi sebagai warisan budaya, tetapi juga menjadi sumber kesejahteraan melalui mekanisme perlindungan paralel dan model benefit-sharing yang adil
Pemenuhan Hak Pencipta Lagu oleh Pelaku Pertunjukan Tanpa Izin
No full textPerlindungan hak cipta atas lagu dan/atau musik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih menghadapi tantangan serius di Indonesia, terutama terkait pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi pencipta lagu. Indonesia bahkan pernah mendapat kritik internasional akibat lemahnya perlindungan hukum terhadap hak cipta, terbukti dengan dimasukkannya Indonesia dalam Watch List oleh IIPA dan USTR sejak tahun 2000 karena tingginya tingkat pembajakan di pasar domestik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua permasalahan utama: mekanisme permohonan izin dan pembayaran royalti kepada pencipta lagu, serta konsekuensi hukum bagi pelaku yang menampilkan lagu tanpa izin dan tidak memenuhi kewajiban hak cipta. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus serta analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perizinan dan pembayaran royalti dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan royalti berdasarkan data karya yang didaftarkan pencipta. Sementara itu, pengguna karya yang menggunakan lagu secara komersial tanpa izin dan tanpa membayar royalti dapat dikenai sanksi hukum berupa gugatan perdata (ganti rugi), pencabutan izin lisensi jika ada perjanjian, serta pidana denda sesuai ketentuan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya kepatuhan hukum dalam penggunaan karya cipta musik guna melindungi hak-hak pencipta secara adil dan berkelanjutan
The Nexus of FTFs Counterterrorism Strategy, Immigration Control, and Border Security Through Indonesia's Migration Policy
No full textThis study employs a single case study to build an initial understanding of a case or an evaluation of a fatal attack by Uzbekistan detainees affiliated with a terrorist group to the immigration office at the North Jakarta Immigration Office. This work aims to design a counterterrorism strategy through migration policy and border control in Indonesia after the COVID-19 pandemic to build the resilience of nations to fight against radicalism and extremism. It finds that an immigration clearance process in border control management to prevent FTFs from entering Indonesia is limited to administrative clearance and a repository system of their documents and biometric data. Counterterrorism at immigration border controls in Indonesia focuses only on a downstream framework or at the stay-reside phase rather than an upstream prevention strategy. We recommend a revision of the Indonesian Immigration Law, which can include an FTFs counterterrorism strategy at immigration border controls. Immigration border control management should always prioritize pre-empting measures with risk management and focus on a pre-arrival interdiction or upstream prevention strategy
Improving Passport Access for Vulnerable Groups: A User Acceptance Analysis of the SIAP RAMAH Application
No full textThis study explores the implementation of the SIAP RAMAH (Sistem Aplikasi Paspor Ramah HAM) application, a human rights-based passport service management system developed by the Blitar Immigration Office in Indonesia. The objective was to assess user acceptance of this digital innovation using the Technology Acceptance Model (TAM), focusing specifically on vulnerable groups, including elderly individuals, persons with disabilities, infants, and pregnant women. The methodology employed a qualitative descriptive approach through participant observations and structured interviews with purposely selected system administrators, operators, and users. Findings revealed that SIAP RAMAH was generally well-received by vulnerable users due to its intuitive interface, reduced processing times, and streamlined application procedures. The study identified a strong relationship between TAM constructs-Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use-and system adoption, with ease of use emerging as particularly critical for elderly users with limited technological familiarity. While the application successfully improved service efficiency and reduced physical visits to immigration offices, challenges persisted, including limited public awareness and internet connectivity issues in rural areas. The research concludes that human-cantered design principles are essential for inclusive public service technologies and suggests enhancing outreach campaigns through community channels, integrating voice-assisted navigation features, establishing mobile assistance units for first-time users, and developing collaborative partnerships with healthcare providers and disability advocacy groups to further optimize system effectiveness
Human Potential in Motion: An Empowerment Approach to Productive Growth in Correctional Institutions
No full textThis study explores the empowerment strategies implemented at the Garut Class IIA Correctional Institution to activate inmates human potential, enhance productivity, and strengthen readiness for social reintegration. The research was conducted to address challenges such as low post-release employability, limited access to rehabilitation programs, and persistent social stigma toward former inmates. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving nine informants included two correctional officers, external partners (PT. CGI), and five inmates. Secondary data were drawn from official correctional reports, regulations, and previous studies. Data were analyzed using NVivo 12 software through coding, theme grouping, and data visualization to identify key patterns in empowerment strategies and outcomes. The findings indicate that empowerment programs at the Garut correctional facility effectively enhance inmates’ discipline, confidence, responsibility, and work skills. The program integrates two dimensions: personality development (religious, moral, and behavioral rehabilitation) and independence development (vocational training in livestock, agriculture, coconut fiber processing, sewing, and screen printing). Implementation of the Risk-Need-Responsivity (RNR) principle ensures that rehabilitation aligns with inmates’ risk levels, criminogenic needs, and learning responsiveness. Collaboration with PT Coir Global Indonesia strengthens the economic aspect of rehabilitation through sustainable production and fair incentives. The study concludes that empowerment through structured, participatory, and collaborative approaches effectively transforms inmates into productive and responsible individuals. However, challenges such as limited staff, facilities, and public stigma remain. Strengthening cross-sector collaboration and post-release support is essential to sustain empowerment and successful social reintegration
Komunitas Marjinal Keturunan Indonesia di Malaysia: Dampak Keterbatasan Akses Pendidikan Tinggi
No full textEducation is one of the crucial elements needed in order to create a better nation. However, in reality, access to education is not equally accessible to all children regardless of their background. Specifically, the case of children of Indonesian immigrants in Malaysia has been impacted, as the privilege of tertiary education has been limited since the implementation of the Malaysia's New Economic Policy in 1971. The children of Indonesian immigrants are born in Malaysia and granted Malaysian citizenship under certain terms and conditions but are not classified as a group of aboriginal people. This condition leads to the question of how far the limitation of education access impacts the long-term socio-economic status towards these children. Thus, this paper analyzed the impact on the socio-economic status of children of Indonesian immigrants in Malaysia by conducting in-depth interviews with ten informants who are facing a similar situation and who were selected from states with a high concentration of Indonesian immigrants to observe their significant impacts. Additionally, an in-deep analysis of the series of development policies introduced by the Malaysian government will be conducted in the discussion. The findings show that these limitations have a significant impact on their long-term socio-economic mobility. Furthermore, an analysis of Malaysia's development policies reveals that the ethnicity-based quota system remains a major obstacle to accessing tertiary education for this group. This paper contributes to a continuous debate on the rights of education, citizenship, and socio-economic changes among the children of Indonesian immigrants in Malaysia. More inclusive policies are needed to ensure fairer access to higher education.Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam membangun bangsa. Namun, pada kenyataannya, akses pendidikan tidak dapat dijangkau secara merata oleh semua anak tanpa memandang latar belakangnya. Secara khusus anak-anak imigran Indonesia di Malaysia terkena dampak karena hak istimewa pendidikan tinggi telah dibatasi sejak penerapan Kebijakan Ekonomi Baru Malaysia pada tahun 1971. Anak-anak imigran Indonesia lahir di Malaysia dan memperoleh kewarganegaraan Malaysia dengan syarat dan ketentuan tertentu, tetapi tidak dianggap sebagai penduduk asli. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana keterbatasan akses pendidikan berdampak terhadap kondisi sosial-ekonomi jangka panjang anak-anak tersebut. Oleh karena itu, artikel ini menganalisis dampak terhadap kondisi sosial-ekonomi anak-anak imigran Indonesia di Malaysia melalui wawancara mendalam dengan sepuluh informan yang menghadapi status serupa dan dipilih dari negara bagian dengan konsentrasi imigran Indonesia yang tinggi untuk mengamati dampak yang signifikan. Selain itu, analisis mendalam terhadap serangkaian kebijakan pembangunan yang diperkenalkan oleh pemerintah Malaysia juga akan dilakukan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan yang ada berdampak signifikan terhadap mobilitas sosial-ekonomi mereka dalam jangka panjang. Selain itu, analisis terhadap kebijakan pembangunan Malaysia mengungkap bahwa sistem kuota berbasis etnis masih menjadi kendala utama dalam akses pendidikan tinggi bagi kelompok ini. Artikel ini memberikan kontribusi pada perdebatan berkelanjutan tentang hak atas pendidikan, kewarganegaraan, dan perubahan sosial-ekonomi di kalangan anak-anak imigran Indonesia di Malaysia. Diperlukan kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan akses yang lebih adil terhadap pendidikan tinggi
Pedasaran Filsafat Hak Asasi Manusia Menurut Höffe and Lohmann
No full textThis article aims to philosophically justify the universality and the existence of human rights. Historically, the concept of human rights has evolved according to the context in which human rights are lived. One of the themes of debate is how human rights are justified or validated and how they can be universally accepted. Philosphers always have different opinions about what constitutes the basis of human rights. This article considers Höffe and Lohmann who sepciafically address this problem. Based on the philosophical approaches of Otfried Höffe and Georg Lohmann, this research emphasizes the universal validity of human rights. On the one hand, Otfried Höffe justifies the necessity of human rights in his anthropological approach of "transcendental exchange" which is the conditions for the possibility of being human. These conditions concern humans as physical and living beings, as linguistic and rational beings, and as social and cooperative beings who have transcendent interests in their lives. On the other hand, Georg Lohmann grounds human rights through a mutual moral obligation to recognize others as equal subjects. Moral obligation arises from a person's ability to decide what is good or bad. Both Höffe and Lohmann ground human rights on reciprocity. In analyzing both views of human rights, qualitative method is used in this research which focuses on literature study. This research finds that the universal nature of human rights is grounded in human vulnerability, reciprocity of mutual respect, and integration of moral obligations into legal frameworks for the protection of self-determination and dignity.Artikel ini bertujuan untuk secara filosofis membenarkan universalitas dan keberadaan hak asasi manusia. Secara historis, konsep hak asasi manusia telah berkembang sesuai dengan konteks di mana hak asasi manusia dihidupi. Salah satu tema perdebatan adalah bagaimana hak asasi manusia dibenarkan atau divalidasi dan bagaimana hak asasi manusia dapat diterima secara universal. Para filsuf selalu memiliki pendapat yang berbeda tentang apa yang menjadi dasar hak asasi manusia. Artikel ini medalami pemikiran Höffe dan Lohmann yang secara khusus membahas masalah ini. Berdasarkan pendekatan filosofis Otfried Höffe dan Georg Lohmann, penelitian ini menekankan validitas universal hak asasi manusia. Di satu sisi, Otfried Höffe membenarkan perlunya hak asasi manusia dalam pendekatan antropologisnya tentang "pertukaran transendental". Di sisi lain, Georg Lohmann mendasarkan hak asasi manusia melalui kewajiban moral bersama untuk mengakui semua orang lain sebagai subjek yang setara. Kewajiban moral muncul dari kemampuan seseorang untuk memutuskan apa yang baik atau buruk. Baik Höffe dan Lohmann mendasarkan hak asasi manusia pada timbal balik. Dalama menganalisis dua pandangan tentang hak asasi manusia, penelitian in menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian ini menemukan bahwa sifat universal hak asasi manusia selalu berakar pada penderitaan manusia, prinsip resiprositas penghormatan timbal balik, serta integrasi kewajiban moral ke dalam kerangka hukum untuk melindungi penentuan nasib sendiri dan martabat individu
Model Pengaturan Pembagian Harta Bersama pada Proses Perceraian yang Bersumber dari Royalti Hak Cipta
No full textLagu dan musik yang dihasilkan oleh musisi dapat memiliki nilai ekonomi yang mampu menghidupi rumah tangga begitu pula dengan royalti yang dihasilkan dari adanya hak cipta. Pada berlangsungnya perkawinan permasalahan dan konflik kerap terjadi yang berujung pada perceraian. Dalam proses perceraian terdapat hak cipta yang menghasilkan royalti, maka royalti tersebut tidak luput menjadi salah satu tuntutan perceraian baik oleh pihak suami maupun pihak istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi keberadaan royalti yang diperoleh atas hak cipta dalam harta benda perkawinan kaitannya dengan perceraian serta mengetahui pembagian royalti atas hak cipta sebagai harta bersama dalam perceraian dan memberikan solusi kepastian hukum dalam hal distribusi royalti. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analisa hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa royalti dapat menjadi harta bersama. Apabila kemudian terjadi perceraian, maka royalti dapat dibagi secara sama rata antara suami dan istri atau keputusan pengadilan dapat menentukan persentase yang berbeda berdasarkan pertimbangan keadilan Hakim. Seperti pada Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB yang menetapkan membagi dan menyerahkan ½ (setengah) bagian dari 50% (lima puluh persen) dari Pendapatan Bersih kepada mantan pasangannya. Selain itu pembagian royalti dapat berdasarkan kesepakatan antara pasangan suami istri yang telah dimuat ke dalam perjanjian perkawinan. Maka diperlukan peran LMKN untuk menghindari perselisihan mengenai besaran royalti, melalui pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) PP 56/2021 sehingga terdapat kejelasan pendistribusian royalti berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik