e-Journal BSK Hukum
Not a member yet
831 research outputs found
Sort by
Kedudukan Negara sebagai Pemegang Saham Dwiwarna dalam Privatisasi Perusahaan Anggota Holding BUMN
No full textAccording to Government Regulation 72/2016, the formation of state-owned-holding-companies ("SOHC") is accomplished using the transfer mechanism, which transforms State shares in SOEs into equity in other SOEs, resulting in a change in the status of share ownership of holding-member-companies from being owned directly by the State to being owned by the holding company. GR 72/2016 also requires the state to own shares with special rights in holding-members-companies originating from ex-SOE, which can only be owned by the state, known as Dwiwarna shares. Potential issues arise because of the ambiguity of the controlling authority role in managing a SOHC, whether the state still holds it or has been transferred to the parent company, including in terms of selling shares of holding-member-companies. Hopefully, this study will provide the State with legal certainty, benefits, and justice in privatizing holding-member companies. The research methodology used is a normative juridical approach with qualitative normative legal research that relies on secondary data from the library. This study indicates that the State's Controlling Rights are based on state ownership of Dwiwarna shares in holding-member companies originating from ex-SOE, implying that the sale of company shares only sometimes results in reduced state control and ownership. As a result, the sale of series B shares may be accomplished using corporate regulations in line with their respective authorities. Meanwhile, the State must carry out the sale of Dwiwarna shares, per GR 33/2005. The author recommends that the State create a new mechanism for exercising Dwiwarna shareholder privileges so that the implementation of the absolute authority and rights for Dwiwarna shareholders can proceed in an orderly and legal manner.Mengacu PP 72/2016, pembentukan holding BUMN dilakukan dengan mekanisme inbreng saham Negara pada BUMN untuk dijadikan penyertaan modal pada BUMN lainnya, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan status kepemilikan saham perusaahaan anggota holding, dari sebelumnya dimiliki langsung oleh Negara, menjadi dimiliki oleh perusahaan induk holding. Potensi permasalahan timbul sehubungan dengan ambiguitas kedudukan Negara di dalam pengelolaan holding BUMN, termasuk dalam hal penjualan saham pada perusahaan anggota holding BUMN. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan/atau keadilan hukum bagi Negara dalam pelaksanaan privatisasi anak perusahaan holding BUMN di masa mendatang. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dan mempergunakan data sekunder dari perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya konsepsi Hak Menguasai Negara melalui kepemilikan Negara atas saham Dwiwarna pada perusahaan anggota holding BUMN yang berasal dari eks BUMN, maka penjualan saham perusahaan tidak serta merta mengakibatkan berkurangnya pengendalian dan kepemilikan Negara atas perusahaan anggota holding BUMN. Oleh karena itu, kiranya penjualan saham seri B pada perusahaan anggota holding BUMN dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan korporasi, sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak. Adapun, penjualan saham Dwiwarna harus dilakukan oleh Negara sendiri selaku pemilik, sehingga mekanisme penjualannya mengikuti ketentuan privatisasi Perusahaan Negara. Penulis memberikan saran agar Negara membuat suatu pengaturan baru mengenai tata cara pelaksanaan hak istimewa pemegang saham Dwiwarna, sehingga pelaksanaan kewenangan mutlak dan hak istimewa pemegang saham Dwiwarna dimaksud dapat berjalan dengan tertib serta memilki dasar hukum yang memadai
Aspek Hukum Hak Menguasai Negara DI Bidang Pertambangan Pasca Pembaruan Undang-Undang Mineral dan Batubara di Indonesia
No full textThe concept of State Control Rights, as constitutionally attributed in Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution, constitutes a fundamental paradigm. The dialectics of mining policy formulation in Law No. 3 of 2020, which updated the regulation of minerals and coal, ushered in a series of transitions and consequences for the development of the concept of State Control in Indonesia, particularly concerning the substance of Article 4 Paragraph (2) of Law No. 3 of 2020, which introduced the policy of re-centralization. This research employs a juridical-normative method, utilizing a legislative approach and norm analysis pertaining to the concept of State Control Rights. The findings of this study indicate that, firstly, the formulation of state control in Law No. 3 of 2020 aligns intending to implement the concept of State Control as established by the Constitutional Court's decision, emphasizing the permit system as a replacement for the contract system. Secondly, the centralization of authority over mineral and coal mining does not contradict the concept of State Control, as long as it can optimally generate an ideal and effective mining management system in advancing the prosperity of the people. The objective of this research is to provide a comprehensive overview of the application of State Control Rights in the revision of mining legislation, thereby offering policy insights for the development of substantive and just mining law in Indonesia.Hak Menguasai Negara merupakan paradigma fundamental yang diatribusikan secara konstitutif dalam Pasal 33 Ayat (3) UU 1945. Dialektika formulasi kebijakan pertambangan dalam UU No. 3 Tahun 2020 yang memperbarui pengaturan mineral dan batubara membawa sejumlah transisi dan kosekuensi terhadap perkembangan konsep hak menguasai negara di Indonesia, terutama degan substansi Pasal 4 Ayat (2) UU No. 3 Tahun 2020 yang mengintroduksi kebijaka resentralisasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis norma terhaap konsep hak menguasai negara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, pertama, formulasi penguasaan negara dalam UU No. 3 Tahun 2020 linear dengan tujuan mengimplementasikan konsep hak menguasai negara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, dengan menegaska sistem perizian sebagai pengganti sistem kontrak. Kedua, sentralisasi kewenangan pertambangan minerba tidak bertentangan dengan konsep hak menguasai negara, sejauh dapat secara optimal menghaslkan manajemen pertambangan yang ideal dan efektif dalam mendorong tercapainya kemakmuran rakyat. Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran komperehensif formulasi penerapan hak menguasai negara dalam pembaruan undang-undang minerba, sehingga menjadi masukan kebijakan dalam pembangunan hukum pertambangan Indonesia yang substantif dan berkeadilan
Menguji Posibilitas Transplantasi Variasi Bantuan Keuangan Partai Politik di Indonesia (Studi Perbandingan di Kolombia, Brazil, Korea Selatan, dan Turki)
No full textThere are variations in political party Financial Assistances in various countries with various implications, both positive and negative. Besides, there are problems with political parties in Indonesia which in literatures are suspected to be related to the regulation of political party Financial Assistances. This research focuses on answering two research problems. First, what are the implications for the regulation of various models of Financial Assistances for political parties in Colombia, Brazil, South Korea, and Turkey referring to the aspects of free and fair elections, democratic politics, and corruption index? Second, how is the possibility of legal transplantation of political party Financial Assistances in order to solve the problems of political parties in Indonesia? This research is socio-legal research that analyzes secondary data. The results of this study show two results. First, it shows that the law in four countries have different implications, which there are three notes namely that i) countries that are quite good in the aspect of free and fair elections are South Korea, Brazil, and Colombia, ii) the four countries are not good enough in the aspect of democratic politics, iii) countries that are quite good in the aspect of corruption index is South Korea. Second, it shows that there is the possibility of legal transplantation which there are three notes: i) there is a constant and dynamic variable regulation of political party Financial Assistances in Indonesia, ii) the problem of political party Financial Assistances in Indonesia is in the democratic politics and corruption index which means need to transplant several aspects, iii) there is a possibility of transplanting variations in political party Financial Assistances as long as certain conditions are fulfilled.Terdapat variasi bantuan keuangan partai politik di berbagai negara dengan implikasi beragam, baik positif maupun negatif. Di sisi lain, terdapat problematika partai politik di Indonesia yang dalam beberapa literatur diduga berkaitan dengan pengaturan bantuan keuangan partai politik. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana implikasi pengaturan variasi model bantuan keuangan partai politik di Kolombia, Brazil, Korea Selatan, dan Turki mengacu aspek free and fair elections, democratic politics, dan corruption index? Kedua, bagaimana posibilitas transplantasi hukum alternatif bantuan keuangan partai politik dalam rangka menyelesaikan problematika bantuan keuangan partai politik di Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian sosio legal yang fokus menganalisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan terhadap kedua pertanyaan tersebut. Pertama, terdapat tiga implikasi pengaturan di keempat negara yang berbeda, dengan memperhatikan tiga catatan berikut bahwa i) negara yang cukup baik dalam aspek free and fair elections adalah Korea Selatan, Brazil, dan Kolombia, ii) keempat negara tidak cukup baik dalam aspek democratic politics, iii) negara yang cukup baik dalam aspek corruption index adalah Korea Selatan. Kedua, terdapat posibilitas transplantasi mekanisme bantuan keuangan partai politik dari negara lain ke Indonesia dengan memperhatikan tiga catatan, yaitu i) terdapat variabel pengaturan bantuan keuangan partai politik di Indonesia yang konstan dan dinamis, ii) permasalahan bantuan keuangan partai politik di Indonesia ada pada aspek democratic politics dan corruption index sehingga perlu transplantasi hukum pada beberapa aspek, iii) terdapat posibilitas transplantasi pengaturan variasi bantuan partai politik sepanjang kondisi tertentu terpenuhi
Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia dan Pengembangan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional pada Sekolah Menengah Atas
No full textThe Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 has mandated that one of the Indonesia's national goals is the creation of national intellectual life. Therefore every Indonesian citizens, regardless of their social status, race, ethnicity, religion, and gender are entitled to quality education services. One effort to improve the quality of education contained in Article 50 paragraph (3) of Law No. 20 Year 2003 on National Education System, which states that the central and or local government establish at least one unit of education at all levels of education to be developed as an international education unit. Article 12 of Law No. 39 Year 1999 on Human Rights states that everyone has the right to protection of personal development, to education, to educate themselves, and improve the quality of human life in order to be faithful, pious, noble responsibility, and welfare in accordance with human rights. The focus of this research is in accordance with the actual conditions covering: the utilization costs for the development of international school stubs (RSBI), the quality of student and teacher recruitment based on basic principles of human rights. This study uses a case study research design and conducted in North Sumatra and East Java. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan oleh sebab itu Warga Negara Indonesia tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender berhak memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu. Salah satu upaya untuk meningkatkan pendidikan yang bermutu termuat dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf Internasional. Pasal 12 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggungjawab berakhlak mulia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Fokus penelitian ini disesuaikan dengan kondisi aktual yaitu: pemanfaatan biaya untuk pengembangan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), perekruran siswa dan kualitas guru ditinjau dari prinsip pokok HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan desain studi kasus dan dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Timur
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Balita) Atas Kesehatan terhadap Bahaya Asap Rokok
No full textEvery child has the right to health. Nonetheless, not all children's right can be fulfilled if the people around them do not have the awareness to stop smoking or to smoke in a designated place. The dangers of cigarette smoke will not only cause disease to the children, but the fetus in the womb will be affected by the negative impact of cigarettes. Various rules applied are yet to be effective as there is no strict sanctions for violations conducted. Therefore, it requires the government's attention so that the rights of children to health can be met.Setiap anak berhak atas kesehatan. Walaupun demikian, belum semua anak dapat terpenuhi haknya tersebut apabila orang-orang disekitarnya belum memiliki kesadaran untuk berhenti merokok atau merokok pada tempat yang telah ditentukan. Bahaya asap rokok tidak hanya akan menimbulkan penyakit pada anak saja, tetapi janin dalam kandungan pun akan terkena dampak negatif dari rokok. Berbagai peraturan yang diterapkan pun kurang berjalan dengan lancar karena belum ada sanksi yang tegas bagi pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, perlu perhatian dari pemerintah agar hak- hak anak atas kesehatan dapat terpenuhi
Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pemulangan dan Reintegrasi Sosial di Provinsi Kalimantan Barat
No full textCrime of Trafficking in Persons (TPPO), especially women and children is an act that is contrary to human dignity and a violation of human rights. The victim in this case was treated as merchandise that is bought, sold, transported and resold and deprived of their fundamental rights at risk even in death. Aims to determine the policies of local governments in the safe return of service in accordance with the needs of victims of crime of trafficking in women and children and the monitoring mechanism for victims who have been repatriated back so as not to become a victim. Necessary data consist of primary data and secondary data and the approach used is qualitative research and observation of participation that will be more talk is an informant, the researcher merely listened. Social Service is the agency responsible for handling the process of repatriation and social reintegration. Exit repatriation costs borne by the Ministry of Social region, while repatriation in the province use budget funds Provincial Social Service, in addition to the IOM also assists in the process of repatriation if there is demand. West Kalimantan Regional Police sometimes do return if the victim is domiciled in the province of West Kalimantan. Social reintegration has not run at all so monitoring of the victims who received services what is already independent and empowered. Processes are carried out only to the extent repatriation and social reahabilitasi. To do social reintegration handed over to the local government where the victims originate, which should be done jointly by the government and the government of West Kalimantan region of origin of victims to know the progress of the victim to have his life back either.Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Korban dalam hal ini diperlakukan seperti barang dagangan yang dibeli, dijual, dipindahkan dan dijual kembali serta dirampas hak asasinya bahkan beresiko pada kematian. Bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam layanan pemulangan yang aman sesuai dengan kebutuhan korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak serta mekanisme monitoring bagi korban yang sudah dipulangkan supaya tidak menjadi korban kembali. Data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data sekunder dan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif serta observasi partisipasi yang nantinya akan lebih banyak berbicara adalah informan, peneliti hanya mendengarkan saja. Dinas Sosial adalah instansi yang bertanggung jawab menangani proses pemulangan dan reintegrasi sosial. Biaya pemulangan keluar daerah dibebankan kepada Kementerian Sosial, sedangkan pemulangan dalam provinsi menggunakan dana APBD Dinas Sosial Provinsi, selain itu IOM juga membantu dalam proses pemulangan bila ada permintaan. Terkadang Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melakukan pemulangan apabila korban berdomisili di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Reintegrasi sosial belum berjalan sama sekali sehingga monitoring terhadap korban yang mendapatkan pelayanan apa sudah mandiri dan diberdayakan. Proses yang dilakukan hanya sampai batas pemulangan dan reahabilitasi sosial. Untuk melakukan reintegrasi sosial diserahkan kepada pemerintah daerah dimana korban berasal, yang seharusnya dilakukan bersama antara Pemerintah Kalimantan Barat dan pemerintah daerah asal korban untuk mengetahui perkembangan korban agar kehidupannya kembali baik
Reformasi Peraturan Investasi di Indonesia
No full textThe purpose of this research is to find answers to the problem of the existence of many statutory regulations related to investment (obesity, hyper-regulation), which are believed to be not conducive to creating competitiveness and ease of doing business in Indonesia so the government makes a policy of simplifying these various regulations into one regulation, namely the Omnibus law on the Job Creation Law. The main problem of this research is: Are the policies of the Indonesian government to improve the competitive climate and legal certainty for investing in Indonesia, in accordance with statutory provisions? This problem is divided into several sub-sub-subjects: Current investment regulation problems; Obesity, Hyper regulation, and Regulatory Reform related to Investment; Controversy and legitimacy of the Omnibus Law in the National legal system, Suing the partiality and the negative impact of the Omnibus Law on Job Creation. The research method is a juridical-normative approach, with secondary data in the form of statutory regulations, literature, journals, and the internet. Data collection techniques used is a literature study. Data analysis technique is a qualitative descriptive analysis. The results of the study showed various investment statutory regulations in Indonesia cause obesity, hyper-regulation, which can reduce investment attractiveness. To overcome this issues, the government has taken legal breakthroughs with the omnibus law system on the Job Creation Law, to be able to trigger convenience while at the same time guaranteeing legal certainty, as well as improving the investment competitiveness climate in Indonesia.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan banyaknya peraturan perundang- undangan terkait investasi (obesitas, hiperregulasi), yang diyakini tidak kondusif untuk menciptakan daya saing dan kemudahan berusaha di Indonesia sehingga pemerintah membuat kebijakan penyederhanaan berbagai regulasi tersebut menjadi satu regulasi, yakni Omnibus law UU Cipta Kerja. Pokok permasalahan penelitian ini adalah: Apakah kebijakan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan iklim persaingan dan kepastian hukum dalam berinvestasi di Indonesia telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan? Masalah ini dibagi menjadi beberapa sub-sub mata pelajaran: Masalah regulasi investasi saat ini; Obesitas, Hiperregulasi, dan Reformasi Regulasi terkait Investasi; Kontroversi dan Legitimasi Omnibus Law dalam Sistem Hukum Nasional, Menggugat Keberpihakan dan Dampak Negatif Omnibus Law terhadap Cipta Kerja. Metode penelitian adalah pendekatan yuridis-normatif, dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, dan internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Teknik analisis data adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan berbagai peraturan perundang-undangan investasi di Indonesia menyebabkan kegemukan, hiperregulasi, yang dapat menurunkan daya tarik investasi. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah melakukan terobosan hukum dengan sistem omnibus law UU Cipta Kerja, agar dapat memicu kemudahan sekaligus menjamin kepastian hukum, serta meningkatkan iklim daya saing investasi di Indonesia
Isomorfisme Institusional LPSK dalam Penegakan Hak Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana di Indonesia
No full textThis study explains how isomorphism develops in the Indonesian Witness and Victim Protection Agency (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban-LPSK) and contributes to stronger coordination among institutions in administering psychological services for crime victims in Indonesia. This study employs an organizational sociology approach with an isomorphism perspective to determine the robustness of institutions' roles and relationships in providing psychosocial care to crime victims. Using the Soft Systems Methodology (SSM) in conjunction with Textual Network Analysis (TNA), this study discovered that coercive isomorphism in government organizations is the primary driving factor behind mimetic and normative isomorphism, whereas stereotyped isomorphism drives the private sector. Isomorphism emerges to give psychosocial services to victims of criminal crimes, namely as a result of reinforcement from Law Number 31 of 2014 on the Protection of Witnesses and Victims. This reinforcement prompted mimetic isomorphism in many forms of cooperation, and as a result, normatively, it is feasible to claim that LPSK has evolved into a professional institution in delivering psychological rights services to victims of criminal crimes. Furthermore, this study makes recommendations on the role of state institutions and cooperative institutions in satisfying the rights of crime victims in Indonesia, particularly psychosocial assistance.Riset ini menjelaskan bagaimana isomorfisme terjadi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Indonesia serta membantu memperkuat kerja sama antar lembaga dalam melaksanakan layanan psikososial bagi korban tindak pidana di Indonesia. Riset ini akan menggunakan pendekatan sosiologi organisasi dengan sudut pandang isomorfisme karena mampu melihat kekuatan peran dan relasi institusi dalam melaksanakan layanan psikososial bagi korban tindak pidana. Dengan menggunakan Soft Systems Metodology (SSM) yang dikombinasikan dengan Textual Network Analysis (TNA) studi ini menemukan bahwa isomorfisme koersif di instansi pemerintah menjadi pendorong utama dalam memunculkan isomorfisme mimetik dan normatif sedangkan sektor privat terdorong oleh stereotypical isomorfism. Selain itu studi ini memberikan rekomendasi terkait peran institusi negara dan kolaborasi antar institusi kerjasama dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana di Indonesia terutama psikososial
Kesamaan Kesempatan Kerja bagi Penyandang Cacat di Sektor Swasta
No full textNational survey data (NSES) in 2003, the number of disabled people in Indonesia as many as 1.67 million people, or 0.8 percent of the entire population of Indonesia. With disabilities as members of society and as citizens of their existence is less well cared for by fellow members of society and government. Of Law. 39 Year 1999 on Human Rights, namely Article 41 paragraph (2) Any claim with disabilities, the elderly, pregnant women, and children, are entitled to obtain facilities and special treatment. Article 42 which states every citizen who are elderly, physically disabled or mentally disabled and entitled to special care, education, training and assistance at the expense of the state, to ensure decent life with dignity, enhance self-confidence and ability to participate in the life society, nation and state. Problem is how to get the right people with disabilities equal opportunity in employment in the private sector? The purpose of this study was to determine the right of persons with disabilities equal opportunity to obtain employment in the private sector.Data survey nasional (susenas) tahun 2003, jumlah penyandang cacat di Indonesia sebanyak 1,67 juta orang, atau 0,8 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Penyandang cacat sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara keberadaannya kurang dipedulikan baik oleh sesama anggota masyarakat maupun oleh pemerintah. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yaitu pasal 41 ayat (2) menyatakan Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Pasal 42 yang menyatakan Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan,pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Permasalahan adalah bagaimana hak penyandang cacat untuk mendapatkan kesamaan kesempatan kerja di di sektor swasta? Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hak penyandang cacat untuk mendapatkan kesamaan kesempatan kerja di sektor swasta
Perlindungan Hak Atas Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama bagi Kelompok Minoritas Agama dan Aliran Kepercayaan di Provinsi Sulawesi Utara
No full textProblems of this study, are 1) how the regulations on the protection of minority rights for religious groups and cult in the local regulations at the provincial level; 2) whether the existing regulations in line with the instruments on Human Rights; and 3) how the reality community life in the context of inter-religious harmony.The purpose of this study, are 1) to find out about the regulations on freedom of belief for religious minorities and the flow of trust in local regulations that exist; 2) to determine whether there is regulation in areas that are contrary to human rights instruments in terms of freedom for minorities religion and cult; and 3) to know the reality of community life in the context of inter-religious harmony. The method is descriptive qualitative research, ie research that produces descriptive data in the form of words written or spoken of the people and behaviors that can be observed. Conclusion this study is, 1) regulatory policies that govern the freedom of religious communities in North Sulawesi (North Sulawesi consists of six religions, namely: Islam, Catholicism, Protestantism, Buddhism, Hinduism, and Confucianism), as long as there has been no reports of practice discrimination among religions; 2) human rights instruments in the context of religious harmony have been accommodated in one of the principles of human rights, namely participatory manner interfaith cooperation through the forum Interfaith Cooperation Agency and the Forum for Religious Harmony; and 3) the reality community life in the context of inter-religious harmony bound by kinship who get along.Permasalahan penelitian ini, adalah 1) bagaimana regulasi tentang perlindungan hak bagi kelompok minoritas agama dan aliran kepercayaan di dalam peraturan-peraturan daerah di tingkat provinsi; 2) apakah regulasi yang ada itu sejalan dengan instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia; dan 3) bagaimana realitas kehidupan masyarakat dalam konteks kerukunan antar umat beragama. Tujuan penelitian ini, adalah 1) untuk mengetahui tentang regulasi atas kebebasan berkeyakinan bagi kelompok minoritas agama dan aliran kepercayaan di dalam peraturan-peraturan daerah yang ada; 2) untuk mengetahui ada tidaknya regulasi di daerah yang bertentangan dengan instrumen HAM dalam hal kebebasan bagi kelompok minoritas agama dan aliran kepercayaan; dan 3) untuk mengetahui realitas kehidupan masyarakat dalam konteks kerukunan antar umat beragama. Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kesimpulan Penelitian ini adalah, 1) regulasi kebijakan yang mengatur kebebasan umat beragama di Sulawesi Utara (di Sulut terdiri dari enam agama, yaitu: Islam, Katholik, Protestan, Budha, Hindu, dan Kong Hu Cu), selama ini belum ada laporan adanya praktek diskriminasi antar umat beragama; 2) instrumen HAM pada konteks kerukunan beragama telah terakomodir pada salah satu prinsip HAM, yaitu partisipatif dengan cara kerjasama lintas agama melalui forum Badan Kerjasama Lintas Agama (BKSAUA) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); dan 3) realitas kehidupan masyarakat dalam konteks kerukunan antar umat beragama diikat oleh tali persaudaraan yang rukun