e-Journal BSK Hukum
Not a member yet
831 research outputs found
Sort by
Konkritisasi Universal Desain bagi Akses Penyandang Disabilitas
No full textPersons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others. They need acces universal design. Universal Design is a framework for the design of places, things, information, communication and policy to be usable by the widest range of people operating in the widest range of situations without special or separate design. Most simply, Universal Design is human-centered design of everything with everyone in mind. Universal design means the design of products, environments, programmes and services to be usable by all people, to the greatest extent possible, without the need for adaptation or specialized design. Universal design shall not exclude assistive devices for particular groups of persons with disabilities where this is needed.Penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan. Mereka butuh akses universal desain. Desain Universal adalah sebuah kerangka kerja untuk mendesain segala sesuatu, tempat-tempat, informasi, komunikasi dan kebijakan yang dapat dipergunakan untuk berbagai macam orang yang mampu mengoperasikan ke dalam berbagai situasi tanpa mengkhususkan atau membedakan desain yang dibuat. Sederhananya adalah Desain Universal ini merupakan desain yang terfokus pada manusia dari segala sesuatu dengan menyertakan setiap orang sebagai jiwa dari desain itu sendiri. Universal desain berarti rancangan produk, lingkungan, program, dan pelayanan yang dapat digunakan oleh semua orang yang sedapat mungkin tidak membutuhkan adaptasi atau rancangan khusus. Universal desain tidak termasuk alat-alat pembantu untuk kelompok penyandang disabilitas tertentu yang memerlukannya
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Sulawesi Selatan
No full textHealth can be defined as a good and perfect condition physically, mentally and socially, hence cannot just be assumed as a condition of physical illness or infirmity. The right to health is guaranteed under Article 28 H (1) and Article 34 (3) of the fourth Amendment of the 1945 Constitution. This right is also universally recognized in various international instruments of human rights law, such as under Article 25 (1) of the UDHR, and Article 12 of the Covenant on ESC rights (economic , social , and cultural). The purpose of this study is to describe the government's policy on health programs for the poor, and also describe several constraints in implementing the program. This study shows that the implementation of the local government's policy concerning health insurance for the poor is yet to be optimal in fulfilling the right to health care for the poor. The health program set up by the local government including JAMKESMAS, Jamkesda, Jampersal, and Non-Quota Jamkesmas, is yet to be maximized and there are still many shortcomings that need to be improved. Kesehatan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi yang baik dan sempurna secara fisik, mental dan sosial dan bukan hanya kondisi penyakit atau kelemahan fisik belaka. Hak atas kesehatan dijamin dalam Pasal 28 H (1) dan Pasal 34 (3) dari Amandemen IV UUD 1945, hak ini juga diakui secara universal dalam berbagai instrumen hukum HAM internasional, yaitu Pasal 25 (1) DUHAM kemudian diatur dalam ketentuan yang lebih mengikat pada Pasal 12 Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Tujuan penelitian untuk mengetahui secara signifikan antara program pemerintah untuk pemberian kesehatan bagi masyarakat miskin, dan kendala-kendala yang melatarbelakangi munculnya kasus-kasus ketidaksesuai dalam pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif yang berciri deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder dari sumber data yang akurat, melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan data evaluasi menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin belum optimal untuk memberikan pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat miskin dengan beragam peraturan dan kebijakan reformasi kesehatan
Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus di Provinsi Kalimantan Barat)
No full textElection is the momentum for the community to voice communication rights are implemented through political campaigns. Politics in the election campaign is one important step in the implementation of procedural democracy . In practice, political campaigns are conducted in some areas yet despite the sentiments which tend to be discriminatory . Issues raised in this study is how the picture of the practice of regional head election campaigns (elections ) in West Kalimantan; picture of how the election campaign nuanced pattern of human rights; how the efforts of the government and election organizers in addressing and preventing practices that are not nuanced human rights campaign . The purpose of research is to describe the practice of election campaigns that occurred in the province of West Kalimantan and the factors supporting the election campaign nuanced discrimination ; obtain a pattern of human rights nuanced election campaign ; know the government's efforts in addressing and organizing election campaign practices are not nuanced human rights . As for the substance of human rights that the boundaries in this study include : the right not to be treated in a discriminatory manner in the course of the campaign . The method used in this study using a qualitative approach to the descriptive nature of the research . Techniques of data analysis and information gathered from informants and interviewees then performed a qualitative analysis of the substance , context , and the relationship between the audience campaigners from the aspect of human rights. Based on field data still use the election campaign practices of political identities (ethnic , religious , and regional) as a strategy in the campaign . Elements of the campaign include dilakuakan substance , context , and relationships in the campaign was marred by discrimination regionalism , ethnicity , and religion to seek public sympathy.Pemilu merupakan momentum bagi masyarakat dalam menyuarakan hak-hak komunikasinya yang diterapkan melalui kampanye politik. Kampanye politik dalam pemilu merupakan salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan demokrasi prosedural. Pada praktiknya, kampanye politik yang dilakukan di beberapa daerah belum terlepas dari adanya sentimen- sentimen yang cenderung bersifat diskriminatif. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah gambaran praktik kampanye pemilu kepala daerah (Pilkada) di Provinsi Kalimantan Barat; bagaimanakah gambaran pola kampanye pilkada yang bernuansa HAM; bagaimanakah upaya pemerintah dan penyelenggara pilkada dalam mengatasi dan mencegah praktik-praktik kampanye yang tidak bernuansa HAM. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui gambaran praktik kampanye pilkada yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat dan faktor pendukung terjadinya kampanye pilkada yang bernuansa diskriminasi; memperoleh gambaran pola kampanye pilkada yang bernuansa HAM; mengetahui upaya pemerintah dan penyelenggara pilkada dalam mengatasi praktik-praktik kampanye yang tidak bernuansa HAM. Adapun substansi HAM yang menjadi batasan dalam penelitian ini meliputi: hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif pada saat pelaksanaan kampanye. Metode yang dipakai dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik analisa data dan informasi yang dikumpulkan dari informan dan narasumber kemudian dilakukan analisis secara kualitatif terhadap substansi, konteks, dan relasi antara pelaku kampanye dengan audiens dari aspek HAM. Berdasarkan data lapangan praktik kampanye pilkada masih menggunakan politik identitas (suku, agama, dan kedaerahan) sebagai strategi dalam berkampanye. Unsur kampanye yang dilakukan meliputi substansi, konteks, dan relasi dalam kampanye masih diwarnai dengan diskriminasi kedaerahan, kesukuan, dan agama untuk mencari simpati masyarakat
Partisipasi Masyarakat Nelayan di Sumatera Utara dalam Pembuatan Kebijakan Ditinjau dari Perspektif Hak Atas Pembangunan
No full textOver the past few years, fisherman communities become the focus of various government pro-poor policies. However, reality shows those programmes have failed to increase the degree of life of fishermen in Indonesia and reduce poverty among fisherman. One of the issues was the lack of compatibility of those programs with fisherman's needs, due to the lack of their participation in policy-making process. The right to development outlined that the preparation and implementation of development programs should prioritize public participation and the active role of the community, from the planning, all the way to the implementation, monitoring and evaluation of those programs. This article seeks to analyze the involvement of fishing communities in North Sumatra in the planning and budgeting process of those government programs. As a qualitative research, data collection is done through Focus Group Discussion and in-depth interviews that were supported by literatery study. The results showed that the participation of fishing communities in North Sumatra in policy-making is relatively minimal. Likewise, planning and budgeting some fisheries program aimed at fishermen does not directly accomodate their participation. Recommendations given are that the involvement of groups of poor fishermen can be instituted, as a formal mechanism for fisherman to channel their aspirations directly to enable it to be accommodated by the government.Selama beberapa tahun terakhir, masyarakat nelayan telah menjadi sasaran dari berbagai pro-poor policies dari pemerintah. Meski demikian, realitas menunjukkan hal tersebut belum mampu meningkatkan derajat hidup nelayan di Indonesia serta mengurangi angka kemiskinan nelayan. Salah satu persoalan yang mengemuka adalah ketidaksesuaian program-program tersebut dengan kebutuhan masyarakat nelayan yang antara lain disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat nelayan dalam pembuatan kebijakan. Padahal, konsep hak atas pembangunan menggariskan bahwa penyusunan dan pelaksanaan program-program pembangunan haruslah mengutamakan partisipasi masyarakat dan peran aktif masyarakat, tidak saja pada tahap perencanaan namun juga pada tahap pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Artikel ini berupaya untuk menganalisis keterlibatan masyarakat nelayan di Sumatera Utara dalam proses perencanaan dan penganggaran program-program yang ditujukan kepada mereka. Sebagai penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) serta wawancara mendalam yang didukung oleh studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat nelayan di Sumatera Utara dalam pembuatan kebijakan masih relatif minimal. Begitu juga penyusunan rencana dan penganggaran beberapa program perikanan tangkap yang ditujukan pada nelayan masih belum melibatkan partisipasi nelayan miskin secara langsun. Rekomendasi yang diberikan agar keterlibatan kelompok nelayan miskin dapat dilembagakan, maka diperlukan suatu mekanisme yang dapat secara formal menampung aspirasi nelayan sekaligus memampukan nelayan untuk menyalurkan aspirasinya secara langsung
Model Penguatan Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal: Transplantasi Muatan Kebijakan Termasuk Benefit-Sharing Berbasis Undang-Undang
No full textRegulations regarding the protection of communal intellectual property in Indonesia are currently scattered in various regulations that are not explicitly stated in the form of Laws, and do not regulate benefit-sharing comprehensively. The purpose of this research is to elaborate on a protection strengthening model of Communal Intellectual Property based on the transplantation of policy content related to works of tradition, culture, custom, traditional knowledge, genetic resources and potential geographical indications from various existing legal policies and other sources both locally, nationally and internationally into the legal form of a Law, as well as a benefit-sharing regulation mechanism related to the commercial use of Communal Intellectual Property. The research method used is normative legal research with statutory, comparative, conceptual and analytical approaches. The results of the research showed that the current policy regarding Communal Intellectual Property in Indonesia is still in the hierarchy of Regulations of the Minister of Law and Human Rights and Government Regulations, namely Permenkumham 13/2017 and PP 56 of 2022. Several articles in the provisions of statutory regulations on Intellectual Property in Indonesia have regulated Communal Intellectual Property, but its nature is still very general. For stronger protection and legal certainty it is very urgent to regulate the protection policy in the form of a Law through a transplantation model of the substance of existing legal products related to Communal Intellectual Property, as well as strengthening of policy content including benefit-sharing in relation to the commercial use of Communal Intellectual Property.Pengaturan tentang perlindungan kekayaan intelektual komunal di Indonesia saat ini tersebar dalam berbagai regulasi yang tidak tertuang secara ekplisit dalam bentuk Undang-Undang, serta belum mengatur benefit-sharing secara komprehensif. Tujuan penelitian ini untuk mengelaborasi model penguatan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal berbasis transplantasi muatan kebijakan terkait karya tradisi, budaya, adat, pengetahuan tradisi, sumber daya genetik dan potensi indikasi geografis dari berbagai kebijakan hukum yang sudah eksis serta sumber lainnya baik secara lokal, nasional maupun internasional ke dalam bentuk hukum Undang-Undang, serta mekanisme pengaturan benefit-sharing terkait pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal secara komersial. Metode penelitian yang dipergunakan adalah Jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, konseptual dan analitikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang ada sekarang ini tentang Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia masih berada pada hirarki Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Peraturan Pemerintah, yaitu Permenkumham 13/2017 dan PP 56 Tahun 2022. Beberapa pasal dalam ketentuan perundang-undangan Kekayaan Intelektual di Indonesia telah mengatur Kekayaan Intelektual Komunal, namun sifatnya masih sangat umum. Untuk perlindungan yang lebih kuat dan berkepastian hukum sangat urgen untuk mengatur kebijakan perlindungannya dalam bentuk Undang-Undang melalui model transplantasi dari substansi produk-produk hukum yang sudah ada terkait Kekayaan Intelektual Komunal, serta penguatan materi kebijakan termasuk di dalamnya benefit-sharing dalam kaitannyapemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal secara komersial
Metode Rule Identification Urgency Solution (RIUS) dalam Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah
No full textThe purpose of this research was conducted to offer a new method in the preparation of academic texts on laws and regulations. Academic Manuscripts contain the results of research regarding the contents of the content or proposals submitted to be regulated in a provision of statutory regulations and or regional regulations. Provisions related to the preparation of academic manuscripts have been regulated in laws and regulations, but a special method is needed in preparing academic manuscripts so that they are in accordance with the needs of the community. In this study using normative legal research methods. The findings in this study are that there is a novelty method that can be used in the preparation of academic manuscripts, namely the Rule Identification Urgency Solution (RIUS). With the RIUS method, an academic text can be used as a basis or basis for argumentation in the formation of laws and regulations or regional regulations. In conclusion, the RIUS method is a method that can analyze the rule of law, identify problems, the urgency of why these regulations are needed, and the solutions that can be provided. The RIUS method was first applied by researchers in preparing academic texts for regional regulations in the Badung Regency Government and Jembrana Regency Government, in this case researchers as experts in preparing academic manuscripts. Suggestions that can be given are that in the preparation of academic papers it is best to focus on analyzing what problems occur in society so that a regulation is needed.Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menawarkan metode baru dalam penyusunan naskah akademik tentang peraturan perundang-undangan. Naskah Akademik memuat hasil penelitian mengenai kandungan dari isi atau usulan yang diajukan untuk diatur dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan daerah. Ketentuan terkait penyusunan naskah akademik telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun diperlukan cara khusus dalam penyusunan naskah akademik agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Temuan dalam penelitian ini adalah terdapat metode kebaruan yang dapat digunakan dalam penyusunan naskah akademik yaitu Rule Identification Urgency Solution (RIUS). Dengan metode RIUS, sebuah naskah akademik dapat dijadikan dasar atau landasan argumentasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah. Kesimpulannya, metode RIUS adalah metode yang dapat menganalisis aturan hukum, mengidentifikasi masalah, urgensi mengapa peraturan tersebut diperlukan, dan solusi yang dapat diberikan. Metode RIUS pertama kali diterapkan oleh peneliti dalam penyusunan naskah akademik peraturan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Kabupaten Jembrana, dalam hal ini peneliti sebagai ahli dalam penyusunan naskah akademik. Saran yang dapat diberikan adalah dalam penyusunan naskah akademik sebaiknya difokuskan pada analisis permasalahan apa yang terjadi di masyarakat sehingga diperlukan adanya suatu regulasi
Pencegahan Kasus Lesbian di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia: Pendekatan Sosial Hukum
No full textThe case of lesbians in Correctional Institutions is phenomenal and has already come to the attention of all groups; there are also health impacts that threaten the community's safety if Lesbians are indicated. Lesbian cases, in particular, occur not only in the community but have also penetrated Correctional Institutions (Lapas), so early prevention is needed to maintain security and order in Correctional Institutions. This study will use a Sociolegal Approach; data collection is carried out using interview techniques with prisoners. The data analysis is carried out in the form of a Sociolegal Approach with rules relevant to the topic of discussion. The result is that regulations regarding preventing Lesbians in Correctional Institutions are not found. Still, the researchers found that officers can review granting rights to each prisoner if the prisoner commits an act that disturbs conductivity in the Correctional Institutions. The imposition of a measurable sentence against the prisoner isalso enforced. The vision and mission within Correctional Institutions, which focus on coaching, have also been carried out because coaching is the right of convicts. Guidance is generally not only on the religious side but also on positive activities for self-development in line with the assessment of Community Guidance. Kasus lesbian di Lembaga Pemasyarakatan memang fenomenal dan sudah menjadi perhatian semua kalangan; ada juga dampak kesehatan yang mengancam keselamatan masyarakat jika terindikasi Lesbian. Kasus lesbian khususnya terjadi tidak hanya di masyarakat tetapi juga sudah merambah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), sehingga diperlukan pencegahan sejak dini untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan. Kajian ini akan menggunakan Pendekatan Sosial-Hukum; pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan narapidana. Analisis data dilakukan dalam bentuk Pendekatan Sosial-Hukum dengan kaidah-kaidah yang relevan dengan topik pembahasan. Akibatnya, peraturan tentang pencegahan lesbian di Lembaga Pemasyarakatan tidak ditemukan. Namun demikian, peneliti menemukan bahwa petugas dapat meninjau kembali pemberian hak kepada setiap narapidana jika narapidana tersebut melakukan perbuatan yang mengganggu konduktivitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Penjatuhan hukuman terukur terhadap narapidana juga ditegakkan. Visi dan misi dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang menitikberatkan pada pembinaan, juga telah dilakukan karena pembinaan merupakan hak narapidana. Bimbingan umumnya tidak hanya pada sisi keagamaan tetapi juga pada kegiatan positif untuk pengembangan diri sejalan dengan penilaian Bimbingan Masyarakat
Optimalisasi Perlindungan Ekspresi Budaya Masyarakat Adat di Indonesia
No full textThere are approximately 33 types of Indonesian culture that have been claimed as belonging to other countries. Among others, there are Reog Ponorogo and Kuda Lumping Dance; both are from East Java. This proves that the regulation of protection related to TCSe in Indonesia has not provided satisfaction to this nation. Based on this phenomenon, the authors are interested in providing solutions through this research. The type of research is juridical-normative. Furthermore, this research intends to define the TCSe protection mechanisms to assist the Indonesian economy given that legal efforts in developing the "expressions of folklore" will benefit the regional economy. After conducting the research, the authors concluded two major findings. First, so far, the protection of TCSe has not been regulated specifically. As a result, TCSe does not have a strong position concerning its legality. Therefore, it becomes vulnerable and blemishes the occurrence of recognition by othercountries which results in losses to the state economy. Second, specific regulations and anti-theft task forces or advocacy groups are urgently needed to help the indigenous people protect the rights of their distinctive intellectual property. Thus, specialized institutions, which control access and benefit-sharing arrangements with foreign users, are required.Ada kurang lebih 33 jenis budaya Indonesia yang diklaim sebagai milik negara lain. Antara lain Reog Ponorogo dan Tari Kuda Lumping; keduanya berasal dari Jawa Timur. Hal ini membuktikan bahwa regulasi perlindungan terkait TCSe di Indonesia belum memberikan kepuasan bagi bangsa ini. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk memberikan solusi melalui penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif. Selanjutnya, penelitian ini bermaksud untuk mendefinisikan mekanisme perlindungan TCSe untuk membantu perekonomian Indonesia mengingat upaya hukum dalam mengembangkan "ekspresi cerita rakyat" akan menguntungkan perekonomian daerah. Setelah melakukan penelitian, penulis menyimpulkan dua temuan utama. Pertama, selama ini perlindungan terhadap TCSe belum diatur secara khusus. Akibatnya, TCSe tidak memiliki posisi yang kuat terkait legalitasnya. Sehingga menjadi rentan dan menodai terjadinya pengakuan oleh negara lain yang mengakibatkan kerugian ekonomi negara. Kedua, peraturan khusus dan satuan tugas anti-pencurian atau kelompok advokasi sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat adat melindungi hak kekayaan intelektual mereka yang khas. Oleh karena itu, diperlukan lembaga khusus yang mengontrol akses dan pengaturan pembagian keuntungan dengan pengguna asing
Urgensi Pengaturan Injunction dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata
No full textThe concept of injunction in common law countries is similar to the concept of provision, confiscation, and provisional determination so that the concept of injunction can be used to complete the deficiencies of provision, confiscation, and provisional determination. This research examines injunction arrangements in common law countries, in this case, the United States and Singapore, which are then transplanted into Indonesian law through the Indonesian Civil Procedure Bill. The research method was carried out normatively and then explained descriptively accompanied by a prescription on how provision, confiscation, and provisional determination should be regulated in Indonesia. Arrangements for provision, confiscation, and provisional determination are still scattered in various laws and even most of the Dutch colonial legacies are used without an official translation. This condition causes legal uncertainty that can be detrimental to justice seekers. The state's efforts in establishing a unique Indonesian civil procedural law can be seen through the Indonesian Civil Procedure Bill. This bill also contains a concept similar to an injunction. The bill, which is expected to eliminate legal uncertainty for justice seekers, still does not specify a concept similar to the injunction in Indonesia.Konsep injunction di negara-negara common law memiliki kemiripan dengan konsep provisi, penyitaan, dan penetapan sementara sehingga konsep injunction tersebut dapat dimanfaatkan untuk melengkapi kekurangan dari provisi, penyitaan, dan penetapan sementara. Penelitian ini mengkaji pengaturan injunction di negara- negara common law dalam hal ini Amerika Serikat dan Singapura kemudian ditransplantasikan ke dalam hukum Indonesia melalui RUU Hukum Acara Perdata. Metode penelitian dilakukan secara normatif kemudian diterangkan secara deskriptif disertai dengan preskripsi tentang bagaimana seharusnya pengaturan provisi, penyitaan, dan penetapan sementara di Indonesia. Pengaturan provisi, penyitaan, dan penetapan sementara masih tersebar di berbagai undang-undang bahkan sebagian besar peninggalan kolonial Belanda yang dipakai tanpa adanya terjemahan resmi. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum yang dapat merugikan para pencari keadilan. Upaya negara dalam membentuk suatu hukum acara perdata khas Indonesia dapat dilihat melalui RUU Hukum Acara Perdata. RUU ini juga mengandung konsep yang mirip dengan injuction. RUU yang diharapkan dapat menghapuskan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan masih tidak merinci konsep serupa injunction di Indonesia
Risiko Misleading Information Laporan Keuangan Penerbit UMKM pada Securities Crowdfunding: Mengimplementasikan BLU sebagai Auditor untuk menjamin Perlindungan Pemodal
No full textSecurities Crowdfunding (SCF) is expected to be a fast, cheap, and massive alternative funding system for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). However, its implementation is far from ideal. Several studies in China, Britain, and America concluded that SCF is one of the riskiest investment instruments. This is closely related to the lack of implementation of audit obligations on the financial statements of MSMEs as Issuers. To analyze the above problems, this study applied doctrinal research methods and Reform Oriented Research. This study aimed to analyze the urgency of establishing the Public Service Agency of Securities Crowdfunding (BLU SCF) in the implementation of the SCF ecosystem in Indonesia and design the idea of regulating BLU SCF as an SCF auditor. This research found that: (1) the urgency of establishing BLU SCF includes the high default risk by the Issuers, the responsibility exemption from the Issuers and the Organizers for the truth of the financial statements, and there is a potential conflict of interest between the Issuers and the Organizers; (2) BLU SCF will be authorized to audit the reports and other financial documents published by the Issuers through the Organizers. Institutionally, BLU SCF will be under the auspices of the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises. This idea is expected to improve the practice of SCF implementation in Indonesia, by prioritizing the protection of Investors' rights to the truth of the Issuer's financial statements.Securities Crowdfunding (SCF) diharapkan menjadi sistem pendanaan alternatif yang cepat, murah, dan masif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Akan tetapi dalam implementasinya, pelaksanaan SCF masih jauh dari ideal. Sejumlah studi di Cina, Inggris, dan Amerika menyimpulkan SCF adalah salah satu instrumen investasi yang paling berisiko. Hal tersebut erat kaitannya dengan minimnya pemberlakuan kewajiban audit terhadap laporan keuangan UMKM selaku Penerbit. Untuk menganalisis permasalahan di atas, penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dan Reform Oriented Research. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pembentukan Badan Layanan Umum Securities Crowdfunding (BLU SCF) dalam penyelenggaraan ekosistem SCF di Indonesia, dan mendesain gagasan pengaturan BLU SCF sebagai auditor SCF. Penelitian ini menemukan bahwa: (1) urgensi pembentukan BLU SCF di antaranya adalah tingginya risiko gagal bayar oleh Penerbit, adanya pembebasan tanggung jawab dari Penerbit dan Penyelenggara atas kebenaran laporan keuangan, dan terdapat potensi konflik kepentingan antara Penerbit dan Penyelenggara; (2) BLU SCF akan berwenang melakukan audit atas laporan dan dokumen keuangan lain yang dipublikasi oleh Penerbit melalui Penyelenggara. Secara kelembagaan, BLU SCF akan berada di bawah naungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Puncaknya gagasan ini diharapkan dapat menyempurnakan praktik penyelenggaraan SCF di Indonesia, dengan mengedepankan perlindungan hak Pemodal atas kebenaran laporan keuangan Penerbit