e-Journal BSK Hukum
Not a member yet
831 research outputs found
Sort by
Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Atas Keadilan (Studi tentang Akses Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Jawa Timur)
No full textIdeally, if a person that is categorized as"the have" has a legal problem, she/he may appoint one or more lawyers to defend their interests. Likewise, someone who are poor (the have not) can also ask a defense from one or more public defender (public defenders) as workers in legal aid institute to defend their interests in a lawsuit. This condition must be fulfilled in order to implement the principle of equality before the law and equality of treatment and access to justice. In fact, a number of cases invite the public attention, which shows the lack of access to the poor to obtain legal assistance. This study aimed to describe the model of legal aid "probono" in the field, to identify and analyze the role of advocate, state or local government and law enforcement agencies in implementing the legal aid "probono", and to inventory and analyze supporting factors and obstacles in fulfilling legal aid for the poor. This research uses qualitative research, where the primary data collected from informants, obtained by in-depth interviews with informants including the legal agency of local government, law enforcement officers (police, prosecutors, judges), legal aid, academics from the universities, and people with legal problems. Secondary data collected from books, scholarly works, research reports, and documents related to the research topic.Secara ideal, jika seseorang yang mampu (the have) mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seseorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Begitupun, seseorang yang tergolong tidak mampu (the have not) juga dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (public defender) sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum (legal aid institute) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Kondisi ini harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan asas persamaan di hadapan hukum dan persamaan perlakuan serta akses terhadap keadilan (access to justice). Dalam kenyataannya, sejumlah kasus kemanusiaan mengundang perhatian publik, dimana memperlihatkan kurangnya akses masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model pelaksanaan bantuan hukum "probono" di lapangan, untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran lembaga advokat, negara atau pemerintah daerah dan penegak hukum dalam merealisasikan pelaksanaan bantuan hukum "probono", dan untuk menginventarisir dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimana data primer berasal dari informan, yang didapat dengan wawancara mendalam dengan informan dari lembaga biro hukum pemerintah daerah, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), lembaga bantuan hukum, akademisi dari perguruan tinggi, dan orang yang berkonflik dengan hukum. Sedangkan data sekunder berupa literatur baik dari buku, naskah ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian
Pelaksanaan Pemilu yang Aksesibel dan Non-Diskriminasi sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas
No full textEvery citizen shall be involved in making policy and the state must protect these rights. Persons with disabilities as part of the citizens who are vulnerable to discrimination requires more protection and special treatment to be able to participate fully in the implementation of the general election on the basis of equal rights and opportunities with other citizens. This study will analyze how efforts to fulfill the rights of persons with disabilities Indonesian politics through elections that are not only implemented in direct , public , free, confidential , honest and fair, but must be accessible and non-discrimination for persons with disabilities. The method used in this research is using a qualitative approach, the technique of primary and secondary data collection, as well as conducting an inventory of the legislation with normative and empirical methods. Based on field data about the elections in Indonesia in 2004 until the 2014 elections a form of respect, protection and fulfillment of the political rights of persons with disabilities through elections accessible and non-diskrimanasi gradually have increased significantly although there are still barriers that limit and eliminating the political rights of persons with disabilities.Setiap warga negara berhak terlibat dalam mengambil kebijakan politik dan negara wajib melindungi hak- hak tersebut. Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara yang rentan terhadap diskriminasi memerlukan perlindungan lebih dan perlakuan khusus untuk dapat berpartisipasi secara penuh dalam pelaksanaan pemilihan umum atas dasar kesamaan hak dan kesempatan dengan warga negara lainnya. Penelitian ini akan menganalisa bagaimana upaya pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas Indonesia melalui pelaksanaan pemilu yang tidak hanya dilaksanakan secara langsung, umum, bebes, rahasia, jujur dan adil, melainkan harus aksesibel dan non-diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder, serta melakukan inventarisasi peraturan perundang-perundangan dengan metode yuridis normatif dan empiris. Berdasarkan data lapangan mengenai pelaksanaan pemilu di Indonesia pada tahun 2004 sampai dengan pemilu tahun 2014 bentuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas melalui pemilu aksesibel dan non-diskrimanasi secara bertahap telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan meskipun masih terdapat hambatan yang membatasi dan menghilangkan hak politik penyandang disabilitas
Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual di Nusa Tenggara Barat
No full textSexual abuse of children are serious crimes that can occur in children, anywhere, anytime and regardless of their social background. Crime is mostly carried out by someone in the child's social environment, such as family, relatives, family friends, teachers, religious leaders, and neighbors. The effects of sexual assault for victims of very serious because of perceived trauma will continue to carry over until they mature and can affect all aspects of their lives and threaten the lives of children as the future generation. Many of the factors that trigger the occurrence of sexual violence against children in West Nusa Tenggara, namely poverty, education is still low and cases of early marriage. The phenomenon of early marriage is causing risk of disruption to children's education, especially for girls. This study is a qualitative research that focuses on the phenomenological paradigm that seeks to understand the meaning of the event or events that are related to the situation on the ground. This type of research is descriptive analytical approach, which wants to give a clear and detailed description as well as systematic, on all matters relating to the protection of child victims of sexual violence. Results of the study in order to become the recommendation for the central government and local government as research areas in formulating policy strategy is best for the child victims of sexual violence. There are still many cases are not reported because families consider it a disgrace and families often suggested or decided to reconcile with the perpetrator if a relative or family, so that the data presented in the case of the police or the court is only the tip of the iceberg compared to the actual events occur. Encourages all stakeholders including central and local government, police, prosecutors and judges, to have the same perception of the law on the protection of children in order to provide future better for the children of Indonesia.Kekerasan seksual pada anak adalah tindakan kejahatan berat yang dapat terjadi pada anak-anak, di mana saja, kapan saja dan tanpa memandang latar belakang sosial mereka. Efek dari kekerasan seksual bagi korban sangat fatal karena trauma yang dirasakan akan terus terbawa sampai mereka dewasa dan dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan mereka serta mengancam kehidupan anak-anak sebagai generasi masa depan. Banyak faktor yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Nusa Tenggara Barat, yaitu kemiskinan, pendidikan yang masih rendah dan kasus pernikahan dini. Fenomena pernikahan dini ini menyebabkan risiko terhentinya pendidikan anak, terutama bagi anak-anak perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menitikberatkan pada paradigma fenomenologis yang berusaha memahami arti dari peristiwa atau kejadian yang saling terkait dengan situasi dan kondisi di lapangan. Hasil dari penelitian agar menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang menjadi lokasi penelitian dalam merumuskan strategi kebijakan terbaik bagi anak korban kekerasan seksual. Masih banyak kasus yang tidak dilaporkan karena keluarga menganggapnya sebagai aib dan keluarga sering disarankan atau memutuskan untuk berdamai dengan pelaku apabila masih kerabat atau keluarga, sehingga data kasus yang tersaji di kepolisian atau pengadilan hanyalah puncak dari gunung es saja dibandingkan dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Mendorong semua pihak yang terkait untuk memiliki persepsi hukum yang sama tentang perlindungan anak agar dapat memberikan masa depan yang lebih baik lagi bagi anak-anak Indonesia
Internalisasi Nilai Perdamaian pada Kurikulum Pendidikan Tinggi
No full textThe rise of cases of violent conflict in the student cause public unrest. To minimize such conflicts need to be instilled in students the values of peace which can be obtained by students through higher education curriculum. In the context of creating it, and then in the education world need to insert three important aspect, namely cognitive, affective and psychomotor. Cognitive aspects relating to wit or intellect; aspect affective related to feelings and emotions; while the psychomotor includes the ability of skill physical in do or finish a job. The purposes of this study are: (1) to determine the formulation of development policy of peace carried out in universities (portrait of three colleges in West Kalimantan); and (2) to determine the strategies and methods that are relevant in the values of peace which have implications for the prevention of violence. This study used qualitative research methods by using in-depth interviews to collect data. The study recommends to the Directorate General of Higher Education to develop a constructive pattern in integrating curriculum in the Universities to internalize the values of Peace.Maraknya kasus konflik kekerasan yang terjadi pada mahasiswa menimbulkan keresahan masyarakat. Untuk meminimalisir konflik tersebut perlu ditanamkan dalam diri mahasiswa mengenai nilai perdamaian yang dapat diperoleh mahasiswa lewat kurikulum pendidikan tinggi. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka dalam dunia pendidikan perlu memasukkan tiga aspek penting, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Aspek kognitif terkait dengan kecerdasan atau intelektualitas; aspek afektif menyangkut perasaan dan emosi; sedangkan aspek psikomotorik mencakup kemampuan keterampilan fisik dalam mengerjakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Tujuan penelitian ini yaitu: (1) untuk mengetahui formulasi pengembangan kebijakan perdamaian yang dilakukan di perguruan tinggi (potret tiga perguruan tinggi di Kalimantan Barat); dan (2) untuk mengetahui strategi dan metode pembelajaran yang relevan dalam menginternalisasi nilai perdamaian yang berimplikasi pada pencegahan kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan mengedepankan wawancara mendalam dalam mengumpulkan datanya. Penelitian ini merekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi agar menyusun sebuah pola yang konstruktif dalam mengintegrasikan kurikulum Perguruan Tinggi terhadap internalisasi nilai Perdamaian dalam aktivitas Mahasiswa di Perguruan Tinggi
Pengaturan Juru Bahasa Isyarat dalam Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris bagi Penghadap Tunarungu
No full textThe objective of this paper is to analyze the arrangement for sign language interpreters in making authentic deeds by a Notary for deaf appearers in Indonesia and to analyze the relevant arrangements regarding this issue in terms of the provision of sign language interpreters by a Notary for deaf appearers in the future. The benefit of this writing is to provide a juridical understanding regarding the arrangements for providing sign language interpreters in making authentic deeds by a Notary for deaf appearers in Indonesia as well as providing scientific contributions in the dimension of the Notary Act. The void of norms underlying writing uses a type of normative legal research through statutory and comparative approaches which are analyzed using descriptive, comparative, argumentative, and prescriptive techniques. The results of the study show that the authority of a Notary to make authentic deeds is contained in Article 15 paragraph (1) of the Amendment to the Act on the Position of Notary. This arrangement is intended for appearers with non-disabled conditions only because it contains a "sufficiently clear" clause. Based on a comparative study of the Amendment to the Act on the Position of Notary and the Japanese Notary Act, the Amendment to the Act on the Position of Notary has not regulated the provision of sign language interpreters for deaf appearers, while the Japanese Notary Act has regulated sign language interpreters. Resolving the urgency of this problem by formulating arrangements for sign language interpreters in the Amendment to the Act on the Position of Notary by adopting the provisions contained in the Japanese Notary Act.Penulisan bertujuan menganalisis pengaturan juru bahasa isyarat dalam pembuatan akta otentik oleh Notaris bagi penghadap tunarungu di Indonesia, menganalisis pengaturan yang relevan mengenai persoalan tersebut atas penyediaan juru bahasa isyarat oleh Notaris bagi penghadap tunarungu di masa mendatang. Manfaat penulisan memberikan pemahaman secara yuridis terkait pengaturan penyediaan juru bahasa isyarat dalam pembuatan akta otentik oleh Notaris bagi penghadap tunarungu di Indonesia serta memberikan sumbangan keilmuan dalam dimensi Hukum Kenotariatan. Kekosongan norma melandasi penulisan menggunakan jenis penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan perbandingan yang dianalisis dengan teknik deskriptif, komparatif, argumentatif, dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan Notaris membuat akta otentik termuat dalam Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris Perubahan. Pengaturan tersebut ditujukan bagi penghadap dengan kondisi non disabilitas saja karena memuat klausula "cukup jelas." Berdasarkan studi komparasi UU Jabatan Notaris Perubahan dengan UU Notaris Jepang, maka UU Jabatan Notaris Perubahan belum mengatur mengenai penyediaan juru bahasa isyarat bagi penghadap tunarungu, sedangkan UU Notaris Jepang telah mengatur perihal juru bahasa isyarat. Penyelesaian urgensi atas problematika ini dengan merumuskan pengaturan juru bahasa isyarat dalam UU Jabatan Notaris Perubahan dengan mengadopsi ketentuan yang termuat dalam UU Notaris Jepang
Ciptaan dan Invensi Hasil Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Hak Cipta dan Paten
No full textArtificial Intelligence (AI) has developed in such a way that it is capable of producing creations and inventions without human intervention through the training of a number of datasets. This normative juridical research aims to look at AI problems from the perspective of AI as a subject and AI results as an object of copyright and patent protection, as well as examining the implications of using creations in datasets to train AI. This research found that AI cannot become a creator and inventor because moral and human rights are reserved for humans, besides that AI cannot take advantage of the economic rights obtained from the protection of creation or patents. This study also found that the use of datasets containing other people's creations as AI development material has the potential to cause copyright violations. This potential is mitigated by several countries by implementing regulations related to TDM or data scraping for AI machine learning. Finally, this study also found that creations and inventions resulting from AI in general cannot become objects protected by the copyright regime unless they receive direct human contribution or are formulated in statutory regulations such as in the CGW copyright regime in the UK. This research suggests that practices in other countries in copyright and patent protection regimes related to AI can be used as a reference for legal politics in Indonesia to create AI regulations that balance the moral and economic rights of Creators and Inventors with the pace of AI innovation.Kecerdasan buatan telah berkembang dengan sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan ciptaan dan Invensi tanpa campur tangan manusia melalui pelatihan sejumlah dataset. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan untuk melihat permasalahan AI dalam perspektif AI sebagai subjek dan hasil AI sebagai objek perlindungan hak cipta dan paten, serta mengkaji implikasi penggunaan ciptaan dalam dataset untuk melatih AI. Penelitian ini menemukan bahwa AI tidak dapat menjadi seorang Pencipta dan Inventor karena hak moral dan hak asasi diperuntukkan untuk manusia, selain itu AI juga tidak dapat memanfaatkan hak ekonomi yang didapatkan dari perlindungan ciptaan atau paten. Kajian ini turut menemukan penggunaan dataset berisi ciptaan orang lain sebagai materi pengembangan AI berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta. Potensi ini dimitigasi oleh beberapa negara dengan penerapan regulasi terkait TDM atau data scraping untuk machine learning AI. Akhirnya kajian ini juga menemukan bahwa ciptaan dan Invensi hasil AI pada umumnya tidak dapat menjadi objek yang dilindungi oleh rezim hak cipta kecuali mendapat kontribusi manusia secara langsung atau diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam rezim hak cipta CGW di Inggris. Penelitian ini menyarankan bahwa praktik-praktik di negara lain dalam rezim perlindungan hak cipta dan paten terkait AI dapat dijadikan acuan politik hukum di Indonesia untuk membuat regulasi AI yang menyeimbangkan hak moral dan hak ekonomi para Pencipta dan Inventor dengan laju inovasi AI
Eksplorasi Pemberdayaan sebagai Model Pembinaan Narapidana Korupsi: Studi Kasus pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang
No full textPembinaan narapidana korupsi yang dilakukan di dalam penjara pada kenyataannya belum mampu membangun kesadaran akan kesalahan dan kemauan untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Banyak narapidana korupsi hanya menghabiskan waktu selama didalam penjara dengan menjalankan rutinitas seperti olahraga, beribadah dan menyalurkan hobi yang pada umumnya dibungkus dengan pendekatan pembinaaan kepribadian dan kemandirian. Dalam kondisi ini perlu dilakukan suatu terobosan agar narapidana korupsi diberikan program dan kegiatan yang dapat mewujudkan kesadaran akan kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab atas korupsi yang telah dilakukannya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengeksplor bagaimana pola pembinaan narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi pembinaan, dan bagaimana penerapan metode pemberdayaan sebagai model pembinaan terhadap narapidana korupsi. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat peluang penerapan pemberdayaan melalui upaya peningkatan kapasitas, peningkatan psikologis dan peningkatan partisipasi sehingga mampu mendorong perubahan perilaku narapidana korupsi agar sadar akan kesalahan dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Penelitian kombinasi dengan model sequential-exploratory digunakan peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini mencatat bahwa Pertama, program dan kegiatan pembinaan narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang tidak berbeda dengan program dan kegiatan pembinaan bagi narapidana umum, Kedua, ketiadaan regulasi teknis terkait model pembinaan khusus bagi narapidana korupsi serta administrasi yang mendukung pelaksanaan pembinaan dimaksud menjadi faktor penyebab program dan kegiatan yang diberikan sama dengan narapidana umum. Ketiga, pemberdayaan sebagai program dan kegiatan pembinaan khusus narapidana korupsi dapat diterapkan sebagai komplemen program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Oleh sebab itu penerapan pembinaan bagi narapidana korupsi perlu dibedakan dengan narapidana umum, yang diperkuat dengan regulasi dan manajemen yang tepat melaui pelaksanaan metode pemberdayaan narapidana korupsi
Mekanisme Ideal Penyelesaian Clerical Error dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Perbandingan terhadap Inggris, Amerika Serikat, dan Singapura)
No full textThe problem of article clerical error creates multi-interpretation, ambiguity, and obscure in understanding the meaning of the substance of the Article so a mechanism is needed to optimize the authority of the Constitutional Court. This study aims to optimize the Constitutional Court's role in providing a legal interpretation of clerical error. The research method used is normative juridical with a doctrinal approach. The results showed that clerical error resulted in multiple interpretations of the substance of an Article. Thus, a legal interpretation by the Constitutional Court for the clerical error is needed which needs to be optimized for its role as a preventive multi-interpretation of the substance of articles in laws and regulations in Indonesia. For example, there is a newly passed law, so to change an article that is not by the system of changing/revising the law for a long time, so to shorten the mechanism for change/revision it requires legal interpretation in the Constitutional Court.Masalah clerical eror terhadap suatu pasal menciptakan multitafsir, ambiguitas, dan ketidakjelasan dalam memahami makna substansi Pasal sehingga diperlukan mekanisme untuk mengoptimalkan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran Mahkamah Konstitusi dalam memberikan interpretasi hukum atas clerical eror. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa clerical eror mengakibatkan multiinterpretasi substansi Pasal. Dengan demikian, diperlukan penafsiran hukum oleh MK atas kesalahan administrasi yang perlu dioptimalkan perannya sebagai multitafsir preventif terhadap substansi pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Misalnya, ada undang-undang yang baru disahkan, maka untuk mengubah pasal yang tidak dengan sistem perubahan/revisi undang-undang dalam waktu yang lama, maka untuk mempersingkat mekanisme perubahan/revisi diperlukan penafsiran hukum di Mahkamah Konstitusi
Tren Riset Pelanggaran HAM Berat: Analisis Bibliometrik dan Agenda Riset Masa Depan
No full textThis study aims to analyze research trends related to human rights, identify countries, organizations, and authors who contribute significantly to the aforementioned research. Furthermore, this paper identifies related articles that strongly influence these scientific publications. VosViewer collects data from Scopus Database Journal and analyzes it using bibliometric analysis. As a result of the study, the United States has the highest number of publications. Furthermore, the Department of Epidemiology at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore, Maryland, is the organization that has focused the most attention and influence on the issue of resolving gross human rights violations. Aside from that, Professor C. Beyrer of the United States is the most prolific and influential researcher on the topic of resolving gross human rights violations. Bibliometric analysis and content analysis show that the trend of resolving gross human rights violations in several countries since 2015 has been more toward resolution with non-judicial mechanisms. However, the results of the research show that several relevant articles do not provide a clear definition of gross human rights violations. Therefore, further research from other databases, such as the Web of Science, is required.Studi ini bertujuan untuk menganalisis tren penelitian terkait hak asasi manusia, mengidentifikasi negara, organisasi, dan penulis yang berkontribusi signifikan terhadap penelitian tersebut. Selanjutnya, tulisan ini mengidentifikasi artikel-artikel terkait yang berpengaruh kuat terhadap publikasi ilmiah tersebut. VosViewer mengumpulkan data dari Database Journal Scopus dan menganalisisnya menggunakan analisis bibliometrik. Penelitian tersebut menunjukkan Amerika Serikat memiliki jumlah publikasi tertinggi. Selanjutnya, Departemen Epidemiologi di Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health di Baltimore, Maryland, adalah organisasi yang paling memusatkan perhatian dan pengaruhnya pada masalah penyelesaian pelanggaran HAM berat. Selain itu, Profesor C. Beyrer dari Amerika Serikat adalah peneliti paling produktif dan berpengaruh dalam topik penyelesaian pelanggaran HAM berat. Analisis bibliometrik dan analisis isi menunjukkan bahwa kecenderungan penyelesaian pelanggaran HAM berat di beberapa negara sejak tahun 2015 lebih mengarah pada penyelesaian dengan mekanisme non-yudisial. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa pasal yang relevan tidak memberikan definisi yang jelas tentang pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut dari database lain, seperti Web of Science
Gerakan Politik Lokal Waria dalam Perjuangan Hak Bekerja
No full textThe enactment of Regional Regulation No. 1 of 2014 concerning the Handling of Vagrants and Beggars, which has an impact on the waria (transgender) community of Yogyakarta. Most work as buskers and (art workers) reject the existence of Gepeng Regional Regulation. This rejection was based on the fact that the waria community refused to be categorized as vagrants and beggars. Research using qualitative with case studies. This research focuses on the strategy of the Yogyakarta transgender political movement by forming an advocacy coalition in response to the implementation of the Gepeng Regional Regulation which is considered to have an impact on the waria community working on the streets. The results of this study found that carrying out resistance or rejection actions was carried out in two ways. First, build a network of advocacy coalitions between communities. Second, Strategy through the media. The enactment of Perda Gepeng gave rise to two advocacy coalitions, namely the IWAYO, advocacy coalition which was formed as a result of the consolidation of several waria communities in Yogyakarta and the Gepeng Regional Caucus Coalition consisting of various organizations, NGOs and various communities that support the struggle in rejecting the Gepeng Regional Regulation by trying to influence government decisions that are considered damaging democratic values and harming the poor.Pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis memberikan dampak terhadap komunitas waria (transgender) Yogyakarta. Para waria yang sebagian besar bekerja sebagai pengamen dan (pekerja seni) menolak adanya Perda Gepeng tersebut. Penolakan ini didasari karena komunitas waria menolak dikategorikan sebagai gelandangan dan pengemis. Penelitian menggunakan kualitatif dengan studi kasus. Penelitian ini memfokuskan terhadap strategi gerakan politik waria Yogyakarta dengan membentuk koalisi advokasi dalam merespons pemberlakuan Perda Gepeng yang dianggap berdampak kepada komunitas waria yang bekerja di jalanan. Hasil penelitian ini menemukan dalam melakukan aksi perlawanan atau penolakan dilakukan melalui dua cara. Pertama, membangun jaringan koalisi advokasi antar komunitas. Kedua, melakukan strategi advokasi melalui media. Pemberlakuan Perda Gepeng memunculkan dua koalisi advokasi yakni koalisi advokasi IWAYO yang merupakan hasil konsolidasi dari beberapa komunitas waria di Yogyakarta dan Koalisi kaukus Perda Gepeng yang terdiri dari berbagai organisasi, LSM dan berbagai komunitas yang mendukung perjuangan dalam penolakan Perda Gepeng dengan berupaya mempengaruhi keputusan pemerintah yang dianggap merusak nilai demokratis dan merugikan kelompok miskin