Universitas Cenderawasih Repository
Not a member yet
670 research outputs found
Sort by
Analisis Kinerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Jayapura Dalam Peningkatan Kunjungan Wisatawan
No full textPariwisata saat ini menjadi satu dari lima sektor penyumbang devisi tertinggi. Oleh karena itu Negara kita berupaya untuk memaksimalkan peran seluruh penggiat pariwisata salah satunya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura. Namun berdasarkan temuan, pencapaian kinerja terhadap visi misi belum maksimal salah satunya karena faktor Sumber Daya Manusia.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja khususnya kinerja pegawai dan faktor penghambat dan pendukung kinerja. Penilaian kinerja dilakukan dengan meneliti indikator kinerja yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Respinsibilitas, dan Akuntabilitas. Sementara faktor penghambat dan pendukung kinerja dinilai dari penelitian yang dilakukan di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan hasil temuan di lapangan dan wawancara yang dilakukan.
Berdasarkan hasil penelitian, kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura belum optimal. Dibuktikan dari permasalahan pada seluruh indikator kinerja kemudian faktor penghambat dan pendukung kinerja menjadi tidak optimal, sehingga organisasi harus membentuk iklim kerja kompetitif, membenahi kemampuan pegawai, dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada
Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi Dalam Registrasi Kartu Seluler Prabayar
No full textPenelitian ini dilakukan dengan judul “Perlindungan Hukum
Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi Dalam Registrasi Kartu Seluler
Prabayar. Penelitian ini dilakukan di kantor Telkomsel. Penelitian ini
dilakukan dengan tujuan untuk mengetauhi bentuk perlindungan hukum
data pribadi pengguna jasa telekomunikasi atas berlakunya kewajiban
registrasi kartu prabayar dan untuk mengetauhi bentuk perlindungan
hukum data pribadi pengguna jasa telekomunikasi atas berlakunya
kewajiban registrasi kartu prabayar.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian hukum normatif, yaitu meneliti dengan menggunakan bahan
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier
yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya menjaga kerahasiaan
data pribadi ini ditengah proses registrasi kartu prabayar tidak hanya
menjadi kewajiban hukum, tetapi juga menjamin bahwa hak-hak individu
untuk privasi dan keamanan informasi mereka tetap terlindungi. Proses
registrasi mengharuskan pengguna menyediakan data identitas yang valid
seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga
(KK) apabila data yang dimasukan tidak valid akan menjadi kendala,
faktor-faktor penghambatnya adalah tingginya permintaan masyarakat
yang tidak dapat dipenuhi oleh PT. Telkomsel, dan sanksi UU ITE Pasal
32 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Tentang Jaminan Perlindungan Data
Pribadi.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk
menambah referensi dan literatur kepustakaan tentang menjaga privasi
keamaan data pribadi dalam penggunaan jasa telekomunikasi dan juga
untuk meningkatkan tanggung jawabnya dalam merahasiakan data pribadi
penggunaan jasa telekomunikasi yang diserahkan pada saat proses
registrasi
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Papua
Full text linkPenelitinan ini dilakukan di Provinsi Papua dengan tujuan mengkaji Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Papua, agar setiap orang atau badan hukum mematuhi keentuan Pemberhetian Tidak Dengan Hormat Apararatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Papua, sesuai dengan ketentuan juga undang-undang yang berlaku terhadap Aparatur Sipil Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif terhadap Aparatur
Sipil Negara yang melaksanakan tugas dan kewajiban serta mendapatkan hak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga tahapan dan proses pemberhentian sehingga seorang Aparatur Sipil Negara diberhentikan tidak dengan hormat.
Hasil penelitian ini menunjukan pemberhentian tidak dengan hormat Aparatur Sipil Negara memiliki beberapa kriteria sehingga dapat di berhentikan secara tidak terhormat jika terbukti telah melanggar aturan sesuai dengan pasal 52
Undang-Undangan Nomor 20 Tahun 2023, seperti Melakukan Pelanggaran, Tindak Pidana, atau Penyelewengan, meninggalkan tugas dan Menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik. Aparatur Sipil Negara juga dapat diberhentikan sementara jika diangkat menjadi pejabat negara, diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural, dan ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membiarkan Orang Yang Perlu diTolong di Kota Jayapura
Full text linkPenelitian ini dilakukan di Kota Jayapura, dengan mengungkap dan
menganalisis tindak pidana membiarkan orang yang perlu ditolong di Kota
Jayapura.
Penelitian
ini
mengkaji dan menganalisis Putusan No.
227/Pid.B/2020/PN.Jap. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
yuridis normatif dan yuridis empiris.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana
terhadap pelaku tindak pidana membiarkan orang yang perlu ditolong di Kota
Jayapura, dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara
pidana terhadap pelaku tindak pidana membiarkan orang yang perlu ditolong di
Kota Jayapura.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap
pelaku tindak pidana membiarkan orang yang perlu ditolong di Kota Jayapura
berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi-saksi dan beberapa barang
bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Penuntut Umum mendakwakan pelaku
dengan dakwaan alternatif primair Pasal 306 ayat (2) KUHP dan dakwaan
alternatif subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP. Penuntut Umum menyatakan
perbuatan terdakwa Peus Enembe memenuhi semua unsur Pasal 306 ayat (2)
KUHP. Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang
dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau
karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan
kepada orang itu yang mengakibatkan kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal
306 ayat (2) KUHP. Adapun dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, majelis
hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan
meringankan terdakwa, sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap
terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan menetapkan masa
penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan
Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kampung Yakonde Distrik Waibu Kabupaten Jayapura
No full textFokus kajian sesuai identifikasi permasalahan pemberdayaan kelompok nelayan keramba ikan tawar. Tujuan penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan bagaimana pemberdayaan masyarakat pada Kampung Yakonde Distrik Waibu.
Secara konsepsional pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan), ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Edi Suharto, 2014:57).
Jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan informan kunci dan informan Teknik pengumpulan data pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik pengolahan data catatan-catatan mengenai gagasan-gagasan, strategi, refleksi, dan dugaan-dugaan peneliti. Teknik analisis data tahap deskripsi, tahap reduksi dan tahap seleksi untuk kesimpulan.
Hasil penelitian bahwa Bina kelembagaan dari Aparat Pemerintahan Kampung, Badan Musyawarah Kampung dan Badan Usaha Milik Kampung kurang efektif dalam melaksanakan pembagian tugas, bekerjasama dan koordinasi kegiatan pemberdayaan kelompok nelayan keramba ikan air tawar. Bina usaha kelompok nelayan mencakup komuditas, studi kelayakan dan aspirasi usaha kelompok sebanyak 26 orang oleh Aparat Pemerintahan Kampung, Badan Musyawarah Kampung dan Badan Usaha Milik Kampung sangat kurang efektif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat
Analisis Kinerja Pegawai Dalam Memberikan Pelayanan Pengurusan E-KTP Kepada Masyarakat Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom
No full textBerdasarkan Hasil Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, Pendekatan Yang Digunakan Adalah Secara Kualitatif Dengan Tipe Deskriptif.Sumber Data Berupa Data Primer Dan Data Sekunder.Teknik Pengumpulan Data Pada Penelitian Yaitu Menggunakan Observasi, Wawancara Dan Dokumentasi.Sedangkan Teknik Analisa Data Pada Penelitian Ini Yaitu Deskriptif Kualitatif.
Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Kinerja Pegawai Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom Dalam Pelayanan Kartu Keluarga (Kk) Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-El) Dengan Menggunakan 5 (Lima) Indikator Menurut Robbins (2016:260) Yaitu Kualitas Kerja Pegawai, Kuantitas Kerja, Ketepatan Waktu, Efektivitas Penggunaan Biaya, Dan Kemandirian Pegawai. Dalam Pelayanan Kartu Keluarga (Kk) Secara Umum Sudah Baik. Hal Ini Terlihat Dari 4 (Empat) Indikator Yang Meliputi: Kualitas Kerja Pegawai, Kuantitas Kerja, Ketepatan Waktu Dan Efektivitas Penggunaan Biaya Sudah Baik. Sementara 1 (Satu) Indikator Yang Meliputi; Kemandirian Belum Terlihat Baik. Sedangkan Dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-El) Juga Sudah Lumayan Baik. Hal Ini Terlihat Dari Tiga Indikator Yang Meliputi; Kualitas Kerja Pegawai, Kuantitas Kerja, Dan Efektivitas Penggunaan Biaya Sudah Baik. Sementara 2 (Dua) Indikator Lainnya Yang Meliputi; Ketepatan Waktu Dan Kemandirian Pegawai Belum Terlihat Baik
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat Suku Korwa Di Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor
No full textPenelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat
Adat Suku Korwa Di Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor”.( Tanah ulayat) hak
ulayat merupakan hak penguasaan tertinggi masyarakat hukum adat meliputi semua tanah
serta termasuk dalam lingkungan wilayah tertentu.hal ini yang sejatihnyadi amanatkan
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,dan juga UU No.5
tahun 1960 telah dijelaskan tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.Tujuan
penelitian ini yaitu bagaimana melindungi hak ulayat masyarakat adat suku korwa dan
memberi kepastian hukum terhadap perlindungan hukum hak ulayat yang di atur dalam
Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Metode penelitian yang dipakai untuk memperoleh hasil melalui penelitian ini adalah
mengunakan pendekatan Yuridis Empiris.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penguasaan dan kepemilikan tanah
adat masyarakat hukum adat suku korwa di sorido distrik biak kota di lakukan oleh
individu-individu yang mempunyai hak atas tanahyang merupakan warisan nene moyang
yang mengakui/menyatakan itu adalah tanah miliknya.yang di sebut dengan hak ulayat
adalah wilayah yang mereka duduki.sehingga harus di lingdungi agar tidak di jual/belikan
oleh siapapun itu
Proses Penyelesaian Sengketa Pembayaran Maskawin Antara Suku Dani Dan Duku Walak Di Kabupaten Mamberamo Tengah.
No full textSkripsi Ini Berjudul Proses Penyelesaian Sengketa Pembayaran Maskawin
Antara Suku Dani Dan Duku Walak Di Kabupaten Mamberamo Tengah. Hasil
Kerja Berdasarkan Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan Dan Aturan Hukum
Yang Digunakan Dalam Memberikan Penyelesaian Sengketa Pembayaran
Maskawin Antara Suku Dani Dan Duku Walak Di Kabupaten Mamberamo
Tengah
Rumusan Masalah Penelitian Ini Adalah: Bagaimana Proses
Penyelesaian Sengketa Pembayaran Maskawin Antara Suku Dani Dan Zsuku
Walak Di Kabupaten Mamberamo Tengah Dapat Diselesaikan? Untuk
Mengetahui Prosedur Penyelesaian Sengketa Pembayaran Maskawin Antara
Suku Dani Dan Duku Walak Di Kabupaten Mamberamo Tengah. Metode
Penelitian Dilakukan Dengan Cara Pendekatan Empiris Dan Yurdis Normatif.
Hasil Penelitian Ini Dapat Di Aplikasikan Oleh Masyarakat Adat Distrik
Kelila Dan Distrik Ilugwa Dalam Melaksanakan Proses Penyelesaian Sengketa
Pembayaran Maskawin Antara Suku Dani Dan Duku Walak, Proses Penyelesaian
Sengketa Pembayaran, Waktu Yang Ditentukan Untuk Menyelesaikan
Pembayaran, Aturan-Aturan Yang Digunakan Dalam Proses Pembayaran,
Hokum Yang Berlaku Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pembayaran
Maskawin Harus Berjalan Sesuai Kesepakatan Kedua Belah Pihak Dengan Solusi
Yang Terbaik Dalam Prosedur Pelaksanaan Sengketa Pembayaran Maskawin
Antara Suku Dani Dan Duku Walak
Analisis Pembayaran Mas Kawin Antara Masyarakat Hukum Adat Keondoafian Kayu Batu dan Masyarakat Biasa di Kota Jayapura
No full textPenelitian ini dilakukan di Kampung Kayu Batu Kota Jayapura dengan
judul Analisis Pembayaran Mas Kawin Antara Masyarakat Hukum Adat
Keondoafian Kayu Batu Dan Masyarakat Biasa Di Kota Jayapura. dengan tujuan
mengetahui tata cara pembayaran Mas Kawin pada masyarakat hukum Adat
Keondoafian Kayu Batu Dan Masyarakat Biasa di Kota Jayapura dan kendalakendala yang dihadapi Masyarakat Hukum Adat Keondoafian Kayu Batu Dan
Masyarakat Biasa dalam pembayaran Mas kawin.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yuridis normative di maksudkan
untuk mengkaji aturan-aturan adat tentang sistem perkawinan dalam masyarakat
adat Kayu Batu, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk
mengetahui pembayaran mas kawin dalam perkawinan menurut masyarakat adat
kayu batu.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pembayaran mas kawin pada
masyarakat hukum Adat Keondoafian Kayu Batu Dan Masyarakat Biasa di Kota
Jayapura dilakukan dengan cara pihak laki-laki mengantarkan barang yang sudah
dikumpul ke pihak perempuan sesuai dengan waktu dan tanggal yang sudah
disepakati bersama, dalam perkembangan pembayaran mas kawin masyarakat
hukum adat Kayu Batu mengalami perubahan, dengan masuknya pengaruh jaman
modern, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pembayaran mas kawin berubah
dalam wujud lain, oleh karena adanya penggunaan uang sebagai penganti bayar
maskawin, adapun kendala-kendala yang dihadapi masyarakat hukum Adat
Keondoafian Kayu Batu Dan Masyarakat Biasa dalam pembayaran mas kawin
masyarakat Hukum Adat Kayu Batu salah dalam mempergunakan harta warisan
budayanya, karena terpikat dengan benda lain yang lebih menarik dari pandangan
dan pola pikir mereka dari pada harus menyimpan harta warisan leluhur. Dengan
demikian di harapkan kepada tua-tua Adat dan seluruh masyarakat kayu batu lakilaki maupun perempuan. dapat membahas kembali tentang makna sebenarnya
dalam (pembayaran mas kawin Masyarakat Hukum Adat Kayu Batu), agar dalam
pembayaran mas kawin tetap mempertahankan alat-alat pembayaran yang
merupakan warisan orang tua-orang tua jaman dulu, sehingga kebudayaan
tersebut tetap ada dan menjadi pedoman dalam suatu perkawinan yang merupakan
penghormatan nilai perkawinan Masyarakat Kayu Batu
Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Akibat Kenaikan Harga BBM di Kabupaten Mamberamo Raya.
No full textJudul skripsi adalah: Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Akibat
Kenaikan Harga BBM di Kabupaten Mamberamo Raya. Hadirnya kebijakan BBM
satu harga merupakan bentuk respon pemerintah terhadap kondisi ketimpangan atau
ketidakadilan pada sektor energi di Indonesia. Lokasi penelitian ini dilakukan di
wilayah Hukum Kota Kasonaweja Kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo
Tengah Kabupaten Mamberamo Raya. Tujuan penelitian untuk mengetahui sebab
dan dampak akibat kenaikan harga BBM di Kabupaten Mamberamo Raya. Tidak
adanya subsidi BBM pemerintah daerah, dan kenaikan harga BBM terjadi pada saat
pencairan dana desa di Kabupaten Mamberamo Raya. Dampaknya adalah, Harga
bahan pokok naik, ruang gerak masyarakat dalam melakukan aktifitas jadi sempit,
karena sebagian besar masyarakat beraktifitas sehari-hari menggunakan kendaraan
laut dan sungai. Metode penelitian yang digunakan yuridis normative, meliputi,
lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan, jenis dan sumber data. Teknik
pengambilan data skripsi dilakukan secara studi pustaka dan wawancara kualitatif
kepada narasumber terkait masalah yang mereka hadapi selama ini. Landasan teori
yang digunakan adalah, membaca dan merangaki berbagai macam literature yang
berhubungan dengan masalah yang di teliti.
Hasil penelitian dan wawancara menemukan fakta yang terjadi atas masalah
yang terjadi, fakta yang mempengaruhi kenikanharga BBM di Kabupaten
Mamberamo Raya adalah adanya penimbunan Bahan Bakar Minyak yang
dilakukan oleh Oknum BBM yaitu pedagang dan dibantu oleh aparat keamanan.
Semuanya dapat di simpulkan bahwa kenaikan harga BBM diakibatkan oleh
Oknum yang kemudia dibantu oleh aparat keamanan akhirnya terjadi monopoli dan
penimbunan Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Mamberamo Raya.
Manfaat penenelitian ini meliputi dua jenis yaitu : Manfaat Teoritis,
(Pemerintah) bermanfaat bagi perkembangan peraturan pemerintah yang berkaitan
dengan harga BBM di Kabupaten Mamberamo Raya. Kemudian Manfaat Praktis,
(Penulis) melalui peraturan mengenai harga BBM satu harga, dapat memberikan
dampak positif bagi masyarakat. Sebagai bahan kajian untuk mengetahui dampak
dari pemberlakuan peraturan pemerintah mengenai BBM satu harga di Kabupaten
Mamberamo Raya