Universitas Cenderawasih Repository
Not a member yet
670 research outputs found
Sort by
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Kampung di Kampung Skanto Kabupaten Keerom.
No full textSkripsi ini berjudul Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
Penyalahgunaan Alokasi Dana Kampung Di Kampung Skanto Kabupaten
Keerom (Studi Kasus putusan pengadilan Nomor.38/Pid.Sus/TPK-PN Jap Tanggal
30 September 2022). Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini untuk
mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana korupsi penyalahgunan alokasi dana
kampung skanto kabupaten Keerom dan untuk mengetahui penegakan hukum
tindak pidana korupsi penyalahgunaan alokasi dana kampung di Kampung Skanto
Kabupaten Keerom.
Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian
hukum Yuridis normatif dan yuridis empiris dengan Teknik pengumpulan data
berupa wawancara dan studi kepustakaan (library research) guna memperoleh data
primer dan sekunder yang dibutuhkan, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian yang dilakukan dengan
kualitatif yaitu menggunakan teknik analisis data yang mengarah untuk menjawab
terhadap rumusan masalah dan dapat ditarik Kesimpulan berdasarkan fakta-fakta
hukum dalam masalah atau materi penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadinya korupsi yang
dilakukan oleh kepala kampung Skanto Kabupaten Keerom sehingga merugikan
keuangan negara primer pasal 3 UU RI No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah
dengan UU RI No 20 tahun 2001. Adapun faktor penyebab terjadinya korupsi dana
kampung oleh kepala kampung Skanto yaitu faktor desakan kebutuhan
ekonomi,dan faktor kesempatan karena jabatan sebagai kepala kampung. Terkait
penegakan hukum yang dilakukan bahwa kejaksaan negeri Jayapura dan kepolisian
Resort Keerom telah melakukan tugasnya sesuai SOP dan kewenangannya masingmasing mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, melakukan tuntutan pidana dan
ekskusi hasil pengadilan. Saran dari hasil penelitian ini agar pemerintah daerah
Kabupaten Keerom dalam hal ini harus berperan aktif untuk memperbaiki pola pikir
masyarakat terutama aparatur kampung dan penggunaan dana kampung selain itu
pihak Kejaksaan Negeri Jayapura dan Kepolisian Resor Keerom perlu
meningkatakan koordinasi dan kerjasama yang intens terkait pengawasan serta
melakukan penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi dana kampung
Kajian Hukum Tentang Proses Penyelesaian Sengketa Perang Suku di Wilayah Adat Lapago Kabupaten Yalimo.
No full textLatar belakang penelitian ini adalah sengketa perang suku masyarakat adat
hukum adat wilayah Lapago kabupaten Yalimo merupakan beban warisan budaya
leluhur yang sulit dilepaskan dari kehidupan masyarakat, sehingga banyak pihak
yang sering melakukan kajian ilmiah mengenai konflik perang suku, tetapi pada
realisasinya tidak memberikan solusi apapun hingga saat ini, justru semakin lamasemakin bertambambah banyak korban bahkan dampaknya dirasakan oleh
generasi mudah yang dilahirkan pada jaman modern saat ini. Oleh karena itu,
peneliti kini perlu perlu dapat menyelaskan penyebab sengketa perang suku dan
bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa perang suku masyarakat hukum
adat wilayah adat Lapago kabupaten Yalimo.
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif, khususnya dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan
penyebab sengketa perang suku yang terjadi di masyarakat hukum adat di wilayah
adat lapago kabupaten Yalimo yang penulis mengidentifikasi Konflik sosial
utamanya dipicu oleh perbedaan suku, budaya, golongan dan kelompok, atau
perbedaan pendapat antara satu sama lain sesuai dengan karakteristik yang
dianggap sebagai salah satu permasalahan yang dapat merugikan dan
mengganggu bahkan melanggar aturan dan norma yang berlaku pada suku-suku
yang ada, hingga berujuk pengorbanan jiwa. Dan bagaimana metode atau cara
penyelesaian sengketa perang secara hokum adat yang berlaku di kalangan
masyarakat adat wilaya Lapago kabupaten Yalimo.
Sedangkan metode pengumpulan data ialah menggunakan data primer,
data sekunder, dan data tersier kemudian dianalisa dan disajikan. Pada penelitian
ini, dibahas mengengenai penyebab terjadinya sengketa perang suku masyarakat
hukum adat wilayah adat lapago kabupaten Yalimo serta cara penyelesaiannya.
dan memberikan masukan bagaimana mengantisipasi bahaya dampak sengketa
perang suku terhadap masa depan generasi masyarakat Adat hukum adat wilayah
Lapago, maka dari penelitian ini akan terlihat dan dissimpulkan bahwa sengketa
perang suku terjadi dikarenakan beberapa factor utama yang mempengaruhi yaitu
dari segi budaya, sosial, ekonomi dan lainnya serta cara penyelesaian terutama
hukum adat dan bebragai lintas sector yang mengerakan untukkedalmaian dan
juga memberikan saran, masukan, untuk generasi hari ini dan berikutnnya
Eksistensi Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Kampung Balime Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya.
No full textPenelitian ini dengan judul “Eksistensi Kepala Kampung Dalam
Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Balime Distrik Balingga
Kabupaten Lanny Jaya”. Tujuannya untuk mengetahui eksistensi kepala kampung
dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kampung Balime Distrik Balingga
Kabupaten Lanny Jaya dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan
sengketa tanah adat di Kampung Balime Distrik Balingga Kabupaten Lanny
Jaya.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan
empiris yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada norma-norma hukum yang
terdapat dalam peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan, peraturanperaturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder dan
juga melihat kenyataan yang terjadi di lapangan.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa eksistensi kepala kampung
dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kampung Balime Distrik Balingga
Kabupaten Lanny Jaya yaitu sangatlah penting berkaitan dengan hak-hak dan
kewajiban dalam suatu kehidupan masyarakat adatnya dimana seorang kepala
kampung dituntut untuk dapat berperan aktif dalam memegang kepemimpinannya
sehingga dapat mengatur warga masyarakat dengan baik, aman dan teratur, jika
ada masalah atau sengketa yang terjadi sesama masyarakat adatnnya maka kepala
kampung sebagai penengah untuk menyelesaikan masalah atau sengketa tersebut,
bertindak untuk memulihkan perdamaian dalam masyarakat hukum adatnya.
Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan sengketa tanah adat di Kampung
Balime Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya yaitu adanya tumpang tindih
kepemilikan tanah adat baik tanah tersebut digunakan untuk pribadi seperti
tempat tinggal atau tempat berteduh maupun tanah tersebut digunakan secara
berkelompok atau bersama seperti tempat bertani dan pengembalaan ternak,
dimana sesama masyarakat adatnya ada yang mangklaim itu merupakan
tanahnya sedangkan dari pihak yang lain juga menyatakan bahwa tanah
tersebut merupakan miliknya, maka terjadilah sengketa tanah adat tersebut
Kajian Hukum Tentang Pelanggaran Adat pada masyarakat Hukum Adat Masyarakat Waris di Kabupaten Keerom.
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian
delik adat dengan judul Kajian Hukum Tentang Pelanggaran Adat pada
masyarakat Hukum Adat Masyarakat Waris Di Kabupaten Keerom dan untuk
mengetahui bagaimana efektifitas penerapan hukum adat ini untuk menciptakan
ketertiban dalam masyarakat.
Penelitian ini di laksanakan di Lingkungan Masyarakat adat waris yang
terletak pada Kabupaten Keerom. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis
menggunakan teknik pengumpukan data berupa penelitian pustaka, penelitian
lapangan dengan melakukan wawancara langsung terhadap Kepala Adat
(Ondoafi) Lingkugan Waris di Kabupaten Keerom . Kemudian data yang
diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil
yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.
Hasil penelitian ini menghasilkan : a) beberapa jenis-jenis tindak pidana
atau pelanggaran adat yang sudah pernah ditangani oleh pengadilan adat atau
lembaga adat waris, seperti : Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT) , Tindak pidana perzinahan ,Tindak pidana penghinaan (terhadap wanita)
,Tindak pidana penganiayaan ,Tindak pidana perkelahian ,Tindak pidana
pencurian ,Tindak pidana membuka rahasia masyarakat ,Tindak pidana
pembunuhan ,Hamil diluar perkawinan ,Melarikan seorang perempuan. b)
Kendala-kendala atau hambatan yang sering dihadapi pengadilan adat/lembaga
adat Waris di Kabupaten Keerom dalam menyelesaikan perkara pidana dan
perdata adalah sebagai berikut : Adanya penundaan persidangan karena
ketidakhadiran salah satu pihak yang berselisih, Tunda juga biasanya dilihat
dari bukti (saksi) yang dihadirkan untuk meringankan pelaku, Kendala dari
korban
Disiplin Kerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Kepelatihan Kota Jayapura.
No full textPenelitian ini dengan berjudul disiplin kerja pegawai pada badan
kepegawaian pendidikan dan kepelatihan kota jayapura. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui Disiplin Kerja Pegawai pada Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan Kota Jayapura. Masalah yang di jawab dalam penelitian ini adalah
Bagaimanakah Disiplin Kerja pegawai pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kota Jayapura.Jenis penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif
lebih bersifat deskriptif. Populasi penelitian ini adalah masih adakan pegawai
yang rendahnya disiplin kerja pegawai pada Badan Kepegawaian Pelatihan dan
Pelatihan Kota Jayapura. Dalam disiplin kerja pegawai data atau informasi yang
berupa, Observasi, wawancara, catatan lapangan, dokumen, bahan-bahan yang
bersifat visual seperti foto-foto, data dari internet serta dokumen yang di analisa
pegawai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disiplin kerja terdiri dari
turunnya produktifitas kerja, tingginya absensi yang tinggi dan adanya kelalaian
dalam penyelesaian pekerjaan kantor pada disiplin kerja pegawai pada Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Kepelatihan Kota Jayapura. Kesimpulan
berdasarkan produktivitas kerja pada Badan Kepagawaian Pendidikan dan
pelatihan Kota Jayapura diatas dapat disimpulkan bahwa pagawai BKPP Kota
Jayapura masih ada beberapa oknum/pegawai yang kerjanya masih minim, masih
ada kecemburuan jabatan dan tidak ada kesadaran diri; Berdasarkan tingginya
absensi pada Badan Kepagawaian Pendidikan dan pelatihan Kota Jayapura diatas
dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa oknum /pegawai yang tingkat
absensi yang tinggi kadang mereka telat absen dikarenakan macet ditengah jalan,
tidak sempat hadir karna ijin jalan dinas, antar anak anak kesekolah; Berdasarkan
kelalaian dalam penyelesaian pekerjaan pada Badan Kepagawaian Pendidikan dan
pelatihan Kota Jayapura diatas dapat disimpulkan bahwa masih ada pegawai yang
lalai dalam penyelesaian pekerjaan karena gagal fokus, salah menanggapi dan
kadang terlambat karna bosan
Kedudukan Kankain Kankara Byak Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Kampung Rim Kabupaten Biak Numfor
Full text linkPenelitian ini dengan Judul ‘‘ Kedudukan Kankain Kankara Byak Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kampung Rim Biak Numfor’’ dengan Tujuan untuk mengetahui Kedudukan Kankain Kankara Byak Dalam Penyelesai Kasus Kadrt kedudukannya ialah Menyelesaiak persoalan yang terjadi secara adat, menerima lapora Korban melapor kepada dewan adat dan Dewan adat memproses kasus dengan memanggil para pihak Musyawarah adat dipimpin oleh hakim adat dibuat lah denda adat bilah melagar norma adat Putusan perdamaian atau surat pernyatan perdamain. yang mengakibatkan terjadinya kdrt dalam Masyarakat di Kampung Rim kabupaten Biak Numfor.
Metode yang di gunakan dalam penelitian ini ialah Tipe penelitian empiris. Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa Kedudukan Kankain kankara Byak ialah sebagai Lembaga Musyawara,Lembaga kemanan dan ketertiban,serta ia adalah Lembaga peradilan adat dalam meyelesaiak sengketa-sengketa tanah pembayaran maskawin serta permasalahan rumah tangga. Dalam tahap-tahap penyelesaiak masalah kdrt yang pertama
laporana atau pengaduan,musyawara para-para adat,denda adat penyelesanan dan putusan dewan adat
Perancangan Sistem Informasi Inventaris Barang Menggunakan QR Code (Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua)
No full textNovriantama, Muhammad Restu. 2023. Perancangan Sistem Informasi Inventaris Barang Menggunakan QR Code Berbasis Web. Skripsi Program Studi Sistem Informasi Jurusan Sistem Informasi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Cenderawasih Papua Jayapura.
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua merupakan salah satu instansi vertikal yang sudah menggunakan sistem informasi dalam memanajemen seluruh kegiatan dan layanan yang ada dalam lingkungan instansi. Namun penerapan sistem informasi belum dilakukan secara luas, khususnya dalam
pengelolaan data inventaris barang, saat melakukan sinkronisasi dan pencarian data dilapangan pegawai harus mencocokan data dilapangan dengan data yang berada dalam buku inventaris, hal ini memerlukan proses panjang dan memakan waktu cukup lama. Sehingga dibuatlah perancangan sistem inventaris barang menggunakan QR code berbasis web guna mempermudah proses pencarian data inventaris. Metode yang digunakan dalam perancangan sistem inventaris barang
menggunakan QR code berbasis web menggunakan metode waterfall. dan telah diuji menggunakan Black Box.
Kata Kunci : Sistem Informasi Inventaris, QR code, Waterfall, Black Box
Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Mas Kawin Dalam Sistem Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Fak-Fak di Kota Jayapura
No full textPenelitian dengan judul Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Mas Kawin
Dalam Sistem Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Fak-Fak Di Kota Jayapura.
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kajian yuridis terhadap
kedudukan Mas kawin dalam sistem hukum perkawinan masyarakat adat FakFak di
Kota Jayapura. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis empiris, dengan
kajian teori hukum perkawinan adat masyarakat FakFak di Kota Jayapura, yang
didapat dari data primer melalui wawancara dan data sekunder dengan melakukan
studi kepustakaan hukum.
Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan Mas kawin dalam sistem
hukum perkawinan masyarakat adat Fakfak di Kota Jayapura sangat penting, maka
harus dilakukan sesuai dengan tradisi dan adat perkawinan masyarakat Fakfak baik
yang ada di kampung halaman Kota Fakfak maupun yang ada tinggal di Kota
Jayapura, sebagai bentuk pelestarian adat dan budaya suku Mbahammata secara
turun temurun yang menjadi jati diri bagi laki-laki Fakfak dalam keluarga besarnya.
Adapun akibat dari sistem hukum perkawinan bila tidak terpenuhi Mas kawin dalam
prosesi peminangan bagi masyarakat adat Fakfak di Kota Jayapura, hal ini
berlangsung secara fleksibel dan tidak bersikap memaksa atau mengancang
keberlangsungan pertunangan dalam pembayaran Mas kawin dari pihak laki-laki
kepada keluarga pihak perempuan, tetapi hubungan keduanya tetap berjalan dengan
baik tanpa mempersoalkan sanksi dari jumlah Mas kawin yang telah disepakati.
Sanksi hukum perkawinan adat Fakfak terjadi ketika proses peminangan dan
pembayaran Mas kawin telah dilakukan dimana kedua pihak laki-laki dan perempuan
harus menaati dan menjaga ikatan perjanjian hukum perkawinan adat dalam bentuk
penyerahan Mas kawin sebagai simbol pemersatu bagi kedua keluarga besar dari
pihak laki-laki maupun perempuan, sehingga kehidupan keluarga keduanya dapat
harmonis dan bahagian
Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom
No full textBerdasarkan hasil pencapaian dalam perekaman data e-KTP di Kabupaten Keerom baru mencapai 15%, dengan jumlah penduduk 64.136 yang wajib memiliki e-KTP. Namun, hingga Maret 2020 baru 10.788 orang yang melakukan perekaman dan memiliki e-KTP. Dari hasil perekaman data tersebut, dapat kita lihat bahwa belum tercapainya target perekaman secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom, dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan, teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan, implementasi kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) sudah berjalan sejak tahun 2011. Sejauh ini, program e-KTP ini hampir dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk di Kabupaten Keerom, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2011 perdana dalam melaksanakan pembuatan e-KTP pada 11 Kecamatan yang ada di daearah Kabupaten Keerom. Pada kenyataannya, dari hasil pencapaian dalam perekaman data bagi warga yang wajib KTP di Kabupaten Keerom baru mencapai 15%, dengan jumlah penduduk 64.136 jiwa, 50.788 diantaranya wajib memiliki e-KTP. Namun hingga kini, baru 6.788 orang yang melakukan perekaman dan memiliki e-KTP. Terdiri dari 3.579 laki-laki dan 3.209 perempuan. Akan tetapi, masih ada beberapa masalah yang dihadapi seperti sumber daya manusia yang belum bisa menggunakan teknologi. Sedangkan, untuk fasilitas atau sarana dan prasarana masih belum memadai seperti alat perekaman data dan jaringan internet dan adanya permasalahan di tingkat pusat dalam penerbitan e-KTP. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pelayanan e-KTP di Kabupaten Keerom
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Kredit Pada Bank Tabungan Negara Cabang Jayapura
No full textPenelitian ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas
Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Kredit Pada Bank Tabungan Negara
Cabang Jayapura”. Tujuannya untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap
kreditur atas eksekusi hak tanggungan sebagai jaminan kredit pada Bank Tabungan
Negara Cabang Jayapura dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Bank
Tabungan Negara Cabang Jayapura jika jaminan hak tanggungan tersebut telah
dibatalkan demi hukum.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan
empiris, yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada undang-
undang, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum
lainnya yang bersifat sekunder, sedangkan yuridis empiris yaitu mengidentifikasi
dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam
sistem kehidupan yang nyata.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perlindungan hukum terhadap
kreditur atas eksekusi hak tanggungan sebagai jaminan kredit pada Bank Tabungan
Negara Cabang Jayapura bahwa Ketua Pengadilan Negeri/Hakim tidak akan
mengabulkan keberatan dari Debitur dan tetap melaksanakan eksekusi, sehingga
kepentingan Kreditur dalam memperoleh kembali uangnya benar-benar dapat
terlindungi. Eksekusi Hak Tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan
dengan tanah adalah merupakan salah satu cara bagi Kreditur untuk memperoleh
perlindungan hukum, sehingga melalui Eksekusi Hak Tanggungan atas tanah dan
benda-benda yang berkaitan dengan tanah benar-benar dapat memberikan jaminan
kepada Kreditur untuk memperoleh kembali piutangnya jika Debitur cidera janji
(wanprestasi). Sedangkan ppaya yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara
Cabang Jayapura jika jaminan hak tanggungan tersebut telah di batalkan demi
hukum maka pihak Bank sudah melakukan langkah-langkah sebelumnya sebelum
terjadinya pembatalan Hak Tanggungan yaitu dengan pembuatan janji-janji pada
Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT), pembuatan surat kuasa membebankan
Hak Tanggungan, pengasuransian obyek Hak Tanggungan dan permintaan jaminan
tambahan kepada debitur