Universitas Cenderawasih Repository
Not a member yet
670 research outputs found
Sort by
Kedudukan Kepala Suku Lanny dalam Penyelesaian Sengketa Kawin Lari di Kampung Tekul Distrik Prime Kabupaten Lanny Jaya
Full text linkPenulis ini dengan judul “Kedudukan Kepala Suku Lanny Dalam Penyelesaian
Sengketa Kawin Lari Di Kampung Tekul Distrik Prime Kabupaten Lanny Jaya”.
Dengan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan dengan
mengkaji ketentuan hukum yang berlaku terhadap apa yang terjadi dikehidupan
masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan kepala suku
lanny dalam Penyelesaian sengketa kawin lari di Kampung Tekul distrik prime
Kabupaten Lanny Jaya. Dengan menganalisis kedudukan hukum kawin lari pada
masyarakat Kampung Tekul dalam perspektif hukum perkawinan dan akibat
kawin lari dalam hukum Adat di Kampung Tekul menurut undang-undang
perkawinan. Hasil penelitian ini adalah bahwa kawin lari atau setakatan tidak
dikenal dalam perspektif hukum positif tetapi dalam konsepsi pekawinana,
mempunyai suatu landasan yang sama yaitu merujuk ke konsepsi hukum Agama
sesuai dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2). Akibat hukum kawin lari pada
masyarakat Kampung Tekul sama dengan akibat hukum perkawinan biasanya
yaitu mengenai humbungan hukum antara suami isteri, arta benda perkawinan,
kedudukan dan status anak serta pewarisan apabila perkawinan dilakukan secara
sah sesuai hukum Agama dan hukum Negara(perundang-undangan) dengan
memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2)
Peranan Motivasi Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Distrik Abepura Kota Jayapura
No full textKeterkaitan antara variabel penelitian “peranan motivasi terhadap peningkatan kinerja pegawai pada Kantor Distrik Abepura Kota Jayapura” membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan variabel “motivasi terhadap kinerja” dengan tujuan untuk mengetahui peranan motivasi kerja dalam meningkatkan kinerja pada Kantor Distrik Abepura Kota Jayapura, untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat motivasi kerja dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Kantor Distrik Abepura Kota Jayapura, dan juga untuk mengetahui kinerja pegawai pada Kantor Distrik Abepura Kota Jayapura. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif sehingga memperoleh data berupa data deskriptif yang berupa kata-kata tentang fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian yang meliputi perilaku, persepsi,dan tindakan secara menyeluruh. Hasil dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa variabel motivasi berperan penting terhadap peningkatan kinerja pegawai pada kantor distrik abepura kota jayapura. Terkait dengan variabel “kinerja pegawai” berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa kinerja pegawai pada kantor distrik abepura cukup baik. berdasarkan “faktor pendukung dan penghambat” motivasi kerja dalam meningkatkan kinerja pegawai pada kantor distrik abepura” dalam penelitian ini dapat di katakan bahwa faktor pendukung dan penghambat berdasarkan faktor instrinsik yang meliputi: prestasi, tanggung jawab, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, kemajan kemajuan ,pertumbuham dan perkembangan individu. Apa bila indikator indikator ini terpenuhi maka seeorang dapat termotivasi untuk bekerja. dan begitu juga sebaliknya apabila tidak terpenuhi maka akan menghambat seseorn untuk termotivasi dalam bekerja. Faktor pendukung dan penghambat pemberian motivasi berdasarkan faktor ekstrinsik meliputi: gaji, jaminan pekerjaan, kondisi kerja, status pekerjaan, kebijakan perusahan/instansi, kualitas supervisi, hubungan antar pribadi. Bila mana terpenuhi maka seseorang dapat termotivasi untuk bekerja. begitu juga sebaliknyaapabila tidak terpenuhi maka akan menghambat seseorang untuk bekerja
Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Nabire
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik dan menganalisis hambatan yamg di hadapi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Nabire. Dalam konteks pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang berkualitas menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Dinas Pertanian Kabupaten Nabire dapat dikategorikan baik, dengan indikator kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap layanan informasi dan bimbingan teknis. Namun, masih terdapat tantangan, seperti kurangnya sosialisasi program kepada petani, keterbatasan akses terhadap informasi, dan infrastruktur yang perlu diperbaiki. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup perlunya peningkatan sosialisasi dan komunikasi dengan petani, pengembangan sistem informasi yang lebih efektif, serta peningkatan pelatihan bagi pegawai. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Dinas Pertanian Kabupaten Nabire dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan berkontribusi pada peningkatan produktivitas pertanian di daerah tersebut
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Akselerasi Pembangunan Di Kampung Dukwia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom
No full textTujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan Akselerasi Pembangunan di Kampung Dukwia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom dan ntuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat Akuntabilitas Pengelolaan dana desa di Kampung Dukwia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif karena berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan studi dokumen. Sedangkan analisa data dengan metode interaktif oleh Miles dan Hubermann. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Akselerasi Pembangunan Kampung Dukwia Distrik Arso Barat ditinjau dari aspek Perencanaan, Pelaksanaan, Pengorganisasian, Penggerakan dan Pengawasan. Semua aspek secara teori sangat baik namun dalam prakteknya masih perlu ditingkatkan. Sedangkan faktor-faktor Penghambat Akuntabilitas Pengelolaan dana desa Dalam Meningkatkan Akselerasi Pembangunan Kampung Dukwia terlihat dari aspek-aspek sebagai berikut :Belum ada sistem keuangan kampung yang berbasis digital; Kurangnya pendampingan dari instansi teknis terkait; Rendahnya kapasitas aparat kampung; Belum adanya sistem pengawasan yang baik oleh kepala kampun
Kajian Hukum Tentang Sengketa Tanah Bandara Domine Isak Samuel Kijne Mawoi Kabupaten Teluk Wondama.
No full textPenelitian dengan Judul Kajian Hukum Tentang Sengketa Tanah Bandara
Domine Isak Samuel Kijne Mawoi Kabupaten Teluk Wondama dengan tujuan
untuk mengetahui hambatan/kendala yang terjadi sehingga tertundanya
pembangunan Bandara Udara Domine Isak Samuel Kijne Kabupaten Teluk
Wandama Provinsi Papua Barat. Tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui apa
yang menjadi kendala yang menghambat pembangunan Bandara Udara Domine
I.S Kijne Mawoi. Selain itu Untuk mengetahui Kajian Hukum dalam proses
penyelesaian sengketa tanah Bandara Domine I.S Kijne Mawoi.
Metode penelitian yang digunakan berupa metode Yuridis Normatif dan
Yuridis Empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan Dengan menggabungkan
Antara penelitian Normatif (penelitian perpustakan) dengan Penelitian Hukum
Empiris Yang berdasarkan data primer dan data sekunder yang Diperoleh melalui
wawancara, Obserfasi dan penyampaian pertanyan terhadap Pelaksanaan
Pembangunan Bandara udara menurut masyarakat adat kampung Dotir (Mawoi)
dalam proses sengketa tanah bandara tentunya melakukan pertemuan antara
Pemerintah setempat dan dengan kedua belah pihak yang bersengketa guna
mencari solusi terkait pembangunan bandara Domine Isak Samuel Kijne Mawoi.
Kendala pembangunan bandara udara juga sangat menghambat Pembangunan
Daerah karena membutuhkan waktu yang lama bagi pemerintah atau pihak
tertentu untuk bisa selesaiakan Sengketa Tanah Bandara tersebut dengan
secepatnya.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hal-hal yang
menghambat/tertundanya pembangunan bandara Domine Isak Samuel Mawoi
adalah perebutan hak anak sulung atau pemilik hak ulayat setempat antara Marani
Wardap dan Marani Tokoi.
Proses penyelesaian sengketa tanah bandara isak Samuel kijne mawoi. dilakukan
dengan cara monlitigasi diluar pengadilan melalui jalur mediasi yang disaksikan
oleh dewan Adat Papua (DAP) dan Pemda/Badan Pertanahan Kabupaten Teluk
Wondama. Dimana kedua bela pihak mendukung penuh pembangunan Bandara
Domine Isak Samuel Kijne Mawoi
Tanggung Hukum PDAM Dalam Penyediaan Air Bersih Bagi Konsumen Di Wilayah Polimak Jayapura Selatan.
No full textBerdasarkan judul yang saya ambil pada skripsi ini yaitu “Tanggung Hukum
PDAM Dalam Penyediaan Air Bersih Bagi Konsumen Di Wilayah Polimak
Jayapura Selatan” adapun tujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab
penyediaan air bersih oleh pihak PT. Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani
(Perseroda) dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat
pelaksanaan air bersih oleh pihak PT. Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani
(Perseroda).
Metode Penelitian yang saya gunakan yaitu dengan tipe penelitian yuridis
normatif dan empiris dan jenis data primer, sekunder dan tersier, dengan
menggunakan teknik pengumpulan data melalui beberapa buku, undang-undang,
serta hasil penelitian terdahulu dan juga hasil wawancara serta kuesioner. Populasi
atau unit yang diteliti yaitu PT. Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani
(Perseroda), pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah random sampel
(probality sampling).
Hasil dari penelitian ini yaitu Bentuk tanggung jawab dari pihak PT. Air
Minum Jayapura Robongholo Nanwani (Perseroda) dalam memberikan pelayanan
distribusi air yaitu adanya penyediaan air yang berkualitas, aman dan layak di
konsumsi bagi konsumen/pelanggan meliputi pemeliharaan seperti penjernihan,
instalasi pipa bak penampungan air serta memastikan infrastruktur penyediaan air
seperti pipa distribusi dalam keadaan atau kondisi baik agar pasokan air lancar dan
berkualitas. Adanya faktor internal yang di sebab kan dengan kurangnya kesadaran
dari masyarakat sendiri dalam memenuhi kewajiban dalam membayar rekening air
setiap bulannya, serta kurang nya pemeliharaan pipa-pipa yang menyebabkan
banyak terjadi kebocoran serta kurang tegas nya PDAM dalam menindak para
oknum yang menggunakan sambungan illegal dan beberapa faktor eksternal seperti
keterbasannya sumber mata air pada saat musim kemarau dan jika musim hujan
sumber air menjadi keruh serta menyebabkan banjir hal-hal tersebut yang
menyebabkan kurangnya pasokan air ke konsumen/pelanggan
Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Pendampingan Terhadap Pelaku Tindak Pembunuhan.
No full textPenelitian ini dengan memilih judul “Peranan Lembaga Bantuan Hukum
Dalam Memberikan Pendampingan Terhadap Pelaku Tindak Pembunuhan”
Dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Peran Lembaga Bantuan Hukum
dalam memberikan pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana
pembunuhan khususnya di Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Papua dan
kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam
memberikan pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan
khusunya di Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Papua. Penelitian yang digunakan
adalah metode penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif biasa disebut
dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketetapan hukum yang sedang berlaku
serta permasalahan apa yang terjadi secara nyata di dalam masyarakat. Dapat
disimpulkan bahwa penelitian yuridis empiris ini merupakan suatu penelitian yang
dilakukan pada keadaan yang terjadi secara nyata di dalam masyarakat dengan
tujuan agar menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Lembaga Bantuan
Hukum dalam memberikan pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana
pembunuhan khususnya di Lembaga Bantuan Hukum di Provinsi Papua dalam
sistem peradilan pidana di Provinsi Papua, yakni pelaksanaan bantuan hukum
kepada pelaku tindak pidana pembunuhan di tahap penyidikan Kepolisian
dilaksanakan dengan berpedoman pada KUHAP sebagai hukum acara pidana
yang berlaku di Indonesia. KUHAP telah mengatur mengenai proses pemeriksaan
tersangka di tingkat penyidikan, yang di dalamnya termasuk ke dalam proses
pemberian bantuan hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam perkara
pidana diatur dalam Pasal 56 dan 114 KUHAP. Bantuan hukum di tingkat
penyidikan juga tercantum dalam Pasal 36 Peraturan Kepala Polisi Republik
Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak
Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
Oleh sebab itu, peranan advokat dalam mendampingi para pelaku
kejahatan tindak pidana pembunuhan, tetap secara aktif memberikan
pendampingan dan bantuan hukum terhadap pelaku kejahatan (tersangka). Hakim
harusnya bisa secara tegas menetapkan hukuman kepada setiap pelaku
pembunuhan, agar semua masyarakat merasa takut untuk melakukan
pembunuhan. Pendidikan dan penanaman moral yang baik juga harus diterapkan
sejak dini agar membentuk pribadi yang baik kedepannya dan tidak banyak lagi
kasus pembunuhan yang merugikan diri sendiri dan orang lain
Kajian Hukum Tentang Perkawinan Adat Suku Lanny di Kampung Abupur Distrik Umagi Kabupaten Tolikara.
No full textPenelitian ini dengan judul “Kajian Hukum Tentang Perkawinan Adat
Suku Lanny Di Kampung Abupur Distrik Umagi Kabupaten Tolikara”. Tujuannya
untuk mengetahui tata cara perkawinan adat Suku Lanny di Kampung Abupur
Distrik Umagi Kabupaten Tolikara dan untuk mengetahui kendala-kendala yang
ditemukan didalam tata cara perkawinan adat Suku Lanny di Kampung Abupur
Distrik Umagi Kabupaten Tolikara.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan
empiris, yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada undangundang, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan
hukum lainnya yang bersifat sekunder, sedangkan yuridis empiris yaitu
dilakukan dengan melihat kenyataan di lapangan.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tata cara perkawinan adat Suku
Lanny di Kampung Abupur Distrik Umagi Kabupaten Tolikara melalui beberapa
tahapan yaitu Berkenalan (kwe ti wene ambi yorikir), Meminang (kwe nggino
wagi), Tawaran pelamaran atau peminangan (Bingga lakwi atau Bingga lakarak),
Jalinan (Kwewonok ome wogi), Kesepakatan kedua belah pihak dan penetapan
waktu pembayaran mas kawin, tata cara pembayaran mas kawin pada masyarakat
suku Dani, Persembahan (Alake pugu), dan Tamu yang menghadiri
perkawinan/pernikahan. Sedangkan kendala-kendala yang ditemukan didalam tata
cara perkawinan adat Suku Lanny di Kampung Abupur Distrik Umagi Kabupaten
Tolikara yaitu berupa larangan dalam perkawinan dimana seseorang harus
menikah dengan orang diluar marganya dan pernikahan hanya dapat terjadi
apabila berbeda marga misalnya marga yang ada dalam golongan masyarakat
Wenda, memilih jodoh dengan marga yang ada dalam golongan masyarakat
Kogoya begitupun sebaliknya. Dengan kata lain bahwa marga-marga yang
ada dalam golongan masyarakat Wenda, adalah Murib, Wonda atau Wenda,
Wakerkwa, Jikwa dan Alom. Sedangkan marga-marga yang ada pada
golongan masyarakat Kogoya, seperti Wanimbo, Tabuni, Tugubal, Kulua,
Telenggen, Begal, dan Agabal. Dengan demikian bila terjadi pernikahan
antara dua orang dalam paruh masyarakat Wenda atau sebaliknya pada paruh
masyarakat Kogoya, maka hal ini merupakan suatu perbuatan yang terkutuk
(piyanak atau pulunik) karena pernikahan yang terjadi antara saudara sendiri
Analisis Pengaturan Kontrak Elektronik dan Tanggungjawab Para Pihak (Studi Kasus Arisan Online).
No full textPenelitian dengan judul “analisis pengaturan kontrak elektronik dan
tanggungjawab para pihak (studi kasus arisan online)” dilakukan untuk mengetahui dan
mengkaji bagaimana pengaturan kontrak dan tanggung jawab hukum para pihak dalam
pelaksanaan arisan yang dilakukan secara online apakah dapat memberikan
perlindungan hukum bagi penyelenggara arisan maupun peserta arisan yang ditinjau
dari hukum dan kemanfaatan yang dilakukan
Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis
normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual data yang di
gunakan berupa data sekunder yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Metode
pengumpulan data di peroleh dengan studi kepustakaan dan wawancara. Data kemudian
dianalisi sesuai dengan rumusan masalah yang ada.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan kontrak elektronik dalam arisan
online bahwa perjanjian arisan online yaitu perjanjian ini diklasifikasikan sebagai
perjanjian yang dilakukan oleh para anggota arisan..perjanjian arisan online juga dapat
digolongkan dalam transaksi elektronik karena pelaksanaannya dilakukan melalui
media sosial. Pasal 1320, pasal 1338 kuhperdata dan uu ite, kemudian aturan yang
berlaku secara khusus berupa perjanjian arisan online itu sendiri. Perjanjian arisan
online dikatakan sah secara hukum karena dapat dibuktikan dengan adanya alat bukti
elektronik berdasarkan pasal 5 uu ite. Akibat hukum yang di terima pelaku wanprestasi
dalam perjanjian arisan online diberikan dalam bentuk denda, bunga, dan/atau ganti
kerugian. Tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan arisan online berupa tanggung
jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum dengan adanya satu pihak
yang dirugikan akibat perbuatan dari pihak lainya. Perbuatan melawan hukum memiliki
ruang lingkup yang lebih luas ,perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup
perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, akan tetapi jika perbuatan
tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuanketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan
melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak
yang dirugikan.
Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat pemahaman bahwa
adanya kepastian hukum bagi para peserta maupun kepada penyelegara arisan online,
dapat memberikan dan mewujudkan tugas pemerintah Indonesia sebagaimana diatur
dalam KUHPer dan UU ITE guna memberikan informasi dan pengetahuan mengenai
pengaturan kontrak elektronik dalam konteks arisan online dan tanggung jawab hukum
para pihak kasus arisan online
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Tanao di Kampung Tarau Kabupaten Kepulauan Yapen.
No full textPenelitian dengan judul “perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat
suku tanao di kampung tarau kabupaten kepulauan yapen” tujuan penelitian ini yaitu untuk
mengetahui bagaimana peraturan perundang-undang perdasus no 5 tahun 2022 tentang penegukan
dan perlindungan masyarakat hukum adat, dan bagaiman kesadaran masyarakat hukum adat suku
tanao untuk ikut serta patut dan saling menjaga kekuasaan dan harta warisan dari para moyang,
agar masa depan mendatang dapat pahami dan mengerti pentingannya menjaga kesatuan dalam
melindungan dan dapat membelah hak dan kekuasaan hak ulayat tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan tipe penulisan yuridis normatif,
penelitian jenis ini diterapkan karena berlandaskan pada konsep norma yang mana sumber bahan
hukum meliputi pada bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undang, UUPA dan bahan
hukum sekunder seperti asas-asas, doktrin hukum serta yurispurdensi yang sudah ada.
Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa Pengaturan pengakuan dan perlindungan
hak ulayat Masyarakat Hukum Adat tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undang yang
sifatnya sektoralisme. Masing-masing instansi pemerintah memiliki aturan, perangkat
kelembagaan, program, dimensi dan bahkan ideologi masing-masing dalam memandang
masyarakat adat. Pemerintah Daerah berperan memberikan perindungan hukum hak ulayat
masyarakat Hukum Adat di Papua , Mengkaji lebih dalam maka penelitian ini di ambil langsung
pada kampung Tarau tepatnya suku tanao, melalui regulasi. Eksinstensi masyarakat adat di
Kampung Tarau Kabupaten Kepulauan Yapen yang diakui keberadaannya di bagian wilayah adat
saireri dengan dibentuknya Lembaga-lembaga Adat di tingkat Kabupaten maupun di setiap
kecamatan dan kampung berdasarkan Perdasus Prov Papua No.5 Tahun 2022 Tentang Pengakuan
dan Perlindungan Masyarakat Adat Papua