Universitas Cenderawasih Repository
Not a member yet
670 research outputs found
Sort by
Peran Pustakawan Dalam Meningkatkan Minat Baca Siswa/Siswi Di SMA Negeri I Kota Jayapura
No full textTujuan dilakukannya penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui peran pustakawan dalam meningkatkan minat baca siswa /siswi di SMA Negeri I Kota Jayapura; 2) Untuk mengetahui kendala-kendala apa sajakah yang di hadapi oleh pustakawan SMA Negeri I Kota Jayapura dalam meningkatkan minat baca siswa/siswi dan 3) Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh pustakawan SMA Negeri I Kota Jayapura dalam meningkatkan minat baca siswa/siswi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan dan mengelolah data yang sifatnya deskriptif.
Kajian penelitian ini difokuskan pada peran pustakawan dalam meningkatkan minat baca siswa/siswi di SMA Negeri I Kota Jayapura yang meliputi apa saja peran dari pustakawan tersebut untuk meningkatkan minat baca siswa serta kendala-kendala yang ditemui dan Upaya-upaya yang dilakukan oleh perpusatakaan SMA Negeri I Kota Jayapura. Subjek penelitian ini adalah siswa dan juga pustakawan sekolah yang ada di SMA Negeri I Kota Jayapura. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, observasi, dokumentasi, dan wawancara.
Dari hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan yaitu latar belakang dari peran pustakawan dalam meningkatkan minat baca siswa sebagai bentuk dari keberhasilan pustakawan dalam meningkatkan minat baca siswa di perpustakaan SMA Negeri 1 Kota Jayapura. Lebih lanjut berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan dilapangan terhadap pihak-pihak terkait yang mengetahui permasalahan skripsi ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pustakawan cukup berperan dalam menarik minat baca siswa, namun ada beberapa peran yang belum sepenuhnya terlaksana. Kendala-kendala yang dihapadi pustakawan dalam meningkatkan minat baca siswa yaitu terbatasnya fasilitas komputer dan kecilnya ruangan perpustakaan sehingga kesulitan jika kedatangan koleksi-koleksi buku baru
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Mobil Bekas di Kota Jayapura.
No full textPerlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Mobil Bekas
Di Kota Jayapura” menjadi topik yang saya angkat pada judul skripsi ini, adapun
tujuan penelitian dari skripsi ini yaitu untuk Untuk mengetahui apa saja bentuk
perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli mobil bekas dan juga
untuk untuk mengetahui apa saja bentuk perjanjian antara konsumen dan pelaku
usaha dalam melakukan transaksi jual beli mobil bekas di Kota Jayapura
Metode Penelitian yang saya gunakan yaitu dengan tipe penelitian yuridis
normative dan empiris dan jenis data primer, sekunder dan tersier, dengan
menggunakan teknik pengumpulan data melalui beberapa buku, undang-undang,
serta hasil penelitian terdahulu dan juga hasil wawancara kepada pelaku usaha jual
beli mobil bekas yang ada di Kota Jayapura. Data yang diperoleh dalam penelitian
ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan
fakta-fakta yang ada dilapangan
Hasil dari penelitian ini yaitu Perlindungan hukum terhadap konsumen yang
dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (no conflict/pre purchase)
yaitu dengan cara: Legislation, Voluntary Self Regulation. Akan tetapi bentuk
perlindungan hukum tidak selalu karena kesalahan diri sendiri saja, tetapi juga
dapat dibebankan kepada seseorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain.
Ketentuan ini diatur pada Pasal 1367 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:
“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk perbuatan yang dilakukan oleh
perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan
orang-orang yang menjadi tanggungannya dan adapun bentuk perjanjian antara
konsumen dalam jual beli mobil bekas. Adapun hal yang di sepakati oleh kedua
belah pihak yaitu: menyiapkan saksi-saksi antara kedua belah pihak, Catat
spesifikasi mobil secara jelas, Tentukan harga mobil dan metode
pembayaran,Membuat kwitansi penjualan/pembelian, Membuat surat perjanjian
terkait jual beli mobil, Sertakan pernyataan bahwa mobil tidak dalam masalah,
Nyatakan bahwa mobil akan berpindah tangan setelah pembayaran dilunasi oleh
pihak pembeli
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Kampung Kahul di Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo.
No full textPenelitian ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas
Tanah Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Kampung Kahul Di Distrik Ninia
Kabupaten Yahukimo”. Tujuannya untuk mengetahui status penguasaan dan
kepemilikan hak atas tanah adat pada masyarakat hukum adat Kampung Kahul di
Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo dan untuk mengetahui perlindungan hukum
terhadap hak atas tanah adat pada masyarakat hukum adat Kampung Kahul di
Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris,
yuridis empiris yaitu merupakan penelitian lapangan (penelitian data primer)
mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil
dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Selain itu juga
menggunakan teknik analisa data dengan mengorganisasikan dan mengurutkan
data dalam pola kategori, dan satuan pola sehingga dapat ditentukan dan dapat
dirumuskan hipotesis kerja yang sistematis, agar data yang dikumpulkan dapat
dipertanggungjawabkan, dan dapat menghasilkan jawaban dari suatu
permasalahan, oleh karena itu diperlukan adalah data observasi subjek dan objek
permasalahan ataupun dengan sarana interviews mendalam mengenai suatu
permasalahan.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa status penguasaan dan
kepemilikan hak atas tanah adat pada masyarakat hukum adat Kampung Kahul di
Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo bersifat komunal dan juga perorangan,
dimana penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat dilakukan bersama-sama oleh
masyarakat hukum adatnya dan masing-masing mempunyai hak untuk menguasai
dan menggunakan tanah tersebut sebagai kepunyaan bersama dan individu guna
memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Adapun kendala-kendala yang
dihadapi oleh masyarakat hukum adat Kampung Kahul di Distrik Ninia dalam hal
penguasaan dan kepemilikan tanah adat yaitu adanya faktor eksternal yang datang
dari pihak luar kemudian mengklaim bahwa tanah adat di kampung Kahul
tersebut merupakan miliknya baik individu maupun sekelompok orang.
Sedangkan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah adat pada masyarakat
hukum adat Kampung Kahul di Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo dapat dilihat
dalam peraturan perundang-undangan dalam Pasal 43 ayat (1) sampai dengan
ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak
Ulayat Masyarakat Hukum Adat
Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Pada Kepolisian Resoer Mimika.
No full textPenelitian dengan judul ‘‘Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana
Pornografi Pada Kepolisian Resoer Mimika.’’Dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut
berwewenang melakukan penenggulangan tindak pidana pornografi di Kabupaten Mimika.
Tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab dan upaya penanggulagan
tindak pidana pornografi di Kabupaten Mimika.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan
yuridis empiris. Dengan pendekan berdasarkan undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang
pornografi, KUHP pasal 282 tentang kesusialaan dan undang-undang ITE tentang penyebaran
informasi elektronik dan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian repoblik
indonesia. Dan metode yuridis empiris dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber utama,
seperti hasil responden dan observasi.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pornografi sangat
berpengaruh pada perkembangan masyarakat modern saat ini. seharusnya menjadi perhatian
berbagai elmen masyarakat seperti orang tua dan pendidikan,stakeholder,praktis psikologi,
praktisi hukum dan pemerintah serta masyarakat.
Disarankan kepada penegak hukum harus memahami perkembangan kejahatan dan
menguasai teknologi informasi. Dalam hal ini meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur
penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang
berhubungan dengan cybercrime dan berkaitan dengan faktor penghambat terhadap pencegahan
cyberporn, disarankan kepada pemerintah agar mengambil kebijakan untuk mengatasi
permasalahan yang ada yaitu dengan memperbaiki substansi hukum tentang cyberpon khususnya
dalam hal pembahasan pada UU ITE
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan.
No full textPenelitian ini dilakukan di Kota Jayapura yaitu pada Pengadilan Negeri Klas IA
Jayapura. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dakwaan dan tuntutan
terhadap pelaku tindak pidana informasi transaksi elektronik yang bermuatan kesusilaan serta
bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana
imformasi transaksi dan elektronik yang bermuatan kesusilaan berdasarkan putusan Negeri
Klas IA Jayapura No.112/Pid.Sus/2021/PN Jap. Tipe penelitian yang digunakan dalam
penelitian ialah tipe penelitian yuridis normaitif.
Dalam hal ini Jaksa Penutut Umum memilih bentuk dakwaan alternative terhadap
pelaku. Dalam dakwaan tersebut pelaku didakwa melakukan tindak pidana informasi dan
transaksi elektronik yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1)
Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang
perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Transaksi Elektronik. Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum meminta agar majelis
hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun
dengan perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)
subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Klas IA
Jayapura No.112/Pid.Sus/2021/PN Jap, mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang
didakwakan kepada pelaku tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) sehingga dalam putusannya majelis
hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), apabila denda tidak
dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan.
Disarankan pemilihan bentuk dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tindak
pidana informasi dan transaksi elektronik yang bermuatan kesusilaan sedapat mungkin
menghindari dakwaan tunggal agar pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan
perbuatannya yang sangat berdampak buruk bagi korban dan keluarganya. Perlunya peran
aktif semua pihak dalam mencegah terjadinya tindak pidana Informasi dan Transaksi
Elektronik yang semakin beragam modus dan pelaku kejahatannya. Tindak pidana Informasi
dan Transaksi Elektronik yang bermuatan kesusilaan tentunya akan berdampak jangka
panjang bagi korban karena menimbulkan trauma psikologis yang membutuhkan pemulihan,
terlebih jika pelaku tidak dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan korban
Analisis Sanksi Adat Terkait Perlindungan Hutan Perempuan di Kampung Tobati.
No full textHutan adat dipandang sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat hukum adat
dan memiliki nilai-nilai spiritual yang tidak dapat dapat tergantikan dengan apapun.
Oleh sebab itu, hutan adat memiliki peranan penting yang tidak dapat terpisahkan dari
kehidupan masyarakat hukum adat. Pada tataran normatif kedudukan hutan adat
memang telah diperkuat oleh negara melalui Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012,
sehingga hutan adat saat ini merupakan hutan yang berada dalam wilayah adat milik
masyarakat hukum adat dan menjadi bagian yang terpisahkan dari hutan negara. Namun
pada praktiknya, negara seringkali merampas hutan adat dengan dalil kepentingan
umum guna melancarkan proyek strategis nasional.
Undang-Undang Dasasr Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi
amanat untuk melindungi hak-hak setiap warga negara, salah satunya adalah
perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat dalam mendiami hutan adat. Isu
hukum yang penulis bahas disini adalah bagaimana kedudukan masyarakat hukum adat
dalam mendiami hutan adat dan juga bagaimana perlindungan terhadap hak
konstitusional masyarakat hutan adat oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis normative yang dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis.
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa kedudukan masyarakat hukum
adat sebagai subjek hukum dan pemilik hak atas hutan adat yang mereka diami.
Sedangkan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah berupa penjaminan
kepastian hukum atas penguasaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat adalah
dengan menghasilkan produk hukum daerah sebagai bentuk perlindungan dan
pengakuan masyarakat hukum adat.
Hutan Perempuan atau Tonotwiyat merupakan salah satu aset berharga yang
dimiliki masyarakat Kampung Tobati bukan saja sebagai warisan dari leluhur
melainkan juga sebagai sumber mata pencaharian masyarakat kampung Tobati, dengan
demikian masyarakat adat sudah sepantasnya melindungi serta menjaga harta tersebut
dengan sepenuh jiwa dan raga dengan sistem hukum adat yang telah diwariskan secara
turun-temurun
Ketentuan Tambahan Pengalaman Jabatan Dalam Syarat Usia Minimum Bakal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Dalam Pemilu 2024.
No full textPenelitian ini menganalisis dampak perubahan syarat usia calon presiden
(capres) dan calon wakil presiden (cawapres) berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap prinsip kesetaraan dalam
pemilu dan integritas proses pemilihan di Indonesia. MK mengubah Pasal 169
huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang awalnya menetapkan batas
usia minimal 40 tahun, menjadi "berusia paling rendah 40 tahun atau telah pernah
menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala
daerah." Tujuannya adalah memberikan peluang bagi generasi muda
berpengalaman dalam jabatan politik untuk berkompetisi dalam Pemilu. Penelitian
menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum primer
dan sekunder.
Hasilnya menunjukkan bahwa perubahan syarat usia minimal capres dan
cawapres menimbulkan kontroversi terkait prinsip kesetaraan dan keadilan yang
dijamin oleh UUD 1945. Kritikus berpendapat bahwa syarat tambahan ini
memberikan keistimewaan kepada individu tertentu dan menciptakan
ketidakadilan bagi calon lain yang memenuhi syarat usia 40 tahun tanpa
pengalaman jabatan politik. Penelitian juga menemukan bahwa keputusan MK ini
dapat membuka peluang bagi praktik nepotisme dan kolusi, serta memperkeruh
persepsi publik terhadap independensi dan integritas lembaga peradilan. Implikasi
yuridis dari putusan ini mencakup ketidakpastian hukum dalam penentuan calon
yang memenuhi syarat, serta dampak negatif terhadap prinsip kesetaraan dalam
pemilu. Penelitian ini berkontribusi pada diskusi akademik dan praktis mengenai
reformasi hukum pemilu di Indonesia
Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Atas Penyediaan Tempat Berdagang di Pasar Youtefa Kota Jayapura.
No full textPenelitian dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pedagang
Atas Penyediaan Tempat Berdagang Di Pasar Youtefa Kota Jayapura” untuk
mengetahui peran Pemerintah Daerah Kota Jayapura dalam mengimplementasikan
perlindungan hukum bagi para pedagang atas penyediaan tempat berdagang di
Pasar Youtefa, serta mengetahui perlindungan hukum seperti apa yang seharusnya
diperoleh para pedagang Pasar Youtefa dalam memperoleh tempat berdagang
yang sesuai dan layak.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan
penelitian hukum kepustakaan dengan cara mengkaji berbagai produk hukum seperti
berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Perda Kota
Jayapura Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, khususnya
mengenai retribusi pelayanan pasar; Perda Kota Jayapura Nomor 8
Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pasar dan pendekatan
deskriptif analitis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan terlebih dahulu
memusatkan pemikiran pada penelitian objek yang nyata dan sering terjadi dalam
kehidupan masyarakat. Hasil penelitian ini yaitu: (a) Tanggung jawab Pemda Kota
Jayapura dalam memberikan perlindungan hukum bagi pedagang Pasar Youtefa
atas penyediaan tempat berdagang, yakni diantaranya: Mengurus dan mengelola
seluruh Aset yang ada di lingkungan Pasar; Memberikan pembinaan kepada para
Pedagang, agar dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya serta
memenuhi kewajiban secara baik; Melakukan penataan Pedagang, baik yang
menempati Kios, Los, tempat Pelataran terbuka dan fasilitas Pasar lainnya sesuai
dengan pengelompokan jenis Barang Dagangan; Menyelenggarakan Keamanan,
Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Pasar. (b) Faktor-faktor yang menghambat
para pedagang Pasar Youtefa dalam memperoleh tempat berdagang yang sesuai
dan layak, yaitu: sumber daya manusia (SDM), anggaran pendapatan belanja
daerah (APBD), birokrasi, komunikasi, relokasi dan jaminan hukum bagi
pedagang
Analisis Penempatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Eselonisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang (Studi Kasus Pada Dinas BKD, Inspektorat dan Hortal)
Full text linkPenelitian ini dilakukan pada kepegawaian Daerah kabupaten pegunungan bintang. permasalahan yang diteliti bertujuan untuk mengetahui adanya indikasi penempatan pegawai yang tidak sesuai peraturan. oleh karena itu penelitian ini
memerlukan data primer dan sekunder. Data-data tersebut didapat melalui pengamatan langsung atau observasi, qusioner dan wawancara. Setelah terkumpul, selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan di lapangan dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel dan dilengkapi dengan uraianuraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat diambil kesimpulan dan diberikan beberapa saran.Rumusan masalah penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah penempatan pegawai pada badan kepegawaian Daerah kabupaten pegunungan bintang.Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan penempatan pegawai pada badan kepegawaian Daerah kabupaten pegunungan bintang.
Dalam penelitian ini, pelaksanaan penempatan pegawai pada badan kepegawaian Daerah kabupaten pegunungan bintang dengan 5 indikator
Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua
Full text linkKajian Penelitian Mengajukan Judul Skripsi Tentang “Manajemen Sumber Daya Manusia di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (BPSDA) Provinsi Papua. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Bekerja yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data, menggunakan wawancara dan observasi dokumentasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa manajemen sumber daya
manusia di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara ada beberapa aspek seperti, penyusunan dan penempatan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi,penilaian kinerja, penggajian tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan. Dari beberapa Aspek ini diketahui bahwa penilaian kinerja dari luar dibilang cukup baik dikarenakan terdapat belum optimalnya manajemen Asn atau belum optimalnya peningkatan kinerja Asn. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (BPSDA) Provinsi Papua cukup baik dalam melakukan penyelenggaraan diklat.
Kata kunci : Manajemen, Sumber Daya Manusia