Universitas Cenderawasih Repository
Not a member yet
670 research outputs found
Sort by
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kelapa Sawit di Kampung PIR II Distrik Arso Kabupaten Keerom.
No full textPenelitian ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja
Kelapa Sawit Di Kampung PIR II Distrik Arso Kabupaten Keerom”. Tujuannya
untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja kelapa sawit di kampung
PIR II Distrik Arso Kabupaten Keerom dan untuk mengetahui cara penyelesaian
sengketa antara perusahaan dan pekerja kelapa sawit di kampung PIR II
Distrik Arso Kabupaten Keerom.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan
empiris, yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada undangundang, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan
hukum lainnya yang bersifat sekunder, sedangkan yuridis empiris yaitu
mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil
dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perlindungan hukum terhadap
pekerja kelapa sawit di kampung PIR II Distrik Arso Kabupaten Keerom diatur
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana
kewajiban dari perusahaan yaitu membayar upah kepada pekerjanya secara tepat
waktu, kewajiban memberikan istirahat/cuti tahunan kepada pekerja secara teratur
dan kewajiban majikan/pengusaha wajib mengurus perawatan/pengobatan bagi
pekerja yang bertempat tinggal di rumah majikan. Oleh karena itu kewajiban dari
pengusaha atau perusahaan tersebut harus wajib dilaksanakan karena itu
merupakan hak yang harus diperoleh dari pekerja atau karyawan. Sedangkan cara
penyelesaian sengketa antara perusahaan dan pekerja kelapa sawit di
kampung PIR II Distrik Arso Kabupaten Keerom yaitu dapat diselesaikan dengan
cara Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase dan Pengadilan
Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Pewarisannya Yang Belum Didaftarkan Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura.
No full textPenelitian ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas
Pewarisannya Yang Belum Didaftarkan Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura”. Tujuannya
untuk mengetahui akibat hukum peralihan hak atas tanah karena pewarisan yang tidak
didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura dan untuk mengetahui perlindungan hukum
terhadap ahli waris atas pewarisannya yang belum didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota
Jayapura.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, yuridis
normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada undang-undang, bahan kepustakaan,
peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder,
sedangkan yuridis empiris yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai
institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa akibat hukum peralihan hak atas tanah
karena pewarisan yang tidak didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura yaitu
bahwa ahli waris sebagai pemegang hak atas tanah tidak mendapat jaminan kepastian
hukum karena ahli waris tersebut tidak mempunyai sertifikat sebagai surat tanda bukti hak
yang tertulis atas nama ahli waris dan ahli waris tidak dapat melakukan perbuatan hukum,
misalnya seperti jual beli, hibah, tukar menukar, pembagian hak bersama dan pemasukan
dalam perusahaan. Sedangkan perlindungan hukum terhadap ahli waris atas pewarisannya yang
belum didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura sesuai dengan Pasal 28D ayat (1)
Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya ahli waris tetap mendapat perlindungan hukum
karena secara materiil hak dan kewajiban dari pewaris langsung beralih otomatis kepada
ahli waris sebagai pemegang hak atas tanah yang sah
Tinjauan Hukum Pelaksanaan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
No full textSem Piter Henrek Renmaur. “ Tinjauan Hukum Pelaksanaan Penegakan Disiplin
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah” Dibimbing oleh Dr.
Onesimus Sahuleka, S.H., M. Hum., sebagai Pembimbing I dan Victor Th. Manengkey, S.H.,
M.H sebagai Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan disiplin kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
faktor-faktor yang mempegaruhi pelaksanaan pengekan disiplin kerja pegawai di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Papau Tengah.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data
yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan, data dilengkapi dengan data primer dari hasil wawancara
di lapangan, dan Data sekunder dari referensi-referensi, seperti peraturan-perungang-undanganyang
berlaku, dengan metode analisis kualitatif secara deskritif.
Adapun hasil penelitian menunjukkan: Pertama, pelaksanaan penegakan disiplin kerja pegawai
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 53
Tahun 2010 Tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil. Jadi ketika ada PNS yang melanggar
peraturan disiplin, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman disiplin sesuai dengan jenis
pelanggaran yang dilakukan, Untuk penjatuhan sanksi atau hukuman disiplin terhadap PNS yang
melanggar disiplin dilakukan oleh atasan langsung selama menjadi kewenangannya.
Dalam hal meningkatkan kesadaran tentang kedisiplinan terhadap PNS sebagai upaya
preventif dalam penegakan disiplin PNS, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi PapuaTengah telah menetapkan dan melakukan program pembinaan dan
pembinaan dan pemberian pengahargaan kepada PNS di Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2024.
Adapun program tersebut adalah Sosialisasi Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan
Penganugerahan Satyalencana Karya Satya. Kedua, Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dibagi
atas 2 (dua), Pertama, fajtor pendukung adalah faktor aturan (hukum), sarana dan prasarana dan
penghargaan terhadap Pegawai Negeri Sipil. Kedua, adapun faktor penghambat adalah kesedaran diri
Pegawai Negeri Sipil dan faktor Anggaran
Analisis Disiplin Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Distrik Waibu Kabupaten Jayapura
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan disiplin pegawai dalam meningkatkan kinerja pegawai Distrik Waibu Kabupaten Jayapura serta mengetahui faktor-faktor penghambat peningkatan kinerja pegawai Distrik Waibu Kabupaten Jayapura. Manfaat penelitian ini untuk memberi kontribusi bagi pegawai dalam memberi banyak ilmu, khususnya Ilmu Pemerintahan dikajian-kajian yang terkait dengan disiplin pegawai dan kinerja pegawai, harapan dapat memberi manfaat bagi peningkatan disiplin dan kinerja pegawai di Distrik Waibu Kabupaten Jayapura. Untuk mengukur disiplin kerja dalam meningkatkan kinerja pegawai penulis menggunakan dimensi, Motifasi, Pendidikan, Pengalaman, Beban kerja, Fasilitas dan komunikasih. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa semua dimensi yang digunakan pada disiplin kerja dalam meningkatkan kinerja pegawai belum berjalan dengan baik, begitu pun Pendidikan, Pelatihan Kedisiplinan dan Fasilitas kantor yang kurang memadai sehingga masih perlu perhatian dari pemerintah di Kantor Distrik Waibu Kabupaten Jayapura. Kurangnya perhatian dan kehadiran pemimpin di kantor terhadap pegawainya dan keadaan lingkungan kantor, sehingga kedisiplinan di Kantor Distrik Waibu masih sangat jauh dari kata kesempurnaan dan juga penting untuk melihat cara kerja pegawai apakah sudah sesuai dengan beban kerja/tanggung jawab dalam bekerja. Hal ini harusnya lebih diperhatikan kerena dapat menjadi faktor penghambat dan dapat menghambat kinerja pegawai
Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional di SD YPK Pniel Kurudu Kabupaten Kepulauan Yapen.
No full textPenelitian ini dilakukang pada sekolah dasar (SD) Ypk Pniel Kurudu, Kbupaten
Kepulauan Yapen. Dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana proses penyelenggaraan
pendidikan di SD Ypk Pniel Kurudu dan juga ingin melihat langsung apa saja faktor
penghambat pada sekolah tersebut dan juga dapat memecahkan permasalahan yang
terjadi pada SD Ypk Pniel Kurudu, Kabupaten Kepulauan Yapen. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa permasalahan pada sekolah dasar di SD
Ypk Pniel Kurudu ini belum berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya tenaga guru
pada sekolah tersebut maka itu peneliti perlu lihat lebih mendalam lagi permasalahan
yang terjadi pada sekolah tersebut dan mendimbangkan kepada pemerintah daerah agar
dapat melihat langsung setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi pada sekalah
dasar di kampung-kampung , terutama pada sekolah dasar (SD) Ypk Pniel Kurudu,
Kabupaten Kepulauan Yapen.
Dari hasil penelitian ini bahwa perlu kita akui permasalahan pendidikan ini sangat
penting untuk sebuah perkembangan pada generasi penerus bangsa kita dan juga kita
perlu melihat aspek-aspek penting dalam berpendidikan,terutama pada sekolah dasar
Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kabupaten Nabire.
No full textPenelitian yang berjudul Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB-P2) di Kabupaten Nabire. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dan untuk dapat
mengetahui kerjasama antara Dinas Bapenda Kabupaten Nabire distrik siriwini dalam
meningkatkan kesadaran hukum dalam kewajiban pajak bumi dan bangunan. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum
kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data
sekunder belaka.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat kepatuhan pajak bumi dan
bangunan di Kabupaten Nabire dapat dikatanya mengalami kenaikan selama beberapa
tahun ini, Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kepatuhan wajib pajak bumi dan
bangunan di Kabupaten Nabire tahun 2020-2023 yaitu tahun 2020 ( 95.67%), 2021
(59.80%), 2022 (92.44%), dan 2023 (96.77%). Hambatan budaya dan bahasa Papua
memiliki populasi yang beragam dengan banyak budaya dan bahasa yang berbeda,
sehingga menyulitkan otoritas pajak untuk berkomunikasi secara efektif dengan wajib
pajak. Cara hidup dan sistem ekonomi tradisional mungkin tidak sesuai dengan
sistem perpajakan modern. Tantangan geografis Papua merupakan wilayah yang luas
dan terpencil, sehingga menyulitkan otoritas pajak untuk menjangkau wajib pajak.
Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai
bahan acuan untuk para akademis hukum yang melakukan penelitian lebih lanjut
dalam bidang yang sama tentang tingkat kepatuhan terhadap wajib pajak bumi dan
bangunan di Kabupaten Nabire dan diharapkan dapat menjadi bahan masukkan bagi
pihak Pemerintahan Daerah dan Kabupaten Nabire dalam bagaimana meningkatkan
pelayanan kedepannya
Kajian Hukum Pelaksanaan Upacara Kawin Gantung (Caburken Bulung) pada Masyarakat adat Karo di Kota Jayapura.
No full textPenelitian dengan judul “Kajian Hukum Pelaksanaan Upacara
Kawin Gantung (Caburken Bulung) pada Masyarakat adat Karo di
Kota Jayapura”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
pelaksanaan upacara kawin gantung Caburken Bulung) pada masyarakat adat
Karo di Kota Jayapura dan pengaruh upacara kawin gantung (Caburken Bulung)
pada masyarakat adat Karo di Kota Jayapura.
Metode pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan yuridis empiris yaitu yaitu pendekatan yang didasarkan pada
penelitian di lapangan untuk mendapatkan data primer di bidang hukum
khususnya tentang perkawinan gantung (Caburken Culung) pada masyarakat adat
Karo di Kota Jayapura. Di samping itu juga digunakan pendekatan yuridis
normatif dimana untuk memahami masalah yang diteliti dengan melihat sifat
hukum yang normatif yaitu melihat aturan-aturan normatif tentang perkawinan
gantung (Caburken Bulung).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua cara Perkawinan
gantung (Caburken Bulung) yaitu dilaksanakan tanpa “tangan raja” dan
dilaksanakan dengan “tangan raja” serta perkawinan gantung (Caburken Bulung)
meskipun dilakukan pada anak dibawah umur dan tidak sesuai dengan UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun pelaksanaan perkawinan
cabur bulung terhadap anak dibawah umur dalam hukum adat karo memiliki
makna yang berbeda, dimana anak yang telah melangsungkan perkawinan cabur
bulung setelah prosesi adat dilakukan dikembalikan kepada orangtuanya dan
menjalani hidup seperti semula dan hanya dilakukan secara simbolis untuk
menjalankan tradisi kepercayaan masyarakat adat tersebut
Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Usaha Mini Market di Kabupaten Nabire.
No full textPenelitian dengan memilih judul “Perlindungan Hukum Bagi
Pemilik Usaha Mini Market di Kabupaten Nabire” dilakukan dengan tujuan
untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengusaha kecil dan untuk
mendapatkan gambaran yang jelas dalam pemberdayaan pengusaha kecil
pemilik usaha mini market.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam
melihat hukum sebagai fenomena sosial empirik yang dapat diamati.
Dengan demikian penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan atau
penelitian sosiologis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi yang
dilakukan “pengusaha lemah” atau ekonomi kerakyatan menurut UU No.
9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, pemerintah memiliki kewajiban untuk
memberdayakan dan melindungi usaha kecil agar dapat menjadi usaha
menengah dan usaha besar. Perlindungan hukum terhadap pengusaha kecil
dalam era globalisasi ekonomi sangat diperlukan. Dengan adanya pasar
bebas dibutuhkan kepedulian untuk melindungi usaha kecil, mengingat
pengusaha kecil sangat rentan kekurangan modal akan tetapi usaha ini
menjadi mata pencaharian jutaan orang. Kepedulian ini mengisyaratkan
kondisi pembangunan ekonomi yang baik agar menjadi “negara
kesejahteraan” Indonesia
Peranan Kepala Distrik Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Untuk Mewujudkan Tertib Hukum Pertanahan di Kampung Arowi Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari.
No full textPenelitian ini dengan judul “Peranan Kepala Distrik Selaku Pejabat
Pembuat Akta Tanah Untuk Mewujudkan Tertib Hukum Pertanahan Di Kampung
Arowi Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari”. Tujuannya untuk
mengetahui peranan Kepala Distrik selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
untuk mewujudkan tertib hukum pertanahan di kampung Arowi Distrik Manokwari
Timur Kabupaten Manokwari dan untuk mengetahui kendala-kendala yang
dihadapi oleh Kepala Distrik selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk
mewujudkan tertib hukum pertanahan di kampung Arowi Distrik Manokwari Timur
Kabupaten Manokwari.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan
empiris, yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada undangundang, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum
lainnya yang bersifat sekunder, sedangkan yuridis empiris yaitu mengidentifikasi
dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam
sistem kehidupan yang nyata.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa peranan Kepala Distrik selaku
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mewujudkan tertib hukum pertanahan
di kampung Arowi Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari sangatlah
penting, dimana Kepala Distrik diberikan kewenangan sebagai Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) yang bertugas untuk melayani permohonan-permohonan untuk
membuat akta-akta tanah tertentu yang disebut dalam peraturan-peraturan
berkenaan dengan pendaftaran tanah. Dalam menghadapi permohonanpermohonan tersebut Kepala Distrik yang bertugas sebagai Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) wajib mengambil keputusan untuk menolak atau mengabulkan
permohonan yang bersangkutan. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi oleh
Kepala Distrik selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mewujudkan
tertib hukum pertanahan di kampung Arowi Distrik Manokwari Timur Kabupaten
Manokwari antara lain banyaknya tugas-tugas dalam bidang pemerintahan atau
dalam kedudukannya sebagai Kepala Distrik selaku kepala wilayah setempat,
sehingga membuat peran Kepala Distrik sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) sementara hanya merupakan tugas sampingan, akibatnya semua urusan
yang berperan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara cenderung
diserahkan kepada staf Kepala Distrik yang membantunya, bahwa banyak
masyarakat yang tidak memberikan informasi kepada kelurahan bahwa tanahnya
telah terjadi peralihan hak atas tanah, dan kurangnya penyuluhan-penyuluhan dari
Badan Pertanahan Kabupaten Manokwari tentang arti pentingnya pendaftarantanah
kepada masyarakat
Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran, Penjualan Minuman Beralkohol.
No full textPenelitian ini dengan judul “Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2013 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah
Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran
,Penjualan Minuman Beralkohol”. Tujuan penelitian ini berfokus pada rumusan
masalah yaitu, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 Tentang
Minuman Beralkohol dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi
Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 dengan Peraturan Perundang-undangan
Dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini, penulis akan
menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum
kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau
data sekunder yang sudah ada atau sudah pernah ada. Berdasarkan hasil penelitian
ini Implementasi Peraturan daerah mengenai Pelarangan Produksi, Pengedaran,
dan penjualan Minuman Beralkohol diatur dalam ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal
3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Peraturan Daerah
Nomor 22 Tahun 2016. Selain itu kendala dalam melaksanan Kajian ini ialah
mencari bahan Hukum yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam mengkaji dan
menganalisis kajian ini karena faktor kurangnya data dan juga informasi yang
mendukung dalam penelitian ini.
Diperlukan adanya regulasi harmonisasi dan penegakan hukum yang tegas
untuk menciptakan regulasi yang efektif, selaras, dan terlaksana dengan baik di
semua tingkatan untuk mengetahui perbedaan antara Peraturan Presiden Nomor
74 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 menunjukkan
kompleksitas regulasi minuman beralkohol di Indonesia. Perlu dilakukan kajian
mendalam untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan selaras di semua tingkat