Universitas Cenderawasih Repository
Not a member yet
670 research outputs found
Sort by
Tinjauan Yuridis Tentang Perceraian Agama Kristen Protestan di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA
No full textPenelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Perceraian Agama
Kristen Protestan di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA” di bawah bimbingan
Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum. (Pembimbing I) dan Dr. William H. Reba,
S.H., M.Hum. (Pembimbing II).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya perceraian
agama kristen protestan di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA serta prosedur
penyelesaian perceraian bagi pemeluk agama kristen protestan yang mengajukan
gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu
pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara mengkaji asas-asas hukum,
berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkawinan
seperti: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; dan pendekatan deskriptif analitis merupakan
suatu pendekatan yang dilakukan dengan terlebih dahulu memusatkan pemikiran
pada penelitian objek yang nyata dan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat.
Adapun hasil penelitian ini yaitu: (a) Perceraian agama kristen protestan di
Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA Kota Jayapura disebabkan oleh berapa faktor,
yakni diantaranya: perselisihan yang terus-menerus terjadi (onheelbare tweespalt)
pada suami dan isteri, masalah ekonomi, adanya pihak ketiga/perselingkuhan dan
lain sebagainya. (b) Prosedur perceraian, proses penyelesaian perceraian agama
kristen di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, mulai dari tahapan pemeriksaan,
usaha perdamaian berupa mediasi sampai pada putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde)
Kajian Hukum Terhadap Pasien BPJS Mandiri Dalam Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Abepura di Kota Jayapura
No full textPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan
hukum bagi pasien selaku konsumen dan upaya hukum penyelesaian sengketa
pasien selaku konsumen jasa pelayanan medis ditinjau dari Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dalam melihat hukum sebagai fenomena sosial empirik yang dapat diamati.
Dengan demikian, spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif
dan yuridis empiris, yang memberi penekanan pada data lapangan dan
terlebih dahulu dengan mempelajari berbagai aturan hukum yang berkenaan
dengan pelayanan kesehatan yang merupakan bahan pustaka atau
dokumentasi hukum.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perlindungan hukum bagi pasien
selaku pengguna jasa pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah
Abepura sangat terkait dengan jaminan kepastian hukum keselamatan dan
keamanan pasien. Selaku konsumen pelayanan medis jaminan kepastian
hukum merupakan syarat utama dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
Apabila terjadi sengketa antara pelaku usaha jasa pelayanan kesehatan dapat
ditempuh 2 (dua) jalur, yaitu jalur litigasi dan non litigasi berdasarkan
keinginan pihak yang berselisih menyangkut masalah kesehatan.
Oleh sebab itu, pasien selaku konsumen pelayanan kesehatan patut
memahami akan hak dan kewajiban, dan apabila terjadi permasalahan yang
berkaitan dengan ketidaksesuaian layanan medis dengan standar pelayanan,
mereka mengetahui ke mana atau jalan apa yang harus ditempuh
Perlindungan Hukum Terhadap Warisan Pusaka Kapak Batu Dan Tempurung Kelapa Di Kampung Tamakuri Kabupaten Mamberamo Raya
No full textPenelitian ini dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Warisan Pusaka Kapak
Batu Dan Tempurung Kelapa Di Kampung Tamakuri Kabupaten Mamberamo Raya
“,dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap harta warisan pusaka
yang seecara adil di suku adat kampung tamakuri. Mengangkat isu mengenai pentingnya
melindungi warisan budaya yang berwujud benda seperti kapak batu dan tempurung kelapa
di Kampung Tamakuri, Kabupaten Mamberamo Raya. Benda-benda ini merupakan pusaka
atau peninggalan sejarah yang perlu di lestarikan. Menggali nilai budaya, sejarah, dan
kearifan lokal yang terkandung dalam benda pusaka kapak batu dan tempurung kelapa,
benda-benda ini memiliki makna simbolis atau nilai spiritual tersendiri.
Metode yang di gunakan dalam penelitian ini ialah tipe penelitian empiris, yaitu
pendekatan yang mengacu Penelitian atau riset adalah suatu proses investigasi yang di
lakukan dengan aktif, tekun dan sistematis untuk menemukan, menginterprestasikan dan
merevisi fakta-fakta. Penelitian juga bisa diartikan sebagai suatu proses logis untuk
mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan menggunakan informasi empiris.
Hasil Penelitian ini yang Penulis dapatkan dari tokoh adat kampung tamakuri ialah,
sejarah kapak batu ini sudah ada sejak pada saman purba. Dan kapak batu dan tempurung
kelapa ini di buat oleh seorang tetek moyang yang bernama, Kabesi, menurut cerita ke
cerita conon bahwa moyang Kabesi ini dulunya ia hidup di hulu sungai Mamberamo dan
ia hidup dengan satu-satunya harta yang ia miliki ialah sebuah kapak batu dan tempurung
kelapa. Warisan kapak batu dan tempurung kelapa ini di warisakan secara turun temurun
kepada suku (Batawasa) hingga saat ini. Kapak yang matanya terbuat dari sebuah batu dan
pegangannya terbuat dari tali yang namanya tali rotan hutan dan di jadikan kapak pusaka.
Dan menjaga keasliannya warisan pusaka kapak batu dan tempurung kelapa tersebut dan
menjadi warisan yang turun temurun kepada anak cucu sampai sekarang ini
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Di Kepulauan Yapen
No full textPada penelitian ini, dilakukan di Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Judul
sebagai berikut : Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap
Anak Di Kepulauan Yapen. Dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor
penyebab tindak pindana pembunuhan terhadap anak di Kabupaten Kepulauan
Yapen dan upaya penaggulangan tindak pidana pembunuhan terhadap Anak di
Kabupaten Kepulauan Yapen. Metode pada penelitian ini adalah penelitian yuridis
normatif dan yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis normative karena
mengkaji peraturan perundangan-undangan, teori hukum, asas hukum serta
pendapat para sarjana dan penelitian yuridis empiris karena melihat langsung
fakta-fakta dengan cara melakukan wawancara kepada responden yang berkaitan
langsung dengan apa yang diteliti.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya Tindak
Pidana Pembunuhan terhadapat anak di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Yapen
yaitu faktor internal (faktor yang berasal dari dalam individu) dan faktor eksternal
(faktor yang terdapat diluar individu). Faktor internal penyebab terjadinya tindak
pidana pembunuhan ada 5 (lima) faktor yaitu, faktor daya emosional, faktor
psikologis/kejiwaan, dan faktor lemahnya iman, faktor nafsu ingin memiliki, dan
demoralisasi seksual. Faktor eksternal tindak pidana pembunuhan disebabkan oleh
6 (enam) yaitu : faktor ekonomi, faktor alat-alat media, faktor lingkungan
keluarga, faktor pemakaian narkotika dan alkoholisme, dan faktor peran korban.
Oleh sebab itu, menghindari terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap
anak, hendaknya pihak kepolisian berperan aktif melakukan pembinaan atau
penyuluhan kepada masyarakat dan juga masyarakat harus memilah media yang
pantas untuk ditonton dan dibaca agar dapat meminimalisir timbulnya penyebab
terjadinya pembunuhan dalam keluarga
Implementasi Pengelolaan Bank Sampah Di Kelurahan Wahno Distrik Abepura Kota Jayapura
No full textPengelolaan sampah merupakan tantangan yang dihadapi oleh banyak kota di Indonesia, termasuk Kota Jayapura. Kelurahan Wahno, yang terletak di Distrik Abepura, Kota Jayapura, telah menerapkan sistem bank sampah sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengelolaan bank sampah di Kelurahan Wahno, Kota Jayapura.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari pengelola bank sampah, perwakilan masyarakat, dan pihak pemerintah setempat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan bank sampah di Kelurahan Wahno telah berjalan dengan cukup baik. Bank sampah telah terbentuk dan dikelola oleh masyarakat setempat. Kegiatan utama bank sampah meliputi pengumpulan, pemilahan, dan penjualan sampah yang bernilai ekonomis. Partisipasi masyarakat dalam program ini cukup tinggi, dengan rata-rata 60% warga Kelurahan Wahno terlibat dalam kegiatan bank sampah.Namun, beberapa kendala masih ditemui, seperti kurangnya kesadaran sebagian masyarakat, terbatasnya fasilitas dan infrastruktur, serta keterbatasan modal. Pemerintah setempat telah berupaya memberikan dukungan melalui pelatihan, pendampingan, dan bantuan sarana prasarana, namun masih perlu dilakukan upaya lebih intensif untuk meningkatkan keberlanjutan program bank sampah di Kelurahan Wahno
Kualitas Pelayanan E- KTP Pada Dinas Kependudukan Dan Cacatan Sipil Kabupaten Yahukimo
No full textTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem, ketersediaan informasi, bentuk layanan dan feedback dari penerapan pelayanan KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Yahukiimo Metode penelitian dengan lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berlokasi di Kabupaten Yahukimo. Pemilihan tempat dan lokasi penelitian dengan alasan yaitu peneliti ingin mengetahui kasus pelayanan KTP-eL di instansi tersebut. Jenis penelitian kualitatif dengan sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Informan penelitian terdiri atas Kepala Dinas, pegawai dan masyarakat yang menggunakan pelayanan KTP-el. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan pedoman wawancara. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian menemukan bahwa sistem dari penerapan pelayanan KTP-el telah diterapkan sesuai dengan input, proses dan output data pemohon yang wajib memiliki KTP dan telah teregistrasi dalam sistem online pada database kependudukan nasional. Ketersediaan informasi dari penerapan pelayanan KTP-el telah disesuaikan dengan kebutuhan perolehan informasi yang bersifat objektif, subjektif dan general untuk mendapatkan NIK yang sesuai KK yang teregistrasi. Bentuk layanan dari penerapan pelayanan KTP-el ditunjukkan oleh pegawai dalam melayani pemohon berupa kualitas layanan interaksi, lingkungan fisik dan hasil untuk menjamin terwujudnya harapan pelayanan penerbitan KTP-el. Bentuk feedback dari penerapan pelayanan KTP-el telah ditindaklanjuti oleh pegawai berdasarkan kesesuaian, efektif, ketepatan waktu dan prosedural dari kegiatan pelayanan penerbitan KTP-el
Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pembalakan liar.
No full textPenelitian dengan judul “Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Pencegahan Dan
Penanggulangan Tindak Pidana Pembalakan liar” dilakukan di Balai Keamanan
Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku
Papua Seksi Wilayah III Jayapura. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
peranan Penyidik Negeri Sipil di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pembalakan liar di Jayapura, dan
untuk mengetahui kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pencegahan dan penanggulangan
pembalakan liar Jayapura. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis empiris
dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan
(library research) guna memperoleh data primer dan sekunder. Hasil penelitian
diolah dengan teknis analisis kualitatif untuk menjawab rumusan masalah dan
dapat ditarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam masalah atau
materi penelitian.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran penyidik pegawai negeri
sipil Balai Keamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Wilayah Maluku Papua Seksi Wilayah III Jayapura adalah melakukan penyidikan,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan
pelimpahan perkara ke penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana penebangan
liar atau pembalakan liar berdasarkan KUHAP dan UndangUndang Nomor 18
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta
berkoorinasi dengan istansi-istansi atau aparat penegak hukum lainya dalam
menanggulangi tindak pidana pembalakan liar. Kendala dalam pencegahan dan
penanganan tindak pidana pembalakan liar terdiri atas kendala internal yang
meliputi (a) faktor penegak hukum, (b) kurangnya kualitas SDM, (c) kurangnya
jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan, (d) minimnya sarana prasarana
dan (e) minimnya biaya penyidikan. Kendala eksternal yang dihadapi yaitu (a)
saksi dan tersangka yang tidak memenuhi panggilan Penyidik untuk diperiksa, (b)
sulitnya melacak dan menemukan barang bukti, (c) lemah dan tidak berjalanya
koordinasi antar penegak hukum, (d) pelaku yang menyuruh melakukan sulit
dijangkau hukum, (e) adanya oknum petugas/pejabat mendukung kegiatan
pembalakan liar dan (f) faktor masyarakat.
Disarankan kepada pemerintah, khususnya Balai Keamanan dan
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua
Seksi Wilayah III Jayapura untuk lebih mengoptimalkan peranan penyidik
pegawai negeri sipil kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana pembalakan
liar dengan menambah anggaran penyidikan, sarana dan fasilitas serta jumlah
penyidik pegawai negeri sipil kehutanan. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan
koordinasi antara penegak hukum, dan masyarakat serta pembuatan suatu aturan
khusus menganai tindak pidana pembalakan liar. Oleh sebab itu, perlunya
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dalam hal ini perlunya
peran penuh dari masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan untuk
mencegah dan melapor apabila ditemukan atau diduga terjadinya tindak pidana
pembalakan liar
Tanggapan Pekerja Kontrak Terhadap Ide Konsep Paperless Pada Pelayanan Perpanjangan Kontrak Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Jayapura
No full textPembangunan infrastruktur sangat penting untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan karena ketersediaan sarana dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi dan konsenterasi karyawan dalam memberi pelayanan. Meningkatkan kemampuan dalam berteknologi dapat memberikan peningkatan efisiensi dan produktivitas melalui adanya pengingat rutinitas tugas dan administratif, mempermudah kolaborasi, komunikasi dan koordinasi dengan tim secara online. Gabungan dari kedua fokus ini melahirkam sistem paperless.Mengunakan penelitian kuantitatif. Dengan Sampel sebanyak 90 orang responden. Berlokasi penelitian di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Jayapura. Menggunakan teknik kuesioner atau survey. Mengolah data dengan tahap edit, kode nomor, dan tabulasi menggunakan Ms. Excel dan SPSS. Menganalisis data dengan teknik analisis deskriptif.Hasil tabel Pembagian Formulir Diberikan kepada Tiap Pekerja Kontrak Melalui WhatsApp menunjukkan bahwa lebih dari setengah responden (52,22%) tidak setuju pada konsep paperless ini. Sebanyak (51,11%) responden tidak setuju dengan pengumpulan berkas melalui WhatsApp. Mayoritas responden (59,99%) setuju dengan penyediaan materai elektronik oleh admin kantor. Sekitar (87,78%) setuju dengan keharusan datang ke kantor untuk tanda tangan. Mayoritas responden (74,44%) setuju bahwa arsip disimpan di komputer admin kantor,Sarannya pertama membentuk tim untuk melakukan pelatihan kepada kordinator dari setiap bidang pekerjaaan. Saran kedua, menyiapkan beberapa komputer dan printer yang disertai alat scan agar pekerja kontrak hanya datang untuk memberikan dokumen untuk discan lalu dibawa pulang kembali. Ketiga membuat website dinas lingkungan hidup yang berisi pelayanan perpanjangan kontrak agar tiap pekerja bisa mengakses dan mengumpulkan berkas melalui website tersebut
Tinjauan Hukum Tentang Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat Suku Hubla di Kampung Keyke Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo
No full textPenelitian ini dengan judul “Tinjauan Hukum Tentang Penguasaan Dan
Kepemilikan Tanah Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat Suku Hubla Di
Kampung Keyke Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo”. Tujuannya untuk
mengetahui penguasaan dan kepemilikan tanah adat oleh masyarakat hukum adat
Suku Hubla di Kampung Keyke Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo dan untuk
mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih
penguasaan dan kepemilikan tanah adat oleh masyarakat hukum adat Suku Hubla
di Kampung Keyke Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo.
Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yuridis normatif dan
empiris yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada undang-undang, bahan
kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya
yang bersifat sekunder dan melihat penerapannya melalui suatu penelitian
lapangan.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penguasaan dan kepemilikan
tanah adat oleh masyarakat hukum adat Suku Hubla di Kampung Keyke Distrik
Dekai Kabupaten Yahukimo yaitu bersifat komunal dan juga perorangan atau
individu, dimana penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat digunakan bersamasama oleh warga masyarakat hukum adatnya (baik teritorial maupun genealogis).
Masing-masing mempunyai hak untuk menguasai dan menggunakan tanah
tersebut sebagai kepunyaan bersama dan kepemilikan secara individu guna
memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sedangkan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya tumpang tindih penguasaan dan kepemilikan tanah adat
oleh masyarakat hukum adat Suku Hubla di Kampung Keyke Distrik Dekai
Kabupaten Yahukimo yaitu dari faktor internal dimana sesama masyarakat
adatnya mengklaim bahwa tanah yang ditempatinya merupakan peninggalan
nenek moyang mereka yang diwariskan secara turun temurun yang digunakan
untuk tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, selain itu
juga karna faktor ekonomi yang semakin hari harga tanah semakin meningkat
yang membuat masyarakat adat Suku Momuna ingin menguasai tanah tersebut
Legalitas Hadhanah (Hak Asuh Anak) Pasca Perceraian Ditinjau Menurut Hukum Islam.
No full textSkripsi dengan judul “Legalitas Hadhanah (Hak Asuh Anak) Pasca Perceraian
Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Dengan tujuan untuk mengetahui legalitas hadhanah
(hak asuh anak) pasca perceraian ditinjau menurut Hukum Islam dan untuk mengetahui
faktor-faktor penghambat dalam pengurusan hak asuh anak pasca perceraian.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis
Normatif dan Yuridis Empiris. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum
yang meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder dengan cara menelaah teori-teori,
konsep-konsep dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian yuridis
empiris dilakukan dengan cara turun langsung dan melihat kenyataan yang ada di
lapangan yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta yang dapat dijadikan data
penelitian dan kemudian data tersebut dapat diolah atau dianalisis untuk menyelesaikan
masalah.
Hasil Penelitian menunjukkan legalitas hadhanah (hak asuh anak) pasca
perceraian ditinjau menurut hukum Islam diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Perkawinan memuat ketentuan bahwa kedua orang tua wajib
memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku
sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlaku terus
meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam
menjelaskan bahwa hak asuh anak yang masih berusia di bawah 12 tahun adalah hak
ibunya. Pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga
menjelaskan, Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada
alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi
kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Setiap orang yang
memiliki hak hadhanah hendaknya memiliki rasa kasih sayang, kesabaran, dan
mempunyai keinginan agar anak itu tumbuh menjadi anak baik (shaleh/shalehah) di
kemudian hari. Selain itu harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melaksanakan
tugas itu