Universitas Cenderawasih Repository
Not a member yet
670 research outputs found
Sort by
Kualitas Pelayanan Publik Di Kelurahan Abepantai Distrik Abepura Kota Jayapura
Get PDFTujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan publik, faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di Kantor Kelurahan Sekumpul kelurahan Kecamatan Abepura Kota Jyayapura.
Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif karena dalam pelaksanaannya meliputi data, analisis dan interpretasi tentang arti dari data yang diperoleh. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
Kualitas Pelayanan Publik dapat diukur melalui beberapa Dimensi Kualitas Pelayanan, pada penelitian ini menggunakan 5 (lima) dimensi kualitas pelayanan yaitu Tangibel (berwujud), Reliability(kehandalan), Responsiviness (daya tanggap), Assurance (jaminan) dan Empathy (empati).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Abepantai Distrik Abepura sudah cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan tercapainya dimensi kualitas pelayanan seperti Dimensi Responsiviness (daya tanggap), Assurance (jaminan) dan Empathy (empati) yang terlaksana dengan baik dan sesuai dengan harapan dari pengguna layanan sehingga mereka merasa senang dan puas. Disamping itu juga ada dimensi pelayanan yang masih rendahpencapaiannyayaituDimensiTangible(berwujud)danReliability(kehandal
Etika Pelayanan Publik Aparatur Sipil Negara pada Bagian Informasi Kepegawaian Kantor Regional IX badan Kepegawaian Negara Jayapura
No full textFokus etika pelayanan publik pada Bidang Informasi Kepegawaian untuk melayani Aparatur Sipil Negara melalui: (a) etika situasi dan (b) jasa etika dan (c) etiket pelayanan. Rumusan masalah penelitian. “Bagaimana etika pelayanan publik Aparatur Sipil Negara Pada Bidang Informasi Kepegawaian Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura? Tujuan penelitian untuk mendeskripsi etika pelayanan publik Aparatur Sipil Negara pada Bidang Informasi Kepegawaian Kantor Regional IX Badan Kepagawaian Negara Jayapura, terutama aspek- aspek etika situasi, jasa etika dan etiket pelayanan. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Informan kunci adalah kepala Bidang dan para pegawai sebagai informan. Sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data wawancara, pengamatan, studi dokumentasi. Teknik Analisis Data adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tentang etika pelayanan publik di Bidang Informasi Kepegawaian Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura, disimpulkan bahwa: (1) Pada Bidang Informasi Kepegawaian telah menerapkan etika situasi pelayanan publik dengan efektif pada aspek-aspek sikap dan perilaku, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, gerak-gerik, dan cara bertanya. (2) Menerapkan pula jasa etika pelayanan secara efektif dalam aspek- aspek kejujuran, ketulusan, menghindari konflik kepentingan pribadi, menghindari konflik kepentingan golongan, berinisiatif, memiliki daya juang, kesehatan dan keharmonisan, dan berpenampilan. (3) Menerapkan etiket awal pelayanan secara berdaya guna melalui pemberian salam, mempersilahkan, bertanya, menyuruh dan ucapan terima kasih. (4) Menerapkan etiket sesudah pelayanan secara berhasli guna dalam aspek senyum, salam, sapa, ramah, dan melayani dengan tulus
Pengembangannya (SDM) dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Distrik batani Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan
No full textPenelitian Ini Adalah Bersifat Kualitatif Bertujuan Untuk Dapat Melihat Bagaimana Pengembangannya (Sdm) Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Asn) Pada Distrik Batani Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan Cara Yang Digunakan Untuk Mendapatkan Data Dari Hasil Penelitian Adalah Teknik Kuisioner, Wawancara Dan Observasi Bersifat Kualitatif Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Bagaimana Pengembangannya (Sdm) Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Asn) Pada Distrik Batani Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan. Menurut Tayibnapis (1993), Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Adalah Kumpulan Manusia Yang Mengabdi Pada Kepentingan Negara Dan Pemerintahan Berkedudukan Sebagai Pegawai Negeri Peran Dan Fungsi Msdm Sangat Penting, Yakni Menentukan Faktor Produksi, Membangun Dan Mengembangkan Perusahaan Atau Organisasi. Jika Tidak Ada Sdm Yang Memadai, Secara Otomatis Perusahaan Akan Gagal Meraih Tujuan Yang Ingin Dicapai
Pentingnya Motivasi Kerja Sebagai Faktor Utama Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Kantor Distrik Abepura
No full textMotivasi kerja adalah elemen krusial dalam mencapai kinerja optimal dalam lingkungan kerja. Motivasi yang tepat dapat memberikan dorongan bagi pegawai untuk mencapai tujuan individu dan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya motivasi kerja sebagai faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pegawai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja memainkan peran penting dalam peningkatan kinerja pegawai. Motivasi yang tinggi dapat mengarah pada peningkatan produktivitas, inisiatif, kreativitas, dan kepuasan kerja. Sebaliknya, kurangnya motivasi dapat menyebabkan penurunan kinerja, kurangnya komitmen, dan kebosanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja termasuk pengakuan, imbalan yang adil, kesempatan pengembangan karir, lingkungan kerja yang mendukung, dan komunikasi yang efektif. Selain itu, kepemimpinan yang baik juga memiliki peran penting dalam memotivasi pegawai. Para pemimpin yang mampu menginspirasi, memberikan arahan yang jelas, dan memberikan dukungan yang memadai dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai. Kesimpulannya, motivasi kerja memiliki peran sentral dalam meningkatkan kinerja pegawai. Organisasi perlu menyadari pentingnya motivasi kerja dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa pegawai mereka tetap termotivasi. Melalui pengakuan, imbalan yang adil, dukungan kepemimpinan, dan lingkungan kerja yang mendukung, organisasi dapat menciptakan atmosfer yang memotivasi yang berdampak positif pada kinerja pegawai
Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Wosi Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat
No full textPenelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan atau metode deskriptif yang dilakukan di Puskesmas Wosi Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui kinerja pegawai di Puskesmas Wosi Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. 2) Untuk mengetahui mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Wosi Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. 3) Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja pegawai dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Wosi Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kinerja pegawai di Puskesmas Wosi Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari sudah berjalan dengan baik. Baik dari kinerja, baik dari kuantitas, baik dari ketepatan waktu, baik dari Efektifitas dan baik dalam kemandirian. Dalam mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Wosi Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, pegawai sudah mampu dan dapat mengembangkan hasil kinerjanya melalui kompetensi, keterjangkaauan dan akses, efisiensi, kenyamanan dan ketepatan waktu, Melalui hasil penelitian jumlah Pegawai di Puskesmas Wosi Distrik Manokwari Barat Kabupaten Provinsi Papua Barat berjumlah 38 Pegawai terbagi dari 3 orang Pria dan 35 Wanita yang merupakan pegawai yang bekerja di Puskesmas Wosi. Faktor kekurangan terkait kinerja pegawai dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Wosi Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari pemerintah belum menyiapkan kendaraan oprasional dan juga belum adanya penanganan mengenai air dalam menunjang kinerja pegawai di Puskesmas.Melihat dari keadaan Kinerja Pegawai di Puskesmas Wosi diharapkan agar Kinerja Pegawai lebih baik lagi kedepan sehingga Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat khusunya di wilayah kerja , wilayah wosi dapat berjalan lebih baik dan sesuai standar mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Wosi Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kampung Pada Kampung Waumi Distrik Manekar Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat
No full textFokus permasalahan yang menjadi urgen adalah pengembangan kapasitas individu, pengembangan kapasitas kelembagaan, organisasi; pengembangan kapasitas kerjasama dan partisipasi masyarakat.
Rumusan masalah penelitian adalah: Bagaimana Pengembangan Sumber Daya Manusia Kampung Pada Kampung Waumi Distrik Manekar Kabupaten Tambrauw. Tujuan penelitian untuk mendeskripsi masalah peningkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kampung Pada Kampung Waumi Distrik Manekar Kabupaten Tambrauw.
Jenis metode penelitian deskriptif kualitatif dengan informan kunci dan informan. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, kepustakaan, studi dokumentasi. Teknik pengolahan data melalui pengeditan, pengkodean dan penyesuaian data. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.
Hasil temuan penelitian lapangan tentang pengembangan sumber manusia kampung pada Kampung Waumi Distrik Maneker Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat bahwa: (1) Faktor kapasitas individu sangat kekurangan pengalaman dalam merancang program. Disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan untuk menyusun program pengembangan sumber daya manusia kampung Waumi. (2) Faktor kapasitas kelembagaan terutama Pemerintahan Kampung dan Bamuskam kurang mampu melakanakan tugas pokok dan fungsi sesuai bidang kerja masing-masing. (3) Faktor kapasitas kerjasama sebagai interaksi antar oraganisasi tidak terwujud dengan baik antara Pemerintahan Kampung dengan Bamuskam. (4) Faktor partisipasi masyarakat tidak turut serta dalam rapat-rapat pengambilan keputusan, menilai dan menerima manfaat program pengembangan sumber daya manusia kampung
Determinan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BI Tahun 2020 - 2022
No full textTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, lilkuiditas, leverage, opini audit, dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2022. Faktor – faktor yang di uji dalam penelitian ini adalah profitabilitas diukur dengan menggunakan return on assets (ROA), likuiditas diukur menggunakan current ratio (CR), leverage diukur menggunakan debt to equity ratio (DER), opini audit diukur menggunakan variabel dummy, dan ukuran perusahaan diukur menggunakan size (LN).
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah 45 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2022. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini ialah purposive sampling.alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.
Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa : profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, leverage tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Opini audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua)
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Tata kelola yang baik terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai moderasi. Sampel sebanyak 32 pegawai dalam penelitian ini yang dilaksanakan pada bulan Agustus di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan analisis linier berganda Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Good Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan Sistem Pengendalian internal tidak memoderasi Penerapan Standar Akuntansi dan Tata Kelola yang Baik terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Namun demikian, Sistem Pengendalian Internal memoderasi Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Keerom Provinsi Papua
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Keerom Provinsi Papua Tahun Anggaran 2018-2022 jika dilihat dari : (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. (2) Rasio Belanja Operasional. (3) Rasio Belanja Modal. (4) Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah yang terdiri dari: (a) Rasio Pertumbuhan PAD. (b) Rasio Pertumbuhan Belanja. (4) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah. (5) Rasio Efesiensi Keuangan Daerah. Penelitian ini merupakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yang dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Keerom Provinsi Papua tahun 2023. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder berupa data-data keuangan dari BPKPAD Kabupaten Keerom dan Data APBD yang bersumber dari Web resmi Kementerian Keuangan RI dan data dokumentasi untuk metode pengumpulan data. Menggunakan deskriptif kuantitatif pada Teknik analisis data dengan rumus : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Belanja Operasional, Rasio Belanja Modal, Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Hasil dari analisis penelitian ini menunjukan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Keerom jika dilihat dari (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah memiliki pola hubungan yang intruktif karena rata-rata rasio kemandiriannya berada di 2% yang artinya Pemerintah Kabupaten Keerom masih sangat bergantung pada transfer pusat/provinsi dan pinjaman. (2) Rasio Belanja Operasional menunjukkan rata-rata rasio belanja operasional daerah Kabupaten Keerom yaitu sebesar 64,16%, yang dapat dikatakan belanja operasi yang dikeluarkan cukup besar untuk mendanai keseharian pemerintahan tiap tahunnya. (3). Rasio Belanja Modal yaitu sebesar 5-20%. Kabupaten Keerom pada tahun 2018, 2019, 2020 telah berada pada posisi yaitu 26, 91% di tahun 2018, 24, 51% di tahun 2019, 20, 27% di tahun 2020 justru di tahun 2021 dan 2022 berada dibawah 20% yaitu 10,97% dan 16,54%. (4) Rasio Pertumbuhan Keuangan berupa pertumbuhan PAD antara tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022 tidak mengalami pertumbuhan justru sebaliknya mengalami penurunan. Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah antara tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022 tidak mengalami pertumbuhan justru sebaliknya mengalami penurunan yang signifikan dimana dari rasio pertumbuhan belanja pada tahun 2018 sebesar 0,28 di tahun berikutnya yaitu tahun 2019 mengalami penurunan menjadi -0,10, tahun 2020 menjadi -0,22, tahun 2021 menjadi -0,01 dan tahun 2022 naik menjadi 0,18. (5) Rasio Efektivitas PAD, maka tergolong kriteria yang Cukup Efektif dengan angka rata-rata 99,2%. (6) Rasio Efesiensi Keuangan Daerah, maka tergolong kriteria yang cukup Efisien
Analisis Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Jayapura)
No full textLaporan Keberlanjutan (Sustainability Report) merupakan alat bukti bagi perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang ada serta digunakan sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut telah bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan (Sejati. P.B & Prastiwi. A, 2015). Sebagai perbandingan, pelaporan keberlanjutan di sektor publik masih tertinggal. Perbedaan tersebut telah meluas ke penelitian pelaporan keberlanjutan, yang secara historis diarahkan pada sektor swasta, dengan sedikit perhatian yang diberikan kepada pemerintah daerah (Ball, 2004). Dengan fokus pada pemerintah daerah, terdapat potensi yang lebih besar untuk pengembangan lebih lanjut konsep pembangunan berkelanjutan dan untuk mengembangkan agenda pembangunan keberlanjutan (Ball, 2007). Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan “Analisis Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Jayapura)” untuk melihat pemahaman pemerintah daerah mengenai laporan keberlanjutan (Sustainability Report) yang begitu penting bagi terciptanya peran pemerintah daerah yang transparansi dan akuntabilitas.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian dengan metode deskriptif. Selain itu digunakan juga analisis crosstab untuk mengidentifikasi dan mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Data penelitian ini diperoleh dengan cara membagikan kuisioner offline ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan mengambil 5 responden per OPD untuk menjadi sampel dalam penelitian ini yang berjumlah 36 OPD di Kabupaten Jayapura.
Hasil penelitian terdapat 75% dari 114 responden dilingkungan Kabupaten Jayapura mayoritas pernah mendengar, melihat dan atau membaca Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report), sedangkan 25% atau sekitar 39 responden menjawab tidak pernah mendengar, melihat dan atau membaca Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report), terdapat 71% dari 109 responden dilingkungan Kabupaten Jayapura memahami tentang Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report), sedangkan 29% atau sekitar 44 responden menjawab tidak memahami tentang Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report), terdapat 74% dari 113 responden dilingkungan Kabupaten Jayapura memahami tentang bentuk Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report), sedangkan 26% atau sekitar 40 responden menjawab tidak memahami tentang bentuk Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report). Selanjutnya dari 37 kelompok pengungkapan GRI, terdapat 32 kelompok pengungkapan GRI yang relevan atau sekitar 86% dengan pemerintah daerah yang mana kelompok GRI Anti korupsi, Dampak ekonomi tidak langsung dan Hak masyarakat adat menempati urutan prioritas teratas. Lalu terdapat 5 pengungkapan GRI yang cukup relevan atau sekitar 14% dengan pemerintah daerah, yang mana kelompok GRI Keanekaragaman dan kesempatan setara menempati urutan terakhir skala prioritas