Universitas Cenderawasih Repository
Not a member yet
670 research outputs found
Sort by
Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Perjanjian Kredit Akibat Wanprestasi di Pegadaian Cabang Jayapura.
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan lelang di Perum
Pegadaian Cabang Jayapura dan mengetahui masalah-masalah yang timbul serta
cara penyelesaiannya. Perumusan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana
pelaksanaan perjanjian kredit di Perum Pegadaian Cabang Jayapura, bagaimana
pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan jika terjadi wanprestasi serta
bagaimana penyelesaian jika terjadi permasalahan dalam pelelangan barang
jaminan.
Penelitian ini menggunakan metode normative-empiris yang artinya dalam
pemaparannya, penulis mengkaji sumber-sumber hukum berupa peraturan
perundang-undangan yang kemudian diterapkan dalam lingkungan masyarakat
dengan. Sumber data yang digunakan berupa informan , tempat dan peristiwa
serta arsip dan dokumen.
Dari hasil penelitian, diketahui bahwa lelang di Perum Pegadaian Cabang
Jayapura terjadi karena pemberi gadai sampai dengan jangka waktu yang
ditentukan tidak memenuhi kewajibannya, yaitu membayar uang pinjaman dan
bunga dari uang pinjaman itu. Perum Pegadaian memberi kemudahan bagi
pemberi gadai agar barang jaminan yang menjadi miliknya agar tidak di lelang
dengan cara cukup membayar bunganya saja sebagai pembaharuan hutang sampai
pelaksanaan lelang dan barang itu belum laku terjual walau ada penawaran
pembelian oleh pembeli dan pimpinan lelang belum menyebutkan kata “tiga kali”.
Pemberi gadai juga berhak atas uang kelebihan dari barang miliknya yang di
lelang apabila ada uang kelebihan dan mengambilnya di Perum Pegadaian.
Menghadapi masalah tersebut terdapat alternatif penyelesaian, yaitu apabila
terjadi taksiran tidak wajar kerugian yang timbul akan menjadi beban dari
Penaksir yang menaksir barang jaminan tersebut. Sedangkan apabila terjadi
perubahan harga barang jaminan yang menurun dan barang jaminan yang tidak
laku terjual, maka kerugian yang timbul akan menjadi tanggungan Perum
Pegadaian
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Muslim Suku Dani di Kampung Welesi Distrik Welesi Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan.
No full textTinjauan hukum islam terhadap perkawinan adat muslim suku dani adalah salah
satu mata pengikat kehidupan yang tata pelaksanaan memulai huku-hukum adat
yang sudah melekat dari dulu, perkawinan adat muslim suku dani bukan hal yang
baru yang ada dalam masyarakat namun telah sejak dari moyang turun-temurun ke
generasi saat ini pada masyarakat adat muslim suku dani itu sendiri sehingga hal
tersebut berasal dari para leluhur masyarakat adat muslim suku dani. Pernikahan
adat muslim suku dani mengundang nilai sakral yang disertai dengan
pelengkapnya. Kesakralan perkawinan adat muslim suku dani terlihat ketika
adanya perkawinan masyarakat adat itu sendiri untuk membentuk keluarga yang
baru dari laki-laki dan perempuan menjadi suami isteri. Kondisi masyarakat adat
muslim suku dani telah tersebar beberapa wilayah atau kota di papua, untuk itu,
fokus dalam penelitian ini terhadap masyarakat adat muslim suku dani yang ada
berdomisili sentani jayapura papua tentang tunjauan hukum islam masyarakat adat
muslim suku. dani tujuan penelitian ini meliputi dan mengetahui bagimana tata
dan cara perkawinan secara hukum adat bagi masyarakat adat muslim suku dani.
Metode penelitian ini mengunakan metode jurdis normatif dan jurdis,
mengunakan mengunakan undang-undang pendekatan terhadap beberapa penanya
informen. Dengan jenis sumber data ialah data primer dan sekunder, diperoleh
langsung dari masyarakat adat muslim suku dani yang berdomisilih di sentani
papua, hasil penelitian berunjuk ke buku- buku jurnal dan yang berkaitan dengan
perkawinan. Kemudian menganalisakan sistematik, data yang di peroleh sehingga
diperoleh suatu gambaran solusi perkawinan masyarakat adat muslim suku dani
tersebut.
Dari hasil penelitian ini di peroleh kesimpulan mayarakat adat muslim
suku dani, memiliki pemahaman bahwa aturan adat muslim suku dani telah
mengalami banyak pergeseran hukum adat dengan dalam pernikahan meniru yang
gaya-gaya modern maka. Masyarakat adat muslim suku dani kembalikan tata
sesuai pernikahan secara hukum adat, agama dan juga dan perundang-undangan
sebenarnya dari hukum adat muslim suku dani pernikahan yang menganut nilainilai tradisional tetapi pernikahan saat ini lebih mementingkan nilai toleransi,
ketika generasi abat kea bat
Perlindungan Hukum Usaha Kecil Korban Kebakaran ( Tempat Usaha ) Ruko Waena Kota Jayapura.
No full textPenelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Usaha Kecil Korban
Kebakaran ( Tempat Usaha ) Ruko Waena Kota Jayapura” adapun tujuan
penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja bentuk tanggungjawab pemerintah
terhadap korban kebakaran tempat usaha dan bagaiman bentuk ganti rugi
Perlindungan hukum kepada Pelaku Usaha Korban Kebakaran Ruko Waena.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan empiris dan normatif. Metode ini digunakan untuk mengetahaui
bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap usaha kecil korban kebakaran
(tempat usaha ) ruko waena dan bagaimana ganti rugi dalam bentuk perlindungan
hukum terhadap korban kebakaran (tempat usaha) ruko waena. Sampael penelitian
yang di gunakan terdiri dari korban usaha terdampak, pemerintah yang ada di kota
jayapura. Pengunpulan data yang di lakukan melalui penelitian lapangan dengan
cara wawancara.
Hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa : Bentuk tanggung jawab
pemerintah berdasarkan peraturan Nomor 21 Tahun 2008 yang di ramping ddan di
undangkan dalam UU No.24 Tahun 2007 atauran ini berlaku efektif dan di mulai
26 april 2007 bentuk tanggung jawab pemerintah dapat di lihat dari beberapa
bentuk teru tama terkait, pemulihan ekonomi terhadap sarana prasarana,
pemulihan sisoal secara psikologis, pemulihan tempat usaha dan memberikan
bantuan dasar. Bentuk pelaksanaan ganti rugi terhadapa korban kebakaran usaha
kecil sudah di laksanakan namun pemerintah hanya menberikan bantuan dasar
berupa sembako, kompor, dan alat tidur. Adapun bantuan-bantuan bantuan lainya
yang sudah di berikan oleh beberapa lembaga yang berupa dana (uang) namun
bantuan tersebut tidak di terima langsung oleh para korban, namun bantuan
tersebut di terima langsung oleh pihak sipur (TNI) yang punya tempat usaha yang
di sewakan kepada para korban. Maka pelaksanaan ganti rugi sudah di lakukan
oleh pemerintah namun bantuan ganti rugi tersebut tidak samapai ketangan
korban
Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia-Urlima Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Aru di Kota Jayapura.
No full textPenelitian dengan judul Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum
Adat Aru Ursia-Urlima Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Di
Kabupaten Kepulauan Aru Di Kota Jayapura. Perlindungan Hukum adalah
perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi
manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari
kesewenangan
Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun
bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan
pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah,wilayah,sumber daya
alam,memiliki pranata pemerintahan adat,tatatan hukum adat di wilayah adatnya.
Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dan yuridis
empiris. Penelitian ini dilakukan dengan 3 (Tiga) macam pendekatan yaitu
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual,pendekatan sejarah. Dan
memakai bahan hukum primer,sekunder,tersier. Teknik pengumpulan data yang
dilalukan melalui studi pustaka,wawancara,observasi,analisis data.
Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini adalah perlindungan hak masyarakat
hukum adat Aru, Kendala-kendala yang dihadapi masyarakat hukum adat Aru
Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Anak Diluar Nikah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dilakukan di UPTD PPA Provinsi Papua.
No full textPenelitian dengan judul Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa
Anak Diluar Nikah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan
dan Anak (UPTD PPA) dilakukan di UPTD PPA Provinsi Papua Tujuan
penelitian adalah untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa anak diluar
nikah pada UPTD PPA Provinsi Papua dan kendala-kendala yang dihadapi oleh
UPTD PPA Provinsi Papua
Metode Penelitian yang digunakan ada Yuridis Empiris Sosiologis dan
Yuridis Normatif Sosiologi Hukum. Yang merupakan salah satu jenis metode
penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerja didalam masyarakat.
Hasil dari penelitian adalah proses penyelesaian sengketa anak di luar nikah
dilakukan dengan penyelesaian sengketa Non Litigasi yaitu mediasi dan kendalakendala adalah para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa harus
komparatif. Akhirnya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan
Anak merupakan Lembaga Pemerintah Daerah yang memiliki salah tugas
melindungi anak-anak, salah satu dalam memperoleh hak anak tersebut. Hak anak
tidak hanya untuk anak yang lahir dalam pernikahan maupun anak diluar nikah
Upaya Meningkatkan Pelayanan Pada Kantor Mall Pelayanan Publik Kota Jayapura
No full textPelayanan Publik yang diberikan oleh pemerintah salah satu nya yaitu dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik Kota Jayapura. Sedikitnya masyarakat yang datang di kantor MPP timbulnya indikasi lainnya yaitu masalah tempat/lokasi kantor, minimnya pegawai yang bekerja disana dan masih banyak instansi lain yang belum bergabung kedalam kantor Mall Pelayanan Publik Kota Jayapura. masalah lain yang terjadi di kantor Mall Pelayanan Publik Kota Jayapura yaitu kurangnya fasilitas yang belum memadai dalam mendukung proses pelayanan para pegawai kepada masyarakat menimbulkan kurangnya kenyamanan antara masyarakat dan pegawai. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Upaya Meningkatkan Pelayanan Pada Kantor Mall Pelayanan Publik Kota Jayapura.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatankualitatif. Informan kunci pada penelitian yaitu masyarakat sebagai pengguna layanan. Informan pendukung terdiri dari Kepala MPP dan pegawai di MPP. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data diolah dan disederhanakan agar mudah dianalisa. Analisa data dilakukan dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitan menunjukkan kecepatan proses pelayanan yang sangat baik dari pegawai kepada masyarakat di kantor Mall Pelayanan Publik, kemudahan dalam proses pelayan, pentingnya sistem/perangkat lunak dalam memudahkan pekerjaan pegawai, tingkat kenyamanan yang baik dari pegawai kepada masyarakat, tetapi fasilitas yang kurang memadai yang bikin kurangnya tingkat kenyamanan pegawai, serta respon yang baik dari pegawai dan masyarakat terhadap kinerja satpam yang menjaga keamanan pelayanan di kantor MPP
Peran Badan Musyawarah Kampung Dalam Penyusunan Peraturan Kampung Dolinggu Di Kabupaten Puncak.
No full textPeneltian ini berjudul “Peran Badan Musyawarah Kampung Dalam
Penyusunan Peraturan Kampung Dolinggu Di Kabupaten Puncak”.
Tujuan Penelitian Ini Adalah Untuk Mengetahui Peran Badan
Musyawaratan Kampung Dalam Penyusunan Peraturan Kampung Dolinggu Di
Kabupaten Puncak Dan Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Apa Mempengaruhi
Peran Badan Musyawah Kampung Dalam Penyusunan Peraturan Kampung
Dolinggu di Kabupaten Puncak.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum
normatif dan hukum empiris yaitu penelitian yang mengamati ketentuan peraturan
perundang-undangan dan melihat implementasinya secara langsung dilapangan/
dalam masyarakat.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Peran Bamuskam dalam penyusunan
penyusunan peraturan kampung tidak efektif bahkan jarang terjadi, hal tersebut
dikarenakan kurangnya pengetahuan dari anggota Bamuskam Dolinggu tentang
Penyusunan peraturan kampung itu sendiri. Sedangkan Faktor-Faktor yang
mempengaruhi Peran Bamuskam dalam penyusunan peraturan kampung karena
rendahnya pengetahuan anggota Bamuskam dan kurangnya kegiatan pelatihan
tentang penyusunan peraturan kampung yang baik yang dilakukan oleh
pemerintah daerah
Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Dicatat.
No full textPenelitian ini dilakukan di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Jayapura, dengan tujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap
anak akibat perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan dan untuk mengetahui
dampak negatif akibat perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan. Tipe
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dan
penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara,
wawancara dan menggunakan teknik penelurusan pustaka. Data yang diperoleh
dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis kualitatif
yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara
jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti Hasil penelitian
mengungkapkan bahwa Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah atau
anak luar kawin berhak mendapatkan perlindungan hukum dari Negara mengenai
hak-hak normatifnya sebagai anak bangsa.
Perlindungan yang patut diberikan oleh Negara adalah dituangkannya hakhak normatif anak luar kawin tersebut di dalam suatu peraturan perundanganundangan, yaitu di antaranya hak untuk pendidikan yang layak, dan juga hak
untuk mewaris dari orang tuanya bilamana orang tuanya telah meninggal dunia.
Karena tidak adil dan tidak bijak bilamana Negara melepaskan laki-laki sebagai
ayah biologisnya yang menyebabkan kelahiran anak luar kawin tersebut dari
tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak luar kawin ini. Dan
hanya menyebabkan tanggung jawab tersebut untuk dipikul oleh ibunya saja.
Serta dampak negatifnya Akibat hukum yang sudah diuraikan merugikan
masyarakat karena terdapat perlakuan diskriminasi terhadap perkawinan yang
tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Akibat hukum tersebut salah satunya
terjadi pada akta kelahiran bagi anak yang belum dicatatkan perkawinannya
memang di akta dapat ditulis nama ayah dan ibu, namun tetap ada perbedaan yaitu
catatan pinggir yang menjelaskan bahwa anak terlahir dari perkawinan yang
belum dicatatkan. Perlindungan hukum anak dari perkawinan beda agama yang
tidak dicatat yang diberikan oleh peraturan perundangundangan antara lain
berupa: Perlindungan hak anak atas jaminan kesejahteraan, identitas diri,
perlidungan sosial, jaminan pendidikan, kesehatan, memeluk agama, dan
perlindungan khusus anak. Perlu adanya pengaturan mengenai perkawinan beda
agama dalam hukum perkawinan di Indonesia sebagai dasar hukum perkawinan
beda agama. Dan perlu adanya peningkatan sosialisasi administrasi kependudukan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Proses Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Yang Dijadikan Sebagai Jaminan Kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Jayapura.
No full textPenelitian dengan judul “PROSES PENYELESAIAN SENGKETA
HAK ATAS TANAH YANG DIJADIKAN SEBAGAI JAMINAN KREDIT
DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)PADA MASA PANDEMI COVID19 DI KABUPATEN JAYAPURA ” Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk
mengetahui akibat hukum bagi bank sebagai pemegang Pemberian Kredit Dengan
Jaminan Sertifikat Hak Atas Tanah di Kabupaten Jayapura; dan upaya
penyelesaian yang dilakukan oleh bank sebagai pemegang Pemberian Kredit
Dengan Jaminan Sertifikat Hak Atas Tanah di Kabupaten Jayapura telah hapus.
Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif.
Pendekatan masalah adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual. Bahan hukum skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum yang digunakan
adalah metode deduktif dengan cara pengambilan kesimpulan dan pembahasan
yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa akibat hukum bagi bank sebagai
pemegang Hak Tanggungan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Sertifikat Hak
Atas Tanah apabila hak atas tanah telah hapus seluruhnya maka bank
berkedudukan sebagai kreditur konkuren yang tunduk pada Pasal 1131 dan 1132
KUHPerdata. Selanjutnya, apabila hapusnya hak atas tanah hanya sebagian maka
selama hasil penjualan hak atas tanah yang belum hapus masih mencukupi utang
debitur, bank tetap berkedudukan sebagai kreditur preferen. Upaya penyelesaian
yang dapat dilakukan oleh bank sebagai pemegang pemberian kredit dengan
Jaminan sertifikat hak atas tanah apabila terjadi kredit macet dan hak atas tanah
yang berikan kredit dengan Jaminan sertifikat dengan Jaminan sertifikat hak atas
tanah telah hapus adalah dengan mengadakan tindakan penyelamatan atau
mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri.
Bank dalam menerima Jaminan berupa hak atas tanah, diharapkan selalu
berdasarkan pada Prinsip Kehati-hatian. Bank diharapkan teliti dalam menaksir
jumlah harta kekayaan debitur yang ada saat ini bahkan jumlah harta kekayaan
yang akan ada di kemudian hari serta memperjanjikan janji untuk
mengasuransikan obyek Jaminan sertifikat hak tanah. Bank juga sebaiknya
mencantumkan suatu janji untuk menyelamatkan objek Jaminan sertifikat hak
tanah dalam APHT dan meminta Jaminan tambahan lainnya,. baik berupa
Jaminan kebendaan secara Fidusia, Gadai, maupun Hipotik
Analisis Hukum Kepemilikan Tanah Yang Dijadikan Setoran Modal Dalam Perseroan Terbatas.
No full textPenelitian dengan judul “Analisis Hukum Kepemilikan Tanah Yang
Dijadikan Setoran Modal Dalam Perseroan Terbatas”, dilakukan dengan tujuan
untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan bentuk kepastian hukum atas
penyertaan tanah sebagai modal perseroan terbatas dan perlindungan hukum bagi
pemilik tanah yang di atasnya terdapat bangunan yang dijadikan penyertaan
modal perseroan terbatas.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (terapan).
Pendekatan ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa hukum tidak terlepas dari
kehidupan masyarakatnya berupa nilai dan sikap/ perilaku yang dilakukan (hukum
tidak otonom). Hasil pendekatan yuridis dan sosio kultural tersebut
diakumulasikan dalam suatu tatanan analisis untuk mengembangkan suatu
pemikiran baru tentang Kepemilikan Tanah Yang Dijadikan Setoran Modal Dalam
Perseroan Terbatas.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa bentuk kepastian hukum atas
penyertaan bangunan tanpa tanah sebagai modal perseroan terbatas, Dalam
prosesnya, berdasarkan UU PT Pasal 34 disebutkan secara jelas mengenai hal-hal
yang dilakukan apabila pemasukan modal dalam bentuk lainnya. Namun, untuk
kepastian prosesnya mengenai pemasukan modal dalam bentuk lainnya, dalam hal
ini dalam bentuk benda tidak bergerak selain tanah, maka pembuatan akta inbreng
yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk barang tidak bergerak
berupa tanah atau di hadapan Notaris bagi barang tidak bergerak lainnya sebagai
bukti sah pemasukan modal ke dalam perseroan terbatas. Oleh sebab itu,
mengenai kepemilikan tanah yang di atasnya dibangun bangunan oleh pihak lain
dengan dasar suatu perjanjian menurut penulis sudah cukup, hanya saja yang perlu
diperhatikan dalam hal ini adalah syarat dan ketentuan yang tercantum dalam akta
haruslah jelas dan detail. Tanpa mengabaikan syarat sahnya perjanjian
sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, seorang notaris wajib menjelaskan dan membuat para pihak benar-benar
mengerti dan paham akan maksud dari perjanjian tersebut dibuat