Universitas Cenderawasih Repository
Not a member yet
670 research outputs found
Sort by
Analisis Profesionalitas Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi
No full textPenelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian Profesionalitas kerja Aparatur Sipil Negara dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas-tugas DPRD di Kabupaten Sarmi serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat. Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif fenomenologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pegawai pada organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sarmi belum berjalan dengan baik. Dari 5 (lima) dimensi yang diteliti terdapat empat (4) dimensi yang belum berjalan dengan baik, yaitu: (1) produktivitas menunjukkan pelaksanaan tugas gugus pegawai dari aspek kinerja yang dilihat dari pemahaman terhadap tugas. tugas dan pekerjaan kantor, ketepatan penyelesaian berkas permasalahan dan jumlah penyelesaian sengketa belum dapat dikatakan baik (2) Kualitas pelayanan dilihat dari aspek spontanitas dalam menangani permasalahan dan melayani pengaduan pembentuk undang-undang dan masyarakat. serta kesopanan dan keramahtamahan dalam memberikan pelayanan belum sesuai harapan. (3) Daya tanggap pelayanan menunjukkan bahwa mekanisme sudah dibuat guna mengidentifikasi kebutuhan yang diinginkan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sarmi responsif terhadap pengaduan. (4) Tanggung jawab menunjukkan bahwa anggota DPRD Kabupaten Sarmi kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan pegawai, selain itu penunjukan tenaga yang kurang profesional dalam membidangi pekerjaan sehingga pelayanan tersebut sering tertunda. (5) Akuntabilitas menunjukkan bahwa tanggung jawab pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sarmi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih rendah
Analisis Hukum Terhadap Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Antara Indomaret dan Pemilik Ruko di Kota Jayapura.
No full textPenelitian ini berjudul Analisis Hukum Terhadap Penerapan Asas
Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Antara Indomaret
Dan Pemilik Ruko Di Kota Jayapura. Lokasi penelitian di Outlet Indomaret
di Kota Jayapura dengan tujuan untuk Untuk mengetahui implementasi Asas
Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian sewa menyewa antara Indomaret dan
pemilik ruko dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian sewa menyewa di Kota
Jayapura
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu
mengkaji aturan-aturan mengenai perjanjian dan sewa menyewa berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan
mengetahui bagaimana pengimplementasian dan faktor yang mempengaruhi
berlangsungnya perjanjian sewa menyewa secara langsung dilapangan
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengimplementasian
perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh Indomaret sebagai penyewa
dan pemilik ruko sebagai pihak yang menyewakan dengan memperhatikan
penerapannya menggunakan asas pacta sunt servanda sendiri telah terlaksana
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimana hal ini
dapat dilihat melalui keterikatan antara perjanjian dan pelaksanaannya yang
bersesuaian dengan apa yang telah ditentukan di dalam ketentuan-ketentuan
yang telah disepakati terlebih dahulu. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi
terselenggaranya suatu perjanjian, yaitu kehendak bebas para pihak, kepasitas
para pihak, objek perjanjian, sebab perjanjian, bentuk perjanjian, itikad baik
para pihak, keadaan memaksa (force Majeur), penafsiran perjanjian, dan
putusan hakim. Adapun hal-hal yang mengarah pada perbuatan melawan
hukum (onrechtmatigedaad) maupun wanprestasi. Secara jelas, penerapan
asas pacta sunt servanda sangat dipengaruhi oleh kualitas dari para pihak, hal
ini berkaitan dengan itikad baik bagi para pihak dalam memenuhi perjanjian
yang telah disepakati bersama-sama
Implementasi Hak Alimentasi Terhadap Hak Hidup Layak Lansia di Sekolah Lansia Dahlia Kelurahan Heram Kota Jayapura.
No full textPenelitian ini dengan judul “Implementasi Hak Alimentasi Terhadap Hak Hidup
Layak Lansia Di Sekolah Lansia Dahlia Kelurahan Heram Kota Jayapura “, dengan
tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak hidup lansia di
kelurahan heram kota jayapura. Mengangkat isu mengenai pentingnya melindungi
lansia di sekolah lansia. Lansia merupakan kelompok Rentan yang membutuhkan
perhatian dan perlindungan Khusus. Hak mereka seringkali terabaikan , termasuk
termasuk hak alimentasi dan hak layak hidup. Sekolah Lansia Dahlia di Kelurahan
Heram Kota Jayapura merupakan salah satu tempat yang berusaha untuk melindungi
hak-hak lansia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak
alimentasi dan perlindungan hukum terhadap hak layak hidup lansia di Sekolah
Lansia Dahli.
Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif, dengan
pendekatan yuridis empiris. Data dalam penelitin berasal dari data Primer dan
Sekunder yang diolah menggunakan metode triangulasi sumber data. Data primer:
wawancara dan observasi di Perumnas 1 Kelurahan Heram Kota Jayapura, Sekolah
Lansia Dahlia, Anak dari Lansia di Sekolah Lansia Dahlia, data sekunder:
KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan
buku-buku terkait.
Berdasarkan hasil penelitian: Implementasi dari hak alimentasi di Sekolah Lansia
Dahlia telah dialihkan pertanggung jawabanya kepada Panti Werdha Rindang Asih
hal ini dikarenakan faktor kesibukan anak dan adanya permasalahan dengan anggota
keluarga sehingga anak lebih memilih menempatkan orangtuanya didalam sekolah
lansia dahlia Belum adanya sanksi yang lebih jelas terkait hak alimentasi
menyebabkan tidak adanya akibat hukum secara tegas apabila tidak dijalankan,
sehingga yang ada hanya berupa sanksi moral terhadap anak,serta tidak diketahuinya
aturan hak alimentasi oleh lansia, anak dan dinas sosial membuat hak alimentasi
tidak berjalan dengan semestinya
Manfaatnya seorang anak melukana hak dan kewajiban untuk menjaga dan
merawat orang tua dan memasukanya ke sekolah lansia dahlia sehingga orang tua
ada hiburan dan kegiatan yang positif bagi lansia
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kafe Kopi Djuang di Kota Jayapura.
No full textPenelitian dengan memilih judul “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku
Usaha Kafe “Kopi Djuang” Di Kota Jayapura” dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui perlindungan hukum bagi pengusaha kecil dan untuk mendapatkan
gambaran yang jelas pemrberdayaan pengusaha kecil pemilik usaha kafe “Kopi
Djuang”.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam melihat
hukum sebagai fenomena sosial empirik yang dapat diamati. Dengan demikian
penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan atau penelitian sosiologis.
Hasil penelitian bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan “pengusaha
lemah” atau ekonomi kerakyatan. Menurut UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha
Kecil, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberdayakan dan melindungi
usaha kecil agar dapat menjadi usaha menengah dan usaha besar. Perlindungan
hukum terhadap pengusaha kecil dalam era globalisasi ekonomi sangat
diperlukan. Dengan adanya pasar bebas dibutuhkan kepedulian melindungi usaha
kecil mengingat pengusaha kecil sangat rentan kekurangan modal akan tetapi
usaha ini menjadi mata pencaharian jutaan orang. Kepedulian ini mensyaratkan
kondisi pembangunan ekonomi yang baik agar menjadi “negara kesejahteraan”
Indonesia
Sistem Pendaftaran Merek Kopi Wong Sima Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
No full textPenelitian yang berjudul “Sistem Pendaftaran Merek Kopi Wong Sima
Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Dengan
tujuan mengetahui tata cara pendaftaran merek dan mengetahui perlindungan
hukum terhadap pemegang hak atas merek Kopi Wong Sima.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
hukum normatif dan empiris. Metode penelitian hukum normatif yaitu untuk
mengetahui aturan-aturan atau norma-norma tentang Undang-Undang Merek
(UUM) dan aturan-aturan Hak Kekayaan Intelektual lainnya serta metode
penelitian hukum empiris, yaitu untuk mengetahui implementasi ketentuan
yang ada di lapangan.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, Tata cara pendaftaran merek
Kopi Wong Sima menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah
sesuai dengan ketentuan umum yaitu melalui beberapa tahapan , yakni (a)
Pengklasifikasian jenis merek, yakni merek Kopi Wong Sima diklasifikasikan
sebagai merek dagang dan juga dapat diklasifikasikan sebagai merek kata, (b)
persyaratan merek, Kopi Wong Sima dimana merek Kopi Wong Sima telah
memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Merek, (c)
sistem dan prosedur pendaftaran merek Kopi Wong Sima, dimana sistem
pendaftarannya adalah sistem konstitutif, dan prosedur pendaftarannya mulai
dari (1) permohonan pendaftaran, (2) kelengkapan dan pemeriksaan
persyaratan, (3) pemeriksaan substantif, (4) pengumuman permohonan, dan (5)
penerbitan sertifikat merek. Dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak
atas merek Kopi Wong Sima dapat dilakukan secara Preventif yang dilakukan
melalui mekanisme pendaftaran merek Kopi Wong Sima pada Klinik HKI
Disperindag Kabupaten Jayapura
Analisis Hukum Mengenai Kekuatan Hukum Surat Keputusan Pensiun sebagai Jaminan dalam Pemberian Kredit Pensiun di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Jayapura.
No full textPenulisan skripsi yang berjudul “TAnalisis Hukum Mengenai Kekuatan Hukum
Surat Keputusan Pensiun sebagai Jaminan dalam Pemberian Kredit Pensiun di PT.
Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Jayapura” ini mempunyai
tujuan untuk mengkaji dan menganalisa tentang kekuatan hukum dari Surat
Keputusan (SK) Pensiun tersebut dalam pemberian kredit yang diberikan kepada
para pensiunan baik Pegawai Negeri Sipil maupun TNI/POLRI. Metode yang
digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normative dan
yuridis empiris. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber hukum
primer dan sumber hukum sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis
deskriptif kualitatif.
Surat Keputusan (SK) Pensiun yang digunakan sebagai jaminan dalam
pemberian kredit pensiun di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional tidak
mempunyai kekuatan hukum apapun hanya mengikat secara moral terhadap itikad
baik dari debitor atau pensiunan agar tidak disalahgunakan di kemudian hari.
Dengan menyerahkan SK Pensiun kepada pihak bank, membuktikan bahwa
debitor mempunyai itikad atau niat yang baik untuk membayar angsuran kredit
dengan memberikan kuasa memotong gaji setiap bulannya dan tidak akan
menyalahgunakan atau menjaminkan lagi SK Pensiun tersebut kepada kreditor
lain guna memperoleh pinjaman lain. Penyelesaian apabila terjadi kredit yang
bermasalah atau macet, lebih diutamakan dengan cara kekeluargaan guna
memberikan faedah bagi kedua belah pihak, baik kreditor maupun bagi debitor.
Agar bank menerapkan prinsip kehati-hatian secara konsisten. Dengan
banyaknya peminat dari kredit ini, bukan berarti tingkat kehati-hatian menjadi
berkurang bahkan harus lebih ditingkatkan guna memberikan rasa aman dan
memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Diharapkan PT. Bank Tabungan
Pensiunan Nasional tidak hanya memberikan kredit khusus bagi para pensiunan
Pegawai Negeri Sipil atau TNI/POLRI saja melainkan kepada para pengusaha-pengusaha juga
Tanggung Jawab Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Smartphone Rekondisi Bermerek Iphone di Kota Jayapura.
No full textPenelitian ini dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Bagi Pelaku Usaha
Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Smartphone Rekondisi
Bermerek Iphone Di Kota Jayapura”., bertujuan untuk mengetahui bagaimana
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik jual beli
smartphone rekondisi bermerek Iphone di Kota Jayapura. Serta untuk mengetahui
bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerusakan Iphone dalam perjanjian
jual beli di Kota Jayapura.
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian
Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian
hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan hukum atau bahan hukum untuk
memperoleh data sekunder sebagai data utamanya. Selain melakukan yuridis
normatif, dalam penelitian hukum ini juga didukung oleh penelitian yuridis empiris
dengan waktu yang berbeda yairu melakukan penelitian lapangan dengan teknik
pengamatan dan wawancara terhadap informan, responden, narasumber, untuk
memperoleh data primer sebagai data pendukung penelitian yuridis normatif.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap
Konsumen Iphone rekondisi di Kota Jayapura Dalam Perjanjian Jual Beli, yaitu
: Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen smartphone rekondisi
bermerek iphone dalam perjanjian jual beli di Kota Jayapura di atur dalam Kitab
Undang-Udang Hukum Perdata Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian yang
mencakup kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.
Kemudian diatur juga dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
tentang kewajiban pelaku usaha, yaitu beritikad baik dalam menjalankan usahanya;
memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan jasa; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif; menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi berdasarkan
ketentuan standar mutu barang yang berlaku; memberikan kesempatan kepada
konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan jasa tertentu serta memberikan
jaminan atau garansi atas barang yang di perdagangkan; dan memberi kompensasi,
ganti rugi atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan
tidak sesuai dengan perjanjian. Tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha terhadap
konsumen smartphone rekondisi bermerek Iphone di Kota Jayapura memiliki
tanggung jawab hukum untuk memberikan pengembalian uang atau barang sejenis
yang memiliki nilai setara sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang
Perlindngan bahwa “pelaku usaha bertangung jawab memberikan ganti rugi atas
kerusakan pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang
dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Bilamana pelaku usaha menolak
untuk memenuhi ganti kerugian, berdasarkan Pasal 23 undang-undang perlindungan
konsumen dapat digugat ke badan peradilan yang berada diwilayah kedudukan
konsumen
Kepatuhan Hukum Pemilik Kendaraan Bermotor terhadap Kewajiban Membayar Pajak di Kabupaten Jayapura.
No full textPenelitian yang berjudul Kepatuhan Hukum Pemilik Kendaraan Bermotor
terhadap Kewajiban Membayar Pajak di Kabupaten Jayapura dilakukan di Kantor
Bersama SAMSAT Kabupaten Jayapura. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui tingkat kepatuhan hukum pemilik kendaraan bermotor dalam
membayar pajak kendaraan di Kabupaten Jayapura dan untuk dapat mengetahui
kerjasama antara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura dengan Ditlantas
Polda di Kabupaten Jayapura dalam meningkatkan kesadaran hukum dalam
kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode normatif empiris yaitu yang berdasar pada peraturan
perundang-undangan serta pendapat para ahli hukum, dan yang berdasarkan
kumpulan data yang didapatkan di lapangan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat kepatuhan pemilik
kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan di Kabupaten Jayapura
dapat dikatanya mengalami kenaikan selama beberapa tahun ini, ditandai dengan
kenaikan presentasi jumlah kendaraan yang membayar pajak. Kerjasama antara
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura dengan Ditlantas Polda di
Kabupaten dalam usaha meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar
pajak kendaraan juga telah ditunjukkan melalui beberapa kegiatan yang dilakukan
bersama seperti fasilitas SAMSAT dan juga sosialisasi yang rutin dilakukan di
tengah masyarakat.
Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai
bahan acuan untuk para akademis hukum yang melakukan penelitian lebih lanjut
dalam bidang yang sama tentang tingkat kepatuhan terhadap wajib pajak kendaraan
bermotor dan diharapkan dapat menjadi bahan masukkan bagi pihak Pemerintahan
Daerah dan SAMSAT dalam bagaimana meningkatkan pelayanan kedepannya
Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Bagi Pengguna Internet Banking.
No full textPesatnya perkembangan perekonomian di kota Jayapura tidak terlepas dari
kemajuan teknologi, termasuk layanan I-banking yang semakin populer. Namun,
terjadinya kesalahan sistem dalam I-banking dapat menimbulkan kerugian baik
bagi nasabah maupun pihak bank. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
perlindungan hukum bagi para pihak dalam menghadapi kesalahan sistem pada Ibanking serta tanggung jawab yang harus dipenuhi.
Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta metode empiris dengan
mewanwacarai salah satu pegawai bank PT Bank Papua di Jayapura Papua agar
dapat mendapat informasi yang pasti dan mendengar keluhan langsung dri
pengguna I-banking.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi undang-undang
yang mengatur tanggung jawab penyelenggara I-banking,seperti yang tertera pada
Undang Undang No 8 tahun 1998 perlindungan hukum bagi nasabah masih perlu
diperkuat, terutama dalam hal mekanisme penyelesaian sengketa dan ganti rugi.
Penyelenggaran sistem keamanan I-Banking di jayapura dikatakan masih terbilang
lemah maka dari itu pihak bank mengembalikan kepercayaan kepada nasabah untuk
menjaga data pribadi dengan beberapa aspek yang melindungi seperti memberikan
hak pengaduan kepada nasabah jika terjadi kesalahan sistem serta bank wajib
memberikan sosialisasi kepada masyarakat calon nasabah pengguna internet
banking .
Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sistem keamanan, edukasi
konsumen untuk mengurangi risiko, serta pembentukan regulasi yang lebih spesifik
terkait tanggung jawab penyelenggara I-banking dalam menghadapi kesalahan
sistem
Kajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Suku Arebo Dengan Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen (Pembangunan SMA Menawi).
No full textPenelitian ini dengan judul “Kajian Hukum Tentang Penyelesaian
Sengketa Tanah Adat Suku Arebo Dengan Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
Kabupaten Kepulauan Yapen (Pembangunan SMA Menawi)”. Tujuannya untuk
mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan sengketa tanah adat Suku Arebo
dengan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen
(Pembangunan SMA Menawi) dan untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa
tanah adat Suku Arebo dengan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten
Kepulauan Yapen (Pembangunan SMA Menawi).
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu
mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil
dan fungsional dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan.
Hasil penelitian ini dapat mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang
menyebabkan sengketa tanah adat Suku Arebo dengan Dinas Pendidikan dan
Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen (Pembangunan SMA Menawi) yaitu
bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen belum memenuhi
janjinya untuk membayar uang tanah dari masyarakat hukum adat Suku Arebo
yang telah di bangun sekolah SMA Negeri Menawi, dari awal membangun 2021-
2022 bangunan sekolah telah jadi tapi Pemerintah Daerah belum membayar uang
tanah dari masyarakat hukum adat Suku Arebo. Kesepakatan diawal uang tanah
yang harus dibayar sekitar 100 jutaan tetapi sampai sekarang belum dibayar
sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen menyatakan bahwa
telah diberikan uang tanah dan uang membangun sekolah tetapi kenyataan yang
ada masyarakat hukum adat Suku Arebo belum menerima uang tanah. Sampai
saat ini sekolah SMA Negeri Menawi dipalang oleh masyarakat hukum adat
Arebo. Sedangkan cara penyelesaian sengketa tanah adat Suku Arebo dengan
Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen (Pembangunan
SMA Menawi) yaitu dengan negosiasi dan musyawarah dibantu pihak kepolisian
sebagai mediator dengan dihadiri perwakilan dari kedua belah pihak baik dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dan juga dari masyarakat hukum
adat Suku Arebo