Universitas Cenderawasih Repository
Not a member yet
670 research outputs found
Sort by
Peran Kepala Suku Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masyarakat Kampung Kepi Kabupaten Jayawijaya.
No full textPenelitian Dengan Judul “Peran Kepala Suku Dalam Menyelesaikan Kasus
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masyarakat Kampung Kepi Kabupaten
Jayawijaya” Dikukukan Dengan Tujuan Untuk Menjadi Faktor-Faktor Yang
Menyebabkan Terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Menyelesaikan Adat
Pada Masyarakat Adat Kampung Kepi Kabupaten Jayawijaya
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian
Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Penelitian yuridis normative adalah
penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan hukum atau bahan
hukum untuk memperoleh data sekunder sebagai data utamanya. Selain
melakukan yuridis normatif, dalam penelitian hukum ini juga didukung oleh
penelitian yuridis empiris dengan waktu yang berbeda yaitu melakukan penelitian
lapangan dengan teknik pengamatan dan wawancara terhadap informan,
responden, narasumber untuk memperoleh data primer sebagai data pendukung
penelitian yuridis normatif.
Hasil penelitian, menunjukan Pada umumnya kasus Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi pada masyarakat kampung Kepi masih
dilatar belakangi oleh pengaruh minoman beralkohol dan hampir semua tindakan
criminal pada masyarakat tersebut selalu dilatarbelakangi oleh alkohol, namun
tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) itu masih dianggap sebagai
masalah pribadi (privat), sehingga ketika korban mengajukan hal itu kepada pihak
yang berweajib (Kepolisian) maka cenderung perkara itu akan dicabut kembali
dengan berbagai alasan yang bersifat privat, termasuk alasan adat, padahal perkara
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini merupakan suatu kejahatan
kemanusiaan.
Pada proses penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT) pada masyarakat adat kampung Kepi biasanya diselesaikan melalui
Lembaga Dewan Adat pada kampung tersebut dan pelaku biasanya dikenakan
sanksi berupa denda kepada pihak korban, tetapi kadang-kadang korban sengaja
menutupi kejahatan pelaku dengan alasan tidak ingin membuka aib keluarga
Kajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Marga Suwae dan Marga Banosro di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura.
No full textPenelitian ini dengan judul “Kajian Hukum Tentang Penyelesaian
Sengketa Tanah Antara Marga Suwae Dan Marga Banosro Di Distrik Depapre
Kabupaten Jayapura”. Tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor yang
menyebabkan sengketa tanah antara Marga Suwae dan Marga Banosro di Distrik
Depapre Kabupaten Jayapura dan untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa
tanah antara Marga Suwae dan Marga Banosro di Distrik Depapre Kabupaten
Jayapura.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu
mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil
dan fungsional dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan.
Hasil penelitian ini dapat mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang
menyebabkan sengketa tanah antara Marga Suwae dan Marga Banosro di Distrik
Depapre Kabupaten Jayapura pada awalnya ada sebidang tanah milik Marga
Suwae yang dititipkan pada marga Banosro untuk dijaga dan dirawat tapi
berselangnya waktu dari tahun ke tahun marga Banosro tidak mau
mengembalikan tanah dari milik marga Suwae lagi sehingga kedua belah pihak
terjadi konflik yang sama-sama mempertahankan tanahnya. Dimana marga
Banosro mengatakan bahwa tanah yang ia tempati bukanlah titipan dari marga
Suwae. Sedangkan cara penyelesaian sengketa tanah antara Marga Suwae dan
Marga Banosro di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura awalnya melalui mediasi
oleh kedua belah pihak tetapi karena kedua belah pihak sama-sama
mempertahankan itu tanah mereka maka proses penyelesaian sengketa tanah ini di
selesaikan melalui pengadilan. Bukti-bukti dari kepemilikan tanah tersebut di
jadikan bukti dalam proses pengadilan dan hasil dari persidangan tersebut maka
Marga Suwae yang menang dari Marga Banosro, karena Marga Suwae
mempunyai surat pelepasan adat yang dijadikan bukti atas kepemilikan tanah
tersebut sedangkan Marga Banosro tidak mempunyai surat bukti kepemilikan
tanah tersebut. Tetapi dengan hasil putusan di Pengadilan Negeri Jayapura yang
memenangkan Marga Suwae membuat Marga Banosro merasa tidak puas dan
mengajukan banding, begitupun di Pengadilan Tinggi juga Hakim menguatkan
putusan dari Pengadilan Negeri Jayapura dan memenangkan Marga Suwae.
Hingga kini Marga Suwae masih merasa tidak puas lagi masih mau mengajukan
banding lagi
Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab PT. Pelindo Dalam Kerusakan Barang Kiriman di Pelabuhan Manokwari.
No full textSkripsi dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab PT.
Pelindo Dalam Kerusakan Barang Kiriman Di Pelabuhan Manokwari. ini
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewajiban tanggung jawab hukum
PT. Pelindo terkait dengan kerusakan barang kiriman yang terjadi di Pelabuhan
Manokwari dan untuk mengetahui langkah-langkah yang digunakan untuk
mengurangi kemungkinan kerusakan barang kiriman di Pelabuhan Manokwari.
Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Manokwari yakni pada PT.
Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Manokwari dengan menggunakan Metode
penelitian yuridis Normatif dan Yuridis Empiris.
Hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan yaitu bahwa
PT.Pelindo sudah menjalankan tanggung jawab yang dengan baik, Dimana
PT.Pelindo bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kerusakan,
kekurangan dan kehilangan barang muatan pada saat pelaksanan bongkar muat
barang dari danke kapal yakni mulai dari kegiatan stevedoring, cargodoring,
dan receiving/delivery akibat kesalahan atau kelalaian dari pihak perusahaan
dalam batas dan syarat-syarat tertentu dan tidak bertanggung jawab atas kerugian
akibat hal-hal diluar batas tanggung jawabnya sebagai Perusahan Bongkar Muat,
yakni kerugian yang terjadi bukan dalam proses bongkar muat.
Operasional memang merupakan aspek penting dalam organisasi atau
perusahaan, dan tugasnya pun tergantung pada ukuran perusahaan. Diperlukan
Pengelolaan operasional yang baik dimulai dari SDM, peralatan, serta hal lainnya
yang memberi pengaruh pada kinerja perusahaan. Dalam usaha untuk mencapai
suatu tujuan perusahaan akan selalu menemui berbagai masalah baik dari masalah
kecil maupun masalah yang besar, disini lah analisis Prosedur Operasional
diperlukan untuk mengevaluasi seberapa efektif pengoprasian peralatan dan SDM
di PT. Pelindo
Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura
No full textPenggunaan teknologi ( e-government) dalam pelayanan pengurusan dokumen kependudukan dukcapil.untuk mendiskripsikan kondisi penerapan e-government di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota jayapura untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor dalam pelayanan publik di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota jayapura. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu menggukan metode kualitatif. Dengan teknik pengambilan data observasi,wawancara,dan dokumentasi. Hasil penelitian mengenai penerapan e government dukcapil cukup baik dan mudah dipahami dibeberapa kalangan masyarakat namun ada beberapa hambatan yaitu sdm masyarakat dan masyarakat di daerah minim internet penggunaan teknologi informasi dan komunikasi didukcapil sudah cukup baik. Kualitas pemberi pelayanan cukup baik dan sesuai di bidangnya selain itu juga websitenya mudah dipahami.namun terdapat beberapa kekurangan yaitu sdm dan daerah minim internet. Saran memberikan edukasi dan pelatihan serta melakukan pelayanan secara langsung dimasyarakat yang daerahnya minim interne
Tinjauan Yuridis Tentang Tata Cara Perkawinan Adat Suku Kimyal di Kampung Honaima Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya.
No full textPenelitian ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Tata Cara
Perkawinan Adat Suku Kimyal Di Kampung Honaima Distrik Wamena
Kabupaten Jayawijaya”. Tujuannya untuk mengetahui tata cara perkawinan adat
Suku Kimyal di Kampung Honaima Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya dan
untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemukan didalam tata cara perkawinan
adat Suku Kimyal di Kampung Honaima Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan
empiris, yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada undangundang, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan
hukum lainnya yang bersifat sekunder, sedangkan yuridis empiris yaitu
dilakukan dengan melihat kenyataan di lapangan.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tata cara perkawinan adat Suku
Kimyal di Kampung Honaima Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya melalui
beberapa tahapan yaitu Berkenalan (kwe ti wene ambi yorikir), Meminang (kwe
nggino wagi), Tawaran pelamaran atau peminangan (Bingga lakwi atau Bingga
lakarak), Jalinan (Kwewonok ome wogi), Kesepakatan kedua belah pihak dan
penetapan waktu pembayaran mas kawin, tata cara pembayaran mas kawin pada
masyarakat Suku Kimyal, Persembahan (Alake pugu), dan Tamu yang menghadiri
perkawinan/pernikahan. Sedangkan kendala-kendala yang ditemukan didalam tata
cara perkawinan adat Suku Kimyal di Kampung Honaima Distrik Wamena
Kabupaten Jayawijaya yaitu berupa larangan dalam perkawinan antara lain
dimana seseorang harus menikah dengan orang diluar marganya dan
pernikahan hanya dapat terjadi apabila berbeda marga misalnya marga yang
ada dalam golongan masyarakat Wenda, memilih jodoh dengan marga yang
ada dalam golongan masyarakat Kogoya begitupun sebaliknya. Dengan kata
lain bahwa marga-marga yang ada dalam golongan masyarakat Wenda,
adalah Murib, Wonda atau Wenda, Wakerkwa, Jikwa dan Alom. Sedangkan
marga-marga yang ada pada golongan masyarakat Kogoya, seperti Wanimbo,
Tabuni, Tugubal, Kulua, Telenggen, Begal, dan Agabal. Dengan demikian
bila terjadi pernikahan antara dua orang dalam paruh masyarakat Wenda atau
sebaliknya pada paruh masyarakat Kogoya, maka hal ini merupakan suatu
perbuatan yang terkutuk (piyanak atau pulunik) karena pernikahan yang
terjadi antara saudara sendiri
Tata Cara Pembayaran Maskawin Menurut Masyarakat Hukum Adat Moskona di Kabupaten Bintuni provinsi Papua Barat
No full textPenelitian dengan: “ Judul Tata Cara Pembayaran Maskawin Menurut
Masyarakat Hukum Adat Moskona di Kabupaten Bintuni provinsi Papua Barat”
dengan tujuan untuk Mengetahui Masyarakat Adat Moskona menghadapi
pembayaran maskawin dalam Perkawinan dan untuk mengetahui Kendala
pembayaran maskawin Masyarakat hukum adat Moskona kabupaten Bintuni
Provinsi Papua Barat.
Metode penelitian yang digunakan berupa metode Yuridis Normatif dan Yuridis
Empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan Dengan menggabungkan Antara
penelitian Normatif (penelitian perpustakan) dengan Penelitian Hukum Empiris
Yang berdasarkan data primer dan data sekunder yang Diperoleh melalui
wawancara, Obserfasi dan penyampaian pertanyan terhadap Pelaksanaan
pembayaran maskawin Masyarakat Adat Moskona.
Hasil penelitian menunjukan bahwa tata cara pembayaran maskawin pada
Masyarakat Adat Moskona dalam menghadapi pembayaran maskawin dalam
perkawinan tentunya melakukan pernikahan secara Adat dengan perikatan
peminangan setelah adanya kesepakatan, maka pihak keluarga dari si laki-laki
membawa harta atau maskawin yang disebut Minang kepada pihak si perempuan
berupa Uang, Kain Timur dan Babi. Kendala pembayaran maskawin ini juga
sangat lama karena pihak laki-laki bersama keluarganya masih lobi atau mencari
kain timur .Kain Timur yang sesuai dengan beban yang diberikan oleh si
perempuan punya keluarga, karena kebanyakan laki-laki Moskona tidak memilik
kain timur Tersebut yang ditentukan oleh pihak perempuan, maka pihak laki-laki
mencari atau lobi dengan tetangga keluarga untuk membeli, Kain Timur Miyefen
Asli,Eidnok,Inggog,Ifimow,Imenim,Eki,/atau Erejinum yang ditentukan oleh
pihak Perempuan antara salah satu kain di atas, supaya membayar si istrinya
Implementasih Sistem Presidential Threshold Di Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024
Get PDFPenelitian dengan judul Implementasih Sistem Pengaturan Presidential Threshold di Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 Bertujuan untuk mengetahui implementasi dan imlpikasi sistem presiden threshold di dalam pemilihan
presiden dan wakil presiden. Ambang batas pencalonan Presiden adalah jumlah suara yang diperlukan oleh seorang calon untuk dapat mencalonkan diri sebagai Presiden.Terkait dalam hal tersebut perlu ada penelitian tentang urgensi
pengunaan ambang batas 20% dalam pencalonan Presiden (Presidential Threshold) di pilpres serentak tahun 2024. Pengaturan sistem Presidential Threshold di Indonesia. Dan relevansi Presidential Threshold di Indonesia dengan
sistem multipartai. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Bahan hukum penelitian di kumpulkan dengan cara meginventarisasi dan mengklasifikasikan kemudian di analisi dengan cara kualitatif dan di sajikan dalam bentuk deskriptif. pendekatan yang digunakan dalah pendekatan perundang -undangan Presidential Threshold berhubungan erat dengan pemilu serentak, Presidential Threshold dapat menetukan hasil akhir dari sebuah pilpres.Hasi Penelitian Presidential Threshold juga menentukan keberpihakan yang akan terjadi antara lembaga legislatif dan eksekutif. Pengambilan threshold sebagai syarat mengusung Presiden dianggap tidak relevan karena menggunakan prolehan suara lima tahun sebelumnya yang belum tetntu sama elektabilitasnya
pada tahun berikutnya
Peranan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Produksi Kopi Masyarakat Di Kampung Wea Distrik Pasema Kabupaten Yahukimo
Get PDFFungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan adalah mengarahkan kemandirian dan pembangunan masyarakat demi menciptakan kesejahteraan, tidak harus dipaksakan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, yang meliputi: Pemerintah sebagai Regulator, Pemerintah sebagai Dinamisator dan Pemerintah sebagai Fasilitator. Tujuan Penelitian : 1). Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peranan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Produksi Kopi Masyarakat Di Kampung Wea Distrik Pasema Kabupaten Yahukimo. 2). Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala-kendala Peranan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Produksi Kopi Masyarakat Di Kampung Wea Distrik Pasema Kabupaten Yahukimo. Metode: Penelitian ini menggunakan desain Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan induktif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Produksi Kopi Masyarakat Di Kampung Wea Distrik Pasema Kabupaten Yahukimo, yang mencakup : a. Peran pemerintah sebagai regulator secara tertulis memang belum ada, namun Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian memberikan pelatihan dan bantuan bibit kopi kepada petani dan juga melalui musrembang di tingkat distrik pemerintah distrik mengusulkan kepada pemerintah daerah bantuan bibit kopi, b. Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah dengan memberikan bimbingan dan dorongan kepada petani agar kualitas kopi yang dihasilkan memenuhi standar mutu yang baik yang sesuai dengan pasaran dalam negeri maupun luar negeri, c. Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah dengan dukungan yang diberik an oleh pemerintah dalam pengembangan kopi, dengan memberikan respon yang baik dan bantuan berupa alat-alat, bantuan pupuk, bibit kopi kepada masyarakat melalui kelompok tani. . 2). Kendala-kendala Peranan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Produksi Kopi Masyarakat Di Kampung Wea Distrik Pasema Kabupaten Yahukimo adalah komunikasi yang masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dan juga penyediaan infrastruktur penujang masih sangat minim dan kurang memadai serta belum adanya Regulasi dari Pemerintah Daerah terkait dengan Produksi Kopi yang ada di Kabupaten Yahukim
Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Pendampingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kota Jayapura
No full textPenelitian dengan judul “PEMENUHAN HAK ANAK MEMPEROLEH PENDAMPINGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI KOTA JAYAPURA” bertujuan untuk mengkaji perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dalam memperoleh pendampingan hukum dalam sistem
peradilan pidana anak di Kota Jayapura. Dalam konteks ini, anak-anak yang terlibat dalam proses hukum sering kali menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengancam hak-hak mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai regulasi yang dibentuk untuk mendukung dan menegakan hak-hak anak. Usaha untuk memenuhi hak-hak
tersebut dapat dilihat dari pendampingan hukum yang dilakukan oleh Pusat Bantuan Hukum PERADI Kota Jayapura. Namun, pelaksanaan pendampingan hukum di lapangan seringkali masih menghadapi kendala-kendala sehingga
pemenuhan hak-hak anak belum dapat dilakukan secara optimal. Pemenuhan hak hak anak melalui pendampingan hukum bertujuan agar menghindari anak dari adanya diskriminasi terhadap hak-hak anak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pemenuhan hak-hak anak memperoleh pendampingan hukum dalam sistem peradilan pidana di Kota Jayapura. Saran untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan yang ada guna memenuhi hak anak memproleh pendampingan hukum yaitu dengan adanya koordinasi dan kerja sama yang lebih baik antar para penegak hukum sehingga memberikan
perlindungan terhadap anak dari sebelum, selama dan setelah persidangan
Pertanggungjawaban Hukum Terkait Pembayaran Pesangon Dari PT. Sinar Mas Kepada PKWT Yang Di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Di Kabupaten Jayapura
No full textTujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum oleh Pihak Perusahaan terkait pembayaran pesangon PKWT akibat dilakukanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan upaya yang dilakukan pihak perusahaan agar para pekerja/PKWT tetap mendapatkan Hak nya apabila sewaktu-waktu Perusahaan memberlakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan tipe penelitian hukum Yuridis Normatif yang di dukung Empiris yang mengkaji dari berbagai aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, konsistensi dan penjelasan dalam tiap pasal dan kekuatan mengikat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum oleh pihak perusahaan terkait pembayaran pesangon PKWT akibat dilakukanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pihak perusahaan tetap mengikuti aturan yang berlaku pada Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, agar Hak setiap para pekerja di bayarkan. Regulasi yang mengatur mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ialah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dimana semua regulasi tersebut menjadi dasar hukum terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta pekerja yang mendapat PHK secara sepihak dari perusahaan. Oleh sebab itu, kepada Dinas Tenagakerja Kabupaten Jayapura dapat sebagai penengah dalam memperjuangkan hak-hak tenaga kerja kontrak yang telah di PHK sebagai langkah Bipartit dan Tripartit dengan pengusaha khusunya PT Sinar Mas sehingga dapat memperjuangkan hak-hak tenaga kerja kontrak