Universitas Cenderawasih Repository
Not a member yet
670 research outputs found
Sort by
Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Di Kampung Adat Iwon Distrik Gresik Selatan Kabupaten Jayapura
No full textPenelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Seberapa Jauh Kesuksesan Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Kampung Adat Iwon Distrik Gresik Selatan Kabupaten Jayapura. Adapun Jenis Penelitian Yang Digunakan Yaitu Kualitatif Dengan Teknik Pengumpulan Data Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Yaitu Observasi, Wawancara Dan Dokumentasi. Analisis Data Berdasrkan Teori Jan Marse Yang Terdiri Dari Empat Hal Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan, Yaitu Informasi, Isi Kebijakan, Dukungan Masyrakat, Dan Pembagian Potensi. Hasil Penelitian Ini Yaitu Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Kampun Dalam Pembangunan Kampung Adat Iwon Distrik Gresik Selatan Kabupaten Jayapura Belum Terelalisasi Dengan Optimal, Karna Masih Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Informasi Mengenai Rencana Kerja Desa, Adanya Fator Lain Yang Mempengaruhi Seperti Isi Kebijakan Kurang Tepat Sasaran, Kurang Partisipasi Masyrakat Atau Dukungan Masyarakat Dalam Pembagunan Kampung Adat Iwon Distrik Gresik Selatan Kabupaten Jayapura Dan Potensi Kampung Yang Belum Memadai
Akibat Hukum terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Kota Jayapura.
No full textPenelitian yang berjudul “Akibat Hukum terhadap Perkawinan Beda Agama
menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Kota Jayapura”. Bertujuan untuk
mengetahui akibat hukum terhadap perkawinan beda agama dan mengetahui
persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda agama di Kota Jayapura.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan empiris dan metode pendekatan normatif. Teknik yang dilakukan untuk
mengumpulkan data adalah dengan riset kepustakaan (library research) dan
wawancara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkawinan beda agama banyak terjadi
belakangan ini, di tengah-tengah masyarakat Indonesia khususnya di Kota
Jayapura. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di
perbaharui oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sangatlah
dilarang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) di sebutkan bahwa “Perkawinan yang sah
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”.
Akibat hukum dari perkawinan beda yaitu status perkawinan beda agama tidak sah
menurut masing-masing agama. Tidak sah pula menurut Undang-Undang
Perkawinan. Adanya status perkawinan yang tidak sah, maka akan membawa akibat
hukum juga terhadap status dan kedudukan anak. Anak yang dilahirkan dari
perkawinan beda agama adalah anak yang tidak sah atau anak diluar kawin karena
perkawinana kedua orang tuanya bukan merupakan perkawinan yang sah
Kajian Hukum Terhadap Pembagian Harta Gono Gini Akibat Percerain di Kota Jayapura.
No full textPenelitian dengan judul Kajian Hukum Terhadap Pembagian Harta Gono
Gini Akibat Percerain di Kota Jayapura (Studi Kasus Perkara Nomor
75/Pdt.G/2018/PN-Jap). Dengan tujuan untuk mengkaji putusan hakim dalam
perkara Nomor 75/Pdt.G/2018/PN-Jap dan bagaimana pertimbangan hakim dalam
memutus perkara pembagian harta gono gini dalam putusan Nomor
75/Pdt.G/2018/PN-Jap.
Metode penelitian yang di gunakan Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, Pendekatan ini
dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis bahan hukum primer dan
sekunder yang relevan dengan topik penelitian.
Berdasarkan pada hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa
pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pembagian harta gono gini dalam
permohonan gugatan harta gono gini di Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura dalam
putusan perkara perdata nomor 75/Pdt.G/2018/PN-Jap adalah Pembagian Harta
Bersama (Gono Gini) tidak dikenal adanya Sita Jaminan (Conservator Beslag),
karena sita conservator beslag adalah tindakan sita jaminan terhadap harta
kekayaan Tergugat, sedangkan dalam perkara Harta Bersama (Gono Gini) yang
dikenal adalah Sita Mantal yaitu sita jaminan terhadap harta bersama. Dengan
demikian permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat tidak beralasan
hukum sehingga patut ditolak
Tanggung Jawab Perdata Barbershop “Harry Sae” Dalam Melayani Konsumen : Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen
No full textPenelitian dengan judul “Tanggung Jawab Perdata Barbershop “Harry
Sae” Dalam Melayani Konsumen : Perspektif Hukum Perlindungan
Konsumen”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja
bentuk tanggung jawab barbershop “Harry Sae” terhadap konsumen di Kota
Jayapura dan mengetahui bagaimana implementasi hukum perlindungan
konsumen terkait tanggung jawab tersebut di Kota Jayapura
Metode pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan normatif yaitu untuk menemukan aturan tentang perlindungan
konsumen dan juga metode pendekatan hukum empiris yaitu untuk mengkaji
hukum dalam kenyataan.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Barbershop “Harry Sae” telah
berupaya menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen. "Harry Sae" secara konsisten menjaga kualitas layanan dengan
menyediakan fasilitas yang nyaman, kebersihan yang baik, serta pelatihan bagi
karyawan untuk meningkatkan kompetensi pelayanan. Barbershop ini juga
menunjukkan komitmen dalam menangani keluhan konsumen dengan
menyediakan mekanisme pengembalian uang dan rekomendasi pegawai yang
lebih berpengalaman, sehingga mengedepankan kepuasan konsumen. 2. Selain
itu, "Harry Sae" mematuhi standar yang diatur dalam UU Perlindungan
Konsumen, seperti memberikan informasi yang jelas terkait harga dan layanan
yang ditawarkan, menjaga keselamatan serta kebersihan lingkungan usaha, serta
bertanggung jawab atas potensi kerugian yang dialami konsumen. Barbershop ini
juga memperlihatkan itikad baik dengan terus meningkatkan kualitas layanan
melalui survei dan masukan konsumen, serta menjaga keterbukaan dan
transparansi dalam pelaksanaan usahanya
Analisis Kinerja Kepala Kampung Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kampung Toegi Distrik Ilaga Utara Kabupaten Puncak.
No full textDeni Hagabal, NIM: 2020031044051, dibimbing Y.Gabriel Maniagasi, Diego
Romario Defretes. Analisis Kinerja Kepala Kampung Dalam Meningkatkan
Pelayanan Publik Di Kampung Toegi Distrik Ilaga Utara Kabupaten Puncak.
Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui Kinerja kepala kampung Togei dalam
penyelenggaraan Pemerintahan kampung Distrik Ilaga Utara Kabupaten Puncak.
Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penyelenggaraan
Pemerintahan Kampung Togei Distrik Ilaga Utara Kabupaten Puncak Manfaat
penelitian. Data dan informasi dikumpulkan dengan metode deskriptif kualitatif
karena berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan
berkenaan dengan kondisi saat ini. Teknik observasi, wawancara dan studi
dokumen digunakan untuk menghimpun data. Data dianlisa dengan metode analisi
data interaktif oleh Miles dan Hubermann. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
analisis Kinerja Kepala Kampung dalam meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan kampung Toegi Distrik Ilaga Utara Kabupaten Puncak ditentukan
dari 3 aspek-aspek yakni motivasi, situasi kerja, dan disiplin. Aspek Motivasi
Kerja Kepala Kampung menunjukkan kondisi cukup baik, karena didorong oleh
kesadaran akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala kampung. Aspek
Situasi Kerja ditunjukkan dengan keadaan yang saling menghargai dan saling
dengar satu dengan yang lainnya. Aspek Disiplin Kerja ditunjukan oleh semangat
kerja kepala kampung dan kemauan untuk belajar dari bawahannya.Sedangkan
faktor-faktor yang menghambat kinerja kepala kampung ditandai dengan tidak
tersedianya warga yang memiliki pendidikan dan pengetahuan yang cukup untuk
menerima tanggung jawab sebagai aparatur kampung; Adanya sikap terlalu
percaya kepada bawahan oleh kepala kampung; Rekrutmen aparat kampung tanpa
menggunakan syarat formal seperti tingkat pendidikan, dan kurang tersedianya
SDM yang cukup
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Kampung Woubutuh Distrik Wege Muka Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah.
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip
Good governance di kampung woubutuh distrik wege muka kabupaten paniai
provinsi papua tengah. dan juga untuk mengetahui apa saja Apa saja factor
penghambat dan factor pendukung penerapan prinsip-prinsip good governance di
Kampung Woubutuh Distik Wege Muka Kabupaten Paniai Provinsi Papua
Tengah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif. Untuk mengadakan pengkajian selanjutnya terhadap istilah penelitian
kualitatif perlu kirannya dikemukakan beberapa definisih. Kirk dan Miller (1986:9)
dalam Maleong,dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara, oberservasi,
dan dokumentas. pastisipati dari aparat kampung kepada masyarakat dapat dilihat
dari setiap kegiatan atau program-program kerja yang dilakukan di kampung
masyarakat merasa tidak dilibatkan oleh aparat kampung dalam setiap
mengambilan keputusan juga aparat kampung cenderung melakan sesuatu secara
tertutup tampa anda informasi yang jelas kepada warga masyarakat kampung
woubutuh, dalam menjalankan tata kelola pemerintahan (Good Governance)
walaupun masih sederhana berdasarkan nilai lokal dengan keadaan objektif di
Kampung Woubutuh,Transparansi Namun yang menjadi masalah ditengah
masyarakat adalah sarana dan prasarana pendukung untuk menyebarluaskan
informasi masih kurang (belum ada). Akuntabilitas Pemerintah Kampung masih
lemah dalam menciptakan regulasi-regulasi Kampung yang baik. Selain itu, dalam
sistem penyelenggaraan pemerintah kampung woubutuh masih adanya,
penyimpangan yang paling mempengaruhi gerak lajunya pertumbuhan dan
perkembangan kampung woubutuh adalah penyimpangan yang didasarkan pada
etnisitas sehingga pendekatan ini berdampak langsung juga pada tidak berjalannya
prinsip Good Governance dalam tatakelola pemerintahan
Tanggung Jawab Perdata Barbershop “Harry Sae” Dalam Melayani Konsumen : Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen
Full text linkPenelitian dengan judul “Tanggung Jawab Perdata Barbershop “Harry Sae” Dalam Melayani Konsumen : Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja bentuk tanggung jawab barbershop “Harry Sae” terhadap konsumen di Kota Jayapura dan mengetahui bagaimana implementasi hukum perlindungan
konsumen terkait tanggung jawab tersebut di Kota Jayapura
Metode pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif yaitu untuk menemukan aturan tentang perlindungan konsumen dan juga metode pendekatan hukum empiris yaitu untuk mengkaji hukum dalam kenyataan.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Barbershop “Harry Sae” telah berupaya menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. "Harry Sae" secara konsisten menjaga kualitas layanan dengan menyediakan fasilitas yang nyaman, kebersihan yang baik, serta pelatihan bagi karyawan untuk meningkatkan kompetensi pelayanan. Barbershop ini juga menunjukkan komitmen dalam menangani keluhan konsumen dengan menyediakan mekanisme pengembalian uang dan rekomendasi pegawai yang lebih berpengalaman, sehingga mengedepankan kepuasan konsumen. 2. Selain
itu, "Harry Sae" mematuhi standar yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, seperti memberikan informasi yang jelas terkait harga dan layanan yang ditawarkan, menjaga keselamatan serta kebersihan lingkungan usaha, serta
bertanggung jawab atas potensi kerugian yang dialami konsumen. Barbershop ini juga memperlihatkan itikad baik dengan terus meningkatkan kualitas layanan melalui survei dan masukan konsumen, serta menjaga keterbukaan dan
transparansi dalam pelaksanaan usahanya
Kajian Hukum Tentang Tata Cara Perkawinan Adat Suku Panyai di Kampung Mulima Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya
Full text linkPenelitian ini dengan judul “Kajian Hukum Tentang Tata Cara Perkawinan
Adat Suku Panyai Di Kampung Mulima Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya”.
Tujuannya untuk mengetahui tata cara perkawinan adat Suku Panyai di Kampung
Mulima Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya dan untuk mengetahui kendala-
kendala yang di temukan didalam tata cara perkawinan adat Suku Panyai di
Kampung Mulima Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan
empiris, yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada undang-
undang, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan
hukum lainnya yang bersifat sekunder, sedangkan yuridis empiris yaitu
dilakukan dengan melihat kenyataan di lapangan.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tata cara perkawinan adat Suku
Panyai di Kampung Mulima Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya yaitu melalui
beberapa tahapan yaitu Berkenalan (kwe ti wene ambi yorikir), Meminang (kwe
nggino wagi), Tawaran pelamaran atau peminangan (Bingga lakwi atau Bingga
lakarak), Jalinan (Kwewonok ome wogi), Kesepakatan kedua belah pihak dan
penetapan waktu pembayaran mas kawin, tata cara pembayaran mas kawin pada
masyarakat suku Panyai, Persembahan (Alake pugu), dan Tamu yang menghadiri
perkawinan/pernikahan. Sedangkan kendala-kendala yang di temukan didalam
tata cara perkawinan adat Suku Panyai di Kampung Mulima Distrik Kurulu
Kabupaten Jayawijaya yaitu berupa larangan dalam perkawinan antara lain
dimana seseorang harus menikah dengan orang diluar marganya dan
pernikahan hanya dapat terjadi apabila berbeda marga misalnya marga yang
ada dalam golongan masyarakat Wenda, memilih jodoh dengan marga yang
ada dalam golongan masyarakat Kogoya begitupun sebaliknya. Dengan kata
lain bahwa marga-marga yang ada dalam golongan masyarakat Wenda,
adalah Murib, Wonda atau Wenda, Wakerkwa, Jikwa dan Alom. Sedangkan
marga-marga yang ada pada golongan masyarakat Kogoya, seperti Wanimbo,
Tabuni, Tugubal, Kulua, Telenggen, Begal, dan Agabal. Dengan demikian
bila terjadi pernikahan antara dua orang dalam paruh masyarakat Wenda atau
sebaliknya pada paruh masyarakat Kogoya, maka hal ini merupakan suatu
perbuatan yang terkutuk (piyanak atau pulunik) karena pernikahan yang
terjadi antara saudara sendir i
Peran Perpustakaan Sekolah Dalam Meningkatkan Minat Membaca Pada Siswa Di Sekolah Menengah Atas Gabungan (SMAG) Kota Jayapura
Full text linkPeran perpustakaan sekolah dalam meningkatkan minat dan membaca siswa di sekolah menengah atas gabungan (SMAG) Jayapura. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan upaya apa saja yang dilakukan pihak perpustakaan dalam meningkatkan minat dan kebiasaan siswa.
Metode penelitian dilakukan melalui penelitian kualitatif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode observasi dengan melakukan pengamatan langsung, sedangkan untuk wawancara hanya ditunjukkan kepada kepala perpustakaan dan guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum perpustakaan sudah berperan dan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan minat dan kebiasaan membaca siswa dengan mengadakan berbagai kegiatan baik yang bersifat interen maupun yang bekerjasama dengan sekolah. Perpustakaan juga telah didayagunakan serta telah menjadi bagian yang integral dari proses belajar mengajar. Selanjutnya penulis juga melakukan penelitian tentang minat dan kebiasaan membaca siswa dan hasilnya, minat dan kebiasaan membaca siswa cukup baik itu ditunjukan dengan banyaknya jumlah bahan pustaka yang dipinjam dari perpustakaan dan jumlah dan waktu kunjungan siswa ke perpustakaan.
Peran Perpustakaan SMA Gabungan dalam meningkatkan kesadaran pentingnya perpustakaan sebagai pusat minat baca dilakukan dengan beberapa program. Perpustakaan mengarahkan para guru dan siswa di sekolah untuk memanfaatkan perpustakaan untuk kepentingan belajar mengajar, misalnya dengan cara mengerjakan tugas sebuah mata pelajaran di perpustakaan, belajar melalui bahan Audio Visual/AV di perpustakaan. Kerjasama antara kepala sekolah, guru dan pustakawan pun terjalin dengan baik. Setiap ada acara dan kegiatan, pihak perpustakaan akan memberitahukan kepala sekolah, yang akan ditindaklanjuti oleh kepala sekolah dengan mengajak para guru dan wali kelas untuk ikut berperan aktif dalam acara dan kegiatan tersebut
Peran Kepemimpinan Lurah Di Kantor Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura
No full textPeran kepemimpinan sangat dibutuhkan dalam setiap organisasi atau instansi, baik secara formal maupun informal. Peran kepemimpinan menjadi salah satu tolok ukur dalam proses pencapaian tujuan atau sasaran organisasi, mengingat pemimpin merupakan penggerak dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Tujuan dari penelitian in adalah untuk : mendeskripsikan dan menganalisis Peran Kepemimpinan Lurah Di Kantor Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura dan mendeskripsikan dan menganalisis kendala-kendala dalam Peran Kepemimpinan Lurah Di Kantor Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1). Peran Kepemimpinan Lurah Di Kantor Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura, meliputi : a. Sebagai Katalis sudah cukup baik dalam mendorong dan menggerakkan bawahannya, b. Sebagai fasilitator Kepala Kelurahan selalu memberikan arahan yang baik, selalu membantu pegawai yang mengalami kendala pekerjaan dan selalu contoh yang baik serta konsisten terhadap waktu, c. sebagai pemecah masalah cukup baik, dalam arti kepemimpinan Kepala Kelurahan sudah sesuai prosedur dalam memecahkan permasalahan yang terjadi. d. sebagai komunikator sudah sangat baik, apa yang diperintahkan dan apa yang disarankan semuanya dapat diterima dengan baik oleh pegawai. 2). Kendala-kendala dalam peran kepemimpinan Kepala Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura adalah melemahnya motivasi pegwai akibat dari padatnya rutinitas pekerjaan, dorongan yang sangat kuat dari diri pemimpin itu sendiri atau terlalu serius yang berakibat lemahnya dukungan dari aparat terhadap kepemimpinannya, kurangnya pendidikan dan pelatihan para pegawai untuk menunjang pekerjaannya, fasilitas sarana dan prasarana kantor dan Kurangnya dana operasional, sehingga program yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik