Universitas Cenderawasih Repository
Not a member yet
670 research outputs found
Sort by
Promosi Sebagai Sarana Pemasaran Koleksi Buku Pada Unit Perpustakaan Teknis (UPT) Universitas Cenderawasih
No full textSkripsi ini menbahas tentang “promosi sebagai sarana pemasaran koleksi buku pada unit perpustakaan teknis (UPT) universitas cenderawasih” rumusan masalahnya yaitu : (1) apakah penting promosi dan pemasaran diperlulakan pada perpustakaan UPT universitas cenderawasih (2) bagimana cara mempromosika koleksi buku di UPT universitas cenderawasih (3) apa sajakah kendalah-kendalah yang ketika mempromosikan koleksi. Tujuan penelitian yaitu: untuk mengetahui bagimana mempromosikan koleksi di UPT universitas cenderawasih. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan teknik observasi,wawancara,dan dokumentasi. Sumberdata di proleh dari mahasiswa yang berkujung di UPT universitas cenderawasih .
Hasil penelitian dan pembahasan diketahui bawah (1) promosi di UPT universitas cenderawasih yaitu meliputi bahan kolkesi,skripsi,karya almiah refersi bahan pustaka digital
Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Kabupaten Keerom.
No full textPenelitian ini berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor Penyebab
Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Kabupaten Keerom.
Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Keerom dengan tujuan
untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan
Agama Kabupaten Keerom dan upaya untuk mencegah terjadinya
perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Keerom.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu mengenai pemberlakuan
atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada
peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat dan berfokus
pada fakta sosial, dengan mengetahui faktor penyebab terjadinya
perceraian secara langsung di lapangan.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor yang
menyebabkan terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Kabupaten
Keerom terdapat dua faktor yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran
terus menerus, dan faktor meninggalkan salah satu pihak. Dan upaya untuk
mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Keerom
yaitu pihak Pengadilan Agama Kabupaten Keerom memberikan
penasehatan dan melakukan mediasi kepada para pihak yang akan
melakukan perceraian agar bisa rujuk kembali dan berbaikan
Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula di Kota Jayapura Tahun 2024.
No full textPenelitian ini dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi
Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Di Kota
Jayapura Tahun 2024”. Tingkat partisipasi masyarakat berbanding lurus dengan
jumlah partisipasi pemilih pemula dan memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap kuantitas dan kualitas pemilu dikota jayapura, maka efektivitas KPU
dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula dikota jayapura harus diteliti lebih
lanjut. Tujuannya untuk mengetahui Peran Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Di
Kota Jayapura Tahun 2024 dan untuk mengetahui factor-faktor apa yang yang
dihadapi KPU dalam meniingkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2024.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yuridis normatif yaitu
suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, bahan
kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang
bersifat sekunder, peningkatan partisipasi politik daripada masyarakat pada pemilu
2024 lumayan signifikan dibandingkan dengan pemilu 2019 karena semuanya tidak
luput dari kinerja KPU yang efektiv dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
Penulis menyimpulkan bahwa Kefektivitasan kinerja dari Komisi Pemilihan Umum
memiliki pengaruh yang sangat besar dalam penyelenggaraan pemilihan umum
kota jayapura dalam meningkatkan partisipasi politik dari masyarakat terkhusus
pemilih pemula dan hal tersebut di dukung dengan kualitas serta kinerja yang
maksimal daripada setiap perangkat atau pegawai dari KPU Kota Jayapura dalam
memberikan pelayanan serta mengedukasi dan mensosialisasikan pentingnya
pemilu kepada masyarakat tentang agar masyarakat sadar serta paham
bahwasannya hak pilih dari masing-masing mereka itu sangat penting
Kajian Hukum Tentang Denda Adat Akibat Perselingkuhan Dalam Keluarga di Kampung Kurima Kabupaten Yalimo.
No full textPenelitian skripsi ini dengan judul “ Kajian Hukum Tentang Denda Adat Akibat
Perselingkuhan Dalam Keluarga Di Kampung Kurima Kabupaten Yalimo” Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pelaksanaan sanksi adat
pihak laki-laki yang melakukan perbuatan selingkuh dengan pihak perempuan, dimana
keduanya mempunyai pasangan yang sah.
Penelitian ini menggunakan metode normative-empiris yang artinya dalam
pemaparannya, penulis mengkaji sumber-sumber hukum berupa peraturan perundangundangan yang kemudian diterapkan dalam lingkungan masyarakat dengan. Sumber data
yang digunakan berupa informan , tempat dan peristiwa serta arsip dan dokumen.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Kepala Kampung dan kepala suku Kampung
Kurima Kabupaten Yalimo memberikan sanksi adat sebagai bentuk hukum adat diberikan
kepada pihak laki-laki berupa denda uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan
4 (empat) ekor babi diberikan kepada pihak perempuan.
Sanksi atau denda adat dalam kasus ini yang dianggap sebagai sebuah hukum adat, yang
berlaku mengikat kedua belah pihak yang melakukan perbuatan perselingkuhan di Kampung
kurima Kabupaten Yalimo
Analisis Peranan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi Dalam Mengatasi Permasalahan Kecelakaan Kerja Pada Karyawan Somel Kayu CV Putra Via Mandiri. di kampung Rotea Distrik Bonggo Barat Kabupaten Sarmi
No full textPenelitian dengan judul Analisis peranan dinas tenaga kerja Kabupaten Sarmi Dalam
mengatasi permasalahan kecelakaan Kerja pada Karyawan somel kayu CV Putra Via mandiri
di kampung Rotea Distrik Bonggo Barat Kabupaten Sarmi dengan tujuan Untuk mengetahui
upaya atau kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi dalam melakukan pembinaan
keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Sarmi dalam melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja
Jenis Penelitian ini adalah Penelitian lapangan (Field Research) sebagai data primer,
kemudian didukung oleh data sekunder dengan penelitian pustaka (Library Research) untuk
memperkuat penelitian ini. Penelitian tersebut bersifat Deskriptif dengan mendeskripsikan
masalah melalui pengumpulan data. Pendekatan yang penyusun pakai adalah normatif analitik
yaitu melihat persoalan yang dikaji berkaitan dengan judul. Data analisis secara induktif yaitu
dengan cara menarik sebuah kesimpulan agar diketahui hasil dari penelitian yang dilakukan
oleh penyusun.
Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme pengawasan dalam melakukan upaya
kebijakan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Undang-Undang
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pengawasan Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Sarmi sudah cukup efektif menekan angka kecelakaan kerja di perusahaan, Dimana
angka kecelakaan kerja di Kabupaten Sarmi hanya sebesar 0.5%, akan tetapi banyak yang tidak
melaporkan kasus yang dialaminya untuk di data
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jajanan Makanan Siap Saji PFC dan Lazatto di Kota Jayapura.
No full textPenelitian dengan Judul” Perlindungan hukum terhadap konsumen jajanan
makanan siap saji PFC dan Lazatto di Kota Jayapura”. Tujuan penelitian ini yaitu
penegakan hukum dalam menuntut tanggung jawab pelaku usaha makanan siap
saji di anggap sebagai usaha memberikan perlindungan terhadap konsumen yang
mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan yang diedarakan dan
bertujuan untuk memberikan pencegahan agar orang lain tidak melakukan
perbuatan yang sama.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan
yuridis-empiris, penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan dan pelaku usaha sentra
makanan jajanan siap saji di Kota Jayapura. Data yang dikumpulkan yaitu data
primer dan data sekunder. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar masih ditemukan belum
memiliki sertifikat Layak sehat. (2). Pemerintah dalam pengawasannya hanya
menerapkan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis berupa surat
pernyataan pelaku usaha akan mematuhi ketentuan keamanan pangan.
Hasil penelitian disimpulkan bahwa: (1). Pelaku usaha sebagian besar
tidak tidak mengimplementasikan Pasal 5 ayat (1) Permenkes No. 2011 Tentang
Higiene Sanitasi Jasaboga. (2). pengawasan Pemerintah terhadap sentra makanan
jajanan siap saji belum diterapkan secara maksimal. Saran yang penulis berikan
yaitu Pemerintah harus melakukan pengawasan secara maksimal dengan
menerapkan sanksi sesuai Pasal 72 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2012 tentang
Pangan terhadap sentra makanan jajanan siap saji yang tidak memiliki sertifikat
Layak sehat dan pelaku usaha harus memiliki sertifikat Layak sehat sesuai Pasal 5
ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan tentang higiene sanitasi jasaboga dengan
mengajukan permohonan Layak sehat ke Dinas Kesehatan
Implementasi Pemidanaan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Jayapura (Studi Kasus Nomor : 193/Pid.Sus/ 2021/PN.Jap.)
No full textPenelitian ini dengan memilih judul “Implementasi Pemidanaan Pelaku
Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Jayapura (Studi Kasus Nomor :
193/Pid.Sus/ 2021/PN.Jap.)”. Dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui untuk
mengetahui dakwaan dari tuntutan Penuntut Umum dalam tindak pidana
kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jayapura dan Pertimbangan Hakim
Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam
Perkara Pidana Nomor. 193/Pid.Sus/ 2021/PN.Jap
Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif.
Metode penelitian yuridis normatif, bertitik tolak dengan meneliti data pustaka
atau studi kepustakaan, (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder),
khususnya ketentuan perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan judul
dan rumusan masalah pada Pengadilan Pengadilan Kelas IA Jayapura terkait
Implementasi Pemindanaan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam
Putusan hakim dan Dakwaan dari tuntutan Penuntut Umum
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bentuk dakwaan dari tuntutan
Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal hanya satu tindak pidana saja yang
didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau
dakwaan pengganti lainnya. Karena didakwakan pelaku telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan cabul”,
berdasarkan pertimbangan Hakim Terdakwa DAVID AURI Alias. DAVID, telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan
cabul”, melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002,
tentang Perlindungan Anak, Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu
dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan denda sejumlah
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda
tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama: 2 (dua)
bulan. Oleh sebab itu, dihimbau kepada keluarga, lembaga pendidikan, serta
lingkungan masyarakat sekitar agar dapat saling mengawasi dan memberikan
edukasi seks agar tindakan seksual yang berbahaya dan merugikan dapat dihindari
dengan meningkatkan kontrol diri secara keseluruhan serta bagi Aparat penegak
hukum diharapkan lebih memperhatikan penggunaan pasal yang disangkakan
terhadap pelaku sesuai dengan latar belakang tindak kejahatan yang dilakukan
agar dapat menjerat pelaku dengan hukuman yang semestinya
Efektivitas Penerapan Pasal 7 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di bawah Umur di Kabupaten Jayapura.
No full textPenelitian ini dengan judul “Efektivitas Penerapan Pasal 7 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di bawah Umur di
Kabupaten Jayapura”, dengan tujuan mengetahui penerapan Pasal 7 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 dan faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah
umur di Kabupaten Jayapura danfaktor-faktor penyebab perkawinan di bawah
umur di Kabupaten Jayapura.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan hukum yang
mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti yakni ketentuan tentang batas
usia perkawinan yang telah mengalami setelah berlakunya Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan.
Hasil penelitian ini menerangkan bahwa efektivitas Penerapan Pasal 7
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di bawah umur di
Kabupaten Jayapura bahwa penerapan Undang-Undang tersebut belum berjalan
efektif. Dalam hal ini terlihat dari fakta yang ditemukan oleh peneliti di lapangan,
dilihat dari segi hukum nya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
belum berjalan secara maksimal, penegak hukum masih di temukan tidak bekerja
secara profesional, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menaati aturan
dan kurang nya pemahaman tentang aturan yang ada, masih di temukan budaya
ikut-ikutan di dalam masyarakat Kabupaten Jayapura sehingga penerapan Pasal 7
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dibawah umur tidak
bisa di terapkan secara efektif. Oleh sebab itu, kepada pemerintahan hendaknya
mensosialisasikan kepada masyarakat tentang dampak apabila melangsungkan
perkawinan di bawah umur sangatlah buruk sehingga masyarakat mengetahui
apabila menikah dibawah umur akan berbahaya bagi diri sendiri, kepada
masyarakat hendaknya memiliki kesadaran untuk menaati hukum yang berlaku,
agar tidak terjadi sesuatu kepada diri sendiri dan saling mengingatkan antara satu
dan yang lain
Kajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Lahan Tambang Emas di Kampung Mogodagi Distrik Kapiraya Kabupaten Deiyai.
No full textPenelitian ini mendeskripsikan tentang pertambangan emas di kampung mogodagi distrik
kapiraya kabupaten deiyai. Menurut Sunidyo Suryo Herdadi selaku kepala inspektur tambang
mineral dan batubara, Pertambangan Tanpa Izin atau PETI terus menjadi perhatian
Pemerintah. Diperlukan upaya bersama dan dukungan seluruh pihak untuk mendorong
penanganan isu PETI beserta dampak yang ditimbulkan. PETI adalah kegiatan memproduksi
mineral atau batubara yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin,
tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi
lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial.
"PETI adalah kegiatan tanpa izin, dan memicu kerusakan lingkungan. Kegiatan ini juga
memicu terjadinya konflik horisontal di dalam masyarakat," kata Direktur Teknik dan
Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Sunindyo Suryo Herdadi.
Selain itu, PETI juga mengabaikan kewajiban-kewajiban, baik terhadap Negara maupun
terhadap masyarakat sekitar. "Karena mereka tidak berizin, tentu akan mengabaikan
kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab penambang sebagaimana mestinya.
Mereka tidak tunduk kepada kewajiban sebagaimana pemegang IUP dan IUPK untuk
menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk juga
pengalokasian dananya," ujar Sunindyo
Peranan Notaris Dalam Merealisasikan Pemberian Kredit Perbankan di Kota Jayapura.
No full textPenelitian dengan judul “Peranan Notaris Dalam Merealisasikan
Pemberian Kredit Perbankan di Kota Jayapura” dilakukan pada Bank Danamon
Cabang Jayapura dan PT. Bank Mandiri (Persero) tbk, Kantor Kas Abepura
dengan tujuan untuk mengetahui peran Notaris dalam memenuhi aspek kepastian
hukum terhadap pemberian kredit perbankan serta jaminan perlindungan hukum
bagi para pihak (debitur dan kreditur) apabila akta perjanjian kredit dibuat
dihadapan Notaris.
Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang memberi penekanan
pada data lapangan, namun demikian penelitian ini diawali dengan mempelajari
data sekunder yang diperoleh dari perpustakaan.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam praktek pemberian
kredit terdapat dualisme kebijakan yaitu pemberian kredit yang dilakukan dengan
akta notariil (akta otentik) dan akta dibawah tangan. Namun demikian, sebagian
besar responden (78,125%) debitur menyatakan bahwa perjanjian kredit yang
dilakukan didepan Notaris dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan
hukum yang seimbang bagi debitur maupun kreditur (bank).
Oleh sebab itu pemerintah perlu membuat undang-undang tentang
perjanjian kredit perbankan, agar tercipta presepsi yang sama dalam proses
pemberian kredit dan berbagai peraturan pelaksanaannya