Universitas Cenderawasih Repository
Not a member yet
670 research outputs found
Sort by
Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jayapura.
No full textPenelitian dengan judul“Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pembuangan
Bayi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jayapura”. Adapun tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadi kejahatan
pembuangan bayi di kota Jayapura dan upaya penanggulangannya. Tipe penelitian hukum yang
digunakan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab
kejahatan pembuangan bayi di Kota Jayapura terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal.
faktor internal seperti faktor agama, faktor kejiwaan atau psikologi, faktor pendidikan dan
faktor usia. Sedangkan Faktor Eksternal terdiri dari Faktor Perempuan yang dikhianati oleh
sang pacar, faktor belum siap melangsungkan pernikahan dan faktor masyarakat. Berdasarkan
hal tersebut ada upaya dari kepolisian untuk mengatasi tindak kejahatan pembuangan bayi di
Kota Jayapura yang terdiri dari upaya preventif yaitu pihak kepolisian melakukan penyuluhan,
sosialisasi, dan edukasi terkait kekerasan, pornografi dan dampak dari pergaulan bebas, pihak
kepolisian juga melakukan patroli dan penjagaan pada malam hari namun bukan pihak polisi
saja yang melakukannya tetapi masyarakat juga turut serta dalam membantu. Selain
melaksanakan patroli. KAPOLRESTA JAYAPURA KOTA juga membuat program Para-Para
Numbay yang merupakan sarana untuk membangun komunikasi dan silaturahmi secara
langsung untuk menjalin kedekatan emosional antara Polri dengan masyarakat dan. Upaya
represif yaitu melakukan upaya penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan.
Upaya ini dilakukan dengan tindakan berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan
hukuman berupa sanksi pidana. Peraturan yang digunakan untuk menjerat para pelaku
pembuangan bayi tersebut terdapat dalam Pasal 305 KUHP, Pasal 306 KUHP, Pasal 307
KUHP, dan Pasal 308 KUHP.
Disarankan kepada aparat kepolisian resor Kota Jayapura agar lebih meningkatkan
patrol Kepada warga masyarakat Kota Jayapura agar bekerja sama dalam menangkap pelaku
dan tidak segan-segan dalam melaporkan pelaku kepihak Kepolisian
Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisi kualitas pelayanan public yang diberikan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pegawai dinas, dan Masyarakat pengguna pelayanan, dan pihak lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan public di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika belum optimal. Masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti kehandalan petugas, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti fisik. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memperbaiki kelemahan pegawai yang masih terlihat dalam menanggapi keluhan Masyarakat, serta melakukan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
Analisis Hukum Terkait Kontrak Tanah Adat Antara Masyarakat Hukum Adat Yerisiam Dan PT Nabire Baru di Kabupaten Nabire.
No full textPenelitian ini dengan judul “Analisis Hukum Terkait Kontrak Tanah Adat
Antara Masyarakat Hukum Adat Yerisiam Dan PT Nabire Baru Di Kabupaten
Nabire”. Tujuannya untuk mengetahui kontrak tanah adat antara masyarakat
hukum adat Yerisiam dan PT Nabire Baru di Kabupaten Nabire dan untuk
mengetahui kendala-kendala yang dihadapi didalam kontrak tanah adat antara
masyarakat hukum adat Yerisiam dan PT Nabire Baru di Kabupaten Nabire.
Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yuridis normatif dan
empiris yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada undang-undang, bahan
kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya
yang bersifat sekunder dan melihat penerapannya melalui suatu penelitian
lapangan.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kontrak tanah adat antara
masyarakat hukum adat Yerisiam dan PT. Nabire Baru di Kabupaten Nabire
awalnya area perkebunan perusahaan itu berada di wilayah adat Suku Yerisiam,
Distrik Yaur, Yaro, dan Wami, Kabupaten Nabire. PT. Nabire Baru beroperasi di
wilayah itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua Nomor 142
Tahun 2008. Perusahaan itu diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) di areal lahan
seluas 17.000 hektare (ha). Wilayah itu berada dalam tanah hak ulayat Suku
Yerisiam. Maka dibuatlah kontrak tersebut dan tertuang didalam Memorandum of
Understanding (MoU) dengan masyarakat adat Suku Yerisiam di Kabupaten
Nabire. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi didalam kontrak tanah adat
antara masyarakat hukum adat Yerisiam dan PT. Nabire Baru di Kabupaten
Nabire yaitu dimana perusahaan kelapa sawit PT. Nabire Baru itu, berencana
memperluas perkebunan mereka menjadi seluas 5.000 hektar. Namun masyarakat
justru terkena imbas dari adanya pembukaan perkebunan sawit itu. Selain banjir,
masyarakat Suku Yerisiam Goa kehilangan ribuan hektar dusun sagu sebagai
sumber pangan dan kehilangan hutan tempat mereka berburu dan meramu. Kalau
melihat fakta ini perusahaan mencaplok dan menanam kelapa sawit diatas lahan
20 ribu hektare. Atau, luasnya bisa lebih dari pekiraan itu, pencaplokan itu tidak
hanya alih fungsi usaha kayu menjadi kepala sawit tetapi juga, lebih dari itu
perusahaan mengalih fungsikan dusun sagu, tempat berburu, tempat mencari ikan
dan tempat keramat masyarakat adat menjadi lahan kelapa sawit. Masyarakat adat
sudah kehilangan sumber ekonomi dan kepercayaannya. Masyarakat sudah tidak
bisa berburu, tokok sagu, dan memetik sayur lagi dari hutan
Tinjauan Hukum Tentang Tata Cara Perkawinan Adat Suku Panyai Di Kampung Alugi Distrik Wolo Kabupaten Jayawijaya
Get PDFPenelitian ini dengan judul “Tinjauan Hukum Tentang Tata Cara
Perkawinan Adat Suku Panyai Di Kampung Alugi Distrik Wolo Kabupaten
Jayawijaya” Tujuannya untuk mengetahui tata cara perkawinan adat Suku Panyai
di Kampung Alugi Distrik Wolo Kabupaten Jayawijaya dan untuk mengetahui
kendala-kendala didalam tata cara perkawinan adat Suku Panyai di Kampung
Alugi Distrik Wolo Kabupaten Jayawijaya.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan
empiris, yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada undang
undang, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan
hukum lainnya yang bersifat sekunder, sedangkan yuridis empiris yaitu
dilakukan dengan melihat kenyataan di lapangan.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tata cara perkawinan adat Suku
Panyai di Kampung Alugi Distrik Wolo Kabupaten Jayawijaya melalui beberapa
tahapan yaitu Berkenalan (kwe ti wene ambi yorikir), Meminang (kwe nggino
wagi), Tawaran pelamaran atau peminangan (Bingga lakwi atau Bingga lakarak),
Jalinan (Kwewonok ome wogi), Kesepakatan kedua belah pihak dan penetapan
waktu pembayaran mas kawin, tata cara pembayaran mas kawin pada masyarakat
suku Panyai, Persembahan (Alake pugu), dan Tamu yang menghadiri
perkawinan/pernikahan. Sedangkan kendala-kendala didalam tata cara perkawinan
adat Suku Panyai di Kampung Alugi Distrik Wolo Kabupaten Jayawijaya yaitu
berupa larangan dalam perkawinan antara lain dimana seseorang harus
menikah dengan orang diluar marganya dan pernikahan hanya dapat terjadi
apabila berbeda marga misalnya marga yang ada dalam golongan masyarakat
Wenda, memilih jodoh dengan marga yang ada dalam golongan masyarakat
Kogoya begitupun sebaliknya. Dengan kata lain bahwa marga-marga yang
ada dalam golongan masyarakat Wenda, adalah Murib, Wonda atau Wenda,
Wakerkwa, Jikwa dan Alom. Sedangkan marga-marga yang ada pada
golongan masyarakat Kogoya, seperti Wanimbo, Tabuni, Tugubal, Kulua,
Telenggen, Begal, dan Agabal. Dengan demikian bila terjadi pernikahan
antara dua orang dalam paruh masyarakat Wenda atau sebaliknya pada paruh
masyarakat Kogoya, maka hal ini merupakan suatu perbuatan yang terkutuk
(piyanak atau pulunik) karena pernikahan yang terjadi antara saudara sendiri
Standar Pelayanan Publik Di Puskesmas Koya Barat Distrik Muara Tami
No full textStudi ini mengeksplorasi implementasi dan dampak dari standar pelayanan publik di Puskesmas Koya Barat, Distrik Muara Tami. Metode penelitian kualitatif digunakan, melibatkan wawancara mendalam dengan petugas kesehatan dan pengguna layanan. Hasil penelitian menyoroti tantangan dalam penerapan standar pelayanan publik di tengah kendala sumber daya dan kompleksitas kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, kehadiran standar tersebut telah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan. Studi ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika interaksi antara kebijakan, praktik, dan persepsi dalam konteks pelayanan kesehatan di tingkat lokal. Kesimpulannya, peningkatan pendanaan dan peningkatan komunikasi antara pihak terkait diharapkan dapat memperkuat implementasi standar pelayanan publik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut
Analisa Susut Daya Pada PT. PLN (Persero) Penyulang Edelwise Unit Layanan Pelanggan Abepura
Get PDFTerjadinya susut daya merupakan besarnya tegangan yang hilang pada suatu penghantar. Jatuh tegangan pada saluran tenaga listrik secara umum berbanding lurus dengan panjang saluran dan beban serta berbanding terbalik dengan luas penampang penghantar. Kehilangan energi listrik perlu diprediksi dan diantisipasi agar terjadi dalam batas yang normal dan wajar.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai susut daya pada penyulang Edelwise dan untuk mengetahui perbandingan susut daya antara perhitungan manual dengan hasil simulasi pada aplikasi ETAP. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian adalah metode observasi.
Data yang didapat terdapat 12 trafo dengan total pembebanan 362,95 kW dan 427 kVar. Hasil analisa dari sust daya pada penyulang Edelwise yaitu susut daya nyata 7,3103 kW dan daya reaktif 4,7821 kVAR dan susut daya nyata terbesar pada penyulang Edelwise ada pada Bus 2 gardu ABE367 sebesar 4,512 kW. Sedangkan nilai susut daya reaktif terbesar juga berada pada Bus 2 gardu ABE367 sebesar 2,951 kVAR. Semakin besar arus beban maka semakin besar juga susut daya (losses)
Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Dasar Kampung Isakusa Distrik Hubi Kosi Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan
Get PDFIsok Kalolik Nim 2020031074243 Dengan Judul Implementasi
Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Dasar Desa Isakusa Distrik Hubikosi Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan. "Skiripsi Program Studi Manajemen Administrasi Perkantoran, Jenjang Strata Satu (S-1), Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih Jayapura, 2024. Pembimbing I Dr. Latif Karim, MM.Pembimbing II Ibrahim K Kendi,S.Sos,MPA
Penelitian ini dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, tempat lokasi penelitian bertempat di Kantor Desa Isakusa distrik Hubikosi kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua. Penelititan deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan terhadap fenomena tertentu,
dalam penelitian ini landasan teori mulai diperlukan tetapi digunakan sebagai landasan untuk menentukan pengukuran terhadap fenomena yang diamati. Pendekatan Kualitatif Deskriptif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam
kehidupan kerja organisasi pemerintah Desa , yang dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama. Sehingga penelitian ini cenderung menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa atau fenomena yang terjadi di lokasi dan menyajikan data secara sistematis, Teknik Pengumpulan data dilakukan
dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun informan penelitian dalam penelitian ini adalah satu orang Sekretaris sebagai informan kunci. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kurangnya kerja sama antara Masyarakat dengan pemerintah Desa maka pelaksanaan program tidak sesuai sasaran di Kantor Desa Isakusa Distrik Hubikosi
Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua disebabkan oleh beberapa indikator yaitu Kualitas Kerja tidak sesuai dan Ketepatan waktu tidak evektif.
Kata kunci : Implementasi program pemberdayaan masyrakat dan pelatiha
Peranan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Produksi Kopi Masyarakat Di Kampung Wea Distrik Pasema Kabupaten Yahukimo
Get PDFFungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan adalah mengarahkan kemandirian dan pembangunan masyarakat demi menciptakan kesejahteraan, tidak harus dipaksakan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, yang meliputi: Pemerintah sebagai Regulator, Pemerintah sebagai Dinamisator dan Pemerintah sebagai Fasilitator. Tujuan Penelitian : 1). Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peranan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Produksi Kopi Masyarakat Di Kampung Wea Distrik Pasema Kabupaten Yahukimo. 2). Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala-kendala Peranan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Produksi Kopi Masyarakat Di Kampung Wea Distrik Pasema Kabupaten Yahukimo. Metode: Penelitian ini menggunakan desain Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan induktif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Produksi Kopi Masyarakat Di Kampung Wea Distrik Pasema Kabupaten Yahukimo, yang mencakup : a. Peran pemerintah sebagai regulator secara tertulis memang belum ada, namun Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian memberikan pelatihan dan bantuan bibit kopi kepada petani dan juga melalui musrembang di tingkat distrik pemerintah distrik mengusulkan kepada pemerintah daerah bantuan bibit kopi, b. Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah dengan memberikan bimbingan dan dorongan kepada petani agar kualitas kopi yang dihasilkan memenuhi standar mutu yang baik yang sesuai dengan pasaran dalam negeri maupun luar negeri, c. Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah dengan dukungan yang diberik an oleh pemerintah dalam pengembangan kopi, dengan memberikan respon yang baik dan bantuan berupa alat-alat, bantuan pupuk, bibit kopi kepada masyarakat melalui kelompok tani. . 2). Kendala-kendala Peranan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Produksi Kopi Masyarakat Di Kampung Wea Distrik Pasema Kabupaten Yahukimo adalah komunikasi yang masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dan juga penyediaan infrastruktur penujang masih sangat minim dan kurang memadai serta belum adanya Regulasi dari Pemerintah Daerah terkait dengan Produksi Kopi yang ada di Kabupaten Yahukim
Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-Sama Di Wilayah Kepolisian Resor Jayapura
No full textPenelitian dengan memilih judul “Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian
Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-Sama Di Wilayah Kepolisian Resor
Jayapura” dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui upaya penyelesaian tindak pidana
pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama di wilayah Kepolisian Resor Jayapura
dan kendala dalam upaya penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara
bersama-sama di wilayah Kepolisian Resor Jayapura.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris
yaitu pendekatan bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara
memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer
yang diperoleh dilapangan.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Upaya penyelesaian tindak pidana
pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama di Wilayah Kepolisian Resor Jayapura
digunakan dua upaya yaitu dengan upaya non penal maupun penal. Pencegahan
kejahahatan dengan upaya non penal yang merupakan upaya pencegahan yang lebih
menitikberatkan pada sifat preventif yaitu tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya
tindak kejahatan. Kedua penanggulanga kejahatan dengan menggunakan hukum pidana
(penal) yaitu upaya penanggulangan tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan itu terjadi
penegakan hukum, penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang dilakukan, lebih
meninikberatkan pada sifat represif (penindasan, pemberantasan, penumpasan). Oleh
sebab itu, pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan
kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal pihak kepolisian khususnya Resor
Jayapura lebih/harus menekankan mengutamakan upaya preventif atau pencegahan lebih
dini guna meminimalisir angka tindak pidana ini yaitu dengan meningkatkan kinerja pihak
kepolisian seperti razia, melakukan patroli serta pengawasan ekstra ditempat-tempat
rawan, mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum,
serta memberikan sarana dan prasarana pendukung yang lebih, melakukan kerja sama
dengan masyarakat yang pastinya jika diber arahan yang baik maka masyarakat akan
bersedia untuk membantu dalam hal menanggulangi tindak pidana pencurian dengan
kekerasan
Tinjauan Yuridis Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Pengawasan Peredaran Obat Dan Makanan Di Kota Jayapura
Get PDFPenelitian ini dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Jayapura, dengan Judul “Tinjauan Yuridis Peran BBPOM Dalam Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan Di Kota Jayapura Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan hukum atau bahan hukum untuk memperoleh data sekunder sebagai data utamanya. Selain melakukan yuridis normatif, dalam penelitian hukum ini juga didukung oleh penelitian yuridis empiris dengan waktu yang berbeda yaitu melakukan
penelitian lapangan dengan Teknik pengamatan dan wawancara terhadap infroman, responden,narasumber untuk memperoleh data primer sebagai data pendukung penelitian yuridis
normatif.Hasil Penelitian, Menunjukan Peranan Balai Besar Pengawas Obat dan makanan (BBPOM) dalam perlindungan konsumen, yaitu: melakukan regulasi, standarisasi dan
sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan,penggunaan dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya. Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM terhadap Obat dan Makanan yang beredar di Kota Jayapura dilakukan dua tahap pengawasan, yaitu pengawasan pre-market dan pengawasan post-market. pengawasan pre market adalah pengawasan yang dilakukan sebelum makanan kemasan beredar. Pengawasan post market, yaitu pengawasan yang dilakukan selama makanan kemasan beredar di tengah Masyarakat. Dalam melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan kedaluwarsa terdapat beberapa factor-faktor penghambat yaitu facktor eksternal dan faktor internal yang dihadapi oleh BBPOM yaitu kurangnya anggaran, keterbatasan anggaran membuat BBPOM tidak bisa melakukan pengawasan keseluruh toko. Kendala yang kedua
yaitu kurangnya sumber daya manusia juga membuat BBPOM tidak bisa melakukan pengawasan ke seluruh toko, karena toko yang ada di Kota Jayapura sangat banyak. Upaya untuk menghadapi kendala ini BBPOM melakukannya dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, sosialisasi tidak selalu diberikan secara langsung tapi sosialisasi diberikan dan diinformasikan melalui media sosial, media cetak. Agar distributor maupun masyarakat selaku konsumen lebih mudah untuk mendapatkan informasi. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang menjual makanan kadaluwarsa adalah diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 19, Pasal 62, Pasal 63 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 143