Universitas Cenderawasih Repository
Not a member yet
670 research outputs found
Sort by
Kajian Hukum Tentang Peran P2TP2A Dalam Pengawasan Terhadap Perkawinan Dibawah Umur di Kota Jayapura.
No full textSkripsi dengan judul “Kajian Hukum Tentang Peran P2TP2A Dalam
Pengawasan Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Di Kota Jayapura”. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran P2TP2A dalam menangani
perkawinan dibawah umur di Kota Jayapura.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis
empiris dan yuridis normatif yang berkaitan dengan peran dari P2TP2A dalam
pengawasan terhadap perkawinan di bawah umur yang sesuai dengan Undang-undang
perkawinan dalam melakukan dispensasi kawin yang ada di Kota Jayapura
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bagaimana pentingnya peran dan
penanganan P2TP2A dalam perkawinan dibawah umur dari 3 indikator peran yaitu
Regulator, Dinamisator, dan Fasilitator mempunyai tugasnya masing-masing. Dan
juga dalam penanganan yang dibutuhkan yaitu layanan psikologi sangat penting dalam
pernikahan dibawah umur. P2TP2A berperan penting dalam memberikan informasi,
sosialisasi, dan pendampingan hukum namun masih terkendala oleh kurangnya
sumber daya dan koordinasi antar lembaga. Rekomendasi diusulkan untuk
meningkatkan efektivitas P2TP2A dalam pencegahan perkawinan dibawah umur.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kebijakan dan praktik
dalam melindungi hak anak di Indonesia
Analisis Hukum Perkawinan Adat Masyarakat Kei Terhadap Masyarakat Tionghoa.
No full textPenelitian ini berjudul : ANALISIS HUKUM PERKAWINAN ADAT
MASYARAKAT KEI TERHADAP MASYARAKAT TIONGHOA dilakukan
dengan tujuan untuk mengetahui syarat-syarat perkawinan beda suku antara
masyarakat adat Kei dan juga masyarakat adat Tionghoa dan tata cara perkawinan
beda suku antara masyarakat kei dan juga masyarakat adat tionghoa.
Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah
metode pendekatan Yuridis Empiris untuk memperoleh data dari lapangan
menyangkut masalah yang diteliti dan metode pendekatan Yuridis Normatif untuk
mengkaji bahan-bahan literatur yang behubungan dengan penelitian ini
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Syarat-Syarat Perkawinan
Perkawinan Beda Suku Antara Masyarakat Adat Kei Dan Juga Masyarakat Adat
Tionghoa Adat perkawinan masyarakat Adat Kei Dan Juga Masyarakat Adat
Tionghoa yang dilaksanakan berdasarkan adat, agama dan kepercayaan
mencerminkan asal-usul serta proses adaptasi dan akulturasi budaya yang telah
berlangsung epanjang sejarah keberadaan masyarakat Tionghoa di Indonesia.
Pada dasarnya adat perkawinan masyarakat Adat Kei Dan Juga Masyarakat Adat
Tionghoa juga mengalami pergeseran makna, karena masuknya pengaruh budaya
lokal serta pengaruh nilai-nilai agama resmi yang dianut oleh masyarakat Adat
Kei Dan Juga Masyarakat Adat Tionghoa. Oleh sebab itu, Dalam budaya Kei,
ditemukan bahwa terdapat banyak nilai yang berharga untuk kehidupan bersama,
seperti kekerabatan, kekeluargaan, persaudaraan, ketaatan pada hukum dan atasan.
Cinta kasih dan tolong menolong tanpa membedakan agama, tapi karena “satu
darah”. Nilainilai tersebut terungkap dalam hukum adat Kei, , dan dalam relasi
antar manusia seperti dalam penulisan ini perjanjian persaudaraan, serta yang
secara khusus terikat dalam falsafah hidup orang Kei. Hukum Perkawinan
Nasional menyerahkan sepenuhnya mengenai aturan-aturan adat diluar aturanaturan yang telah diatur oleh Hukum Perkawinan Nasional
Tanggung Jawab Debitur Terhadap Pembayaran Kredit Kendaraan Bermotor Yang Mengalami Kecelakaan.
No full textKegiatan usaha pembiayaan sangat penting dalam perekonomian,
khususnya dalam pembelian kendaraan bermotor secara kredit yang memberikan
kemudahan memiliki kendaraan tanpa harus menunggu dana terkumpul. Namun,
risiko kecelakaan yang dapat merusak kendaraan atau menyebabkan kematian
debitur menambah tantangan dalam pembayaran kredit yang masih berlangsung.
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis
normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara
rinci dan mendalam mengenai tanggung jawab debitur dalam perjanjian kredit
kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan, serta implikasi hukum yang
timbul bagi debitur, kreditur, dan pihak terkait lainnya.
Hasil penelitian menunjukan bahwa kewajiban pembayaran angsuran kredit
tetap berlangsung hingga proses klaim asuransi selesai, meskipun kendaraan
mengalami kerusakan atau debitur meninggal dunia. Terdapat implikasi hukum
bagi beberapa pihak terkait kecelakaan kendaraan bermotor yang masih dalam
masa kredit, yaitu dampak bagi debitur, kreditur dan pihak ketiga, baik itu pihak
perusahaan asuransi maupun pihak ketiga servis resmi kendaraan bermotor serta
para ahli waris dalam rangka menyelesaikan prestasi yang seharusnya
diselesaikan oleh debitur. Namun dalam hal debitur meninggal dunia, kewajiban
tersebut di wakilkan oleh beberapa pihak dalam hal proses penyelesaiannya
Pengisian Jabatan Kepala Kampung Userem Kabupaten Yahukimo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
No full textPenelitian ini berjudul PENGISIAN JABATAN KEPALA KAMPUNG
USEREM KABUPATEN YAHUKIMO BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui bagaiman
Mekanisme Pengisian Jabatan Kepala Kampung Userem Kabupaten Yahukimo
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan untuk mengetahui faktorfaktor apa yang mempengaruhi Pengisian jabatan kepala kampung Userem.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang melihat implementasi
hukum secara langsung dalam masyarakat dan mengamati secara langsung
dilapangan berdasarkan fakta-fakta empiris.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengisian jabatan kepala kampung
Userem yang dilakukan oleh kepala daerah merupakan Tindakan sepihak dari
kepala daerah yang menjabat saat itu tanpa mengikuti petunjuk peraturan
perundang-undangan tentang Pemilu Desa Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014
jo UU No.3 Tahun 2024 Tentang Desa. Salah satu Faktor yang mempengaruhi
Pengisian Pengisian jabatan kepala kampung Userem adalah faktor politik tahun
2020
Kajian Hukum Terhadap Pembayaran Harta Maskawin Dalam Budaya Suku Souw Kampung Yarmatum Kabupaten Manokwari Selatan.
No full textPenelitian ini berjudul : Kajian Hukum Terhadap Pembayaran Harta
Maskawin Dalam Budaya Suku Souw Kampung Yarmatum Kabupaten Manokwari
Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tatacara perkawinan dalam
budaya suku souw kampung yarmatum dan untuk mengetahui bagaimana proses
pembayaran harta maskawin dalam budaya suku souw serta apa saja Harta Mas
Kawin yang diperlukan dalam Proses Pembayaran Menurut Budaya Suku Souw
Kampung Yarmatum Kabupaten Manokwari Selatan.
Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan
Yuridis Empiris dan Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Empiris
adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang primer
maupun sekunder, sedangkan Penelitian Hukum Normatif penelitian hukum
kepustakaan. Untuk mengkaji permasalahan tentang pelaksanaan perkawinan
tersebut.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembayaran maskawin pada
masyarakat suku souw/sough ialah mempersiapkan segala hal yang berkaitan
dengan harta maskawin dari pihak laki-laki ketika mau meminang seorang
perempuan yang akan dijadikan sebagai istrinya. Untuk itu antara seorang laki-laki
dan seorang perempuan yang akan ada dalam perkawinan, harus melalui prosesproses mulai dari proses peminangan, proses penentuan waktu pembayaran
maskawin, proses pembayaran dan pembagian maskawin, tahap pembayaran dan
pembagian maskawin, dan proses pembayaran maskawin. Dalam proses
pembayaran maskawin pada masyarakat suku souw/sough, harta maskawin yang
digunakan untuk membayar maskawin berupa kain timur, kain cita, senjata api,
gelang abaka manik-manik, uang. Hal-hal ini menggambarkan budaya masyarakat
suku souw/sough yang masih memegang teguh nilai-nilai budaya yang dimilikinya
dari masalalu hingga saat ini
Standar Kinerja Pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Provinsi Papua
No full textPermasalahan yang di bahas di penelitian ini adalah bagaimana standar kinerja pegawai badan pengembangan sumber daya aparatu (BPSDA) provinsi papua. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui standar kinerja pegawai badan pengembangan sumber daya aparatur (BPSDA) provinsi papua. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data ini menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Ada pun informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkompenten memberikan informasih sebanyak 5 orang . Prosedur pengelohan data dalam penelitian ini di lakukan berdasarkan klasifikasi jenis dan sumber data yaitu dalam primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa fungsi badan pengembangan sumber daya aparatur (BPSDA) provinsi papua belum berjalan efektif. Pada aspek input, BPSDA Provinsi papua belum memeliki SDA yang handal dan profesional, sarpras yang dialokasikan masih perlu pengalokasian tambahan untuk beberapa fasilitas diklat agar sesuai dengan standar diklat, dan sarana dan prasarana belum cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan kegiatan yang belum mantap dan perlu dikomunikasikan dan dikordinasikan dengan baik, pelaksanaan kegiatan terkadang tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi setiap pelaksanaan kegiatan mendapat tindak lanjut sehingga belum mendapat jalalan keluar yang tepat untuk menghadapi suatu hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada aspek output, beberapa indikator yang melakukan standar penilaian kualitas hasil kerja yang masih kurang dan masih perlu di tingkatkan dengan melakukan evaluasi dan perbaikan yang dapat meningkatkan kualitasatkan dengan melakukan evaluasi dan perbaikan yang dapat meningkatkan kualitas kinerja pegawai ke depannya
Penyelesaian Delik Adat Perzinahan (Wos Bin Bye Sasar) Menurut Masyarakat Adat Byak di Kota Jayapura.
No full textPenelitian dilakukan pada masyarakat adat Byak di Kota Jayapura. Dengan
judul Penyelesaian Delik Adat Perzinahan (Wos Bin Bye Sasar) Menurut
Masyarakat Adat Byak di Kota Jayapura. Tujuan penelitian ini berfokus pada
rumusan masalah yaitu, faktor penyebab terjadinya delik adat perzinahan (wos bin
bye sasat) menurut masyarakat adat Byak di Kota Jayapura dan upaya-upaya
penyelesaian delik adat perzinahan (wos bin bye sasar) menurut masyarakat adat
Byak di Kota Jayapura.
Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris.
Artinya penelitian selain studi bahan hukum (studi pustaka) dan juga studi
lapangan dengan menggunakan pengamatan dan wawancara untuk memahami dan
menjelaskan hukum pidana adat masyarakat adat Byak di Kota Jayapura
kemudian di analisis secara kualitatif dan kuantitatif.
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini. Upaya penyelesaian melalui peradilan
adat yang dipimpin oleh hakim adat (mananwir). Proses penyelesaian dengan cara
membayar sanksi adat (ba byak wos bin) sesuai kategori pelanggaran yang
dilakukan oleh pelaku. Faktor penghambat dalam proses penyelesaian yaitu faktor
waktu dan ekonomi. Upaya penanggulangan harus adanya sosialisasi oleh
masyarakat adat Byak terkhususnya pada Kota Jayapura untuk menghindari
terjadinya delik adat perzinahan (wos bin bye sasar) pada masyarakat adat Byak
di Kota Jayapura
Kajian Hukum Pembangunan Rumah Sakit Uncen Dampaknya Terhadap Masyarakat Konya.
No full textPenelitian ini membahas tentang “Kajian Hukum Pembangunan Rumah Sakit
Uncen Dampaknya Terhadap Masyarakat Konya”. Lokasi penelitian di Kota
Jayapura. Dengan Tujuan untuk Mengkaji Peraturan yang mengatur Pembangunan
Rumah Sakit Uncen berdasarkan syarat Amdal dan dampaknya bagi masyarakat
sekitar.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis
normtif. Yaitu mengkaji berdasarkan undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan MNLH No. 38
Tahun 2019 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/ Atau Kegiatan Yang Wajib
Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Dan pendekatan yuridis empiris
melihat dampak langsung yang terjadi di masyarakat yang terdampak..
Hasil Penelitian Mengungkapkan Pembangunan Rumah Sakit UPT Vertikal
Papua telah Memenuhi syarat AMDAL dengan mendapatkan Persetujuan dan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dari Kementrian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. PF,01/2166-200/XII/2023 Tentang
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan
Nonberusaha. Yang kewenangan Penerbitan dan Persetujuan tersebut oleh
Gubernur dan Tim Kelayakan Uji Lingkungan Hidup Provinsi Papua. Dampak
Pembangunan Rumah Sakit UPT Vertikal Papua yaitu dampak positif :
meningkatkan ekonomi atau pendapatan masyarakat lokal, menambah jenis mata
pencaharian masyarakat lokal, meningkatkan kesehatan masyarakat, memberikan
akses pelayanan kesehatan, dan membuka peluang berusaha bagi masyarakat lokal.
Dampak negatif : banjir, limbah B3, limbah padat domestik (non medis),
pencemaran air, kebisingan, penurunan kualitas air
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan di Kantor Cabang Tanah Hitam Kota Jayapura.
No full textPenelitian dengan judul, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam
Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Kantor
Cabang Tanah Hitam Kota Jayapura”
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor BRI Cabang Tanah Hitam Di Kota
Jayapura, bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan
kepada kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan ketika
debitur wanprestasi menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda yang Berkaitan dengan
Tanah dan akibat hukum yang terjadi atas pelanggaran ketentuan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda
yang Berkaitan dengan Tanah.
Data yang diproses selama penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian
disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang berhubungan dengan
penelitian.
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Bentuk Perlindungan Hukum yang
diberikan kepada Kreditur apabila Debitur Wanprestasi dalam suatu Perjanjian
Kredit dengan jaminan Hak Tanggungan menurut ketentuan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda
yang Berkaitan dengan Tanah. Apabila bank menganggap permohonan kredit
tersebut layak untuk diberikan kepada debitur sesuai dengan kelengkapan hal-hal
yang dipersyaratkan oleh pihak bank, maka bank akan memberikan Surat
Penegasan Kredit yang berisi: Jumlah atau besar kredit yang disetujui; Jangka
waktu pengembalian kredit; Biaya-biaya seperti besarnya bunga dan biaya lain
yang diperlukan; Syarat-syarat penarikan kredit; Cara pengembalian kredit;
Bentuk jaminan kredit dan nilainya. Dengan mengisi data yang valid agar dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum apabila terjadi wanprestasi terhadap
Debitur, (2) Akibat Hukum yang terjadi atas pelanggaran ketentuan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta
Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Berdasarkan Penjelasan Pasal 10
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, dijelaskan bahwa perjanjian
yang menimbulkan hubungan hukum utang-piutang ini dapat dibuat secara tertulis
baik dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta autentik, tergantung pada
ketentuan hukum yang mengatur materi perjanjian itu. Bentuk perlindungan
hukum yang diberikan kepada kreditur menurut Undang-Undang ini terdapat pada
bentuk perjanjian kredit itu sendiri berupa akta perjanjian kredit yang disepakati
bersama. Oleh karena itu Kreditur sebaiknya melakukan sebuah perjanjian pinjam
meminjam uang dengan Debitur haruslah dengan akta authentic yang memiliki
kekuatan hukum yang sah
Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Hubungan Kerja Tenaga Kontrak Pada Universitas Cenderawasih di Kota Jayapura.
No full textPenilitian yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan
Hubungan Kerja Tenaga Kontrak Pada Universitas Cenderawasih Di Kota
Jayapura”, dilakukan tujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Hubungan Kerja
Tenaga Kontrak pada Universitas Cenderawasih Jayapura dan Perlindungan
Hukum terhadap Hak-hak Tenaga Kontrak Pada Universitas Cenderawasih
Jayapura.
Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode
pendekatan Yuridis Normatif dan yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Normatif
yakni penelitian terhadap norma atau ketentuan hukum yang berlaku dalam
kaitannya dengan pelaksanaan hubungan kerja, diantaranya Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo UU No. 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahan dan Pemutusan
Hubungan Kerja, dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua tentang Upah
Minimum Provinsi. Pendekatan Yuridis Empiris yakni pendekatan yang
menitikberatkan pada implementasi ketentuan hukum tentang hubungan kerja
berlaku dalam hubungan kerja tenaga kontrak dan perlindungan terhadap hak-hak
tenaga kontrak yang terjadi dalam masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan hubungan kerja tenaga
kontrak pada Universitas Cenderawasih Jayapura dilakukan dengan Kontrak Kerja
sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan
Pegawai Tidak Tetap yang diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan
status sebagai tenaga kontrak melalui Surat Kontrak. Adapun pengangkatan
tenaga kontrak pada Universitas Cenderawasih Jayapura dilandaskan pada Statuta
Universitas Cenderawasih Jayapura. Selanjutnya mengenai Perlindungan Hukum
terhadap hak-hak tenaga kontrak pada Universitas Cenderawasih Jayapura pada
dasarnya belum terlaksana dengan baik, dimana upah yang dibayarkan kepada
tenaga kontrak adalah sebesar Rp.3.200.000,- jumlah tersebut lebih rendah dari
ketentuan UMP Papua yang berlaku pada tahun 2024 sebesar Rp. 4.020.274.-
perbulan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor Nomor
188.4/398/Tahun 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral di Provinsi
Papua. Demikian juga halnya dengan hak atas jaminan sosial untuk diikutsertakan
dalam Program BPJS Ketenagakerjaan belum berjalan dengan baik meskipun
tenaga kontrak pada Universitas Cenderawasih Jayapura awalnya diikutsertakan
dalam program BPJS Ketenagakerjaan sering bermasalah dalam pembayaran
preminya sehingga pihak Universitas Cenderawasih mengalami kewalahan dalam
menanggulangi pemotongan iuran preminya, sehingga berdampak pada kurangnya
pelayanan dan perlindungan terhadap tenaga kontrak