Universitas Cenderawasih Repository
Not a member yet
670 research outputs found
Sort by
Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Teknisi Dalam Penyelenggaraan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pada PLTU di Kota Jayapura
No full textSkripsi dengan judul perlindungan hukum bagi para pekerja teknisi dalam
penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada PLTU di kota Jayapura
bertujuan agar para pembaca dapat mengetahui bagaimana tanggung jawab PLTU
terhadap pekerja teknisi di kota Jayapura dan perlindungan hukum yang diberikan
terhadap keselamatan dan kesehatan kerja teknisi PLTU di kota Jayapura.
Metode penelitian yang penulis pakai yaitu yuridis normatif dan yuridis
empiris. Penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti
dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur
literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sementara yuridis
empiris adalah suatu penelitian yang menggunakan pendekatan terhadap masalah,
yang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan.
Hasil yang didapat dari penelitian yang dilakukan yaitu bahwa pihak PLTU
sudah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, mulai dari Perlindungan atau
proteksi terhadap karyawan, pemberian jaminan BPJS Ketenagakerjaan, pemberian
pagu kesehatan yang dimana keluarga juga ditanggung oleh Perusahaan. Tanggung
jawab atas alat-alat atau mesin yang kurang layak pakai, bahkan tanggung jawab
atas APD yang akan dipakai oleh karyawan-karyawannya
Perlindungan Hukum Terhadap Peternak Sapi di Kabupaten Jayapura
No full textPenelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Peternak Sapi di
Kabupaten Jayapura” dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana
bentuk dan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap peternak sapi di
Kabupaten Jayapura.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris.
Yang dilakukan berfokus pada fakta sosial atau didukung dengan mengumpulkan
data di lapangan dalam situasi yang nyata dan terjadi didalam masyarakat sesuai
dengan masalah yang diteliti. Dan didukung terlebih dahulu dengan mempelajari
berbagai aturan hukum yang berkenaan dengan Perlindungan Hukum Terhadap
Peternak Sapi di Kabupaten Jayapura.
Manfaat dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum
terhadap peternak sapi di kabupaten jayapura merupakan hal yang penting untuk
memastikan keberlangsungan usaha peternakan sapi, kesejahteraan peternak, dan
keamanan pangan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, perlindungan hukum dapat
mencakup berbagai aspek seperti pemberian izin usaha peternakan, pemantauan
kesehatan hewan, penegakan standar kesejahteraan hewan, dan pengelolaan
lingkungan yang berkelanjutan
Aspek Hukum Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Asli Papua di Kabupaten Jayapura
No full textPenelitian dengan judul “Aspek Hukum Pemberdayaan Usaha Kecil
Masyarakat Asli Papua Di Kabupaten Jayapura” dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan peran lembaga perbankan dalam
memberdayakan usaha kecil Masyarakat Asli Papua di Kabupaten Jayapura dan
regulasi pemberdayaan yang melibatkan Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
dan Kamar Adat Pengusaha Papua KAPP Papua.
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empirik karena
dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa hukum tidak terlepas dari kehidupan
masyarakatnya berupa nilai dan sikap/perilaku yang dilakukan, sehingga kajian
terhadap hukum tidak hanya menyangkut aspek normatif belaka, tetapi hukum
dapat dikaji dari aspek empirisnya yakni bagaimana hukum itu senyatanya dalam
kehidupan masyarakat.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa setelah berlakunya otonomi
khusus bagi Provinsi Papua Pemberdayaan usaha kecil masyarakat asli Papua
belum dilakukan secara maksimal baik oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten
maupun Kota Jayapura, sehingga tidak sesuai dengan penerapan teori keadilan
yang menegaskan bahwa keadilan itu fairness dan selayaknya selalu
diperjuangkan melalui korelasi dan perbaikan institusi social, institusi ekonomi,
dan institusi lainnya melalui kesepakatan yang dijadikan dasar hukum untuk
diarahlan kepada keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan. Begitupun
peran lembaga perbankan belum begitu maksimal, dikarenakan pinjaman berupa
kredit UMKM dan KUR terbentur masalah jaminan. Belum diaturnya bentuk
bentuk pemberdayaan kepada usaha kecil secara spesifik, maka Pemerintah
kabupaten/Kota perlu membuat Peraturan Daerah (PERDA) tentang Usaha kecil
masyarakat Asli Papua sehingga memiliki akses terhadap sumber-sumber
pembiayaan dan penjaminan dalam upaya pemberdayaan usaha kecil masyarakat
asli Papua
Kedudukan Hukum Tentang Pituwo/Eboo Perceraian Dalam Sengketa Perkawinan Pada Masyarakat Adat Suku Mee di Kabupaten Paniai
No full textPenelitian dengan judul “,Kedudukan Hukum Tentang Pituwo/Eboo Perceraian Dalam
Sengketa Perkawinan Pada Masyarakat Adat Suku Mee di Kabupaten Paniai dilakukan dengan tujuan
adalah Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dan dampak perceraian kepada
anak-anak dan keluarga besar kedua belah pihak pada Masyarakat hukum Adat Suku Mee Di Kabupaten
Paniai.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif
yaitu untuk menemukan asas-asas Perceraian juga metode pendekatan hukum empiris yaitu untuk
mengkaji hukum dalam kenyataan.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor penyebab perceraian adalah mandulnya suami
atau isteri, kekerasan atau penganiayaan berat, menderita penyakit, perselisihan, pertengkaran,
ketidakmampuan suami mencari nafkah, ketidakmampuan isteri memberi pelayanan, perbedaan sifat
suami isteri, perkawinan dibawah umur, sedangkan dampak perceraian dari suatu perkawinan yaitu,
dampak terhadap anak,terhadap keluarga besar, terhadap suami isteri. Oleh sebab itu perlu adanya
penyuluhan hukum dari pemerintah bagi masyarakat Setempat
Disiplin Kerja Dalam Meningkatkan Prestasi Pegawai Pada Bagian Umum Dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika
No full textTujuan dalam penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui Disiplin kerja di kantor bupati Kabupaten Mimika pada bagian Umum dan Perlengkapan (SETDA) Kabupaten Mimika; 2) untuk mengetahui kerja pegawai pada bagian umum dan perlengkapan Kabupaten Mimika. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci untuk menjawab masalah yang di teliti yaitu: Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan dan Kasubag-Kasubag Pegawai (SETDA) Kabupaten Mimika.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Disiplin yang ditetapkan Pimpinan pada Bagian Umum dan Perlengkapan (SETDA) Kabupaten Mimika sudah berjalan dengan baik kendati ada beberapa kendala yang penulis tuliskan pada skripsi. Masalah ketetapan ketentuan datang ke kantor jam kerja pulang jam kerja terhadap aturan sudah baik hal ini terlihat secara umum pegawai sangat memperhatikan kehadiran pada Kantor dan seluruh memperioritaskan tata tertib memakai pakaian serta mentaati dan memenuhi peraturan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menunjang pencapaian tujuan organisasi yang salah satu adalah memberikan pelayanan dan masyarakat. Namun disisi lain masi ada beberapa pegawai yang ditemuhi terlambat masuk kantor. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pekerjaan yang menjadi beban tugasnya telah di selesaikan sebab pekerjaan sebelumnya. Selain itu meningkatkan prestasi pegawai pada bagian umum dan perlengkapan (SETDA) Kabupaten Mimika juga telah baik ditinjau dari kerja sama dan kuantitas kerja dan kualitas kerja dalam pengurusan surat-surat ataupun administasi lainnya. Hal ini pengaruhi oleh prestasi pegawai yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik serta pelayanan tepat waktu dan masyarakat juga merasa puas atas hasil pelayanan yang diberika
Perencanaan Strategis Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Jayawijaya
No full textPenyusunan dan penetapan RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam UU 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya mengacu pada visi dan misi pemerintah kabupaten. Tujuan dari penelitian in adalah : 1). Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Perencanaan Strategis Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Jayawijaya, 2). Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala-kendala dalam Perencanaan Strategis Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Jayawijaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1). Perencanaan Strategis Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Jayawijaya yang diukur dengan menggunakan indikator Michael Allison and Jude Kaye (2004: 13-18) yang meliputi : Pra persiapan telah dilakukan oleh Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dengan baik, Dalam mempertegas Visi dan Misi, Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya mengacu pada visi dan misi dari Bupati Kabupaten Jayawijaya, terkait dengan menilai lingkungan baik internal maupun eksternal telah ditentukan kekuatan dan kelemahannya, prioritas utama pada Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya adalah sektor pertanian serta khususnya dibidang pertanian itu sendiri ada dua program utama yaitu peningkatan produksi bahan utama lokal dan mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Jayawijaya, serta aspek valuasi dan pemantauan telah dijalankan selama triwulan pertama atau selama per 3 bulan oleh Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. 2). Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Perencanaan Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Jayawijaya adalah komitmen pegawai masih kurang, visi dan misinya hanya memfokuskan pada bidang pertanian saja sedangkan di dalamnya banyak bidang yang juga menjadi prioritas, anggaran yang menjadikan program dari Dinas tidak berjalan, serta ketidak sesuaian antara pelaksanaan dengan rencana Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Jayawijaya
Peranan Hakim Adat Dalam Menyelesaikan Delik Adat Perusakan Kebun (Yafya Impyumba) Di Kampung Opiaref Kabupaten Biak Numfor.
No full textPenelitian ini berjudul “Peranan Hakim Adat Dalam Menyelesaikan Delik
Adat Perusakan Kebun (Yafya Impyumba) Di Kampung Opiaref Kabupaten
Biak Numfor”. Penelitian ini di laksanakan di lingkungan Kampung Opiaref
yang terletak pada Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor. Tujuan dari
penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peranan hakim adat dalam
menyelesaikan delik adat perusakan kebun (yafya impyumba) di Kampung
Opiaref dan untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh
hakim adat dalam menyelesaikan delik adat perusakan kebun (yafya impyumba).
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum
empiris dan penelitian hukum normatif.
Peradilan adat di Kabupaten Biak Numfor dikenal dengan lembaga adat
Kainkain Karkara Byak (KKB) adalah peradilan adat yang digunakan untuk
menyelesaikan perkara delik adat yang dilakukan oleh masyarakat adat. Kainkain
Karkara Byak (KKB) biasanya juga biasanya menangani kasus seperti perusakan
kebun (yafya impyumba). Kendala-kendala yang dihadapi oleh Mananwir adalah
penundaan karena ketidak hadiran salah satu pihak, kekurangan saksi yang
dihadirkan serta sejumlah pembayaran sanksi yang masih kurang untuk diberikan
kepada keluarga korban.
Peran hakim adat di Kampung Opiaref diharapkan dapat meningkatkan
peran mereka dalam memberikan keadilan kepada masyarakat adat. Peran hakim
adat sangat penting dalam menjaga dan menerapkan hukum adat sebagai landasan
keadilan bagi masyarakat adat
Tinjauan Juridis Izin Pengelolaan Hutan Masyarakat Grime Nawa Oleh PT Permata Nusa Mandiri di Kabupaten Jayapura
No full textTulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana izin pengelolaan hutan
Masyarakat hukum adat Lembah Grime Nawa kabupaten jayapura Papua.
Walaupun Presiden Joko Widodo dan beberapa instansi pemerintah telah
mencabut izin PT. PNM, sampai saat ini, dampak dari pengoperasian PT. PNM,
yaitu deforestasi di Lembah Grime Nawa masih belum terselesaikan. Hal ini
diketahui oleh perempuan adat karena organisasi tersebut tidak mengabaikan
pengamatannya dan menemukan melalui citra satelit, bahwa PT. PNM masih
beroperasi. Penelitian ini menggunakan konsep NGO dan deforestasi dengan
metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan peran
masyarakat adat menjalankan perannya dengan berbagai hasil, izin pengelolaan
hutan Masyarakat grime nawa PT Permata Nusa Mandiri di Kabupaten Jayapura
terdiri dari undang-undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden dan
Peraturan Menteri yang mengatur proses perizinan berusaha berbasis risiko,
Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik termasuk tata cara
pengawasannya seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja yang mengubah beberapa pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014
tentang Perkebunan sehingga sesuai dengan aturan terkait Izin Usaha Perkebunan
Kelapa Sawit. Dampak sosial dan lingkungan pengembangan Perkebunan sawit di
grime nawa, mereka kehilangan hutan adat tempat mereka menggantungkan
hidupnya
Analisis Hukum tentang Kedudukan Hukum Pelaksanaan Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan di Kabupaten Jayapura.
No full textPenelitian dengan judul “Analisis Hukum tentang Kedudukan
Hukum Pelaksanaan Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN
(Persero) dengan Pelanggan di Kabupaten Jayapura”. Adapun tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum
dan pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero)
dengan pihak pelanggan di Kabupaten jayapura.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu untuk mengkaji dan
menganalisis norma-norma hukum yang ada dalam perjanjian antara
PT.PLN dengan para pelanggan di Kabupaten Jayapura. Norma-norma
dalam perjanjian tersebut akan dikaji sejauhmana kesesuaiannya dengan asasasas dan syarat-syarat perjanjian serta sejauhmana dapat memenuhi
persyaratan perlindungan konsumen.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kedudukan PT. PLN sebagai
pihak yang memonopoli penyediaan tenaga listrik PT. PLN telah mendapatkan
posisi yang sangat menguntungkan dalam berhadapan dengan konsumen. Posisi
yang pertama PT.PLN sebagai perusahaan negara yang dapat menggunakan
wewenang kekuasaan negara (pemerintah) dan posisi yang kedua sebagai
perusahaan berorientasi pada keuntungan. Dalam posisi ini berlaku hukum ekonomi
yaitu modal yang sekecil-kecilnya guna memperoleh keuntungan yang sebesarbesarnya. Kedua posisi PT.PLN menempatkan konsumen pada posisi yang
lemah karena konsumen dalam melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik harus
berhadapan dengan kekuatan PT. PLN sebagai BUMN yang mewakili negara
dalam menyelenggarakan kepentingan umum.
Perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN dengan pelanggan di Kabupaten
Jayapura merupakan perjanjian baku, dimana salah satu pihak yaitu PT. PLN telah
menyediakan formulir, sedangkan pihak yang lain yaitu pelanggan berkewajiban
untuk mengisi dan menandatanganinya. Walaupun kadang-kadang isinya tidak
sesuai dengan kehendak pelanggan. Jika diperhatikan memang ada kepincangan,
dimana kedudukan para pihak tidak sama (tidak seimbang). Namun demikian dilihat
dari segi hukum perdata, maka perjanjian itu sah karena telah memenuhi syarat
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata
Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penghasutan Dalam Unjuk Rasa Mahasiswa di Kota Jayapura.
No full textPenelitian ini berjudul “Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana
Penghasutan Dalam Unjuk Rasa Mahasiswa Di Kota Jayapura”. Dilakukan
dengan tujuan untuk mengetahui upaya Penanggulangan Tindak Pidana
Penghasutan dalam Unjuk Rasa Di Kota Jayapura dan hambatan dihadapi Polres
Jayapura Kota dalam menangani Penanggulangan Tindak Pidana Penghasutan
dalam Unjuk Rasa Di Kota Jayapura. Tipe penelitian menggunakan tipe penelitian
yuridis normatif dan yuridis empiris.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor penyebab tindak pidana
penghasutan dalam unjuk rasa di Kota Jayapura Faktor Internal adanya rasa
kecewa pengunjuk rasa terhadap tuntutan Terjadinya unjuk rasa anarkis salah
satunya disebabkan oleh adanya rasa kecewa pengunjuk rasa, tidak dipatuhinya
aturan hukum mengenai unjuk rasa Berbagai peraturan perundang-undangan yang
memberikan pengaturan terhadap ketentuan penyampaian pendapat di muka
umum atau unjuk rasa pada dasarnya untuk memberikan keamanan dalam
pelaksanaan unjuk rasa dan kurangnya antisipasi aparat keamanan Unjuk rasa
dengan melibatkan aksi massa yang besar rentan terjadi tindakan anarkis. Upaya
Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghasutan dalam Unjuk Rasa
Di Kota Jayapura Upaya Pre-emtif, upaya Preventif dan upaya Represif
Diharapkan kepada anggota Polri kususnya bagian penyidik Hendaknya
didalam melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana penghasutan, seorang
penyidik harus dapat membuktikan adanya hubungan kualitas antara perbuatan
penghasutan dan timbulnya akibat yang dilarang. Dalam konteks ini, perbuatan
menghasut tersebut merupakan satu-satunya perbuatan yang dapat menimbulkan
akibat seperti kerusuhan, kekacauan, kerusakan, luka, atau bahkan kematian