UPH Academic Journals (Universitas Pelita Harapan)
Not a member yet
4089 research outputs found
Sort by
PENGEMBANGAN “FUNCTION MOBILE: FRACTION SERIES” UNTUK PENGENALAN KONSEP BILANGAN PECAHAN [DEVELOPMENT OF “FUNCTION MOBILE: FRACTION SERIES” FOR INTRODUCTION TO FRACTIONAL NUMBER CONCEPTS]
Get PDFStudents' low understanding of the concept of fractions is often caused by the abstract nature of the material and the use of conventional learning media that are less interesting. The development of learning media nowadays needs to be adjusted to the ability of students who are capable of using smartphones as learning tools. Therefore, the purpose of this research is to create Android-based math learning media that can help third-grade elementary school students in recognising fractions. This learning media is in the form of an Android game named "Function Mobile: Fraction Series." The main focus of this game is to recognise and visualise fractions that match the questions at each level. The type of research used is Research and Development, by implementing the ADDIE model in all stages of media creation. The ADDIE development process includes product analysis (needs analysis and performance analysis), learning media design, media development, implementation of development results, and evaluation through product trials. The results of this study indicate that the game Function Mobile: Fraction Series is very feasible to use as learning media. This can be seen from the average percentage of validity of 96% very valid criteria and the average percentage of practicality obtained of 97% with very practical criteria. Thus, the game Function Mobile: Fraction Series is valid and practical to use as an alternative learning media.
BAHASA INDONESIA ABSTRACT: Rendahnya pemahaman siswa terhadap konsep bilangan pecahan seringkali disebabkan oleh sifat materi yang abstrak dan penggunaan media pembelajaran konvensional yang kurang menarik. Pengembangan media pembelajaran saat ini perlu disesuaikan dengan kemampuan siswa yang telah cakap menggunakan smartphone sebagai alat pembelajaran. Media pembelajaran ini berbentuk game android yang diberi nama "Function Mobile: Fraction Series." Fokus utama permainan ini adalah mengenal dan memvisualisasikan pecahan yang sesuai dengan pertanyaan pada setiap levelnya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah menciptakan media pembelajaran matematika berbasis android yang dapat membantu siswa kelas III SD dalam mengenal bilangan pecahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah Research and Development, dengan mengimplementasikan model ADDIE dalam seluruh tahap pembuatan media. Proses pengembangan ADDIE mencakup analisis produk (analisis kebutuhan dan analisis kinerja), perancangan media pembelajaran, pengembangan media, implementasi hasil pengembangan, dan evaluasi melalui uji coba produk. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa game Function Mobile: Fraction Series sangat layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata persentase kevalidan sebesar 96% kriteria sangat valid dan rata-rata persentase kepraktisan yang diperoleh sebesar 97% dengan kriteria sangat praktis. Dengan demikian game Function Mobile: Fraction Series valid dan praktis digunakan sebagai alternatif media pembelajaran
THE INFLUENCE OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND WORKPLACE SPIRITUALITY ON TEACHER PERFORMANCE WITH WORK MOTIVATION AS A MEDIATOR AT XYZ ELEMENTARY SCHOOL IN KUPANG CITY [PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN SPIRITUALITAS KERJA TERHADAP KINERJA GURU DENGAN MOTIVASI KERJA SEBAGAI MEDIATOR DI SEKOLAH DASAR DI KOTA KUPANG]
Get PDFThis research is a quantitative study aimed at examining the influence of transformational leadership and workplace spirituality on teacher performance with work motivation as a mediator at XYZ Elementary School in Kupang City. This study involved 35 teachers working at the school, with data collected through an online questionnaire that had been tested for validity and reliability. Data analysis was conducted using the statistical method Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM), including path analysis and mediation effect testing. The results of the study indicate that 1) there is no positive and significant influence of transformational leadership on teacher performance, 2) there is no positive and significant influence of transformational leadership on work motivation, 3) there is a positive and significant influence of workplace spirituality on teacher performance, 4) there is a positive and significant influence of workplace spirituality on work motivation, 5) there is a positive and significant influence of work motivation on teacher performance, 6) there is no positive and significant influence of transformational leadership on teacher performance mediated by work motivation, and 7) there is no positive and significant influence of workplace spirituality on teacher performance mediated by work motivation.
Abstrak bahasa Indonesia
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan mengkaji pengaruh kepemimpinan transformasional dan workplace spirituality terhadap kinerja guru dengan motivasi kerja sebagai mediator di SD XYZ Kota Kupang. Penelitian ini melibatkan 35 guru yang bekerja di sekolah tersebut, dengan data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan secara online dan telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data dilakukan menggunakan metode statistik Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM), yaitu analisis jalur dan uji efek mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan transformasional terhadap kinerja guru, 2) tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan transformasional terhadap motivasi kerja, 3) terdapat pengaruh positif dan signifikan workplace spirituality terhadap kinerja guru, 4) terdapat pengaruh positif dan signifikan workplace spirituality terhadap motivasi kerja, 5) terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi kerja terhadap kinerja guru, 6) tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan transformasional terhadap kinerja guru yang dimediasi oleh motivasi kerja, dan 7) tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan workplace spirituality terhadap kinerja guru yang dimediasi oleh motivasi kerja.
INDONESIAN UNIVERSITY STUDENTS' PERCEPTIONS OF CHATGPT FOR ENGLISH ESSAY WRITING [PERSEPSI MAHASISWA INDONESIA TERHADAP CHATGPT DALAM PENULISAN ESAI BAHASA INGGRIS]
No full textChatGPT, an AI tool launched in November 2022, has gained popularity among EFL students for assisting in English essay writing. Despite its popularity, little is known about Indonesian students' perceptions of ChatGPT's usefulness, ease of use, and limitations in essay writing. To address this gap, a survey with closed and open-ended questions was conducted on 76 first-year undergraduate students from IT programmes at a private university in Indonesia. Quantitative data was analysed using descriptive statistics, and open-ended responses were analysed using thematic analysis. The theoretical framework of the Technological Acceptance Model (TAM) underpinned the analysis. The findings reveal that students found ChatGPT easy to use because it did not demand specific skills and promptly understood and responded to their prompts. ChatGPT was deemed helpful for various reasons, with its ability to provide relevant materials, check vocabulary and sentence structures, generate ideas, and translate Indonesian sentences into English being the top five reasons. However, students also highlighted three main limitations: ChatGPT's tendency to provide irrelevant or unclear answers and its difficulty understanding complex instructions. This study indicates that while students use ChatGPT for English essay assistance, they remain aware that its answers may not always be appropriate.
Abstrak bahasa Indonesia
ChatGPT, sebuah alat kecerdasan buatan yang diluncurkan di bulan November 2022, telah mendapatkan popularitas di kalangan mahasiswa yang belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing dalam membantu penulisan esai Bahasa Inggris. Meskipun sudah populer, persepsi mahasiswa Indonesia terhadap kegunaan ChatGPT masih belum banyak diketahui, seperti tentang kemudahan penggunaan ChatGPT dan keterbatasan ChatGPT dalam penulisan esai bahasa Inggris. Untuk menjawab kekurangan informasi ini, survei dengan pertanyaan tertutup dan terbuka dilakukan pada 76 mahasiswa tahun pertama dari program IT di sebuah universitas swasta di Indonesia. Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif, dan jawaban terbuka dianalisis menggunakan analisis tematik. Kerangka teori Model Penerimaan Teknologi (TAM) mendasari analisis ini. Hasil temuan menunjukkan bahwa mahasiswa menganggap ChatGPT mudah digunakan karena tidak membutuhkan keterampilan khusus dan mampu dengan cepat memahami serta merespons permintaan mereka. ChatGPT dianggap berguna untuk setidaknya lima alasan utama: kemampuan ChatGPT untuk menyediakan materi yang relevan, memeriksa kosa kata dan struktur kalimat, menghasilkan ide, serta menerjemahkan kalimat Bahasa Indonesia ke dalam Bahasa Inggris. Meski demikian, mahasiswa juga menggarisbawahi tiga keterbatasan utama dari penggunaan ChatGPT: kecenderungan ChatGPT untuk memberikan jawaban yang tidak relevan atau tidak jelas, dan kesulitan ChatGPT memahami instruksi yang kompleks. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa memanfaatkan ChatGPT untuk membantu penulisan esai Bahasa Inggris, mereka tetap menyadari bahwa hasil yang diberikan mungkin tidak selalu tepat
PENGUATAN PERAN GURU MELALUI WORKSHOP CREATIVE PROBLEM SOLVING DALAM MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN PEMECAHAN MASALAH SISWA
Get PDFProgram pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas manajemen MGMP Fisika Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam meningkatkan kemampuan guru merancang pembelajaran fisika yang berfokus pada keterampilan pemecahan masalah. Program ini merespons temuan awal bahwa 80% guru belum menekankan keterampilan pemecahan masalah, yang berdampak pada rendahnya kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif siswa. Kegiatan dilaksanakan melalui beberapa tahapan: persiapan dan koordinasi dengan MGMP, workshop Creative Problem Solving (CPS), implementasi Learning Management System (LMS), pendampingan penyusunan perangkat ajar, serta perencanaan keberlanjutan. Pengumpulan data dilakukan melalui pre-test dan post-test, angket, serta log aktivitas LMS. Hasil menunjukkan adanya peningkatan rata-rata 18 poin pemahaman guru terhadap keterampilan pemecahan masalah, dengan 85% peserta percaya diri mengintegrasikan CPS dalam pembelajaran fisika. Data LMS memperlihatkan partisipasi aktif, di mana 95% guru mengakses materi, 77% mengunggah draft RPP, dan 64% aktif berdiskusi. Capaian ini membuktikan bahwa penguatan manajemen MGMP tidak hanya meningkatkan kompetensi pedagogis guru, tetapi juga memperkuat kolaborasi dan keberlanjutan pengembangan profesional. Program ini berhasil menghadirkan model pembelajaran fisika yang kontekstual, inovatif, serta berorientasi pada keterampilan pemecahan masalah, dan berpotensi direplikasi pada daerah atau forum mata pelajaran lain
A PHENOMENOLOGICAL VIEW OF DIGITAL MEDIA’S ROLE IN CONTEMPORARY CULTURE
Get PDFThis paper explores the transformative role of digital media in shaping contemporary society and culture through a phenomenological lens. Digital media, including smartphones, social media, and video games, integrates into daily life, altering communication, identity formation, and cultural practices. The study examines how digital media democratizes information and facilitates global cultural exchanges, creating new traditions and identities. Utilizing Bambang Sugiharto’s thesis on experience as culture, the paper highlights the dynamic and relational nature of culture in the digital age. It discusses the implications of digital media’s interactivity, connectivity, and influence on modern cultural experiences, emphasizing the continuous deconstruction and reordering of cultural meanings
Participation Design of Fabric Material Utilization
Get PDFFabric is the main material in producing bags in Kadugenep village. The purpose of the research is to involve participatory design in the design of learning products that can improve the creative process of PAUD HI BKB Kemas Kemas students, in order to utilize the potential of fabric material which is a natural resource in Kadugenep Village. Qualitative research was conducted by collecting data from site observations, interviews with related parties, and literature studies related to the utilization of fabrics by PAUD activities through a participatory design approach. Community service activities have been held at PAUD HI BKB Kemas Kutilang in the post-pandemic era in 2022 and new normal in 2023 as a form of utilization of one of the fabric materials. Flannelette and calico fabric were chosen in the activity. The combination of calico fabric on the drawstring fabric and flannel fabric on the floral motif is applied using a textile glue paste technique that is safe for children of early childhood age. The flannel fabric was applied using a weaving technique on the plastic frame of the shell-shaped handheld fan to produce a plane. In conclusion, the design of learning products formed based on the participation of PAUD HI BKB Kemas Kutilang students can finally be applied by utilizing calico and flannel fabric materials that are safe and comfortable. 
Pertanggungjawaban Notaris Atas Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang Dibuat Berdasarkan Dokumen Palsu
Get PDFIn establishing an LLC, the notary oversees the establishment of the company starting from the preparation and drafting of the deed of establishment of the LLC, ratification of the deed of establishment by the Ministry of Law and Human Rights, preparation of the company's articles of association, and checking documents. However, there have been cases in which the notary was negligent and did not apply the principle of caution in checking documents where the founder of the LLC authorized his assistant to provide fake documents before the notary to make the deed of establishment of the LLC. Furthermore, if a notary commits a violation and is found to have criminal elements, the Criminal Code regulates the punishment for the notary who violates the rules. The purpose of this research is to analyze the regulations regarding the accountability of notaries who establish LLC based on fake documents. The method used in this research is empirical normative method, using secondary data from various legal literature supported with results from interview. From the analysis carried out, it can be concluded that a notary who has proven to have committed an unlawful act can be subjected to Code of Ethics sanctions by the Honorary Council in the form of reprimand, warning of temporary dismissal from the organization, honorable dismissal from the organization, or dishonorable dismissal from the organization.
Bahasa Indonesia Abstract: Dalam pendirian PT, notaris mengawal pendirian perseroan mulai dari Penyusunan dan Pembuatan akta pendirian PT, Pengesahan akta pendirian oleh Kementerian Hukum dan HAM, Penyusunan anggaran dasar perusahaan, dan pengecekan dokumen. Namun ada kasus terjadi di mana notaris lalai dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pengecekan dokumen yang mana pendiri PT nya memberikan kuasa kepada asistennya untuk memberikan dokumen palsu di hadapan notaris untuk membuat akta pendirian PT. Lebih lanjut, jika notaris yang melakukan pelanggaran dan ditemui ada unsur-unsur pidananya maka KUHP yang mengatur hukuman untuk notaris yang melanggar aturan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dalam pertanggungjawaban notaris yang melakukan pendirian PT berdasarkan dokumen palsu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris dengan menggunakan data sekunder dari berbagai literatur hukum yang didukung dengan hasil wawancara. Dari analisa yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa notaris yang terbukti melakukan suatu perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi Kode Etik oleh Dewan Kehormatan berupa teguran, peringatan pemberhentian sementara dari organisasi, pemberhentian dengan hormat dari organisasi, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari organisasi
Kedudukan Akta PPAT Sebagai Alat Bukti Otentik Dalam Rancangan KUHAP
Get PDFThe Land Deed Official (PPAT) is a public official authorized to draw up authentic deeds as valid evidence in legal actions concerning land rights and apartment units. The role of the PPAT is highly strategic in supporting the national land registration program to ensure legal certainty and protection for rights holders. From a civil law perspective, PPAT deeds are recognized as authentic evidence with full and binding probative value unless proven otherwise. However, from a criminal law perspective, PPAT deeds are merely considered documentary evidence, which must be freely evaluated by judges and do not possess full probative value. This highlights a significant difference in the evidentiary power of PPAT deeds in civil versus criminal cases. This study adopts a normative juridical approach through literature review to analyze the legal position of PPAT deeds within Indonesia's evidentiary system. The findings indicate that in civil cases, PPAT deeds are authentic deeds with perfect evidentiary strength. In contrast, in criminal cases, PPAT deeds do not have absolute probative power. Although they fall under the category of valid documentary evidence as stipulated in Article 187 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and Article 222 of the Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP), their probative value must still be assessed alongside other types of evidence due to the negatief wettelijk stelsel principle, where criminal proof must be based on at least two valid pieces of evidence and the judge’s conviction. PPAT deeds are thus only part of the evidentiary process, not standalone or absolutely binding evidence. Their function is supportive and must be combined with other evidence to reveal the material truth fully and fairly.
Bahasa Indonesia Abstract: Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sebagai alat bukti sah dalam perbuatan hukum mengenai hak atas tanah dan satuan rumah susun. Peran PPAT sangat strategis dalam mendukung program pendaftaran tanah nasional guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak. Dalam perspektif hukum perdata, akta PPAT diakui sebagai alat bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya. Namun dalam perspektif hukum pidana, akta PPAT hanya dianggap sebagai alat bukti surat yang harus dinilai secara bebas oleh hakim dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Hal ini menandai perbedaan signifikan antara kekuatan pembuktian akta PPAT dalam perkara perdata dan dalam perkara pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan untuk menganalisis posisi hukum akta PPAT dalam sistem pembuktian Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara perdata, akta PPAT merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Sedangkan dalam perkara pidana, akta PPAT tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak, meskipun termasuk dalam kategori alat bukti surat yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHAP dan Pasal 222 RUU KUHAP. Kekuatannya tetap harus diuji bersama alat bukti lainnya karena adanya asas negatief wettelijk stelsel, di mana pembuktian pidana harus didasarkan pada minimal dua alat bukti sah serta keyakinan hakim. Akta PPAT hanya menjadi bagian dari proses pembuktian, bukan alat bukti yang berdiri sendiri dan mengikat secara mutlak, tetapi fungsinya bersifat pendukung dan perlu dikombinasikan dengan bukti lain untuk mengungkap kebenaran materiil secara utuh dan adil
Penentuan Keabsahan Perkawinan Antar Warga Negara Indonesia Berbeda Agama yang Dilangsungkan di Luar Negeri
Get PDFInterfaith marriage remains a complex legal issue in Indonesia due to the absence of clear and comprehensive regulations within the national legal system. The lack of explicit legal norms has created a legal vacuum, administrative confusion, and uncertainty regarding the legal status of couples intending to enter into interfaith marriages. This study aims to explore possible legal solutions to this regulatory gap, specifically by analyzing the legal framework governing interfaith marriage in Indonesia and examining the principles of Private International Law (PIL) as a potential means to determine the validity of such marriages under Indonesian law. The research adopts a normative-juridical method using statutory and conceptual approaches. Findings show that Indonesia lacks clear regulation on interfaith marriage, necessitating legal reform to ensure legal certainty for all citizens. One viable solution is conducting the marriage abroad, in accordance with Article 56 of Law No. 1 of 1974 on Marriage. However, this provision poses an issue of injustice for economically disadvantaged citizens, as it requires financial resources to marry abroad. Thus, Article 56 is seen as discriminatory and fails to ensure equal access to marriage for all Indonesians. In this context, the principle of lex loci celebrationis from Private International Law can be applied to validate marriages conducted abroad, provided the marriage certificate is registered within one year upon the couple’s return to Indonesia. Hence, PIL principles may serve as an alternative legal basis to address interfaith marriage issues in Indonesia.
Bahasa Indonesia Abstract: Perkawinan beda agama hingga saat ini masih menjadi isu yang kompleks dalam sistem hukum Indonesia karena tidak adanya pengaturan yang eksplisit dan komprehensif dalam peraturan perundang-undangan. Ketidakhadiran norma yang jelas menciptakan kekosongan hukum, kebingungan administratif, serta ketidakpastian status hukum bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji solusi hukum terhadap kekosongan tersebut, khususnya melalui analisis terhadap peraturan hukum nasional dan penerapan asas-asas Hukum Perdata Internasional (HPI) sebagai alternatif solusi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi yang tegas mengenai perkawinan beda agama, sehingga negara perlu mengambil langkah untuk mengisi kekosongan hukum tersebut demi menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian, ketentuan ini menimbulkan ketidakadilan bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi, karena mengharuskan pelaksanaan perkawinan di luar negeri. Dalam hal ini, asas lex loci celebrationis dalam HPI dapat digunakan untuk menentukan keabsahan perkawinan yang dilakukan di luar negeri, dengan syarat pendaftaran dilakukan di Indonesia dalam waktu satu tahun sejak kembali. Dengan demikian, HPI dapat menjadi pijakan alternatif dalam menyelesaikan problematika perkawinan beda agama
Implementasi Kompensasi (Perjumpaan Utang) sebagai Bentuk Penyelesaian Utang di Era Modern
Get PDFSet-off is one of the forms to settlement by setting of between one debt to another debt. The regulation of the set off stipulated in Article 1425–1435 of the Indonesian Civil Code. Set-off requires two conditions: first, two debts consisting of a sum of money or consumable goods of the same kind; and second, both must be determinable and immediately collectible. The Civil Code does not require the willingness (meeting of minds) between the parties. This research will be focused on the necessity of the willingness (meeting of minds) between the parties, the necessity is for the certainty of the debt which set off and therefore the set off cannot be assumed. This research is a normative legal research using library research, statute approch and conceptual approach. The practice of debt set-off is not automatic but can be an option for resolving debts.
Bahasa Indonesia Abstract: Kompensasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian utang yang dilakukan dengan cara saling memperjumpakan utang antara satu utang dengan utang lainnya. Pengaturan Kompensasi yang saat ini berlaku diatur dalam Pasal 1425–1435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Kompensasi ini mensyaratkan dua hal, yakni dua buah utang yang berpokok sejumlah uang atau sejumlah barang yang dapat dihabiskan dari jenis yang sama dan yang kedua-duanya dapat ditetapkan dan ditagih seketika. KUH Perdata tidak mensyaratkan adanya pernyataan kehendak dari para pihak terkait. Penelitian ini akan berfokus pada perlunya suatu pernyataan kehendak dari para pihak terkait, guna adanya suatu kepastian atas utang yang diperjumpakan dan karenanya sewajarnya kompensasi tidak dapat dipersangkakan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan riset kepustakaan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Praktik perjumpaan utang tidak bersifat otomatis namun dapat menjadi opsi penyelesaian hutang piutang