Daftar Jurnal Penerbit Universitas Negeri Semarang
Not a member yet
6929 research outputs found
Sort by
RANCANG BANGUN ALAT PERAGA HIDROLIK EXCAVATOR UNTUK MATA KULIAH HIDROLIK DAN PENUMATIK
No full textPenelitian ini bertujuan mengatasi permasalahan kurangnya alat peraga praktis untuk menjelaskan sistem hidrolik pada excavator. Selama ini, alat peraga yang tersedia cenderung besar dan sulit dibawa ke dalam kelas, menyulitkan mahasiswa memahami materi perkuliahan. Untuk itu, penelitian ini berfokus pada perancangan dan pengembangan alat peraga hidrolik excavator yang ringkas dan mudah dibawa. Metode yang digunakan adalah Research and Development (R&D), dengan mengadopsi model pengembangan dari Sugiyono. Proses penelitian mencakup beberapa tahapan, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, perancangan, pembuatan produk, uji coba, hingga revisi, sampai akhirnya dihasilkan produk yang optimal. Alat peraga ini dirancang menggunakan bahan dasar kayu dan memanfaatkan komponen pneumatik sebagai substitusi komponen hidrolik. Pemilihan komponen pneumatik ini didasarkan pada ukurannya yang lebih ringkas dan fungsinya yang mirip, sehingga sangat ideal untuk digunakan dalam skala pembelajaran di kelas. Setelah selesai dibuat, alat peraga ini diuji kelayakannya oleh para ahli. Hasil penilaian dari tiga ahli media menunjukkan skor rata-rata 80,83%, yang mengategorikannya sebagai "layak" untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Selain itu, materi pendukung yang menyertai alat peraga juga dinilai oleh dua ahli materi dan memperoleh skor rata-rata 83,75%, yang juga menunjukkan bahwa materi tersebut layak untuk digunakan dalam perkuliahan. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil mengembangkan alat peraga hidrolik excavator yang efektif dan praktis sebagai media pembelajaran
Legal Framework Image Development Tourism Image Development Through City Branding On Sustainability Value Approach On Sustainable Development Perspective, Pemalang Regency
No full textThis study examines the legal framework for a tourism development image through city branding in Pemalang Regency, utilizing a sustainability value approach within the broader perspective of sustainable development. The primary issue addressed is the ineffectiveness of current city branding policies in Pemalang, which are hindered by a lack of strategic planning, regulatory coherence, and stakeholder participation. Using a qualitative legal research method, supported by statute and conceptual approaches, the study analyzes legal documents, conducts interviews with government officials, and observes implementation practices in the field. The findings show that although Pemalang has foundational regulations such as Regional Regulation No. 19 of 2016, these are too general and fail to provide operational guidance. There is a need for a comprehensive regulatory framework, including a dedicated city branding master plan and institutional coordination mechanisms. The study concludes that sustainable city branding should be rooted in local identity, inclusive participation, environmental stewardship, and long-term development goals. Strengthening city branding regulation will enable Pemalang to build a competitive, inclusive, and sustainable city identity that supports both tourism development and regional development
Local Government Efforts in Overcoming Obstacles to Obtaining Environmental Permits to Ensure Ease of Business Licensing for Foreign Investors in the Region
No full textThis study aims to examine whether environmental permits are an inhibiting factor in the implementation of foreign investment in the regions, as well as efforts made by local governments to overcome obstacles to obtaining environmental permits to ensure the ease of business licensing for foreign investors. The method used is normative legal research with a legislative and normative juridical approach, which examines regulations, legal doctrines, and government policies related to environmental licensing and foreign investment at the regional level. The results show that the complicated environmental licensing process, complicated bureaucracy, unsynchronized regulations between the central and regional levels, and legal uncertainty are the main obstacles for foreign investors in realizing their investments. Local governments have made various strategic efforts, such as simplifying licensing procedures through a one-stop integrated service system (PTSP) and Online Single Submission (OSS), increasing human resource capacity, harmonizing regulations, and improving cross-agency coordination. However, implementation challenges remain related to digital infrastructure readiness and policy consistency. This study recommends strengthening synergies between central and local governments, increasing transparency, and developing effective monitoring mechanisms so that the environmental licensing process can run more efficiently and foreign investors feel more confident to apply for environmental licenses
Love within the Framework of Sharia: A Exploration of Romantic Motives in Islamic Economic Transactions
No full textA prevalent issue in contemporary discourse concerns how love, typically understood as a personal motivation, influences the dynamics of Sharia-based economic transactions, particularly within familial relationships and Muslim business communities. The aim of this study is to analyze love as an economic motive within the context of Islamic economics, mapping its connection to Sharia principles such as justice, transparency, and mutual assistance. The research employs a descriptive qualitative approach, utilizing literature review as its methodology, with data analysis conducted through content analysis techniques to explore the conceptualization of love within the framework of Islamic economics. The findings reveal that love plays a critical moral foundation in Sharia-compliant economic transactions, reinforcing honesty, trustworthiness, and justice. Love influences economic decisions in family and business contexts, fostering cooperation; however, it also carries the potential for misuse if misaligned with Sharia principles. While love can drive ethical behavior and social welfare, the study highlights the duality of its role, which requires careful regulation to prevent injustice. Therefore, the application of Sharia principles must prioritize justice, transparency, and collective welfare
Pengenalan dan Pelestarian: Pola Opening dan Strategi Permainan Tradisional Balap Jajar
No full textBalap jajar merupakan permainan tradisional yang masuk dalam kategori permainan berpasangan. Mengedukasi generasi muda tentang upaya pelestarian permainan tradisional merupakan tanggung jawab generasi tua. Mengenalkan permainan tradisional di era modern dapat menjadi peran penting bagi orang tua di rumah dan guru di sekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada saat kegiatan “Sosialisasi Permainan Tradisional dalam Penguatan Profil Pelajar Pancasila” oleh KPOTI Kabupaten Semarang di SMA Hidayatullah Kota Semarang. Sebanyak 20 siswa mengikuti kegiatan sosialisasi permainan tradisional balap jajar, dan ditemukan bahwa tidak ada siswa yang mengenal jenis permainan ini. Ditemukan bahwa terdapat dua pola pembukaan dan strategi bermain permainan balap jajar yang diterapkan oleh siswa-siswi SMA Hidayatullah Kota Semarang, yaitu: pola pembukaan dengan meletakkan gacuk pertama di titik tengah dan meletakkan gacuk pertama di titik samping. Berdasarkan pola bukaan tersebut, muncul dua strategi bermain, yaitu strategi menyerang untuk pola bukaan di titik tengah dan strategi bertahan untuk pola bukaan di titik samping. Balap jajar merupakan salah satu permainan tradisional yang mudah dimainkan dan dapat dimainkan dengan peralatan yang minim, namun nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya menjadi pertimbangan penting untuk terus melestarikan dan mengenalkan permainan ini kepada khalayak yang lebih luas
Penggunaan Media Sosial dan Perilaku Berbagi Pengetahuan: Mediasi Termoderasi oleh Niat Berbagi Pengetahuan dan Kelelahan Emosional
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penggunaan media sosial terkait kerja dan sosial terhadap perilaku berbagi pengetahuan: peran niat berbagi pengetahuan sebagai variabel mediator dan kelelahan emosional sebagai variabel moderator pada mahasiswa dengan menggunakan Self Determination Theory.
Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa yang masih tercatat aktif hingga periode penelitian ini dilakukan (Mei 2025) dengan pendekatan kuantitatif dengan sampel yang digunakan 145 responden yang dilakukan dengan menggunakan metode SEM-PLS menggunakan perangkat lunak SmartPLS versi 4.0.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PMSTK berpengaruh signifikan terhadap PBP, PMSTS berpengaruh signifikan terhadap PBP, NBP terbukti memediasi hubungan antara PMSTK terhadap PBP, NBP terbukti memediasi hubungan antara PMSTS terhadap PBP, KE memperlemah hubungan antara PMSTK terhadap NBP, serta KE memperlemah hubungan antara PMSTS terhadap NBP, NBP dan KE memiliki peran mediasi yang memperlemah hubungan antara PMSTK terhadap PBP, NBP dan KE memiliki peran mediasi yang memperlemah hubungan antara PMSTS terhadap PB
Moral Values in the Short Story Collection Rasa Sayange by Nugroho Notosusanto and Its Feasibility as Teaching Material for Indonesian Literary Appreciation in High School: Nilai Moral dalam Kumpulan Cerpen Rasa Sayange Karya Nugroho Notosusanto dan Kelayakannya sebagai Bahan Ajar Pembelajaran Apresiasi Sastra Indonesia di SMA
No full textShort stories are not only entertainment for their readers, but can also be used as a learning tool. The values contained within them can be utilized by educators as teaching materials to develop students\u27 character through literary appreciation learning by understanding the meaning and messages contained in a literary work. The objectives of this study are (1) to describe the moral values in the short story collection, and (2) to assess its feasibility as teaching material for Indonesian literature in high school. The approach used in this research is descriptive qualitative. While the method used is this analysis method. The data in this study are excerpts of sentences from the short story collection Rasa Sayange by Nugroho Notosusanto. The result of this study is an exposition of 7 moral values in the short story collection which include: (1) The value of honesty, (2) being oneself, (3) responsibility, (4) moral independence, (5) moral courage, (6) moral courage, and (7) being realistic and critical. The next result is the feasibility of the short story collection to be used as teaching material which includes: (1) Language aspect, (2) psychology aspect, and (3) cultural background aspect. For each of the moral values and feasibility aspects, the author provides 2 sentence excerpts as a reference.
Cerpen bukan hanya sebagai hiburan bagi pembacanya, tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana belajar. Nilai nilai yang terkandung di dalamnya, dapat dimanfaatkan oleh pendidik sebagai bahan ajar untuk mengembangkan karakter peserta didik melalui pembelajaran apresiasi sastra dengan memahami makna dan pesan yang terkandung dalam sebuah karya sastra. Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan nilai moral dalam kumpulan cerpen, dan (2) mengkaji kelayakannya sebagai bahan ajar pembelajaran sastra Indonesia di SMA. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode analisis ini. Data dalam penelitian ini adalah kutipan kutipan kalimat dalam kumpulan cerpen Rasa Sayange karya Nugroho Notosusanto. Hasil dari penelitian ini adalah paparan 7 nilai moral dalam kumpulan cerpen yang meliputi : (1) Nilai kejujuran, (2) menjadi diri sendiri, (3) bertanggung jawab, (4) kemandirian moral, (5) keberanian moral, (6) keberanian moral, dan (7) realistik dan kritis. Adapun hasil yang berikutnya adalah kelayakan kumpulan cerpen untuk dijadikan sebagai bahan ajar yang meliputi : (1) Aspek bahasa, (2) aspek psikologi, dan (3) aspek latar belakang budaya. Masing masing dari nilai moral dan aspek kelayakan, penulis memberikan 2 kutipan kalimat sebagai acuan
Demolished and Displaced: Legal Protection for Flat Owners in Uninhabitable Buildings, West Jakarta
No full textThe rise in the construction of apartment buildings as a solution to limited land and housing needs in urban areas is not accompanied by comprehensive legal regulations, particularly regarding demolition and unit owner rights. In this context, demolition is part of an effort to improve building quality, but it often creates legal uncertainty and losses for unit owners, especially if the building is demolished due to aging without clear compensation. This research uses a normative method with a regulatory and legal theory approach to analyze developer responsibilities, apartment owner rights, and ideal forms of legal protection. The study results indicate a regulatory gap regarding compensation and protection for unit owners after demolition. Therefore, strengthening the legal system is necessary to guarantee comprehensive protection, including technical regulations for demolition, provision of temporary housing, and fair and proportional compensation mechanisms
State Land, Private Homes: Legal Implications of Public Apartment Ownership in Bandung
No full textThe construction of flats is carried out to accommodate people who do not have large land. The land that is the location for the construction of flats currently has ownership rights, building use rights, and use rights. Law Number 20 of 2011 (Law on Flats) regulates, considering that land rights to build flats are limited, especially in facilitating low-income people. However, the construction of flats on land owned by the government or regions still has many obstacles, so it has not been implemented. This study uses a descriptive analytical methodology with a normative legal approach. Library research data is analyzed qualitatively normatively. Based on the results of the study, the government is tasked with utilizing state or regional land in the form of land to build public flats. There are various challenges in providing public flats, both owned and rented. The government plans to issue a Building Ownership Certificate (SKBG) for Flat Units to overcome the obstacles to the demand for public flats. The flats were built as a pilot project in the city of Bandung. Since the implementing regulations for the SKBG Sarusun have just been issued, it is currently impossible to prove ownership of the SKBG Sarusun for public flats on land owned by the government or local government. Therefore, implementing instructions must be issued immediately
Unfulfilled Promises: Analyzing Delayed Strata Title Certificates Under Indonesia’s Apartment Law in Surabaya
No full textThe delay in issuing Certificate of Ownership for Apartment Units (SHMSRS) by apartment developers in Surabaya has become a chronic issue harming consumers. This study analyzes developers\u27 obligations under Law No. 20 of 2011 on Apartment Buildings and legal remedies available for apartment owners. The research employs a normative juridical approach with case studies on Surabaya apartment projects experiencing SHMSRS delays. Findings indicate that developers are legally required to issue SHMSRS after construction completion and full payment, but enforcement remains weak due to bureaucratic hurdles, developers\u27 financial constraints, and lack of oversight. Apartment owners can pursue litigation (civil lawsuits or class actions) or non-litigation avenues (via Consumer Dispute Resolution Agency/BPSK, Financial Services Authority/OJK, or related agencies). Strengthening inter-agency coordination, streamlining procedures, and empowering consumers are essential to ensure developer compliance.