E-journal Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Not a member yet
2865 research outputs found
Sort by
Shariah Business Law's Perspectives on the Use of Chemical Preservatives in the Salted Fish Industry
No full textAbstract:
This article discusses the perceptions of salted fish business actors regarding the use of chemical preservatives in terms of sharia business law. This research aims to determine the extent of knowledge about chemicals and doing business in accordance with the recommendations of the Islamic religion (Shariah). The type of research used in this research is qualitative research, using an empirical approach. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. And the data analysis technique is carried out in a qualitative descriptive manner, namely describing, explaining and analyzing the results of the research that has been carried out. The results of this research explain the procedures or behavior of business actors in processing salted fish, namely by cleaning the inside of the fish's stomach and washing it with clean water, then soaking it in a container containing salt water for approximately 12 hours, then washing the fish. which has been previously soaked in clean water, as for the use of additional materials such as preservatives, business actors usually do this only during emergency situations, such as when sending out of town over long distances, preservatives are sprayed on the outside of the fish or the cardboard in which the fish is stored to avoid growth. bacteria that can damage the fish, as for doing business in accordance with the recommendations of the Islamic religion (Shariah), business people still don't really understand this, this is because of limited educational background and minimal knowledge about ethics and appropriate business methods. with Sharia Business Law, so that behavior is still found that is not in accordance with Sharia in business practices, there is even a lack of clarity regarding the correct information for making a profit, so things like that are not recommended in sharia business
Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Aturan Denda Sewa Menyewa Rental Mobil di Kota Samarinda
No full textArtikel ini bertujuan untuk mengetahui praktik penerapan denda pada sewa-menyewa mobil dengan akad yang belum dijelaskan pada saat proses penyewaan mobil. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris-normatif, dengan menggunakan metode kualitatif serta menggunakan pendekatan socio legal research. Subjek penelitian ini adalah PT Adi Sarana Armada tbk (Assa Rent) sedangkan sumber data penelitian yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan, reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada praktik penerapan denda yang diterapkan PT Adi Sarana Armada tbk (Assa Rent) kepada costumernya dengan kesepakatan perjanjian secara tertulis dari para pihak, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat sebagaimana layaknya undang-undang. Assa Rent mempunyai kebijakan dan mekanisme aturan diterapkannya denda bagi costumer lalai atau melanggar perjanjian sewa-menyewa yang telah disepakati. Sementara itu, jika ditinjau dari pandangan fikih muamalah penerapan denda pada sewa-menyewa rental mobil ini diperbolehkan sebagaimana dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 36, sanksi atau denda dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji serta dikenakannya hukuman berupa denda didasarkan pada prinsip ta’zir yaitu bertujuan agar costumer lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, mencegah terjadinya pelanggaran, memberikan efek jera, dan menjaga keadilan sebagaimana juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah
Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Higiene dan Sanitasi Proses Produksi Ikan Asap
Get PDFArtikel ini bertujuan untuk mengetahui proses produksi yang dilakukan dan menganalisis kesadaran hukum pelaku usaha terhadap higiene dan sanitasi proses produksi ikan asap. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Subjek penelitian ini adalah pelaku usaha ikan asap, sedangkan objek penelitian ini mengenai kesadaran pelaku usaha terhadap higiene dan sanitasi proses produksi ikan asap. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses produksi ikan asap dimulai dengan mempersiapkan alas, tungku, dan api untuk dipanaskan, kemudian proses pemotongan perut ikan, membersihkan ikan lalu langsung pada proses pengasapan yang memakan waktu 7-12 jam untuk hasil yang maksimal. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa pelaku usaha ikan asap masih kurang menyadari penerapan prinsip higiene dan sanitasi dalam proses produksi ikan asap, hal ini dikarenakan indikator pengetahuan pelaku usaha terkait higiene dan sanitasi hanya sebatas mengetahui berdasarkan pengetahuan yang ada dalam dirinya, sehingga pemahaman dan penerapan perilaku hukum terhadap higiene sanitasi belum memenuhi syarat, pelaku usaha juga tidak mempunyai sertifikat laik higiene sanitasi dan nomor induk berusaha, yang artinya belum memenuhi indikator kesadaran hukum karena kurangnya sikap hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang ada, pelaku usaha belum memenuhi hak konsumen yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, yang artinya dalam hal ini konsumen harus mendapatkan produk yang bersih, aman terjaga dari kontaminasi, dan menghindari kerugian bagi konsumen
Perception of the Costumers Across District Regarding Delays in Goods By Delivery Services
Get PDFThis research analysis the high public need for goods delivery services, which has becomea business opportunity for expedition business players. This can be seen from the largenumber of companies expanding their wings in the field of goods delivery. In Indonesiaitself, the goods delivery service industry is a business prospect whose economic growthrate is growing rapidly from year to year. Not only private companies, but state- ownedcompanies are also taking part in improving themselves and implementing a number ofconveniences in goods delivery services. This research aims to, first, find out theperception of the people of Samarinda Across District regarding delays in goods bydelivery services. Second, understand the review of Law Number 8 of 1999 Article 4regarding delays in goods by delivery services. This research is field research usingqualitative descriptive methods. With an empirical normative research approach. As fordata collection techniques using observation, interviews and documentation methods,the research location is the community of Samarinda Seberang subdistrict. The subjectof the research is the Samarinda Seberang District Community, and the object of thisresearch is goods delivery services. The results of the research show that the people ofSamarinda Seberang Subdistrict commented on the goods delivery expedition servicewhich, when sending the goods they ordered, sometimes did not meet the specified time.The people of Samarinda Seberang Subdistrict felt disappointed by the delay in goodswhich did not meet the specified time. However, the people of Samarinda SeberangDistrict do not receive compensation or compensation from the goods delivery servicesthey use. The people of Samarinda Seberang District should have the rights as intendedin Law Number 8 of 1999 Article 4, and business actors are also responsible for providingcompensation as stated in referred to in Law Number 8 of 1999 Article 19.
 
POSISI KUBURAN YANG TIDAK MENGHADAP KIBLAT PERSPEKTIF ULAMA KOTA SAMARINDA DAN FIKIH JENAZAH
Get PDFPenelitian ini membahas tentang banyak kuburan yang tidak menghadap arah kiblat disebabkan ketidakpahaman selama proses penguburan jenazah mengenai diwajibkan posisi kuburan menghadap kiblat. Tujuan penelitian ini adalah Pertama, untuk mengetahui proses penguburan dan pengelolaan Kuburan Muslimin di Kecamatan Samarinda Utara. Kedua, untuk mengetahui perspektif ulama Kota Samarinda terhadap posisi kuburan yang tidak menghadap arah kiblat. Ketiga, untuk mengetahui perspektif fikih jenazah terhadap posisi kuburan yang tidak menghadap arah kiblat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris-normatif dengan analisis kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer didapatkan dari keterangan responden di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder didapatkan dari bahan hukum primer dari Kitab Nihayatul Zain dan karya ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analis data dengan metode deskriptif kualitatif dengan cara menganalisis dan memaparkan data secara terperinci suatu fenomena secara sistematis. Hasil dari penelitian ini adalah Pertama, dalam proses penguburan di Kecamatan Samarinda Utara hanya 1 dari 5 responden yang memperhatikan kondisi tanah dan arah kiblat, penggalian liang lahat dilaksanakan oleh penggali kuburan, sedangkan mengantar jenazah dan mengubur makam dilaksanakan oleh pengurus makam secara gotong royong. Pengelolaan kuburan yaitu dengan iuran untuk sarana dan prasarana kepengurusan jenazah. Kedua, semua ulama sepakat kuburan menghadap kiblat dan jika posisi kuburan tidak menghadap arah kiblat maka wajib untuk dibongkar atas persetujuan ahli waris. Ketiga, dalam kitab Nihayatul Zain, hukum kepengurusan jenazah adalah fardhu kifayah. Syarat sah dalam penguburan adalah posisi mayat menghadap arah kiblat dan diwajibkan membongkar kuburan mayit sebelum membusuk
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMALSUAN KEADAAN PASANGAN PADA PROSES CERAI GAIB
Get PDFArtikel ini membahas tentang adanya kasus perceraian gaib dengan nomor putusan 738/Pdt.G/2019/PA.Tgr, yang diajukan pada Pengadilan Agama Tenggarong. Gugatan gaib ialah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri (penggugat) terhadap suami (tergugat) yang tempat tinggal atau domisilinya tidak diketahui lagi keberadaannya. Gugatan cerai ini diterima tanpa hadirnya penggugat dan diputus secara verstek (putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipus ia sudah dipanggil dengan resmi dan patut). Namun, terdapat fakta bahwa status gaib tersebut telah dipalsukan dan tergugat diketahui keberadaannya. Berdasarkan analisis data menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, dapat disimpulkan bahwa tindakan pemalsuan pada proses cerai termasuk dalam jenis pemalsuan sumpah dan pemalsuan surat. Maka, apabila ditinjau dari segi hukum Islam, tindakan pemalsuan yang dilakukan oleh Penggugat dengan tujuan memalsukan keadaan pasangan pada proses cerai tersebut ialah perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan. Terkait problematika proses perceraian gaib dengan nomor putusan 738/Pdt.G/2019/PA.Tgr apabila ditinjau dari segi maqasid syari’ah, maka status perceraian kedua belah pihak tetap sah dan diperbolehkan karena menganalisis dari adanya maslahat dharuriyat yang termasuk dalam penjagaan hifz al-nafs (menjaga jiwa) dan hifz al-nasl (menjaga keturunan)
PARADIGMA PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK BAGI MEDIATOR HAKIM TERHADAP PERCERAIAN
Get PDFPenulis mengangkat permasalahan atas Paradigma Pengarusutamaan Gender Dan Anak Bagi Mediator Hakim Terhadap Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Kota Tarakan). Pilihan judul tersebut dilatarbelakangi oleh program Pemerintah yaitu Pengarusutamaan Gender dan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sebagai bentuk dukungan terhadap program Pengarusutamaan Gender yang dicanangkan oleh Pemerintah. Hal ini tentunya mempertanyakan kembali efektivitas atas diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 terhadap perempuan yang behadapan dengan huku terutama terkait perkara gugat cerai. Dampak pemberlakuan Program Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Mahkmah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentunya memberi efek kepada masyarakat dan juga instansi terkait yang berhubungan dengan perceraian, sehingga perlunya peraturan tersebut dikaji kembali agar berjalan seperti tujuan awalnya, yang tentunya mencapai kesetaraan gender.
Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan normatif-empiris. Adapun metode pengambilan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi di beberapa instansi yang berhubungan langsung dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, diberlakukannya program Pengarusutmaan Gender dan Peraturan Mahkamh Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bertujuan untuk mencegah diskriminasi dan bias gender dalam masyarakat. Kedua, Mahkamah Agung Republik Indonesia sadar bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan mengalami diskriminasi oleh sebab itu Mahkamah Agung Republik Indonesia mengesahkan Peraturan Mahkmah Agung Nomor 3 Tahun 2017 guna menjamin perlindungan kaum perempuan dan anak dari bentuk diskriminasi apapun selama berurusan di Pengadilan. Ketiga, Mediator Hakim di Pengadilan Agama Kota Tarakan sudah paham mengenai konsep kesetaraan gender dan menerapkan konsep kesetaraan gender pada setiap proses mediasi yang dijalani. Pemberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dapat menjadi pedoman bagi Mediator Hakim maupun Hakim diseluruh Indonesia agar tercegah dari tindakan diskriminasi dan bias gender mengingat Mediator Hakim harus betindak netral sesuai denga isi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Penyuluhan Bahaya Infeksi Tricophyton Sp dan Sosialisasi Pencegahannya Pada Kuku Kaki Pekerja Tambang Batu Bara
Get PDFJamur merupakan salah satu penyebab infeksi pada penyakit terutama di negara-negara tropis. Infeksi jamur merupakan penyakit yang sering muncul di tengah masyarakat Indonesia, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang beriklim tropis dengan kelembapan udara yang tinggi, oleh karena itu kondisi tersebut merupakan suasana yang baik bagi pertumbuhan jamur. Sebagian jamur bersifat patogen pada manusia dan selebihnya merupakan jamur komensal yang hidup sebagai saprofit pada manusia. Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan pada tahun 2014 berdasarkan jenis kelamin yaitu terdapat 17 kasus penyakit yang disebabkan oleh jamur. Pada tahun berikutnya data dari Dinas Kesehatan tahun 2015 menunjukkan terdapat 699 kasus penyakit infeksi jamur. Tujuan dari penyuluhan ini diharapkan dapat memberikan informasi bahaya dermatofitosis pada kuku pekerja tambang dan mengurangi resiko terinfeksi jamur Tricophyton sp. Adapun hasil dari penyuluhan ini melalui metode pretest dan postes. Sebelum dilakukan penyuluhan 100% peserta memang belum mengetahui tentang jenis jamur ini namun setelah dilakukan penyuluhan terjadi peningkatan dimana seluruh peserta maksimal dalam mengerjakan postes karena mereka sdh diberikan penyuluhan beberapa kali dan dilakukan pemeriksaan berkelanjuta
Pemberdayaan Masyarakat melalui Tradisi Menganyam Berbasis Nilai-Nilai Spiritual Zikir dalam Rangkaian Adat Penguburan Warga di Kecamatan Muara Muntai
Get PDFPengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Kecamatan Muara Muntai melalui tradisi menganyam yang berbasis pada nilai-nilai spiritual zikir dalam rangkaian adat penguburan warga. Program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan menganyam masyarakat, memperkenalkan integrasi nilai-nilai spiritual dalam tradisi budaya. Pelatihan keterampilan menganyam yang disertai dengan pemahaman nilai-nilai agama dan budaya bertujuan untuk memperkuat ikatan sosial di antara masyarakat, serta melestarikan tradisi budaya lokal. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan tradisi budaya yang memiliki dimensi spiritual. Program ini juga bertujuan untuk memperkuat solidaritas sosial di masyarakat. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil memberikan dampak positif dalam pemberdayaan ekonomi, pelestarian budaya, dan peningkatan kualitas spiritual masyarakat setempat
STRATEGI DAKWAH USTADZ DAS’AD LATIF DI MEDIA SOSIAL
Get PDFArtikel ini membahas seni manajemen media sosial Ustadz Dasad Latif. Adapun dari penelitian yaitu untuk mengetahui rencana tersebut. Dan bentuk dakwah Islam yang bisa dilakukan melalui media sosial (daring). Dakwah artinya cara lain untuk merujuk tentang amar makruf. Dengan menggunakan kebijaksanaan untuk melakukan kejahatan tanpa terlebih dahulu mendapatkan kebahagiaan materi,dan lain sebagainya. Minat terhadap media sosial (daring) sedang semakin meningkat terutama di Indonesia yang merupakan para penerbit menggunakan akun media umum. media sosial (online) menjadi sarana pemberitaan Injil. Itu sebabnya milenial jaman sekarang sangat menyukai media sosial. Penerbit serta profesional media umum mengetahui bahwa media sosial merupakan kekuatan yang kuat untuk membentuk konten serta iklan akhir-akhir ini. Saatnya audiovisual membuat kabar yang baik di jejaring sosial dan juga sangat berguna bagi masyarakat yang menggunakan jejaring sosial karena mereka berada di jejaring sosial dan membuat hidup lebih baik bagi mereka yang ingin mendengarkan panggilan, mereka membutuhkan tempat untuk mendengarkan panggilan atau kapanpun itu