Unissula Repository
Not a member yet
32889 research outputs found
Sort by
ANALISIS POTENSI LIKUIFAKSI DAN DAYA DUKUNG FONDASI TANAH BERDASARKAN DATA N-SPT (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Gedung Informatika Politeknik Negri Cilacap)
Get PDFPoliteknik Negeri Cilacap sedang memperluas wilayahnya dengan membangun Gedung Teknik Informatik. Tanah memegang peranan krusial dalam proyek konstruksi. Jadi diperlukan perhitungan untuk mengetahui daya dukung, penurunan dan potensi likuifaksi, bahwa Kota Cilacap memiliki potensi ternjadi likuifaksi terletak lempeng Samudera Hindia dan lempeng Eurasia yang rentan terhadap tumbukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui daya dukung fondasi dan juga potensi likuifaksi pada proyek pebangunan tersebut.
Penelitian ini akan menggunakan metode CRR dan CSR untuk menganalisis potensi likuifaksi. Untuk menghitung daya dukung fondasi menggunakan metode Mayerhoft dan Reese and Wright, aplikasi Plaxis juga akan digunakan untuk menghitung penurunan fondasi.
Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa Daya Dukung Aksial ( Mayerhoft) 173,8304 ton Daya Dukung Aksial (Reese and Wright) 266,27 ton Daya dukung Lateral 399,36 ton Penuruan ( Vesic) 13,253 mm Penurunan (Plaxis) 12,58 mm. Dalam kasus ini, terdeteksi adanya potensi likuifaksi pada kedalaman 8 meter dengan magnitudo gempa sebesar 9,5. Hal ini karena Kota Cilacap termasuk daerah yang rentan terhadap likuifaksi dengan kapasitas tinggi dan sedang menurut Badan Geologi dan Tata Lingkungan. Likuifaksi juga menghasilkan gesekan selimut negatif yang mempengaruhi daya dukung fondasi.
Kata Kunci : Fondasi Dalam, Likuifaksi, Daya Dukun
ANALISIS DETERMINAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (Studi Empiris Pada Puskesmas di Kabupaten Pati)
Get PDFTujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis determinan Kompetensi
Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal,
dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (Studi Empiris pada Puskesmas di Kabupaten Pati).
Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah perbedaan bentuk laporan keuangan
BLUD dengan OPD sehingga terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang
memadai di bidang keuangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.
Populasi dalam penelitian ini adalah 29 Puskesmas di Kabupaten Pati. Sampel pada
penelitian ini adalah staff bagian keuangan di setiap Puskesmas. Data yang digunakan
adalah data primer yang diperoleh langsung melalui penyebaran kuesioner di
Puskesmas Kabupaten Pati. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi
linier berganda dan pengujian hipotesis menggunakan uji F (Goodness Of Fit), Uji t
(Siginifikansi Parameter Individual) dan Uji R² (Koefisien Determinasi). Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar
Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, dan Teknologi Informasi
memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah.
Kata Kunci : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah,
Sistem Pengendalian Internal, Teknologi Informasi, Kualitas Informasi Laporan
Keuangan Badan Layanan Umum Daera
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN AIR BERBANTUAN MEDIA WORDWALL TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA SISWA KELAS V SDN PONCOHARJO
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh model pembelajaran AIR berbantuan media wordwall terhadap kemampuan pemahaman konsep pada mata pelajaran matematika materi bangun datar di kelas V SDN Poncoharjo Penelitian ini berbentuk pre-eksperimental design one-group pretest-posttest design menggunakan menggunakan teknik sampling jenuh dan nonprobability sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SDN Poncoharjo sebanyak 23 siswa. Instrument dalam penelitian berupa soal tes berbentuk esai yang terdiri dari 5 soal untuk pretest dan 5 soal untuk posttest. Hasil penelitian ini adalah terdapat peningkatan rata-rata yang diperoleh dari hasil pretest dan postest. Rata-rata sebelum diberi perlakuan (pretest) 38,9, sedangkan rata-rata tes kemampuan pemecahan masalah matematika siswa sesudah diberi perlakuan (posttest) memperoleh nilai 64,9. Berdasarkan hasil perhitungan uji paired t-test melalui SPSS statistics menyatakan bahwa nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,000, yang mengindikasi sig. (2-tailed) < α atau dapat ditulis 0,000 < 0,05. Sementara itu, nilai sig. (2-tailed) < α maka Ho mengalami penolakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata hasil pretest dengan posttest artinya ada pengaruh penggunaan model AIR berbantuan media wordwall terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika pada siswa kelas V SDN Poncoharjo.
Kata Kunci: Model pembelajaran AIR, Pengaruh, Matematika, Kemampuan pemahaman konsep, Media wordwal
ANALISIS KARAKTER MANDIRI DAN BERNALAR KRITIS PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA KELAS IV SD NEGERI KEMIJEN 03 SEMARANG
Get PDFPenelitian ini berfokus pada karakter mandiri dan kemampuan bernalar kritis pada mata pelajaran matematika siswa kelas IV SD Negeri Kemijen 03 Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana karakter mandiri dan bernalar kritis pada siswa kelas IV khususnya pada mata pelajaran matematika. Subjek dari penelitian ini adalah guru kelas Ibu Agrita Putri Nadia, S.Pd dan Siswa kelas IV SD Negeri Kemijen 03 Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes, observasi serta wawancara. Untuk menguji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model milles and Huberman. Terdapat empat tahap diantaranya yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil dari analisis yang telah dilakukan peneliti menunjukkan bahwa siswa kelas IV sudah memiliki karakter mandiri yang baik, terlihat dari rasa inisiatif pada saat awal pembelajaran. Mereka juga mampu menyelesaikan tantangan yang ada pada soal ataupun ketika pembelajaran matematika. Sedangkan karakter bernalar kritis masih dalam kategori rendah. Terbukti dari skor rata-rata yang diperoleh yaitu 47.
Kata Kunci : Karakter Mandiri, Bernalar Kritis, Matematika
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA MATERI PECAHAN KELAS IV SDN 1 JATIHADI
Get PDFPenellitian ini berfokus pada model pembelajaran Project Based Learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada materi pecahan. Penggunaan model pembelajaran yang belum inovatif yaitu penggunaan model konvernional terjadi pada jenjang Sekolah Dasar terutama pada materi pecahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Project Based Learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi pecahan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis Pre-Experimental Design. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes berupa lembar kemampuan berpikir kritis pada materi pecahan. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,000 < 0,05 , artinya terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis pada materi pecahan yang signifikan antara sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Hasil uji N-gai sebesar 0,65 yang menunjukkan peningkatan pada taraf sedang.
Kata Kunci : Project Based Learning, Kemampuan Berpikir Kriti
REKONTRUKSI REGULASI SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM KONSEP RESTORATIF JUSTICE TERHADAP ANAK YANG BEKONFLIK DENGAN HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN
Get PDFTujuan Penelitian ini Untuk Menganalisis dan Menemukan Regulasi Sisitem
Peradilan Pidana Dalam Konsep Restoratif Justice Terhadap Anak Yang Berkonflik
Dengan Hukum Berbasis Nilai Keadilan; untuk Menganalisis dan Menemukan
Kelemahan-kelemahan Peradilan Pidana Dalam Konsep Restoratif Justice Terhadap
Anak Yang Bekonflik Dengan Hukum di Indonesia; Untuk Menganalisis dan
Menemukan Rekonstruksi Peradilan Pidana Dalam Konsep Restoratif Justice
Terhadap Anak Yang Bekonflik Dengan Hukum di Indonesia Berbasis Nilai
Keadilan Pancasila.
Metode Penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, jenis
penelitian berupa hukum nondoktrinal, dan pendekatan yuridis normatif. Jenis dan
sumber bahan hukum terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik
pengumpulan data melalui studi komperhensip studi pustaka. Teknik analisis
pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan logika deduksi.
Hasil penelitian ini adalah 1) Pengaturan mengenai Regulasi sistem
Peradilan Pidana dalam konsep Restoratif Justice terhadap Anak yang berkonflik
dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Regulasi
Perlindungan Hak Terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum belum dapat
dikaataakaan berkeadilan karena dalam pengaturan sistem peradilan pidana di
Indonesia masih berorientasi pada sistem retributive, serta masih lemahnya
perlindungan terhadap kepentingan dan hak anak. 2) Kelemahan-kelemahan dalam
segi substansi hukum, segi struktur hukum dan budaya hukumnya. Dalam segi
substansi kelemahan hukum terkait Regulasi Perlindungan Hak Terhadap Anak
Dalam Proses Peradilan Pidana penyelesaian di luar pengadilan tidak diatur dalam
KUHAP dan Undang-Undang lainnya. Kelemahan dalam segi struktur hukum
adalah Paradigma Penegak Hukum Belum Berperspektif Anak, Fasilitas Lembaga
Khusus Bagi Anak Di Luar Jalur Penal Belum Tersedia dan Koordinasi Antar
Lembaga Belum Terintegrasi Dengan Baik. Kelemahan dalam segi budaya hukum
adalah Kesadaran Masyarakat Terhadap Hak Anak Masih Kurang dan
kecenderungan Budaya Positifis Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. 3)
Berkaitan dengan Regulasi Sisitem Peradilan Pidana Dalam Konsep Restoratif
Justice Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berbasis Nilai Keadilan
adalah dengan penemuan teori hukum barunya adalah: Teori Konsep Restoratif
Justice Berkeadilan Pancasila, artinya Konsep restoratif justice yang berkeadilan
Pancasila adalah pendekatan yang mengedepankan pemulihan dan rehabilitasi,
keterlibatan komunitas, serta dialog dan mediasi dalam penyelesaian tindak pidana.
Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, restoratif justice dapat menciptakan
sistem peradilan yang lebih adil, beradab, dan sesuai dengan karakteristik bangsa
Indonesia. Implementasi yang efektif memerlukan dukungan dari berbagai pihak
serta regulasi yang mendukung agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh
karena diperlu dibentuknya Lembaga Mediasi Restoratif Indonesia (LMRI)
REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL BESI TUA KETIKA TERJADI HARDSHIP DALAM PEREJANJIAN JUAL BELI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN DISERTASI
Get PDFKedudukan daya tawar antara penjual besi tua atau pengepul dengan pihak
pembeli belum dapat dikatakan seimbang. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi adanya
hardship dalam pengiriman barang, adanya hardship atau keadaan yang berada di
luar kendali penjual besi tua ini menjadi alasan pembeli untuk mengurangi nilai
ekonomis barang. Tujuan dari penelitian disertasi ini adalah untuk mengetahui,
menganalisis, dan mendeskripsikan masalah regulasi perlindungan hukum bagi
penjual besi tua dalam perjanjian jual beli ketika terjadi hardship saat ini belum
berbasis keadilan. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan
kelemahan-kelamahan regulasi perlindungan hukum bagi penjual besi tua dalam
perjanjian jual beli ketika terjadi hardship. Untuk merekonstruksikan regulasi
perlindungan hukum bagi penjual besi tua dalam perjanjian jual beli ketika terjadi
hardship yang berbasis pada keadilan.
Paradigma dalam penelitian disertasi ini adalah konstruktivisme dengan jenis
penelitian non-doktrinal dengan pendekatan socio-legal.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa. regulasi
perlindungan hukum bagi penjual besi tua dalam perjanjian jual beli ketika terjadi
hardship saat ini belum berbasis keadilan, hal ini dikarenakan belum terdapat aturan
mengenai hardship dalam perjanjian perdagangan barang dan jasa, utamanya dalam
ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Kelemahan-kelemahan regulasi
perlindungan hukum bagi penjual besi tua dalam perjanjian jual beli ketika terjadi
hardship, terdiri atas kelemahan substansi, kelemahan struktur, dan kelemahan
kultur. Kelemahan substansi dalam pelaksanaan perlindungan penjual besi tua
dalam jual beli besi tua ketika terjadi hardship ialah berupa ketiadaan pengaturan
perihal hardship dalam politik hukum jual beli besi tua di Indonesia, telah
mengakibatkan terciderainya berbagai dimensi kebijakan hukum perdagangan di
negara ini. Kelemahan struktur adalah ketiadaan pengaturan perlindungan hukum
bagi penjual besi dalam perjanjian jual beli besi tua ketika terjadi hardship telah
membuat pengurangan nilai harga besi tua oleh pembeli besi tua tidak menjadi
penyebab batalnya perjanjian sebagaimana dimaksudkan asas rebus sic stantibus.
Sementara kelemahan struktur ialah globalisasi telah membuka masuknya pelaku
usaha besi tua lintas negara dimana bentuk-bentuk perjanjian jual beli semakin
kompleks dan berpeluang mengakibatkan hardship yang mampu mengakibatkan
kerugian bagi pihak penjual besi tua dalam negeri yang pada akhirnya akan kalah
dengan pelaku usaha dari luar negeri. Rekonstruksi yang dilakukan ialah dengan
menambahkan ketentuan terkait dengan hardship dan asas rebus sic stantibus pada
Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Rekonstruksi berikutnya
adalah dengan menambahkan syarat bahwa ketika terjadi hardship dalam Pasal 65A
Paragraf 8 Perdagangan, Metrologi Legal, Jaminan Produk Halal, dan Standardisasi
dan Penilaian Kesesuaian Undang- Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
Kata Kunci: (Besi, Hardship, Penjual, Perjanjian
Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan yang Disertai Kuasa Menjual Di PT. BPR Pasar Boja Cabang Kota Semarang
Get PDFBerbagai dinamika sosial melahirkan berbagai bentuk perbuatan hukum,
salah satunya adalah perbuatan hukum dalam melakukan perjanjian dan lembaga
kuasa. Perjanjian yang dilakukan pada awalnya hanaya bersifat lisan dan praktis,
tata caranya juga tidak baku, serta dibuat sekehendak hati mereka. Kuasa menjual
yang dibuat secara bersamaan dengan perjanjian utang piutang, yang
menimbulkan permasalahan hukum sah atau tidaknya kuasa menjual tersebut. Dan
bagaimana perlindungan hukum bagi debitur sebagai pemberi kuasa, apakah
dirugikan dengan adanya kuasa menjual tersebut. Metode dalam penulisan ini
ialah yuridis sosiologis.
Suatu hak kreditur yang menjamin dalam memperoleh kembali piutangnya
ketika debitur wanprestasi adalah pada perjanjian kredit dengan akta autentik.
Akta autentik sendiri memiliki kelebihan yaitu dapat dimintakan Grosse Akta
Pengakuan Hutang yang memiliki kekuatan eksekutorial dan menjadi dasar untuk
pelaksanaan eksekusi apabila debitur cidera janji. Sedangkan surat kuasa menjual
yang dibuat dan ditanda tangani oleh kredit dengan debitur pada saat pencairan
kredit atau pada saat penandatanganan perjanjian kredit bertentangan, namun
ketika surat kuasa menjual yang disepakati oleh kreditur dan debitur sebagai
upaya penyelesaian terjadinya kredit macet oleh debitur sebagaimana ketentuan
Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan.
Berdasarkan kajian yang dilakukan dapat dipahami bahwa dalam ketentuan
Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan, tersebut merupakan dasar untuk dapat dijual obyek Hak Tanggungan
secara dibawah tangan, akan tetapi penjualan bawah tangan ini baru dapat
dilaksanakan dengan persyaratan, adanya kesepakatan antara nasabah debitur
dengan bank, terutama mengenai harga jual tersebut, diyakini sebagai harga
tertinggi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, artinya perjanjian jual
beli atas obyek jaminan Hak Tanggungan antara kreditur dengan pembeli yang
didasarkan atas surat kuasa menjual, apabila tidak memenuhi persyaratan
ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan diatas, maka tidak memberikan perlindungan hukum.
Kata Kunci: (Perjanjian, Kuasa Menjual, Hak Tanggungan
PERAN NOTARIS DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI PROPERTI SECARA KREDIT KETIKA TERJADI GUGATAN OLEH PIHAK KETIGA DI KOTA TEGAL
Get PDFPelaksanaan perjanjian pengkreditan rumah melalui pihak developer
perumahan tidak jarang mengalami masalah, hal ini salah satunya adalah
perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak developer sehingga mengakibatkan
kerugfian baik bagi pembeli perumahan maupun oleh pihak bank selaku penyedia
dana pinjaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengakaji
persoalan pengaturan peran Notaris dalam perlindungan hukum bagi pembeli
property secara kredit ketika terjadi gugatan oleh pihak ketiga di Tegal saat ini
serta untuk menganalisis dan mengkaji kendala dan solusi pada pelaksanaan peran
Notaris dalam perlindungan hukum bagi pembeli property secara kredit ketika
terjadi gugatan oleh pihak ketiga di Tegal saat ini.
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum kualitatif
ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan
mencari informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan secara
empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian
data sekunder yang terdapat pada studi kepustakaan melalui langkah teoritik.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa Notaris juga pada
perkembanganya banyak menjadi mediator dalam sengekta terkait segketa
kenotariatan yang termasuk di dalamnya persoalan perjanjian penggunaan jasa
konstruksi bangunan, hal ini sebagai perkembangan dari adanya kewenangan
Notaris sebagai penyuluh hukum Kenotariatan. Hal ini pada perkembangannya
belum memiliki kepastian hukum mengingat di dalam UUJN tidak disebutkan
secara tersurat bahwa mediator merupakan salah satu kewenangan Notaris, namun
demikian UUJN juga tidak memuat larangan Notaris menjadi mediator, dan
keketahui Bersama bahwa mediator juga bukan merupakan jabatan yang termasuk
Aparatur Sipil Negara. Ketiadaan pengaturan yang jelas terkait dengan kedudukan
Notaris sebagai mediator, membuat kedudukan Notaris sebagai mediator dalam
sengketa kenotariatan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Sehingga peran
Notaris juga tidak memiliki legalitas dalam memutuskan mediasi sengketa gagal
bangun, atau hasil mediasi Notaris dalam perkara kecurangan yang dilakukan
pihak pengembang perumahan dalam perjanjian jual beli perumahan melalui
kredit KPR. Kendala pada pelaksanaan peran Notaris dalam perlindungan hukum
bagi pembeli property secara kredit ketika terjadi gugatan oleh pihak ketiga di
Tegal saat ini ialah kendala yuridis berupa pihak pembeli tidak memahami isi
perjanjian kredit rumah yang dibuat oleh pihak pengembang, kelemahan
berikutnya ialah pelaksanaan perjanjian yang kerap dicurangi oleh pihak
pengembang, dan kelemahan belum optimalnya peran Notaris dalam mencegah
dan mengatasi perbuatan penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh
pengembang perumahan dalam perjanjian pengkreditan perumahan. Solusi dalam
mengatasi kendala pada pelaksanaan peran notaris dalam perlindungan hukum
bagi pembeli property secara kredit ketika terjadi gugatan oleh pihak ketiga di
tegal saat ini yaitu perlu diaturnya mekanisme pelaksanaan sanksi terhadap
persoalan kecurangan yang dilakukan oleh pihak pengembang perumahan.
Kata Kunci: (Kredit, Notaris, Properti, Pengembang
PERAN KANTOR PERTANAHAN DALAM PENGAWASAN PEMBUATAN AKTA TANAH OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA DI KABUPATEN BANYUMAS
Get PDFKabupaten Banyumas memiliki 134 Pejabat Pembuat Akta Tanah aktif
namun dikarenakan wilayah yang cukup luas dan banyak wilayah terpencil maka
camat amanahkan oleh Undang-undang sebagai pengganti adanya PPAT dan
tersebar di 27 Kecamatan di Kabupaten Banyumas. BPN dalam hal ini juga turut
ikut andil dalam pengawasan terkait dengan adanya PPATS yang dilakukan oleh
para Camat sebagai pejabat umum.
Tujuan dari adanya penelitian ini ialah menganalisis bagaimana peran
Badan Pertanahan Nasional dalam pengawasan pembuatan akta tanah oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah Sementara di Kabupaten Banyumas serta menganalisis
kendala apa saja yang menghambat pengawasan serta memberikan solusi terhadap
pembuatan akta tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara di Kabupaten
Banyumas.
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Adapun
data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui
wawancara dan studi pustaka, analisis data dilakukan secara deskriptif analitik,
dan teori yang digunakan yaitu teori kepastian hukum dan perlindungan hukum.
Hasil Penelitian dan kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu: 1. Kantor Pertanahan
Kabupaten Banyumas mempunyai wewenang dalam melaksanakan pembinaan
dan pengawasan. Dasar kewenangan pengawasan tersebut secara umum terhadap
lingkungan pertanahan mengacu pada tugas dan fungsi Kantor Pertanahan
Kabupaten Banyumas, sedangkan dasar kewenangan pengawasan lebih berkaitan
dengan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun
Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS). Hal tersebut diatur dalam
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 2 tahun 2018 Tentang
Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 2. Kantor Pertanahan
Kabupaten Banyumas mengungkapkan adanya pelanggaran peraturan yang
dilakukan oleh sejumlah Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara PPATS.
Pelanggaran tersebut mencakup keterlambatan pelaporan bulanan, isi akta yang
tidak akurat, serta penggunaan kop surat PPATS yang tidak sesuai. Dampak dari
pelanggaran ini dapat menciptakan sengketa tanah, menghambat proses mencapai
kepastian hukum, dan merugikan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini,
Kepala Kantor Pertanahan Wilayah melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap PPAT dalam administrasi dan pelayanan kepada masyarakat.
Kata Kunci: Pengawasan, Pembuatan Akta Tanah, PPA