Unissula Repository
Not a member yet
32889 research outputs found
Sort by
HUBUNGAN KECANDUAN GAME ONLINE DENGAN TINGKAT STRES PADA SISWA SMA
Get PDFLatar Belakang: Kecanduan dalam bermain game online merupakan perilaku berlebihan dalam penggunaan komputer dan video game, yang menyebabkan individu kesulitan mengontrol kebiasaan tersebut, dengan dampak yang signifikan pada aspek sosial dan emosional.
Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami keterkaitan antara tingkat stres dengan kecanduan bermain game online terhadap siswa SMA.
Metode: Metode penelitian ini menggunakan esain analitik korelatif dengan pendekatan cross-sectional. Populasi terdiri dari seluruh siswa di SMAN 1 Karang Tengah, dengan 124 siswa yang dipilih menggunakan teknik stratified random sampling. Analisis dta dilakukan menggunakan uji Chisquare Test.
Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 124 responden, 40 orang (32,3%) memiliki kecanduan berat terhadap game online, sementara 38 orang (30,6%) mengalami kecanduan sedang. Nilai p pada uji statistik menunjukkan nilai 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat stres dan kecanduan bermain game online pada remaja di SMAN 1 Karang Tengah.
Kesimpulan: Berdasarkan temuan ini, disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan antara tingkat stres dengan kecanduan bermain game online pada remaja di SMAN 1 Karang Tengah. Oleh karena itu, perhatian dari berbagai pihak diperlukan untuk mengatasi tingkat stres pada anak-anak serta mengurangi intensitas bermain game online, serta memberikan bantuan kepada remaja untuk memperbaiki gaya hidup. Kata Kunci: tingkat Stres, game Online, Remaj
STUDI PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA LAMA DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU
Get PDFIndonesia, sejak dulu, telah mengakui pentingnya ketuhanan dalam
konteks bernegara, dan nilai-nilai religius memegang peranan sentral dalam
identitas negara. Hal ini tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pandangan terhadap perbuatan zina
dipengaruhi oleh agama, budaya, dan hukum, di mana zina dianggap sebagai
pelanggaran serius terhadap norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum di
Indonesia. Perubahan dalam pengaturan tindak pidana perzinahan dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencerminkan evolusi dalam
pemahaman hukum dan nilai-nilai masyarakat, dan menjadi subjek reformasi
dalam KUHP baru. Perubahan sebagaimana dimaksud kini menjadi fokus pada
skripsi ini, karena telah berhasil memberikan perubahan signifikan sehingga
menimbulkan skeptisme dikalangan masyarakat. Oleh karena itu dalam skripsi ini
memiliki tujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai tindak pidana perzinahan
dalam KUHP lama. Selanjutnya untuk mengetahui dan menganalisis
perbandingan pengaturan tindak pidana perzinahan dalam KUHP lama dengan
KUHP baru.
Penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum
yuridis normatif. Penelitian ini masuk pada jenis penelitian kualitatif dengan
menggunakan tiga bahan hukum yaitu primer, sekunder, dan tersier. Data dalam
penelitian ini diperoleh dengan studi pustaka dan dokumentasi. Adapun metode
analisi yang digunakan yaitu analisi yuridis normatif serta analisi komparatif atau
perbandingan.
Hasil dari skripsi ini menunjukan bahwa Perbandingan pengaturan tindak
pidana perzinahan dalam KUHP lama dan KUHP baru menggambarkan
perbedaan signifikan dalam pendekatan hukum terhadap perzinaan. KUHP lama,
dalam Pasal 284, membedakan perzinaan berdasarkan status perkawinan dan
mengharuskan aduan dari pihak yang merasa dirugikan. Hubungan seksual di luar
perkawinan dianggap perzinaan, dan hukumannya tergolong ringan, yaitu penjara
paling lama sembilan bulan. Sementara dalam KUHP baru, Pasal 417 ayat (1)
menghapus perbedaan berdasarkan status perkawinan, sehingga semua individu
yang terlibat dalam hubungan seksual dengan orang lain dapat dianggap
melakukan perzinaan. Hukuman yang diancamkan juga masih ringan, dengan
pidana penjara paling lama satu tahun atau denda kategori II sebesar paling
banyak Rp. 10.000.000,00. Perzinaan tetap dianggap sebagai delik aduan absolut,
yang memerlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan. Perubahan ini
mencerminkan evolusi dalam pengaturan hukum terkait perzinaan dengan
menghilangkan perbedaan berdasarkan status perkawinan dan memberikan
hukuman yang sama ringan.
Kata Kunci: Perbandingan; Tindak Pidana Zina; KUHP Lama; KUHP baru
PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE
Get PDFDewasa ini teknologi menjadi pusat peradaban dunia yang semakin massif,
diman semua sistem mulai menggunakan kecanggihan teknologi yang berbasi
digital. Seiring berkembangnya teknologi para pedagangpun tak mau ketinggalan
zaman dan terus berinovasi mengikuti target pasarnya yang juga mulai beralih ke
sistem teknologi.yang sangat disayangkan dalam melesatnya kegiatan transaksi
jual beli online adalah bertambah pula resiko tingkat kriminalitas dan kesempatan
penipu melakukan wanprestasi dalam melakukan jual beli. Ada banyak faktor
faktor yang bisa mengakibatkan wanprestasi dalam jual beli online. Maka dari itu
penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang
mengakibatkan wanprestasi dalam jual beli online dan bagaimana penyelesaian
sengketa akibat wanprestasi dalam jual beli online.
Penulis menggunakan metode yuridis normative dan yuridis empiris.
Karena dalam penelitian penulisan ini memberikan gambaran antara undangundang
dan peraturan lainnya serta melihat contoh dalam kehidupan sehari-hari
berdasarkan google form dan menghasilkan spesifikasi deskriptif analisis dan
analisis datanya menggunakan analisis kualitatif.
Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam jual beli online
dikelompokan menjadi empat yaitu ditinjau dari regulasi, ditinjau dari platform,
ditinjau dari penegakkan hukum dan ditinjau dari para pihak. Pihak yang paling
sering dirugikan akibat wanprestasi jual beli online adalah para pembeli. Faktor
yang sangat berpotensi tinggi untuk terjadinya wanprestasi adalah ditinjau dari
para pihak, dimana didalamnya ada banyak permasalahan-permasalahan aktivitas
para penjual dan pembeli dan salah satu pihak tidak melaksanakan janjinya sesuai
dengan perjanjian jual beli. Penyelesaian wanprestasi jual beli online bisa
dilakukan dengan dua cara yaitu penyelesaian litigasi (dengan pengadilan) dan
non litigasi (tanpa pengadilan), cara yang paling mudah yaitu menggunakan
penyelesaian non litigasi, mediasi karena dapat menguntungkan para pihak hanya
dengan berkompromi.
Kata kunci: Wanprestasi, Jual Beli, Online
REORIENTASI PERJANJIAN FRANCHISE SEBAGAI UPAYA KESEIMBANGAN HUKUM ANTARA FRANCHISOR DENGAN FRANCHISEE ( Studi Kasus Bisnis “Star Steak Express” Banyumanik, Kota Semarang)
Get PDFMelakukan reorientasi terhadap pelaksanaan perjanjian franchise menjadi
hal yang sangat penting untuk ditelaah. Karena dalam perkembangan masyarakat
saat ini masih terjadi ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban
antar para pihak. Selain itu, masih terdapat penyimpangan terhadap asas-asas
hukum perjanjian dalam tahapan pra-kontraktual, kontraktual, maupun postkontraktual.
Penelitian
ini
menggunakan
pendekatan
yuridis
sosiologis
yang
berasal
dari
hasil
lapangan melalui wawancara langsung dan dibandingkan dengan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian hasil
penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini
yakni untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian franchise Star Steak
Express Banyumanik, kota Semarang dan juga bagaimana reorientasi perjanjian
franchise sebagai upaya keseimbangan hukum antara franchisor dengan
franchisee.
Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan bisnis franchise "Star Steak
Express" Banyumanik Kota Semarang belum tercermin asas proporsionalitas dan
asas keseimbangan dalam isi perjanjian franchise. Hal ini dikarenakan bentuk
perjanjian franchise menggunakan sistem perjanjian baku yang disusun secara a
priori oleh salah satu pihak yakni franchisor yang berakibat pengaturan hak dan
kewajiban para pihak yang kurang proporsi dan hanya menguntungkan salah satu
pihak. Reorientasi perjanjian franchise sebagai upaya keseimbangan hukum antar
franchisor dan franchisee, menunjukkan kegagalan penyelarasan derajat antar
para pihak dalam perjanjian berdampak pada terciderainya hak-hak dasar para
pihak. Tidak disediakannya peluang bagi para pihak untuk bernegosiasi secara
langsung menjadikan pelaksanaan perjanjian franchise menjadi hanya satu arah.
Kurangnya pengaturan regulasi franchise di Indonesia mengakibatkan penentuan
isi perjanjian franchise yang sewenang-wenang, sehingga terdapat ketimpangan
didalamnya.
Kata Kunci : reorientasi, perjanjian franchise, keseimbangan huku
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN FLEXITIME BAGI PEGAWAI ASN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH
Get PDFPerkembangan lingkungan strategis telah memunculkan fenomena baru yang mempengaruhi dinamika organisasi baik di sektor industry (private) maupun pemerintahan (publik). Kondisi ini mengharuskan semua organisasi secara dinamis terus melakukan berbagai perubahan dan ditetapkan organisasi dapat dipenuhi. Flexible working time merupakan sistem pengaturan kerja yang memberi lebih banyak kebebasan kepada pegawai untuk bisa mengatur jam kerjanya sepanjang akumulasi atau ketentuan waktu yang ditetapkan organisasi dapat dipenuhi. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh penulis menemukan penerapan flexitime belum efektiv dikarenakan terdapat permasalahan dalam komunikasi, koordinasi dan produktivitas kerja. Penulisan laporan ini di lakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan sumber data melalui wawacara dan observasi.
Kata Kunci : Flexitime,Efektivitas,Komunikasi,Koordinas
MODEL PENINGKATAN KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEPUASAN KERJA BERBASIS KOMPENSASI NON FINANSIAL DAN DISIPLIN KERJA PADA GENERASI MILENIAL DAN Z (PT.Telkom Indonesia Regional IV)
Get PDFUntuk memenuhi tujuan bisnis di era kemajuan teknis yang terus meningkat saat ini, bisnis telekomunikasi harus memastikan bahwa karyawan mereka bekerja pada tingkat tinggi. Kemampuan Generasi Z dan milenial untuk menggunakan teknologi dengan baik telah memungkinkan mereka untuk menguasai tempat kerja. Jika sumber daya manusia mereka berkinerja pada tingkat tinggi, perusahaan telekomunikasi dapat berfungsi secara efektif. Namun, kenyataannya adalah bahwa tampil di level tinggi adalah tugas yang sulit. Sejumlah hal dapat mempengaruhi seberapa baik kinerja karyawan. Penelitian ini berfokus pada disiplin kerja, kebahagiaan kerja, dan remunerasi non-finansial.
Dalam rangka meningkatkan kinerja sumber daya manusia di PT Telkom Indonesia Regional IV, penelitian ini bermaksud untuk menyelidiki peran disiplin kerja, remunerasi non-finansial, dan kebahagiaan kerja. Penelitian ini menyebarkan kuesioner untuk mengumpulkan data dengan menggunakan pendekatan deskripsi kuantitatif. Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel yang digunakan, dan itu memerlukan. 140 pekerja generasi milenial dan Z. Dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS, peneliti menggunakan metode analisis data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa remunerasi non-finansial dan disiplin kerja memiliki dampak yang menguntungkan dan substansial terhadap kepuasan kerja. Kinerja SDM dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh disiplin kerja dan kebahagiaan kerja. Di sisi lain, gaji non-finansial mempengaruhi kinerja SDM dengan baik tetapi tidak signifikan. Kita dapat menyimpulkan bahwa organisasi dapat meningkatkan disiplin karyawan secara langsung atau tidak langsung dengan meningkatkan kebahagiaan karyawan untuk meningkatkan kinerja SDM.
Kata Kunci : Disiplin kerja, Kompensasi Non Finansial, Kepuasan Kerja, Kinerja SDM, PT.Telkom Indonesi
KEDUDUKAN ORANG TUA SELAKU PENJAMIN DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT MACET DI HADAPAN NOTARIS
Get PDFPenulisan skripsi ini mengambil judul Kedudukan Orang Tua Selaku
Penjamin Debitur Dalam Perjanjian Kredit Macet Di Hadapan Notaris yang ditinjau
dari prespektif Hukum Perdata. Sebagaimana adanya Jaminan dalam perjanjian
kredit yang diberikan Debitur kepada Kreditur untuk menjamin suatu hutang
tertentu. Khusus untuk jaminan berupa benda tidak bergerak seperti hak atas tanah,
maka untuk dapat digunnakan sebagai jaminan harus dibebani hak tanggungan
terlebih dahulu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan. Faktanya masih sering timbul masalah dalam pelaksanaan perjanjian
hutang piutang yaitu dimana Debitur lalai untuk melakukan kewajibannya atau
yang biasanya disebut wanprestasi.
Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum serta
perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap sengketa wanprestasi
perjanjian hutang piutang dengan jaminan sertipikat tanah. Metode penelitian yang
digunnakan yaitu penelitian kualitatif, spesifikasi penelitian berupa deskriptif
analisis, metode yuridis empiris, sumber data yang digunnakan berupa data primer,
data sekunder dan data tersier. Metode pengumpulan data untuk data primer yaitu
wawancara, untuk data sekunder dan tersier dengan studi kepustakaan, dan metode
analisis data berupa analisis deskriptif kualitatif.
Penulis menyimpulkan bahwa akibat hukum terhadap sengketa wanprestasi
hutang piutang dengan jaminan sertipikat tanah, sehingga kreditur tidak
mempunyai kedudukan yang diutamakan dalam hal pelunasan piutangnya. Upaya
penyelesaian hukum yang dilakukan kreditur atas jaminan sertipikat tanah dapat
dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Namun, apabila tidak ada itikad
baik dari debitur, maka kreditur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan
dasar gugatan menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi sehingga dengan
begitu debitur harus melaksanakan Putusan pengadilan tersebut dan kreditur
memperoleh hak-haknya sepenuhnya dari perikatan hutang debitur.
Kata Kunci : Wanprestasi, Hutang Piutang, Jaminan, Hak Tanggunga
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi kasus Putusan Nomor : 182/Pid.B/2023/PN.Smg)
Get PDFPencurian dengan kekerasan memang merupakan kejahatan yang meresahkan
masyarakat. Orang yang melakukan tindak pidana tersebut memang dari unsur
pemaksaan terhadap dirinya. Orang tersebut berani melakukan hal tersebut karena
lemahnya perekonomian dan selalu mengharapkan kekayaan yang mengambil dari
milik orang lain. Seperti yang akan dibahas dalam susunan skripsi ini mengenai
kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama putusan
nomor 182/Pid.B/PN.Smg
Penelitian ini memuat objeknya mengenai tindak pidana pencurian dengan
kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, menggunakan jenis penelitian
hukum yuridis-normatif, artinya penelitian hukum yang diteliti hanya
menggunakan data sekunder atau bahan pustaka.
Permasalahan yang ingin penulis kaji adalah bagaimana tahapan pelaksanaan
proses perkara putusan nomor 182/Pid.B/PN.Smg berdasarkan hukum acara
pidana dan apa saja faktor yang menyebabkan keinginan seseorang untuk
melakukan kejahatan tersebut. Keputusan hakim dalam menjatuhkan hukuman
didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis
meliputi bukti-bukti yang sah dan meyakinkan yang menunjukkan bahwa
terdakwa secara jelas memenuhi seluruh unsur tindak pidana pencurian dengan
kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-2e KUHP. Sedangkan
pertimbangan non-yuridis menyangkut nilai-nilai sosial dan penilaian terhadap
sifat terdakwa, serta faktor-faktor yang dapat memperberat atau meringankan
pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim. Putusan Majelis Hakim terhadap para
Terdakwa dengan Pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan
6(enam) bulan.
Kata Kunci ; Pencurian; Dengan Kekerasan; Secara bersama-sama
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERKAIT PERBEDAAN HARGA PADA WAKTU PEMBAYARAN DI MINIMARKET
Get PDFFenomena perbedaan harga pada waktu pembayaran seringkali
menjadi masalah yang mempengaruhi keadilan dan kepercayaan konsumen
dalam bertransaksi di minimarket. Tujuan dari penelitian ini yaitu satu,
mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam bagaimana
perlindungan hukum bagi konsumen terkait perbedaan harga pada waktu
pembayaran di minimarket. Dua, mengidentifikasi dan menganalisis apa
saja faktor-faktor yang menjadi kelemahan dalam perlindungan hukum bagi
konsumen terkait perbedaan harga pada waktu pembayaran di minimarket.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif
dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan
analisis terhadap peraturan hukum yang relevan, kasus nyata, serta pendapat
ahli dalam bidang hukum konsumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa
dasar hukum perlindungan konsumen terkait perbedaan harga di minimarket
terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun masih
terdapat kelemahan dalam penerapan dan penegakannya. Beberapa
kelemahan tersebut antara lain kurangnya penegakan hukum yang efektif,
dan rendahnya kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka.
Hasil dari penelitian ini yaitu satu, konsumen memiliki hak-hak
yang dijamin dan dilindungi dalam transaksi belanja mereka oleh UndangUndang
Nomor 8 Tahun 1999, yang menegaskan hak konsumen terkait
harga yang harus dibayar dan tanggung jawab minimarket dalam
menetapkan harga yang sesuai dan transparan. Dua, dalam praktik
perlindungan hukum terkait perbedaan harga yang terjadi pada saat
pembayaran di minimarket memiliki kelemahan di sisi penerapan serta
penegakan hukumnya, dan yang menjadi salah satu faktor utama adalah
kultur negara Indonesia yakni musyawarah untuk mufakat, sehingga
mayoritas penyelesaian sengketa yang terjadi diselesaikan di luar badan
perlindungan konsumen atau tanpa melalui mekanisme lanjutan.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Minimarke
ANALISIS HUKUM PENGARUH STABILITAS NEGARA TERHADAP INVESTASI ASING DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007
Get PDFPenelitian ini bertujuan agar memberikan pemahaman tentang pengaruh
stabilitas negara terhadap investasi asing dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara
berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal
dan juga perlindungan hukum penanaman modal di Indonesia.
Metodel
yang di
te
rapkan dalam pe
nulil
san il
nil
dil
lakukan del
ngan pel
nel
lil
til
an
hukum yuril
dil
s normatil
f yail
tu del
ngan mel
lakukan analil
sil
s tel
rhadap pel
rmasalahan
mel
laluil
pel
ndel
katan asas-asas hukum sel
rta mel
ngacu pada norma-norma hukum
yang tel
rdapat dalam pel
raturan pel
rundang-undangan.
Hasil penelitian ini menyoroti pengaruh stabilitas negara terhadap
investasi asing dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara berdasarkan UndangUndang
Nomor 25 Tahun 2007. Dalam era globalisasi, penanaman modal
semakin krusial bagi negara yang sedang membangun seperti Indonesia,
meningkatkan persaingan dan kebutuhan akan modal pembangunan yang besar.
Proyek Ibu Kota Nusantara menjadi salah satu inisiatif besar bagi Indonesia,
membutuhkan permodalan baik dari dalam maupun luar negeri, yang diarahkan
untuk pembangunan baru di berbagai sektor produksi dan jasa. Dalam konteks ini,
mobilisasi modal dari masyarakat umum menjadi kunci untuk mencapai tujuan
pembangunan yang diinginkan.
Kata Kunci : Penanaman Modal , UU, IKN, Stabilitas Negara