Unissula Repository
Not a member yet
32889 research outputs found
Sort by
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI KEPOLISIAN R ESOR KOTA PATI
Full text linkTindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat semakin
meresahkan. Dalam menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan disertai
dengan tindakan kekerasan. Perlindungan terhadap anak harus semakin
ditingkatkan mengingat makin maraknya kejahatan semacam ini. Karena
sebagaimana kita ketahui bahwa anak adalah potensi dan cerminan nasib manusia
dimasa yang akan datang, para generasi muda dan penerus cita-cita bangsa yang
tentunya juga turut berperan menentukan sejarah. Tujuan penelitian ini adalah
Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak
korban tindak pidana persetubuhan di Kepolisian Resor Kota Pati. Untuk
mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat perlindungan hukum
terhadap anak sebagai korban persetubuhan di Kepolisian Resor Kota Pati.
Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis
empiris dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif. Adapaun
sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh
melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data
dianalisa secara kualitatif menggunakan teori perlindungan hukum dan teori
keadilan menurut perspektif Islam.
Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Bentuk Perlindungan Hukum
Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Kepolisian Resor Kota
Pati adalah Pemberian Restitusi dan Kompensasi Schafer menyatakan bahwa
terdapat 3 (tiga) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban
kejahatan, yakni sebagai berikut: Ganti Rugi yang bersifat keperdataan, diberikan
melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari
proses pidana. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses
pidana. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana
diberikan melalui proses pidana. Pelayanan/Bantuan Medis diberikan kepada
korban yang menderita secara medis akibat suatu tindakan pidana. Bantuan
hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di
Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM). Faktor-Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Sebagai Korban Persetubuhan di Kepolisian Resor Kota Pati diantaranya yaitu :
Faktor korban sendiri dan faktor pelaku.
Kata kunci : Perlindungan Hukum. Anak, Tindak Pidana, Persetubuha
HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN PEMILIHAN METODE KONTRASEPSI PADA IBU DI DESA KARANG TENGAH
Full text linkLatar Belakang: Keluarga Berencana merupakan suatu upaya guna menghindari kehamilan yang tidak diinginkan untuk membantu pasangan mengatur jarak di antara kehamilan. Pengetahuan tentang penggunaan dan pemilihan kontrasepsi setiap orang berbeda. Menurut Notoatmodjo dalam (Hardani, Lestari, & Masyita, 2022) ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan meliputi: informasi yang didapat seseorang, jenis atau tingkat pendidikan yang ditempuh, pengalaman, budaya dan social ekonomi. Tingginya tingkat kegagalan kontrasepsi karena kurangnya pengetahuan tentang penggunaan KB yang benar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan pemilihan metode kontrasepsi pada ibu di Desa Karang Tengah.
Metode: Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan desain cross sectional. Populasi dalam penelitian yaitu ibu akseptor Keluarga Berencana di Desa Karang Tengah berjumlah 360 orang. Pengambilan sampel menggunakan Teknik consecutive sampling dan dihitung menggunakan rumus cross sectional, sampel diperoleh 190 orang.
Hasil: Berdasarkan hasil Analisa, terdapat 6 ibu akseptor yang pengetahuan tentang KB kurang yang menggunakan metode kontrasepsi hormonal. 124 orang dengan pengetahuan tentang KB cukup, yang 121 ibu akseptor menggunakan metode kontrasepsi hormonal dan 3 ibu akseptor memilih metode kontrasepsi non-hormonal. 60 ibu akseptor pengetahuan tentang KB baik, 53 memilih metode hormonal dan 7 memilih metode non-hormonal. Jika ditotal maka ibu akseptor pengguna metode kontrasepsi hormonal sebanyak 180 orang dan non-hormonal 10 orang. Data yang diperoleh dianalisis secara univariat dan bivariat . Hasil uji bivariat p value menunjukkan 0,00 < 0,05.
Simpulan: Ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan pemilihan metode kontrasepsi pada ibu di Desa Karang Tengah.
Kata Kunci: kontrasepsi, pengetahuan, keluarga berencan
HUBUNGAN ANTARA NYERI PUNGGUNG BAGIAN BAWAH PADA IBU HAMIL TRIMESTER II DAN III TERHADAP KUALITAS TIDUR DI PUSKESMAS BANGETAYU SEMARANG
Full text linkLatar Belakang: Trimester ketiga kehamilan sering dikaitkan dengan ketidaknyamanan, yang paling umum yaitu nyeri punggung. Terjadinya insomnia dan terganggunya aktivitas sehari-hari pada akhir kehamilan dan awal pasca persalinan dapat menimbulkan masalah psikologis yang berdampak negatif pada kualitas hidup ibu hamil. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa gangguan tidur merupakan sumber utama ketidaknyamanan ibu hamil trimester III.
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelasional dengan menggunakan pendekatan cross sectional subjek penelitian terdiri dari 66 responden ibu hamil. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, data yang terkumpul di analisis dengan uji univariat menggunakan distribusi frekuensi, uji bivariat menggunakan uji spearmen rank.
Hasil: Hasil penelitian menggunakan uji spearmen rank, terbukti bahwa p value 0,013 yang berada dibawah 0,05(0,013<0,05). Hal ini berarti bahwa ada hubungan yang signifikan antara nyeri punggung dengan kualitas tidur.
Simpulan: Terdapat hubungan antara nyeri punggung dan kualitas tidur ibu hamil trimester II dan III (p value 0,013)
Kata Kunci: Tingkat nyeri, kualitas tidur, ibu hami
HUBUNGAN ANTARA KEPATUHAN KONSUMSI OBAT DENGAN KONTROL TEKANAN DARAH DAN KUALITAS HIDUP PASIEN HIPERTENSI
Full text linkLatar Belakang : Hipertensi merupakan merupakan penyakit kronik yang tidak dapat disembuhkan dan membutuhkan pengobatan seumur hidup. Pada penderita hipertensi dibutuhkan kepatuhan dalam menjalankan pengobatan agar dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan sehingga dapat mempengaruhi pada kualitas hidup penderita.
Tujuan : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan kepatuhan konsumsi obat dengan kontrol tekanan darah dan kualitas hidup pada pasien hipertensi.
Metode : Jenis penelitian dengan pendekatan cross sectional. Sampel yang digunakan adalah penderita Hipertensi di Puskesmas Tlogosari Kulon dan Puskesmas Bangetayu Semarang sebanyak 55 Responden. Uji korelasi yang digunakan pada penelitian ini adalah uji contingency coefficiency dan uji gamma dengan kriteria berusia lebih dari 18 tahun dengan mendapatkan terapi farmakologi.
Hasil : Nilai korelasi kepatuhan konsumsi obat dengan kontrol tekanan darah sebesar 0,494 artinya semakin pasien patuh konsumsi obat maka tekanan darah semakin terkontrol. Nilai korelasi kepatuhan konsumsi obat dengan kualitas hidup sebesar 0,609 artinya semakin patuh konsumsi obat maka semakin tinggi kualitas hidup.
Simpulan : Disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kepatuhan konsumsi obat dengan kontrol tekanan darah (p=0,0001), hubungan antara kepatuhan konsumsi obat dengan kualitas hidup (p=0,0001). Semakin patuh seseorang dalam konsumsi obat sehingga tekanan darah terkontrol dan meningkatkan kualitas hidup.
Kata Kunci : kepatuhan konsumsi obat, kontrol tekanan darah, kualitas hidu
HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU DAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN PEMBERIAN IMUNISASI CAMPAK DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PUCAKWANGI II
Full text linkLatar belakang : Campak adalah penyakit yang disebabkan oleh morbillivirus, Dukungan keluarga dapat sangat membantu dalam memfasilitasi proses imunisasi bayi. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menyusun uraian masalah yang berjudul “Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Dukungan Keluarga Dengan Pemberian Imunisasi Campak di Wilayah Kerja Puskesmas Pucakwangi II ”.
Tujuan : Untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu dan dukungan keluarga dengan pemberian imunisasi campak di wilayah kerja puskesmas pucakwangiII
Metode : jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif korelasional yang menggunakan metode cross sectional.
Hasil : Hasil analisis Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Pemberian Imunisasi Campak di wilayah kerja Puskesmas Pucakwangi II. dengan p value 0,000 (0,1). hasil analisis Hubungan Dukungan Keluarga dengan Pemberian Imunisasi Campak di wilayah kerja Puskesmas Pucakwangi II. dengan p value 0,000 (0,1)
Kesimpulan : Keluarga harus berperan penting dan selalu mendukung kegiatan imunisasi di posyandu demi kesejahteraan Bersama.
Kata Kunci : Pengetahuan ibu , Dukungan keluarga , imunisasi campa
TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN OBJEK TANAH DAN BANGUNAN AKIBAT WANPRESTASI (Studi Putusan Nomor 212/Pdt.G/2021/PN Smg)
Full text linkHak tanggungan lahir karena adanya perjanjian yang mendasarinya, yaitu
perjanjian pinjam-meminjam. Adanya perjanjian pinjam-meminjam
mengakibatkan debitur berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan
perbuatannya berupa pelunasan kepada kreditur. Apabila debitur wanprestasi, maka
akan dilakukan tindakan hukum berupa eksekusi yang pada umumnya dilakukan
dengan lelang Hak Tanggungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
memahami proses eksekusi serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan
eksekusi atas perkara wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam.
Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data
sekunder dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan
penelitian ini serta menggunakan metode analisis data kualitatif.
Dengan adanya kuasa eksekutorial dalam perjanjian pinjam-meminjam,
maka kreditur selaku pemegang Hak Tanggungan dapat mengambil tindakan untuk
melaksanakan lelang hak atas tanah yang dibebankan Hak Tanggungan tersebut.
Lelang dengan Hak Tanggungan merupakan golongan lelang eksekusi, karena
didasarkan pada perjanjian pinjam-meminjam. Pelaksanaan lelang eksekusi Hak
Tanggungan harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara peraturan perundangundangan
yang berlaku, sehingga terdapat kepastian hukum, baik bagi debitur,
kreditur, maupun pemenang lelang.
Kata Kunci: Hak Tanggungan; Wanprestasi; Pinjam-Meminja
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
Full text linkAnak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber
daya manusia yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang
memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan
pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan
perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan
seimbang. maka dari itu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui
upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga serta untuk penyelesaian dan perlindungan
hukum terhadap anak Tindak Pidana KDRT serta Faktor yang menjadi
penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang
tuanya.
Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian
yuridis normatif, pendekatan penelitian yuridis normatif ini termasuk riset
yang banyak dilakukan dengan kajian peraturan-peraturan yang berlaku serta
karya tulis ilmiah. spefikasi penelitian bersifat deskriptif. Deskriptif
merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fenoma-
fenoma yang ada baik fenomena alamiah maupun buatan manusia.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi, dan dituangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
perlindungan anak dalam undnag-undang tersebut bahwa semua Masyarakat
baik pemerintah dan semua golongan itu berkewajiban melaksanakan
perlindungan kepada anak, karena anak adalah penerus bangsa yang harus di
jaga denga baik,serta faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah
tangga terhadap anak yaitu Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam
rumah tangga terhadap anak yaitu Faktor dari dalam (Internal) dimana faktor
internal orang tua sangat berperan, karena keluarga atau orang tua yang
seharusnya menjadi pelindung tetapi menjadi penyebab kekerasan anak dalam
rumah tangga karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan menjadi orang
tua. dan Faktor dari luar (eksternal) kekerasan rumah tangga dipicu oleh faktor
ekonomi, kemiskinan dan tekanan hidup. Tuntutan ekonomi kehidupan yang
selalu meningkat disertai perasaan kecewa dan marah pada pasangan karena
tidak bisa mencukupi kebutuhan dan ketidak berdayaan mengatasi masalah
ekonomi membuat orang tua melimpahkan emosinya pada orang
sekelilingnya.
KATA KUNCI: Anak, Perlindungan Hukum Dan Rumah Tangga
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA SHOPEE PAYLATER DALAM APLIKASI SHOPEE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE (INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)
Full text linkPermasalahan penelitian ini adalah mengenai kekhawatiran pengguna
Shopee paylater terkait pelanggaran hak-hak konsumen terkait data pribadi
pengguna Shopeepaylater dalam aplikasi Shopee. Studi ini bertujuan memberikan
pemaparan mengenai regulasi dan implementasi data pribadi pengguna Shopee
Paylater pada Shopee dan bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna yang
mengalami kerugian atas penyalahgunaan akun dan data pribadi berdasarkan
peraturan perundang-undangan terkait data pribadi dan UU ITE.
Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yang
digunakan adalah empiris dengan pendekatan penelitian sosiologi hukum dan
Normatif serta metode analisis berupa metode deskriptif dan kualitatif. Adapun
teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan
wawancara kepada informan maupun responden. Sumber data yang diperoleh
penelitian ini yaitu data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa studi
kepustakaan.
Hasil penelitian ini adalah Shopee telah menggunakan beragaman
variasi sistem pengamanan data pribadi pengguna dalam pelayanannya
termasuk SPaylater. Sistem tersebut didasarkan pada peraturan perundangundangan.
Beberapa
regulasi
terkait
data
pribadi
diantarannya:
Undang-Undang
Nomor
39
Tahun
1999,
UU
Nomor
8
Tahun
1999,
Undang-Undang
Nomor 19
Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Permen Kominfo
Nomor 20 Tahun 2016, PP Nomor 71 Tahun 2019, PP Nomor 80 Tahun 2019,
dan POJK Nomor 4/POJK.05/2021. Sedangkan, pengaturan SPaylater juga
didasarkan pada beberapa peraturan yang menjangkau paylater diantaranya
Pasal 18 dan 19 POJK Nomor 77/POJK.1/2016 dan Peraturan Pemerintah No.
82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
sebagai aturan pelaksana dari ketentuan Pasal 10 Ayat (2) dan Pasal 11 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Meskipun pengaturan data pribadi
dalam paylater sudah menggunakan sistem pengamanan dan memiliki regulasi
perudangan-undangan, pihak Shopee tidak dapat menjamin terjadinya
penyalahgunaan data dalam sistem elektronik.
Kata kunci
: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Paylate
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA PARKIR ATAS PENETAPAN KLAUSULA BAKU DALAM JASA PARKIR
Full text linkTeknologi dan transportasi yang maju dan berkelanjutan membuka
lapangan kerja barn dalam pembangunan yang
lebih inovatif. Seiring
meningkatnya kepadatan kendaraan peluang bisnis perparkiran menjadi potensi
yang menjanjikan. Pada studi kali ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan
hukum yang diberikan kepada konsumen pengguna jasa parkir terkait dengan
penetapan klausula baku dalam jasa parkir. Klausula baku adalah syarat-syarat
yang telah ditetapkan oleh penyedia jasa parkir dan dikaitkan kepada konsumen
tanpa bisa dinegosiasikan. Penetapan klausula baku tersebut seringkali
menguntungkan pihak penyedia jasa parkir dan merugikan konsumen pengguna
jasa parkir.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif
serta pendekatan yuridis sosiologis yang menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Perlindungan
Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan terkait lainnya
dengan dikaitkan kenyataan di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif
menggunakan metode yang menggambarkan atau menganalisis peraturan dengan
masalah sosial yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhdapa
konsumen pengguna jasa parkir masih terbatas dan belum memadai. Penetapan
klausula baku dalam jasa parkir masih sering kali mengabaikan hak-hak
konsumen, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan
tentang tarif dan ketentuan parkir. Selain itu, pengaturan klausula baku dalam
kontrak jasa parkir juga sering kali tidak memenuhi prinsip kesetaraan kedudukan
antara penyedia jasa parkir dan konsumen. Berdasarkan temuan tersebut,
diperlukan reformasi dalam regulasi perlindungan konsumen terkait jasa parkir,
termasuk pengaturan yang lebih tegas mengenai penetapan klausula baku dalam
kontrak jasa parkir. Reformasi ini harus memperkuat posisi konsumen dan
menjamin agar hak-hak konsumen pengguna jasa parkir dapat dilindungi dengan
baik sesuai dengan prinsip-prinsip perlindung konsumen yang adil dan
berkeadilan.
Kata kunci: perlindungan hukum, klasusula baku, jasa parkir, konsume
Implementasi Perjanjian Peralihan Hak Cipta Antara Pencipta Dengan Penerbit Buku
Full text linkPermasalahan yang timbul akibat perjanjian peralihan hak cipta antara
pencipta dan penerbit buku sangat beragam, mulai dari ketidak mufakatan perjanjian,
wanprestasi, persaingan bisnis yang tidak sehat antar penerbit, dan regulasi yang tidak
mengatur secara rinci dan sistematis. Hal tersebut menjadi pokok permasalahan
dalam hukum perdata dan dapat termasuk kedalam pasal wanprestasi. Menimbang
permasalahan tersebut maka pemahaman terkait perjanjian peralihan hak cipta perlu
adanya penelitian lebih lanjut guna memahami makna hukum tersebut. Maka dari itu
tujuan dari penelitian ini untuk mengambarkan implementasi dan hambatan dalam
perjanjian peralihan hak cipta antara pihak pencipta dengan penerbit dan berupaya
untuk memberikan solusi.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan melakukan
studi lapangan dengan terjun langsung menghadap subjek dan objek yang sedang
diteliti. Menggunakan data primer dan sumber data sekunder. Data primer berasal dari
data wawancara dengan PT. Penerbit Erlangga Semarang dan data sekunder berasal
dari peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur yang berhubungan dengan
penelitian.
Hasil penelitian mengenai implementasi perjanjian peralihan hak cipta
pada PT. Penerbit Erlangga Semarang memiliki implementasi yang baik dan adapun
beberapa hambatan serta solusi untuk menyelesaikannya. Hambatan dalam
implementasi perjanjian peralihan hak cipta dapat diselesaikan dengan cara preventif
maupun represif sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Kata Kunci : implementasi hukum, peralihan hak cipta, pencipta, penerbi