Unissula Repository
Not a member yet
32889 research outputs found
Sort by
REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PELAKU USAHA DALAM KASUS KEGAGALAN KONSTRUKSI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN
Full text linkConstruction services play an important role in development, considering that
construction services produce final production in the form of buildings or other physical
forms, both in the form of facilities and infrastructure that function to support the growth
and development of various fields, especially the social and cultural economic fields to
realize a just and prosperous society that is evenly distributed materially and spiritually
based on Pancasila and the 1945 Constitution. This dissertation has the aim of knowing
and analyzing Legal Protection to Business Actors in the Case of Construction Failure has
not been based on Justice. The method in this dissertation research uses a constructivism
paradigm, with a non-doctrinal research type, and a socio-legal approach, and with data
collection methods carried out through field research and analysis of laws and regulations.
The findings of this dissertation research are that almost 20-40% of construction failures
occur in the implementation process stage and 54% of these failures are caused by
unskilled labor and the remaining 12% are caused by material quality (Akinci et al., 2006).
To assess the failure of the building requires the determination of a professional
and certified expert appraiser. Currently, Legal Protection to Business Actors in the Case
of Construction Failure has not been Based on Justice this is because in the Construction
Services Law it is not clearly stipulated to what extent the construction failure in the
building and so far the legal liability is fully charged to the Business Actor without first
seeing the error is on the Business Actor or Construction Service User as stipulated in
article 65 paragraph (1) of Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services as
for the form of legal protection provided to the injured party in the event of a construction
failure is related to the type of coverage that can be agreed upon in the construction work
contract which includes an advance guarantee, implementation guarantee, guarantee of
the quality of the work, guarantee of coverage against building failure, and guarantee
against failure of construction work, including insurance of work, materials and
equipment, labor insurance, and insurance of third party claims. Building failure is a risk
that does not stand alone, there is always a cause and effect that accompanies it, the
responsibility should be borne together. It could be that problems arise due to nontechnical
matters
that
result
in
technical
failures.
Poor
communication
between
Business
Actors
and
Construction
Service
Users.
Therefore,
it
is
necessary
to
reconstruct
Article
65
paragraph
(1)
of
Law
Number
2
of
2017
concerning
Construction
Services,
in
terms
that
must
be
added
at
the
time
of
making
the
Work
Contract,
among
others,
the
obligation
of
payment
guarantee
from
service
users
and
the
failure
of
construction
work
and
building
failure
which
contains
provisions
on
the
obligations
of
service
providers
and
/
or
service
users
for the failure of construction work and building failure and the period of
responsibility for building failure.
Keywords: Construction Services, Business Actors, Building Failure
REKONSTRUKSI REGULASI SYARAT DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN
Full text linkSalah satu perkara yang dilindungi demi kemaslahatan manusia adalah
memelihara keturunan. Untuk itu Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan
zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara
dilakukannya perkawinan, apa syarat-syarat yang harus dipenuhi, bagaimana cara
yang sah dan bercampurnya antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak
dianggap zina, anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah serta menjadi
keturunan sah dari ayahnya.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi syarat dalam hukum
perkawinan Indonesia dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1
Tahun 1974, Menemukan kelemahan-kelemahan regulasi syarat dalam hukum
perkawinan saat ini serta membuat rekonstruksi hukum perkawinan Indonesia yang
berbasis keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang
digunakan untuk meneliti fungsi suatu norma yang meletak undang-undang sebagai
instrumen yang mengatur dan mengendalikan masyarakat. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual (conceptual approach),
pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan filosofis (philosophical
approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Analisis yang
digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.
Perekawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang selama
ini digunakan belum memenuhi rasa keadilan terutama bagi suami yang ingin
melakukan poligami meskipun pihak istri sudah memberikan izin untuk
berpoligami. Pasal 2 ayat (2) memberikan syarat khusus bagi suami yang akan
berpoligami yakni adanya izin dari pengadilan, meskipun izin dari istri pertama
sudah dimiliki. Hal demikian tentu sangat memberatkan bagi suami karena harus
berurusan dengan pihak pengadilan yang tentunya memerlukan waktu, biaya dan
tenaga. Di samping itu keikutsertaan pengadilan dalam pemberian izin berpoligami
menurut promovendus adalah satu bentuk campur tangan pengadilan dalam urusan
rumah tangga orang lain.
Kata Kunci: Rekonstruksi Regulasi, Syarat Perkawinan, Berbasis Keadila
REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKEBUNAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN
Full text linkIndonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alammelimpah,
terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dindalamnya. Potensi
tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan YangMaha Esa, yang harus
dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraanumum dan kemakmuran rakyat,
sebagaimana amanat Pancasila danUndang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Potensisumber daya alam dimaksud, sangat penting
digunakan untukpengembangan Perkebunan di Indonesia.
Dalam rangka pengembangan perkebunan,telah dibentuk Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Regulasi Sanksi Pidana Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Perkebunan Yang Berbasis Nilai Keadilan dalam disertasi
ini mengkaji dan meneliti ketentuan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal
103 sampai dengan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang
Perkebunan. Adapun tujuan Penelitian untuk menemukan dan menganalisis
regulasi sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Perkebunan belum berbasis
nilai keadilan, untuk menemukan dan menganalisis kelemahan regulasi sanksi
pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Perkebunan saat ini dan untuk menemukan
dan menganalisis rekontruksi regulasi sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana
berbasis nilai keadilan..
Penelitian ini membahas mengenai tiga pokok permasalahan yang meliputi:
Pertama, Mengapa regulasi sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana
Perkebunan belum berbasis nilai keadilan. Kedua, Apa kelemahan regulasi sanksi
pidana terhadap pelaku tindak pidana perkebunan saat ini. ketiga, Bagaimana
rekonstruksi regulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana berbasis nilai
keadilan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
normative yang mengkaji norma-norma hukum dalam peraturan yang mengkaji
obyek penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur
sanksi pidana. Bahan hukum sekunder berupa literature ilmiah dan penelitian
terdahulu yang membahas mengenai sanksi pidana serta bahan hukum tersier
berupa kamus hukum.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa norma sanksi
pidana terhadap pelaku tindak pidana perkebunan dalam Undang-Undang Nomor
39 Tahun 2014 tentang Perkebunan belum berbasis nilai keadilan dikarenakan
orientasi dari UUP ada pada pemodal besar internasionalisasi atau investor asing
sehingga regulasi perkebunan bersifat liberalisasi, begitu pula dengan regulasi
sanksi pidana dan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana perkebunan masih
lemah terutama sanksi korporasi, kelemahan-kelemahan dalam regulasi sanksi
pidana terhadap pelaku tindak pidana perkebunan saat ini meliputi kelemahan
substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Dari kelemahan ini juga
terdapat kekososngan hukum dan kekaburan hukum. Adapun rekonstruksi yang
ditawarkan dilakukan dengan rekonstruksi norma Pasal 103 sampai dengan Pasal
113 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pelaku, Tindak Pidana Perkebuna
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN SURAT WASIAT PEMBERIAN ORGAN TUBUH YANG DIBUAT DIHADAPANNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
Full text linkObjek wasiat yang jadi penelitian disini yakni organ tubuh yang diwariskan,
maka mengacu pada teori hukum benda yang ada dalam KUHPer yang menjadi
objek wasiat adalah jenis benda yang termasuk di dalam buku II Kitab Undangundang
Hukum
Perdata,
dalam
Pasal
499
disebutkan
bahwa
kebendaan
ialah
tiap
–
tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Penulisan ini bertujuan untuk
mengetahui dan menganalisis tata cara atau prosedur pembuatan surat wasiat
pemberian organ tubuh, pembuatan surat wasiat pemberian organ tubuh yang
dibuat dihadapan notaris yang dibatalkan ahli waris pasca pemberi wasiat
meninggal dunia dan tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan surat wasiat
pemberian organ tubuh.
Metode Pendekatan terhadap permasalahan yang akan dipergunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan yuridis Normatif, yaitu suatu penelitian yang
ditinjau dari menganalisa data sekunder. Pisau analisis dalam penelitian ini
menggunakan teori tanggung jawab dan teori kepastian hukum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara dan prosedur pembuatan
surat wasiat organ tubuh belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundangundangan.
Dalam hal pembuatannya masih mengacu pada Pasal 1320
KUHPerdata dimana wasiat pemberian organ tubuh tersebut dapat dilaksanakan
sepanjang sesuai dengan syarat sahnya perjanjian. Wasiat organ tubuh tersebut
tidak dapat dibatalkan oleh Ahli Waris karena Ahli Waris tersebut telah
menyetujui dan menandatangani surat wasiat tersebut, selain itu Ahli Waris tidak
memiliki kewenangan untuk membatalkan karena yang berhak untuk
membatalkan adalah si pemberi wasiat. Tanggung jawab Notaris dalam
pembuatan akta wasiat juga harus diperhatikan agar tidak mengalami kesalahan
atau kerugian bagi pembuat wasiat yang meliputi: tanggung jawab Notaris
terhadap proses pembuatan akta wasiat, tanggung jawab Notaris terhadap isi
wasiat, tanggung jawab Notaris terhadap pembuat surat wasiat, dan tanggung
jawab Notaris dalam mengurus pembuatan akta wasiat salah satunya bertanggung
jawab atas pelaporan wasiat.
Kata Kunci: Notaris; Wasiat; Organ Tubuh
COMPARATIVE STUDY OF LEGAL REQUIREMENTS FOR BEING A NOTARY AND DUTIES & AUTHORITY OF A NOTARY IN INDONESIA AND MALAYSIA
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Perbandingan Hukum Terhadap
Syarat Menjadi Notaris dan Tugas & Wewenang Notaris Di Indonesia Dan
Malaysia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum Normatif
dengan Spesifikasi penelitian deskriptif. Kesimpulan dalam penelitian ini ada 2,
yaitu 1)Bahwa syarat menjadi notaris di Indonesia yang paling utama adalah
merupakan Sarjana Hukum & lulusan Magister Kenotariatan yang telah magang
selama 2 tahun dan lulus ujian penerimaan notaris yang diangkat oleh
Kementerian Hukum dan HAM, kemudian tidak boleh merangkap sebagai PNS
maupun advokat. Sedangkan di Malaysia syarat menjadi Notary Public cukup
Sarjana Hukum yang telah menjadi advokat minimal 15 tahun berterusan yang
diangkat oleh State Attorney General di bawah Kementerian Kehakiman &
Kejaksaan dan di Malaysia tidak dibuka pendaftaran umum untuk menjadi Notary
Public, namun langsung dipilih oleh Kerajaan melalui Kementerian Kehakiman di
setiap Negara Bagian/Wilayah Persekutuan/federasi atas dasar kemampuan dan
kredibilitas selama dia bekerja menjadi advokat senior. 2) Tugas & Wewenang
Notaris menurut Undang-Undang Notaris (UUJN) Indonesia dan Notaries Public
Act 1959 (Revised 1973) in Laws of Malaysia, yang mana di Indonesia terletak
pada berlakunya UUJN untuk seluruh Wilayah Negara, sedangkan di Malaysia
setiap Negara bagian/Wilayah Persekutuan/federasi memiliki undang-undang
turunan notarisnya sendiri-sendiri sesuai demografi dan kebutuhannya masingmasing.
Dan Novelty dalam penelitian ini Notary Public di Malaysia telah
merespon perkembangan teknologi informasi dengan sistem Cyber Notary &
Digitalization World berupa Akta Elektronik, selain itu sistem kontrak
internasionalnya melibatkan sistematika kontrak yang lengkap, fleksibel dan
memperhatikan kemauan para klien tanpa mengabaikan banyak sisi hukum
internasional.
Katakunci: Internasional; Notaris; Perbandingan; Syarat; Wewenang
IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN MALPRAKTEK PEMBUATAN AKTA OTENTIK DI KABUPATEN KENDAL
Full text linkNotaris yang merupakan pejabat berwenang yang memiliki kewenangan untuk
membuat akta otentik dapat dituntut terkait tindak malpraktek pembuatan akta,
tuntutan terhadap notaris yang melakukan kelalaian atau tindakan malpraktek ini
dapat dilaporkan dan diajukan kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan
juga kepolisian. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan juga
menganalisa akibat yang ditimbulkan dan juga tanggung jawab notaris terhadap
tindakan malpraktek yang dilakukannya, penelitian ini juga akan menganalisis
perlindungan hukum yang didapatkan notaris apabila diduga melakukan
malpraktek dalam proses pembuatan akta otentik.
Metode Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode
penelitian hukum yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini menggunakan
deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
primer, data sekunder dan data tersier serta data sekunder berisi buku-buku dan
dokumen pendukung lainnya. Pengumpulan data penelitian dengan teknik
wawancara atau bahan pustaka.
Akibat yang terjadi saat tindak malpraktek pembuatan akta ini terjadi adalah
notaris akan menerima dampak hukum di persidangan yang berupa membayarkan
ganti rugi yang dituntutkan, selain itu seorang notaris yang melakukan malpraktek
juga dapat dicabut jabatannya sebagai notaris secara hormat, tidak hormat, ataupun
sementara oleh Kemenkumham, secara sosial notaris tidak lagi mendapat
kepercayaan masyarakat.
Kata Kunci : Notaris. Tindak Malpraktek, Tanggung Jawab Notari
ANALISIS YURIDIS PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI AKTA JUAL BELI PADA ANAK
Full text linkPeralihan hak atas tanah melalui akta jual beli pada anak di bawah
umur membahas implementasi perwalian terhadap anak di bawah umur
dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena jual beli. Penelitian
ini menyoroti syarat materiil dan syarat formil peralihan hak atas tanah
oleh anak di bawah umur, serta konsekuensi hukumnya. Anak di bawah
umur tidak dapat melakukan sendiri peralihan hak tanah dan memerlukan
wali serta izin dari penetapan pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah
untuk menganalisis dan mengetahui analisis yuridis dan hambatan serta
solusi di terhadap peralihan hak atas tanah melalui akta jual beli pada
anak.
Penelitian tesis ini menggunakan penelitian hukum empiris atau
sosiologis yang mencakup kepastian hukum dan tanggungjawab.
Penelitian ini diperoleh melalui data hukum primer atau data yang
diperoleh langsung dari narasumber dan bahan pustaka sebagai data
pendukung.
Hasil penelitian disimpulkan: 1) Anak yang masih dibawah umur
yakni apabila anak yg masih dibawah umur memiliki tanah atas namanya
kemudian tanah milik anak tersebut hendak dijual maka secara hukum
perbuatan tersebut harus dilakukan oleh wali yang sah dari anak tersebut
berdasarkan penetapan pengadilan. Prosedurnya yaitu, prosedur PPAT,
prosedur Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan prosedur izin dari
pengadilan. Berdasarkan kenyataannya untuk beberapa syarat dari PPAT
meminta agar klien yang ingin memohon untuk penetapan atas
melakukan perwalian dalam hal ini dari pengadilan negeri supaya
dilakukan peralihan mengenai hak tanah. 2) Dalam hal peralihan hak atas
tanah melalui akta jual beli pada anak dapat menimbulkan beberapa
hambatan dan memerlukan solusi yang cermat. Secara umum masyarakat
belum memahami tentang pertanahan, perwalian, serta prosedur peralihan
hak peralihan hak atas tanah melalui akta jual beli pada anak. Sehingga
diperlukannya suatu sosiliasi atau edukasi terhadap masyarakat melalui
koordinasi yang baik antara pemerintah, kantor pertanahan, dan
masyarakat lainnya untuk memastikan proses peralihan hak milik atas
tanah berlangsung dengan lancar.
Kata Kunci: Peralihan Hak, Perwalian, Ana
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH DALAM PROSES BALIK NAMA PASCA TERBAKARNYA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BREBES
Full text linkPeristiwa kebakaran mengakibatkan berkas-berkas pertanahan menjadi
musnah. Seperti yang terjadi di Kantor BPN Brebes bencana kebakaran terjadi
menyebabkan kerusakan pada sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL) 2023 yang siap diserahkan kurang lebih 6000 berkas yang sedang
dikerjakan. Akibat dari peristiwa kebakaran di Kantor BPN Brebes akan
menyebabkan adanya terhambatnya pelayanan pertanahan dan meningkatnya
eskalasi sengketa konflik pertanahan, Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah dalam proses
balik nama pasca terbakarnya Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes dan upaya
dari kantor pertanahan untuk pemilik hak atas tanah.
Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Ditinjau dari jenis datanya
pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data primer yang
didukung dengan data sekunder. Teknik analisa data yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menyatakan bahwa perlindungan hukum pemilik tanah pasca
kebakaran Kantor Pertanahan Brebes melibatkan pemulihan sertipikat dan buku tanah
oleh BPN berdasarkan Perkaban Nomor 6 Tahun 2010. Proses balik nama dapat
dibantu oleh ahli hukum atau notaris, dengan pemilik tanah menyertakan dokumen
penting dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Kantor Pertanahan Brebes melakukan
pemulihan data sertipikat tanah pasca kebakaran, meskipun sistem negatif
pendaftaran tanah memiliki kelemahan. Pemulihan mengikuti Peraturan Kepala
Badan Nomor 6 Tahun 2010 terkait penanganan bencana dan pengembalian hak
masyarakat atas aset tanah di wilayah bencana.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak atas Tanah, Balik Nam
PENGARUH VIDEO BERBASIS SELF CARE MANAGEMENT TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN PENCEGAHAN KEKAMBUHAN HIPERTENSI
Full text linkLatar Belakang : Hipertensi adalah penyakit degenerative dan penyakit tidak menular ditandai sebagai peningkatan tekanan darah yang menetap 140/90 mmHg. Hipertensi seperti yang sudah disebutkan adalah penyakit kronis yang memerlukan manajemen perawatan diri atau self care management, dengan manajemen diri, mengharuskan penderita hipertensi dapat mengelola penyakitnya, mengendalikan dan mencegah komplikasi.
Metode : Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian Pre-Eksperiment dengan teknik yang digunakan adalah One Group Pre Test-Post Test. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 17 responden di Wilayah Kerja Puskesmas Bangetayu Semarang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non probality sampling dengan metode Purposive Sampling. Dengan kriteria inklusi dari populasi yang menjadi sampel penelitian; pasien dengan hipertensi yang berulang, bersedia menjadi responden, bersedia mengikuti edukasi yang berupa video berbasis self care management dari awal hingga akhir.
Hasil : Hasil uji wilcoxon, terbukti bahwa p value pada kelompok intervensi 0,000 (<0,05). Hal ini berarti bahwa ada pengaruh dalam pemberian edukasi yang diberikan dengan media video edukasi berbasis self care management terhadap tingkat pengetahuan pencegahan kekambuhan hipertensi. hal ini bisa dikatakan bahwa edukasi dengan media video edukasi berbasis self care management efektif dalam meningkatkan tingkat pengetahuan pencegahan kekambuhan hipertensi pada kelompok intervensi penderita hipertensi di Puskesmas Bangetayu Semarang.
Simpulan : Edukasi dengan media video berbasis self care management efektif meningkatkan tingkat pengetahuan pada pasien hipertensi.
Kata Kunci : Edukasi, Self care management, Hipertens
IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP KETIDAKSESUAIAN HASIL PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN BANTARSARI-CIKERANG DENGAN ISIS PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 DI KABUPATEN CILACAP
Full text linkProses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara
kontraktual, tidak jarang terjadi ketidakpuasan Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) atas pelaksanaan kontrak oleh penyedia barang/jasa. Ketidakpuasan
tersebut dapat berujung pada pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat
Pembuat Komitmen yang diikuti dengan tindakan lainnya. Tujuan dalam
penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Implikasi yuridis terhadap
ketidaksesuaian hasil pekerjaan peningkatan jalan Bantarsari-Cikerang dengan
isi perjanjian Pemborongan pekerjaan pada anggaran pendapatan belanja
daerah tahun 2019 di Kabupaten Cilacap. 2) Tanggung jawab hukum terhadap
ketidaksesuaian hasil pekerjaan peningkatan jalan Bantarsari-Cikerang dengan
isi perjanjian Pemborongan pekerjaan pada anggaran pendapatan belanja
daerah tahun 2019 di Kabupaten Cilacap
Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian yuridis sosiologis. Metode
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif..
Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui
wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian disimpulkan : 1) Implikasi yuridis terhadap ketidaksesuaian
hasil pekerjaan peningkatan jalan Bantarsari-Cikerang dengan isi perjanjian
Pemborongan pekerjaan pada anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2019 di
Kabupaten Cilacap adalah Pihak PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara
sepihak, dikarenakan penyedia jasa telah terbukti melakukan wanprestasi atas
perjanjian kerja. Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan pada masa pelaksanaan
karena kesalahan penyedia jasa, maka jaminan pelaksanaan dicairkan, sisa uang
muka harus dilunasi oleh penyedia jasa atau jaminan uang muka dicairkan,
penyedia jasa dikenakan sanksi daftar hitam. 2) Tanggung jawab hukum terhadap
ketidaksesuaian hasil pekerjaan peningkatan jalan Bantarsari-Cikerang dengan isi
perjanjian Pemborongan pekerjaan pada anggaran pendapatan belanja daerah tahun
2019 di Kabupaten Cilacap maka Penyedia Jasa atau PT. ETT harus
bertanggungjawab secara hukum. Selain masuk sebagai penyedia jasa di daftar
hitam, PT. ETT juga harus melakukan ganti rugi dengan melunasi sisa uang muka
atau jaminan yang dicairkan. Mengenai sanksi yang diberikan ini haruslah dapat
dibuktikan bahwa sebenar-benarnya telah terjadi wanprestasi yang mengakibatkan
kerugian salah satu pihak. Adapun mengenai ganti rugi tersebut haruslah dapat
diperhitungkan secara materil dan mengenai hal-hal yang dapat dipertanggung
jawabkan oleh pihak yang dinyatakan wanprestasi.
Kata Kunci: Implikasi Yuridis, Perjanjian, Peningkatan Jala