Repository UNTAR (Universitas Tarumanagara)
Not a member yet
43693 research outputs found
Sort by
Penerapan metode analytical hierarchy process dan simple additive weighting untuk pemilihan majelis jemaat gereja Pantekosta di Indonesia Jonggol
No full textKepastian Hukum Dalam Peralihan Kepemilikan Kapal Berdasarkan Perjanjian Sale and Lease Back (Studi Kasus PT CFI dan PT RSA)
No full textPerjanjian Sale and Leaseback merupakan salah satu metode pembiayaan yang semakin populer dalam pengelolaan aset strategis. Perjanjian ini dianggap memungkinkan pemilik kapal untuk menjual asetnya kepada pihak ketiga dengan kesepakatan menyewa kembali kapal tersebut dalam jangka waktu tertentu. Metode ini menawarkan fleksibilitas keuangan, namun juga menghadirkan berbagai tantangan hukum, khususnya terkait kepemilikan dan kepastian hak para pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, karakteristik perjanjian, serta implikasinya terhadap pengalihan kepemilikan kapal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan yang relevan dan studi kasus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian Sale and Leaseback memberikan manfaat besar dalam hal pembiayaan, penerapan di Indonesia masih menghadapi kendala, khususnya untuk barang modal kapal laut yang termasuk benda tidak bergerak. Selain itu, ada potensi sengketa hukum jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya. Untuk itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih rinci untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak. Penelitian ini merekomendasikan adanya harmonisasi antara aturan di bidang lembaga pembiayaan dengan aturan yang berlaku di pelayaran serta pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi perjanjian Sale and Leaseback pada aset kapal. Dengan pengaturan yang memadai, perjanjian ini dapat menjadi solusi efektif dalam mendukung pembiayaan di sektor pelayaran
Kepastian hukum pemulihan aset sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi
No full textTindak Pidana Korupsi berdampak buruk pada kerugian keuangan Negara, dimana masyarakat turut menjadi korban karena terampasnya hak-hak sosial dan ekonominya. Pemulihan aset menjadi satu-satunya cara agar kerugian keuangan Negara dapat dipulihkan. Namun demikian, upaya pemulihan aset sampai dengan saat ini masih belum terpadu dalam satu rezim hukum. Sejauh ini, pengaturan pemulihan aset baru diatur secara lengkap dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020 yang umumnya disebut Sistem PemulihanAset Terpadu (SPAT). SPAT hanya mengikat Kejaksaan tidak dengan lembaga penegak hukum lain, sehingga upaya pemulihan aset menjadi tidak maksimal dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait kepastian hukum pengaturan pemulihan aset sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan Negara. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, spesifikasi penelitian adalah deskriptif-analitis, jenis data sekunder dengan teknik pengumpulan data yakni studi kepustakaan, pendekatan penelitian adalah pendekatan Undang-Undang dan kasus serta analisis data menggunakan kualitatif. Saat ini, pemulihan aset masih belum optimal oleh karena faktor: 1) Fragmentasi regulasi dan lemahnya dasar hukum pemulihan aset; 2) Minimnya kapasitas dan sinergi lembaga penegak hukum dalam proses pemulihan aset; 3) Kompleksitas skema dan metode dalam peneymbunyian aset hasil korupsi; 4) Keterbatasan mekanisme dan kerja sama internasional dalam pemulihan aset; 5) Lemahnya sistem pengelolaan dan optimalisasi aset. Pemulihan aset belum diatur dalam satu rezim hukum yang mengikat semua lembaga penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan Tindak Pidana Korupsi. Kondisi seperti ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang tentunya dapat melanggar prinsip Negara hukum eropa kontinental yang merupakan sistem hukum Negara Republik Indonesia. Kepastian hukum menghendaki adanya aturan tertulis dan dijalankan secara konsisten dan tertibsecaraaturan.Sehingga,denganadanyakebijakanformulasi diharapkandapat mengadopsi penerapan Sistem Pemulihan Aset Terpadu (SPAT) yang telah ada dan diatur dalam Peraturan Jaksa Agung untuk masuk dalam rezim hukum yang berlaku, seperti hukum acara Tindak Pidana Korupsi
Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Memalsukan Surat dari Dua Putusan Berbeda
No full textPenelitian ini Membahas pertanggungjawaban pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam perkara pemalsuan surat, khususnya ketika muncul dua putusan pidana yang berbeda terhadap satu peristiwa hukum (splitsing). Fokus penelitian ini adalah menganalisis upaya hukum yang dapat di tempuh oleh PPAT terhadap dua putusan pidana yang tidak sejalan (disharmonisasi hukum), serta memahami tanggung jawab hukum PPAT yang terbukti melakukan pelanggaran berupa pemalsuan surat berdasarkan pernyataan penghadap.
Hasil penelitian menunjukan bahwa perbedaan interprestasi hukum oleh aparat penegak hukum menyebabkan munculnya dua putusan pidana yang berbeda terhadap perbuatan pidana yang sama. Pada satu sisi, PPAT seharusnya tidak bertanggungjawab secara pidana karena hanya mencatat keterangan dan menerima data-data (warkah) yang dibutuhkan untuk dicatat didalam form atau blanko akta yang sudah ditentukan kata-kata dan kalimatnya, serta keterangan oleh penghadap. Namun dalam putusan ini PPAT dinyatakan turut bertanggungjawab atas menyuruh memasukan keterangan palsu, dimana unsur perbuatannya tidak terpenuhi dengan tuntutan KUHP Pasal 266 ayat(1) serta unsur kerugian saat putusan kedua di kembalikan maka nilai kerugian korban menjadi tidak ada.
Kemudian upaya hukum yang dapat dilakukan PPAT adalah melakukan Peninjauan kembali atas bukti baru yang ditemukan melalui putusan kedua atau melalui pengaduan ke Mahkamah Kehormatan PPAT bahwa ada ditemukan bukti bahwa korban tidak mengalami kerugian
Tanggung Jawab Notaris Atas Pembatalan Akta Wasiat Yang Melanggar Legitime Portie
No full textNotaris yang berwenang membuat akta wasiat memerlukan kecermatan dan menguasai Undang-Undang Perkawinan, KUHPerdata, dan pengetahuan tentang hukum waris serta peraturan lain yang terkait. Akta wasiat pada dasarnya adalah memuat kehendak terakhir pewaris yang dituangkan secara tertulis dan mempunyai rambu-rambu tentang pembagian hak mutlak atau legitime portie berdasarkan urutan golongan yang diatur KUHPerdata. Apabila ketentuan tersebut dilanggar maka ketentuan undang-undang telah terlanggar. Kajian dalam tesis ini bermaksud untuk menganalisis dan mengevaluasi tentang pertanggungjawaban dari notaris dalam pembatalan akta wasiat yang melanggar ketentuan legitime portie, bentuk perlindungan hukum terhadap para ahli waris yang dirugikan. Selain itu, tesis ini bermaksud untuk menganalisis dan mengevaluasi kedudukan Majelis Pengawas Notaris dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang bertumpu pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan di dukung oleh data wawancara. Hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah bahwa sengketa waris masih banyak ditemui dalam kehidupan bermasyakat setelah pewaris meninggal walaupun ketentuan terhadap hukum waris sudah cukup diatur secara perdata. Namun, akta wasiat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum perdata dan terdapat cacat hukum didalamnya menyebabkan kerugikan para ahli waris. Sehingga menurut Pasal 834 KUHPerdata, para ahli waris yang dirugikan berhak mengajukan gugatan di pengadilan apabila notaris selaku pembuat akta diduga melakukan kelalaian sesuai Pasal 1366 KUHPerdata. Dalam hal terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh notaris, maka Majelis Pengawas Notaris memiliki peran untuk menindaklanjuti laporan atau pengaduan dari para ahli waris yang dirugikan perihal adanya pelanggaran yang dilakukan notaris
Analisis Perlindungan Hukum terhadap Penjamin dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Borgtocht di Luar Pengadilan Berdasarkan Prinsip Keadilan Kontraktual
No full textPenelitian ini menganalisis mekanisme perlindungan hukum terhadap penjamin dalam perjanjian borgtocht yang diselesaikan di luar pengadilan, khususnya melalui mediasi, dengan fokus pada penerapan prinsip keadilan kontraktual. Penjamin sebagai pihak ketiga dalam hubungan utang-piutang seringkali berada pada posisi yang rentan, baik secara hukum maupun dalam proses penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan metode eksploratif, pendekatan kualitatif, dan metode deskriptif untuk menggali pemahaman mendalam tentang posisi hukum penjamin dan efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa (ADR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum positif Indonesia, termasuk Perma No. 1 Tahun 2016 dan KUHPerdata, telah mengakomodasi mediasi sebagai metode penyelesaian, perlindungan terhadap penjamin belum optimal. Oleh karena itu, mekanisme mediasi harus dirancang secara adil dan proporsional, dengan peran aktif mediator yang memahami aspek hukum borgtocht untuk menjamin hak-hak penjamin. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem penyelesaian sengketa yang lebih adil dan menjamin kepastian hukum bagi semua pihak, khususnya penjamin
Pembatalan Akta Autentik Akibat Pemalsuan Data (Stud Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN BLA)
No full textAkta autentik memiliki peran penting dalam sistem hukum sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta autentik harus memastikan bahwa setiap akta yang dibuat memenuhi unsur keabsahan hukum dan mencerminkan keadaan sebenarnya. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi kasus di mana akta autentik mengandung pemalsuan data, baik yang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan maupun karena adanya kelalaian notaris. Pemalsuan data dalam akta autentik dapat menyebabkan akta tersebut kehilangan sifat keautentikannya dan berpotensi dibatalkan secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pembatalan akta autentik akibat pemalsuan data serta mengkaji konsekuensi hukum yang timbul bagi para pihak yang terlibat, termasuk tanggung jawab notaris dalam kasus tersebut
Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Penjualan Benda Tidak Bergerak Sebagai Harta Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 40/Pdt.Sus-Pkpu/2023/Pn.Niaga.Sby)
No full textKepailitan terhadap developer properti seringkali menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait dengan status benda tidak bergerak yang telah dibeli dan dibayar lunas oleh konsumen. Dalam praktiknya, objek tersebut tetap dimasukkan ke dalam boedel pailit dan dijual oleh kurator, tanpa mempertimbangkan posisi konsumen sebagai pihak yang beritikad baik. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan konsumen. Dalam konteks tersebut, peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjadi krusial karena hanya melalui PPAT proses peralihan hak atas tanah secara hukum dapat dilaksanakan melalui akta jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PPAT dalam penjualan benda tidak bergerak sebagai harta pailit berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, serta didukung oleh hasil wawancara dengan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama PPAT dalam proses ini adalah ketidakjelasan regulasi, lemahnya perlindungan hukum terhadap konsumen, dan praktik kurator yang tidak mempertimbangkan status hukum PPJB lunas. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang seharusnya menjadi pedoman, belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam praktik pemberesan harta pailit. Penelitian ini merekomendasikan penguatan posisi PPAT melalui revisi regulasi kepailitan dan pertanahan, harmonisasi hukum, serta penyusunan pedoman teknis operasional oleh Kementerian ATR/BPN agar peran PPAT dalam pemberesan harta pailit lebih terarah dan memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kepailitan dan perlindungan konsumen secara lebih adil