Repository UNTAR (Universitas Tarumanagara)
Not a member yet
43693 research outputs found
Sort by
Hak Upah Pekerja Yang Dirumahkan Akibat Pandemi Covid-19 (Studi Putusan No. 431/Pdt.Sus- Phi/2021/Pn.Jkt.Pst)
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan hak upah pekerja yang dirumahkan akibat pandemi COVID-19 di Indonesia. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, hak upah merupakan hak fundamental yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Namun, situasi pandemi menimbulkan tantangan besar dalam implementasinya, terutama bagi pekerja yang dirumahkan tanpa kejelasan waktu dan kompensasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan Putusan No. 431/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur perlindungan upah pekerja, implementasinya sering kali menemui kendala, terutama dalam pembuktian klaim force majeure oleh pengusaha. Putusan pengadilan dalam kasus ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja yang dirumahkan. Berdasarkan analisis, disimpulkan bahwa penguatan regulasi dan pengawasan implementasi hukum ketenagakerjaan diperlukan untuk menjamin hak pekerja terpenuhi, khususnya dalam kondisi darurat seperti pandemi
Penerapan Sanksi Hukum Pidana Pada Kasus David Ozora (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel)
No full textKasus penganiayaan yang melibatkan Mario Dandy terhadap David Ozora yang terjadi pada 20 Februari 2023 mengundang perhatian publik karena faktor kekerasan yang terjadi serta status sosial pelaku. Kejadian ini melibatkan penganiayaan berat yang dilakukan secara terencana, yang mengakibatkan korban mengalami luka fisik dan dampak psikologis yang berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi hukum pidana yang dijatuhkan kepada Mario Dandy, serta melihat sejauh mana keadilan diterapkan bagi korban dalam kasus tersebut. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengkaji alasan hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun terhadap pelaku dan bagaimana penerapan sanksi hukum pidana dalam kasus ini sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan normatif, yang mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait, yaitu Pasal 355 ayat (1) dan Pasal
354 ayat (1) KUHP, serta prinsip-prinsip keadilan dalam hukum pidana. Penelitian ini juga mengupas penerapan keadilan restoratif sebagai upaya pemulihan bagi korban yang lebih komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sanksi yang diterima oleh pelaku belum mencerminkan keadilan yang sepenuhnya, mengingat dampak psikologis dan emosional yang dialami oleh korban. Penegakan hukum dalam kasus ini juga menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia perlu lebih sensitif terhadap pemulihan korban, dan penerapan keadilan restoratif harus menjadi perhatian penting dalam kasus penganiayaan. Penulis menyarankan perlunya evaluasi dan reformasi dalam sistem hukum pidana Indonesia untuk lebih menekankan pemulihan korban dan memberikan efek jera yang lebih signifikan kepada pelaku
Peran Manajemen Risiko Hukum Kebocoran Data Pribadi Pada Sektor Asuransi Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia
No full textInsiden yang melibatkan pengungkapan informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi telah menjadi sangat umum di era digitalisasi ini. Masih ada celah dalam penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, bahkan setelah dua tahun diperbaiki. Fungsi penting dari manajemen risiko hukum adalah untuk mengurangi frekuensi pelanggaran data dan meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan data pribadi. Kami melakukan penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang seberapa siap pengolah data pribadi, khususnya perusahaan asuransi, untuk melindungi data pribadi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian hukum normatif deskriptif yang didasarkan pada tiga sumber utama yaitu sumber primer, sekunder, dan tersier sebagai bahan penelitian. Metode pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kesenjangan ini termasuk, namun tidak terbatas pada, kurangnya lembaga yang memiliki kewenangan untuk menegakkan dan mengawasi pelaksanaan perlindungan data pribadi dan tidak adanya peraturan turunan sebagai peraturan pelaksana. Akibatnya, tidak ada kerangka kerja atau aturan yang tersedia untuk memastikan bahwa manajemen risiko hukum digunakan secara konsisten di luar fase penilaian kepatuhan
Penyelesaian Sengketa Hak Mogok Kerja Pada PT Spindo Menurut Hukum Ketenagakerjaan
No full textMogok kerja sebagai bentuk perjuangan buruh untuk menyuarakan aspirasi dan melindungi hak-haknya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Mogok kerja harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tujuan mendapatkan kembali haknya yang telah dirampas oleh suatu Perusahaan. Tujuan daripada penelitian ini untuk mengetahui prosedur hak mogok kerja bagi pekerja di PT Spindo dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby memutuskan mogok kerja tidak sah menurut Hukum Positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini dilakukan dengan fokus kajian yang dipergunakan adalah penemuan hukum dalam perkara dan sistematika hukum. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian preskriptif, di mana penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Pada saat ini regulasi mengenai hak mogok kerja diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial. Hak mogok kerja yang diatur di dalam peraturan tersebut merupakan suatu pemberian kesempatan bagi buruh untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap kondisi kerja atau kebijakan yang dianggap merugikan. Namun, penting untuk dipahami bahwa pelaksanaan mogok kerja tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Agar suatu mogok kerja dapat dianggap sah secara hukum, diperlukan pemenuhan berbagai prosedur yang telah ditentukan dalam regulasi. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa aksi mogok dilakukan secara tertib, sesuai hukum, dan tidak merugikan pihak-pihak lain secara tidak proporsional. Pada sengketa mogok kerja yang dialami pada kasus PT Spindo diakibatkan oleh hak-hak yang dirampas oleh perusahaan tersebut yaitu kenaikan upah. Hal tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena perusahaan menetapkan upah yang tidak sesuai dengan aturan. Dalam hal ini penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai sengketa hak mogok kerja terhadap kasus PT Spindo
Penegakan Hukum Lingkungan Secara Perdata dalam Kasus Pencemaran Sungai yang Dilakukan oleh Industri (Analisis Putusan Nomor 249/Pdt.G/Lh/2020/Pn Blb)
No full textAir merupakan elemen esensial kehidupan manusia, sehingga kualitas dan ketersediaannya harus dijaga. Salah satu sumber air utama yang sering dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia adalah sungai. Namun, sering kali banyak oknum yang kurang bertanggung jawab, khususnya industri, dalam melakukan pembuangan limbah sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan yang nantinya akan merugikan banyak pihak dan lingkungan sekitar. Salah satu kasus pencemaran sungai yang menjadi perhatian adalah yang dilakukan oleh PT Bina Usaha Cipta Prima pada Sungai Cibaligo, sebagaimana terungkap dalam Putusan Pengadilan Nomor 249/PDT.G/LH/2020/PN Blb. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum lingkungan dalam aspek perdata terhadap industri pencemaran sungai berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui kajian literatur dan wawancara mendalam dengan narasumber terkait. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitis untuk menghubungkan teori hukum lingkungan dengan praktik hukum perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum perdata terhadap pencemaran lingkungan oleh industri sering kali terhambat oleh proses hukum yang panjang dan kurangnya kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka. Dalam kasus PT Bina Usaha Cipta Prima, pengadilan memutuskan bahwa perusahaan bersalah dan diwajibkan membayar ganti rugi, namun pemulihan lingkungan belum optimal. Selain itu, kurangnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kendala dalam implementasi hukum lingkungan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hukum lingkungan perdata memiliki potensi untuk memberikan efek jera kepada pelaku pencemaran, namun efektivitasnya memerlukan dukungan pengawasan yang ketat, edukasi masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten
Model manajemen risiko berbasis partnering pada penyelenggaraan proyek KPBU (kerjasama pemerintah dengan badan usaha)
No full textVAKSIN MALARIA: STRATEGI BARU DALAM PENGENDALIAN DAN ELIMINASI
No full textVaksin Malaria: Strategi Baru dalam Pengendalian dan Eliminasi
Pendahuluan: Malaria masih menjadi salah satu penyakit infeksi paling serius di dunia, dengan estimasi 263 juta kasus dan 597.000 kematian pada tahun 2022, terutama menyerang anak-anak di bawah lima tahun di Afrika sub-Sahara. Di Indonesia, penularan malaria tetap terjadi di beberapa daerah endemis meskipun berbagai program pengendalian telah dilakukan. Intervensi konvensional seperti kelambu berinsektisida, penyemprotan residu dalam ruangan, kemoprofilaksis, serta terapi kombinasi berbasis artemisinin (ACT) terbukti efektif, namun efektivitasnya terancam oleh munculnya resistensi obat dan insektisida.
Metode: Tulisan ini merupakan tinjauan literatur (2018–2023) mengenai perkembangan vaksin malaria dan Seasonal Malaria Chemoprevention (SMC) sebagai strategi pencegahan komplementer. Data diperoleh dari laporan WHO, hasil uji klinis fase 3, serta artikel peer-reviewed yang terindeks PubMed, Scopus, dan Web of Science.
Hasil: Vaksin RTS,S/AS01 (Mosquirix®) dan R21/Matrix-M menunjukkan imunogenisitas tinggi dan efikasi moderat terhadap Plasmodium falciparum. RTS,S/AS01 memiliki efikasi sekitar 39–51% terhadap malaria klinis pada anak-anak, sementara R21/Matrix-M mencapai hingga 75% pada daerah dengan transmisi musiman. Namun, efektivitas vaksin menurun seiring waktu sehingga diperlukan dosis penguat. Seasonal Malaria Chemoprevention (SMC) dengan kombinasi sulfadoksin–pirimetamin dan amodiaquine terbukti menurunkan lebih dari 75% kasus malaria klinis pada anak di bawah 5 tahun di daerah dengan transmisi tinggi. Kombinasi vaksin (RTS,S/AS01 + SMC) memberikan perlindungan tambahan, mencegah hingga 72% kasus malaria dibandingkan intervensi tunggal.
Kesimpulan: Vaksin malaria saat ini memberikan perlindungan yang lebih bermakna bila dikombinasikan dengan SMC di daerah dengan transmisi musiman yang intens. Meskipun masih terdapat tantangan, termasuk penurunan efikasi dan keterbatasan cakupan, integrasi strategi vaksin dengan kemoprevensi menawarkan peluang besar untuk mempercepat pengendalian dan eliminasi malaria. Penelitian selanjutnya perlu difokuskan pada optimasi rejimen dosis, perluasan akses vaksin di wilayah endemis, serta pemantauan keamanan dan efektivitas jangka panjang
