Repository UNTAR (Universitas Tarumanagara)
Not a member yet
43693 research outputs found
Sort by
Ruang Riung: wisata berbasis komunitas kampung nelayan Cilincing melalui aquaculture dan lunar harvesting
No full textPENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN JENIS INDUSTRI TERHADAP AUDIT DELAY PADA EMITEN INDEKS LQ45 BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021-2023
No full textABSTRAK
Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis apakah ukuran perusahaan dan jenis industri berpengaruh terhadap audit delay. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari laporan keuangan audited tahun 2018-2023 yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada emiten LQ45. Penelitian ini dilakukan dengan teknik sampling jenuh yaitu menggunakan keseluruhan populasi. Data yang diolah dengan menggunakan SPSS 27. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay sedangkan jenis industri berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengeksplor variabel independen lain yang termasuk faktor-faktor pemengaruh audit delay dan memperluas jangkauan objek serta periode penelitian.
Kata kunci: Ukuran Perusahaan, Jenis Industri, Keterlambatan Audit
ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the impact of company size and industry type on audit delay. The research utilizes secondary data from the audited financial statements of LQ45 issuers published by the Indonesia Stock Exchange (IDX) between 2018-2023. A saturated sampling technique was employed, which involved using the entire population. Data analysis was conducted using SPSS 27. The findings indicate that company size does not have a significant effect on audi t delay; however, industry type does have a significant effect. Future researchers are encouraged to investigate additional independent variabeliables that may influence audit delay and to broaden the scope of their research objects and timeframes.
Keywords: Company Size, Industry Type, Audit dela
Pelindungan Hukum Konsumen Terhadap Pemanfaatan Masa Jeda Pada Perjanjian Pembiayaan
No full textTujuan studi ini untuk mengkaji perjanjian pembiayaan yang merupakan instrumen penting dalam transaksi pembiayaan konsumen, dimana dalam praktiknya, pemanfaatan masa jeda pada perjanjian pembiayaan seringkali menimbulkan kerugian bagi konsumen akibat kurangnya transparansi informasi dan ketidakseimbangan posisi tawar dalam kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pelindungan hukum bagi konsumen dalam konteks pemanfaatan masa jeda pada perjanjian pembiayaan, serta menilai efektivitas regulasi yang ada dalam menjamin hak-hak konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pelindungan konsumen dalam Peraturam Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal dalam praktik pembiayaan, khususnya terkait transparansi syarat dan ketentuan masa jeda. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pelaku usaha pembiayaan guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi konsumen
Kekuatan Hukum Akta Pengangkatan Anak Sebagai Ahli Waris Adat Yang Dibuat Di Hadapan Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 324/Pdt/2020/Pt.Mdn)
No full textPenelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakpastian hukum terkait kekuatan akta pengangkatan anak yang dibuat di hadapan notaris tanpa penetapan pengadilan, khususnya dalam konteks pewarisan pada masyarakat adat Batak Toba. Kajian ini berfokus pada kewenangan notaris dalam membuat akta pengangkatan anak, akibat hukum dari akta tersebut terhadap status anak angkat, serta kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat Batak Toba yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus berdasarkan Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT.Mdn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris hanya berwenang membuat pernyataan atau perjanjian pengangkatan anak, namun tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan status hukum anak angkat secara sah. Dalam hukum adat Batak Toba, pengangkatan anak (Mangain) diakui secara adat, namun tidak memiliki kekuatan hukum formal apabila tidak disertai penetapan pengadilan. Dalam putusan tersebut, hak waris anak angkat dibatalkan karena pengangkatannya hanya didasarkan pada akta notaris. Analisis menunjukkan bahwa dualisme antara hukum adat dan hukum formal dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan anak angkat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara ketentuan adat dan prosedur hukum formal untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak waris bagi anak angkat. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai perbedaan sistem hukum adat dan nasional serta urgensi pembaruan hukum untuk menjembatani keduanya
Analisis Peran Majelis Pengawas Notaris Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr)
No full textPerseroan Terbatas (PT) merupakan badan usaha berbadan hukum yang berorientasi pada keuntungan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam pendiriannya, PT memerlukan Akta Notaris sesuai ketentuan perundang-undangan, serta pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mencakup perubahan susunan pemegang saham, pengurus, dan Anggaran Dasar. Namun, perubahan tersebut sering menimbulkan sengketa perdata karena adanya pihak yang merasa dirugikan secara materiil. Dalam hal ini, peran Majelis Pengawas Notaris (MPN) menjadi penting, baik sebagai penerima pengaduan masyarakat maupun sebagai pendamping notaris yang digugat. Gugatan terhadap notaris dapat berdampak pada batalnya akta secara hukum, yang berpengaruh terhadap reputasi notaris dan kepercayaan 4embag terhadap profesi dan 4embaga pengawasnya. Oleh karena itu, pengawasan dan pembinaan oleh MPN sangat diperlukan agar notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan kehormatan jabatan sebagai Officium Nobile.
Tesis ini membahas bagaimana tahapan yang dilalui dalam proses
pemeriksaan hingga penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran hukum perdata serta kontribusi terkait dengan peran Majelis Pengawas Notaris (MPN) melalui Langkah-langkah Pencegahan agar Notaris tidak melakukan pelanggaran hukum perdata dalam pembahasan Tesis ini.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dilangkapi dengan wawancara dari beberapa sumber yang terpercaya, yaitu mencakup suatu pendekatan yang menitikberatkan pada studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan sebagai sumber data. Dengan Hasil Penelitian berupa langkah pencegahan dan peranan MPN yang sangat diperlukan oleh Notaris yang dijatuhi sanksi
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Yang Dirugikan Atas Aksi Korporasi Perseroan (Studi Kasus Penggabungan Antara Smartfren Dan Excl)
No full textPenggabungan perusahaan merupakan aksi korporasi strategis yang berdampak besar pada struktur kepemilikan, arah bisnis, dan perlindungan hukum, khususnya bagi pemegang saham minoritas. Kasus merger PT XL Axiata Tbk (EXCL) dan PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) menimbulkan kekhawatiran terkait potensi kerugian bagi pemegang saham minoritas akibat ketimpangan informasi, lemahnya transparansi, dan ketidakseimbangan posisi tawar, serta belum optimalnya penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam merger, meninjau regulasi yang berlaku, dan mengevaluasi penerapan prinsip keadilan serta perlindungan hak-hak minoritas. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder dari peraturan, literatur hukum, dan studi kasus merger EXCL-FREN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak pemegang saham minoritas dijamin secara normatif, masih terdapat celah perlindungan, terutama dalam penentuan harga wajar saham dan mekanisme keberatan atau ganti rugi. Diperlukan penguatan regulasi dan penerapan prinsip GCG untuk memastikan perlindungan hak pemegang saham minoritas serta menjaga kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia
Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Status Tanah Sultan Ground Yang Dibeli Oleh Masyarakat Di Kabupaten Gunung Kidul
No full textKeraton Yogyakarta memiliki sebuah lembaga yang menangani berbagai hal yang berkaitan dengan tanah sultan dan tanah paku alam, yang dikenal sebagai pangageng kawedanan punokawan wahono sarto kriyo atau panitikismo. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memproses permohonan hak atas tanah yang berkaitan dengan tanah sultan dan tanah paku alam dari pihak swasta, lembaga pemerintah, atau masyarakat yang ingin menempati tanah tersebut. Tanah sultan akan dianggap melanggar hukum jika tidak memiliki sertifikat atau surat kepemilikan. Surat kepemilikan adalah otorisasi formal yang diberikan oleh panitikismo. Panitikismo adalah badan pemerintahan kraton yang bertanggung jawab untuk mengawasi administrasi dan pemanfaatan tanah kesultanan. Permasalahan yang dihadapi adalah: apa hubungan antara proses peninjauan kembali dengan status tanah kesultanan, dan bagaimana dampaknya terhadap jaminan dan perlindungan status tanah yang diperoleh masyarakat. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini berkisar pada prinsip-prinsip kepastian dan perlindungan terhadap status tanah yang diperoleh masyarakat. Penelitian yang dilakukan bersifat normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data sekunder terdiri dari tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan masalah hukum. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan cara menelaah literatur yang ada, melakukan wawancara, dan melakukan analisis data secara kualitatif. Yogyakarta memiliki landasan hukum yang kuat, negara pun mengakui dan menghormati status keistimewaannya dengan memberikan kewenangan khusus untuk mengatur urusan pengelolaan pertanahannya sendiri. Urusan dalam mengatur pengelolaan tanah ini menimbulkan dualisme hukum agrarian. Kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penggunaan/pemanfaatan tanah sultan ground termasuk magersari, ngindung, dan hak lainnya, dapat terus berlanjut sebagaimana ketentuan dalam serat kekancingan, dengan dilakukannya pendaftaran terlebih dahulu untuk nantinya dilanjutkan penerbitan sertifikan hak milik yang dimiliki kesultana
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Perlindungan Minuta Akta Yang Disimpan Secara Elektronik Dalam Kaitannya Dengan Cyber Notary
No full textPerkembangan teknologi informasi telah mendorong digitalisasi dalaberbagai bidang, termasuk bidang kenotariatan melalui konsep cyber notary. Salah satu bentuk digitalisasi tersebut adalah penyimpanan minuta akta secara elektronik. Namun, hal ini menimbulkan tantangan baru terkait perlindungan hukum terhadap minuta akta dan tanggung jawab notaris selaku pejabat umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana bentuk tanggung jawab notaris dalam melindungi minuta akta yang disimpan secara elektronik serta bagaimana peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpanan minuta akta secara elektronik masih menghadapi kekosongan hukum, terutama dalam hal standar keamanan dan sistem perlindungan data. Meskipun demikian, notaris tetap memiliki tanggung jawab penuh atas keutuhan, kerahasiaan, dan keamanan minuta akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan prinsip kehati-hatian profesi. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan lebih lanjut yang secara eksplisit mengatur mekanisme penyimpanan elektronik serta tanggung jawab notaris dalam era cyber notary guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak
Kekuatan Akta Notaris Dengan Ketidakhadiran Saksi Instrumentair Pada Saat Penandatanganan Akta Sewa Menyewa (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No.26/Pdt.G/2020/PN Rap)
No full textSalah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta perjanjian sewa menyewa ruko. Dalam membuat akta perjanjian sewa menyewa ruko, Notaris harus memastikan bahwa akta tersebut memenuhi dua aspek hukum, yaitu memenuhi syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPer dan syarat formil pembuatan akta Pasal 38 UUJN. Dalam perkara No.26/Pdt.G/2020/PN Rap, Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 5 tanggal 5 Maret 2019 dinyatakan perjanjian tersebut sah oleh putusan hakim karena memenuhi syarat sah perjanjian, sementara hakim tidak mempertimbangkan syarat formil pembuatan akta salah satunya tidak dihadiri oleh saksi instrumentair pada saat penandatangan akta dibuat. Sehingga penelitian ini berusaha menjawab permasalahan bagaimana hakim memutus perkara hukum akta perjanjian sewa menyewa ruko Nomor 5 dalam perkara Nomor No.26/Pdt.G/2020/PN RAP dan pertanggung jawaban hukum Notaris ES atas implikasi dari Akta perjanjian sewa menyewa tersebut yang tidak dihadiri oleh saksi instrumentair. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Bahwa hakim memutus berdasarkan pertimbangan yang lebih berfokus pada aspek formalitas keabsahan perjanjian Pasal 1230 KUHPer, hakim tidak mempertimbangan syarat formil pembuatan akta Pasal 38 UUJN terkait ketidakhadiran saksi instrumentair. Ketidakhadiran saksi instrumentair pada saat penandatangan akta merupakan bentuk pelanggaran Pasal 16 Ayat (1) huruf m dan Pasal 44 Ayat (1) UUJN dan melanggar syarat formil pembuatan akta Pasal 38 Ayat (4) huruf a, c, UUJN. Dengan tidak terpenuhinya syarat formil pembuatan akta, maka akta tersebut dapat dianggap cacat hukum dan dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Notaris dapat dipertanggungjawabkan dari segi administrasi berupa peringatan secara tertulis dan sanksi perdata dengan menggugat tuntutan ganti rugi
Akibat Hukum Wanprestasi Pada Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Oleh Developer (Studi Kasus Putusan Nomor 854/PDT/2022/PT.DKI)
No full textDeveloper yang membangun rumah susun dapat memasarkan dan menjual unit kepada calon pembeli terlebih dahulu melalui mekanisme PPJB, meskipun bangunan tersebut belum selesai. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak jarang developer tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam PPJB dan mengenai bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 854/PDT/2022/PT.DKI terkait wanprestasi dalam PPJB serta bagaimana akibat hukum wanprestasi yang dilakukan oleh developer dalam putusan nomor 854/PDT/2022/PT.DKI pada pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli, untuk menjawab pokok permasalahan dilakukan suatu penelitian menggunakan metode yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif lalu data yang digunakan adalah data sekunder, jenis dan teknik pengumpulan data menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh melalui data kepustakaan serta pengumpulan menggunakan studi kepustakaan, pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif dan analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Penelitian ini menghasilkan jawaban rumusan masalah yaitu Putusan ini didasarkan pada penilaian terhadap alat bukti yang disampaikan di persidangan yaitu adanya PPJB dan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat selaku developer secara sah dan meyakinkan telah melakukan wanprestasi, yaitu tidak melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan dalam PPJB, yang menjadi dasar hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi jual beli unit apartemen. Akibat hukum yaitu pembeli mengalami kerugian karena tidak mendapatkan haknya atas unit satuan rumah susun yang telah dibelinya serta mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil, selain itu pembeli berhak mendapatkan pengembalian uang yang semula telah dibayarkan kepada developer karena kelalaian penyerahan unit sarusun, hingga dapat menuntut pembatalan atas perjanjian yang dibuat para pihak