Repository UNTAR (Universitas Tarumanagara)
Not a member yet
43693 research outputs found
Sort by
Interpretasi terhadap Perlindungan Hukum kreditor dalam Proses kepailitan berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 374 K/Pdt.Sus-Pailit/2024)
No full textPailit merupakan situasi di mana debitur dinyatakan tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih melalui keputusan pengadilan. Keadaan ini mencerminkan ketidakmampuan finansial debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur, sehingga memerlukan penyelesaian melalui jalur hukum. Proses hukum terkait kepailitan memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, baik kreditor maupun debitor. Kepastian hukum ini memastikan kreditur mendapatkan perlindungan atas hak-haknya, sementara debitur memperoleh solusi yang adil terhadap permasalahan keuangannya. Pada penelitian ini penulis mengkaji dua rumusan masalah, yaitu Bagaimana perlindungan hukum terhadap Kreditor dalam proses Kepailitan berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Bagaimana Pertimbangan Hukum Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku (Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU). Tujuan penelitian penulis yaitu bertujuan untuk Mencari tahu perlindungan hukum terhadap Kreditor dalam proses Kepailitan menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Telah Sesuai Aturan Perundang Undangan Yang Berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, Penelitian hukum sendiri merupakan upaya terstruktur untuk memahami dan menganalisis berbagai fenomena hukum. Analisis pada penelitian ini akan mencakup rincian mengenai proses kepailitan, termasuk tahapan kasasi di Mahkamah Agung, untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang perkembangan dan penanganan kasus tersebut di pengadilan. Selain itu, penelitian ini akan mengevaluasi interpretasi perlindungan hukum bagi kreditur berdasarkan UU PKPU dalam konteks kasus PT Multi Inti Karya. Fokus utama analisis ini adalah mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur selama proses kepailitan serta menilai sejauh mana penerapan hukum tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Monopoli Jasa Pengiriman Yang dilakukan oleh e-commerce di Indonesia
No full textPraktik monopoli jasa pengiriman yang dilakukan oleh platform e-commerce telah menimbulkan berbagai dampak terhadap konsumen, pelaku usaha kecil, dan ekosistem pasar secara keseluruhan. Praktik ini membatasi kebebasan konsumen dalam memilih jasa pengiriman, menurunkan kualitas layanan, dan meningkatkan potensi diskriminasi terhadap penyedia jasa pengiriman alternatif. Selain itu, monopoli semacam ini berdampak buruk pada keberlanjutan persaingan usaha, melanggar prinsip demokrasi ekonomi, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini mengungkap celah dalam regulasi dan tantangan pengawasan yang menghambat upaya penegakan hukum terhadap praktik monopoli dalam ekosistem digital. Kompleksitas hubungan bisnis antara platform e- commerce dan penyedia jasa pengiriman, kurangnya transparansi, serta rendahnya literasi konsumen memperburuk kondisi ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan perlindungan hukum yang komprehensif yang mencakup penguatan regulasi, pengawasan yang ketat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan pemberdayaan konsumen melalui edukasi yang berkelanjutan.Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, regulator, masyarakat, dan pelaku usaha untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang lebih adil, transparan, dan kompetitif. Pendekatan ini tidak hanya melindungi konsumen dari dampak negatif monopoli, tetapi juga mendorong persaingan usaha yang sehat, inovasi, dan keberlanjutan pasar. Dengan demikian, diharapkan keseimbangan antara hak konsumen, kepentingan pelaku usaha, dan prinsip keadilan ekonomi dapat terwujud di era digital
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst)
No full textPenyalahgunaan narkotika saat ini menjadi bagian dari perbuatan kriminal yang dikatakan tidak asing dilakukan oleh remaja sampai yang tua di Indonesia. Rehabilitasi medis diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengobati seseorang dari kecanduan Narkotika. Fokus penelitian ini yaitu; pada rehabilitasi medis agar mendapatkan perawatan secara medis. Dengan studi Putusan 279/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst. Untuk menganalisis dasar Pertimbangan Hakim Dalam menjatuhan sanksi Pidana Pada Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Pst). Maka rumusan masalahnya bagaimana aturan reihabilitasi Meidis peilaku tindak pidana peinyalahgunaan Narkoitika di Indoineisia Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Dengan penelitian deskriptif. lalu Pendekatan Perundang-undangan (Statute Apporch) dan pendekatan kasus. Sedangkan bahan hukumnya yaitu hukum sekunder, primer dan tersier. Berdasarkan hasil analisis maka hemat penulis dalam memberantas tindak pidana Narkotika bukan semata dengan memasukan orang ke penjara. Tetapi ada upaya atau alternatif dengan merehabilitasi medis agar memperbaiki kondisi dan kesehatannya. Didalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 lebih terperinci lagi membahas tentang rehabilitasi. Agar pelaku bukan Semata hanya berorientasi pada penjatuhan hukuman penjara. Kemudian diatur pula dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dapat disimpulkan beberapa kriteria yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus sesuai surat Edaran Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana narkotika adalah: terdakwa hanya sebagai pengguna atau penyalahguna, terdakwa mengkonsumsi hanya untuk dirinya sendiri, jumlah yang digunakan relatif sedikit
Perancangan sistem informasi transaksi jual beli bahan pangan berbasis website untuk toko Stella Jaya
No full textPembuatan sistem pencatatan transaksi dan inventori berbasis web pada toko besi Irdawanti
No full textPerancangan aplikasi manajemen Puja Bakti Remaja dan Mahasathi Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya dengan basis web
No full textPengembangan sistem informasi inventory berbasis web pada toko Sugeng menggunakan metode SCRUM
No full text
