Repository UNTAR (Universitas Tarumanagara)
Not a member yet
43693 research outputs found
Sort by
Tanggung Jawab Developer dan Bank Terkait Sertifikat Yang Belum Di Balik Nama Sampai Terjadi Pelunasan Kredit Dalam Perspektif Kepastian Hukum
Dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan tempat tinggal sebagai salah satu dari tiga kebutuhan pokok untuk menunjang kehidupannya. Manusia membutuhkan rumah sebagai tempat berlindung untuk memberikan rasa aman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjamin mengenai pemenuhan tempat tinggal yang layak dan sehat bagi setiap orang. Namun, tidak semua orang memiliki kemampuan finansial untuk membeli rumah, maka hadirlah bank sebagai alternatif yang menawarkan fasilitas bantuan berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Dalam praktiknya, transaksi KPR tidak selalu berjalan mulus, terkadang ada kendala atau sengketa yang dihadapi oleh para pihak. Salah satunya adalah ketika debitur sudah melunasi kreditnya di bank namun debitur tidak kunjung mendapatkan sertifikat atas tanah dan bangunan yang telah diangsurnya selama bertahun-tahun. Penyebabnya bisa bermacam-macam, salah satunya karena belum dilakukan balik nama atas sertifikat tersebut. Hal ini tentu membawa dampak kerugian bagi debitur. Penelitian ini membahas tanggung jawab developer dan bank terkait sertifikat yang belum dibalik nama sampai terjadi pelunasan kredit serta akibat hukum bagi debitur KPR yang telah melunasi angsuran KPR-nya namun sertifikat masih belum dapat dikuasai oleh debitur padahal sertifikat merupakan alat bukti yang sah dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah dan bangunan.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris, yakni mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang- undangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat yang belum diserahkan kepada debitur karena belum dilakukan balik nama dapat merugikan debitur secara hukum karena debitur tidak memiliki kepastian hukum atas tanah yang telah dibelinya sehingga bank dan developer wajib bertanggungjawab untuk memenuhi hak debitur selaku konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan khusunya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Tinjauan Yuridis Labda Pencingkreman Desa (Lembaga Perkreditan Desa) Terhadap Status Hak Tanggungan Dalam Proses Simpan Pinjam
Labda Pacingkreman Desa (LPD) adalah lembaga keuangan mikro berbasis adat yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat desa adat Bali. Secara yuridis, operasional LPD diatur oleh peraturan daerah dan awig-awig desa, sehingga posisinya berbeda dengan lembaga keuangan formal yang tunduk pada hukum nasional. Dalam proses simpan pinjam, hak tanggungan yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 dapat digunakan sebagai jaminan kebendaan untuk memberikan kepastian hukum. Namun, implementasinya sering kali menghadapi tantangan, terutama terkait harmonisasi antara hukum adat dan nasional, kurangnya pemahaman pengelola, dan keterbatasan regulasi yang khusus mengatur LPD.
Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan penguatan regulasi, digitalisasi pengelolaan dokumen, edukasi hukum bagi masyarakat adat dan pengelola, serta kemitraan dengan lembaga formal. Dengan langkah-langkah tersebut, LPD dapat lebih paling efektif dalam melakukan tugasnya sebagai lembaga keuangan mikro yang membantu perekonomian desa adat sekaligus memberikan perlindungan hukum yang memadai dalam setiap transaksi
Akibat Hukum Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit dan Penyelesaian Lelang Atas Jaminan Kredit (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 454/PDT/2018/PT.DKI
Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum wanprestasi debitur pada perjanjian kredit berdasarkan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian lelang akibat kredit macet terhadap jaminan/agunan debitur pada kredit perbankan dalam kasus putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 454/PDT/2018/PT.DKI. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum yuridis normatif empiris, penelitian yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini berkaitan erat pada perpustakaan (studi kepustakaan) dan studi kasus, pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber (ahli) yang memiliki pemahaman mengenai permasalahan yang diteliti. Wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit mengarah pada ketidakmampuan atau ketidaksesuaian debitur dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian kredit, yang dapat menimbulkan akibat hukum, seperti gugatan ganti rugi, pengenaan denda, serta kemungkinan dilakukannya penyelesaian melalui jalur hukum, termasuk eksekusi terhadap jaminan kredit. Lelang merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur oleh hukum Indonesia dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya
Karakterisasi dan optimasi multi speed linear transfer system (TM - 1416)
Pada dunia Industri saat ini, sebagian Perusahaan produksi dan manufaktur sudah menerapkan sistem otomatis untuk meningkatkan efektif dan efisiensi kerja sehingga mendapatkan hasil kerja yang maksimal. Pada beberapa Perusahaan sudah menerapkan sistem Otomasi, dimana Otomasi merupakan sebuah Teknologi yang menggabungkan beberapa aplikasi seperti Sistem elektronik, mekanik, dan komputerisasi. Pada Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dari karakterisasi pada sistem "Pick and Place" sehingga akan mengetahui optimasi dari cara kerja sistem dengan melihat dan menilai dari berbagai aspek sehingga bisa meningkatkan efisiensi, akurasi pada sistem tersebut. Dengan menerapkan Teknik optimasi yang tepat kinerja pada sistem "Pick and Place" dapat ditingkatkan secara signifikan berdasarkan data-data yang didapat sebelumnya. Metode Penelitian menggunakan eksperimental berupa data-data parameter yang mempengaruhi kerja dari sistem tersebut seperti: Data Volume Flow Rate, Pressure, Air Consumption, time, range dan sebagainya. Hasil pengujian yang sudah dilakukan pada saat ini yaitu pada Multi Speed Linear Transfer System dengan menerapkan optimasi menggunakan sensor getaran dan juga BJSU serta pemrograman ulang kembali, dapat berhasil meningkatkan efisiensi waktu serta mengurangi terjadinya getara
Peningkatan sifat mekanisme baja otomotif dan pengamatan struktur mikro melalui proses perlakuan panas (TM - 1401)
Di dunia industri otomotif, terdapat banyak bahan baja yang digunakan. Baja tersebut digunakan sebagai penopang atau poros pada jenis kendaraan otomotif. Baja tersebut perlu melalui berbagai pengujian untuk memastikan keselamatan dan keamanannya untuk digunakan. Pengujian adalah hal yang penting untuk dilakukan, yang dapat terdiri dari perlakuan panas, uji tumbukan, dan uji tarik. Pengujian dilakukan dengan memberikan perlakuan panas pada objek atau spesimen, kemudian metode pengujian diterapkan pada semua spesimen untuk melihat metode mana yang menghasilkan tingkat ketahanan, kekuatan, dan keamanan terbaik Dengan pengujian ini, akan terlihat dari penilaian terhadap metode yang diterapkan sehingga dapat mengetahui metode mana yang paling baik. Pengujian ini diharapkan dapat membantu dunia otomotif, khususnya pada poros roda kendaraan roda dua. Dengan pengujian yang dilakukan, poros roda diharapkan menjadi lebih kuat terhadap korosi, karat, dan lingkungan sekitarnya. Dengan metode yang dilakukan, diharapkan dapat menghasilkan pengujian yang dapat membantu dunia otomotif, khususnya untuk kendaraan roda dua