Repository UNTAR (Universitas Tarumanagara)
Not a member yet
43693 research outputs found
Sort by
Analisis daya dukung dan penurunan tiang bor pada batuan lempung
No full textDibeberapa lokasi di Indonesia ditemukan tanah yang bersifat batuan lempung. Batuan Lempung sendiri adalah tanah yang tersusun dari butiran padat hasil pelapukan. Batuan lempung sangat kohesif dan bersifat permeabilitas rendah. Dalam pembangunan gedung bertingkat di atas batuan lempung perlu diperhatikan dalam menahan beban. Diperlukan kekuatan yang stabil untuk menahan penurunan disepanjang bidang geser. Dalam perencanaan pondasi sering terjadi masalah terhadap besarnya penurunan. Tanah ekspansif mengandung mineral-mineral yang bersifat mengembang dan berpengaruh terhadap perubahan kadar air. Batuan lempung termasuk jenis tanah ekspansif yang akan mengalami pengembangan atau peningkatan volume apabila berkontaksi dengan air. Kondisi tanah yang berada di bawah permukaan menjadi salah satu factor yang dapat menmpengaruhi penurunannya. Fondasi yang digunakan fondasi tiang bor. Diambil data tanah di Kalimantan Timur. Akan dilakukan perhitungan daya dukung, dan mengetahui besar penurunan yang akan terjadi pada tanah. Dalam penilitian ini akan mengetahui resiko apa yang terjadi terhadap pembangunan pada tanah batuan lempung. Kata kunci: batuan lempung, daya dukung, penurunan tanah, fondasi dalam, tiang bor
Pandangan masyarakat terhadap keselamatan bus Hiba sebagai moda transportasi sewa
No full text32519009
Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Hibah Yang Menarik Kembali Hibahnya (Studi Putusan Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN/Pms)
No full textPenelitian ini membahas mengenai hibah yang dibatalkan oleh pemberi hibah atau penghibah yang telah dihibahkan kepada penerima hibah. Syarat dilakukan hibah adalah sesuai dengan pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diantaranya adalah hibah dilakukan secara cuma-cuma, tidak dapat ditarik Kembali dan dilakukan Ketika masih hidup. Studi Putusan Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN/Pms menunjukan bahwa hibah adalah perjanjian sepihak yang dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan tidak dapat ditarik tembali, terdapat pengecualian apabila melanggar pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Salah satunya adalah apabila si penerima hibah tidak melakukan kewajiban hukmnya untuk membantu memberi nafkah kepada penghibah apabila penghibah jatuh miskin. Proses Pembatalan hibah terhadap hibah yang telah dilakukan peralihan hak kepada penerima hibah adalah melalui Putusan Pengadilan. Terhadap putusan pengadilan tersebut maka hibah dapat dibatalkan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemberi hibah yang menarik Kembali hibahnya adalah dengan adanya pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pemberi hibah atau penghibah merasa dirugikan sehingga penerima hibah melakukan perbuatan melanggar hukum sesuai pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kondisi barang hibah harus dikembalikan seperti semula (ex tunc). Obyek hibah yang menjadi nama penerima hibah menjadi tidak berkekuatan hukum tetap dan harus dikembalikan seperti semula menjadi pemilik penerima hibah. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data skunder sebagai data utamanya dan didukung oleh wawancara kepada Badan Pertanahan Nasional, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Notaris. Saran yang diberikan adalah adanya prinsip kehati-hatian dalam memberikan hibah maupun menerima hibah. Bertindak sesuai aturan dan noram-norma hukum, karena Undang-Undang menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan itikad baik dalam perbuatan serta tanggung jawab hukumnya
Perancangan city hotel bintang 5 "double tree by Hilton" Jakarta Pusat (DI - 2465)
No full textPada tahun 2020 wabah covid -19 masuk kedalam Indonesia yang menyebabkan seluruh Indonesia melakukan lock down sehingga membuat seluuh hotel di Indonesia tutup. Namun pada tahun 2021 hotel mulai di buka dan memiliki new protocol untuk membuat kenyamanan dan keamanan Kesehatan bagi pengunjung hotel Double tree by Hilton. serta perancangan desain interior ini bertujuan untuk mengikuti citra yang telah dibangun oleh hotel Double tree by Hilton secara Internasional dengan mengikuti standard hotel bintang 5 yang elah itetapkan oleh
pemerintah Indonesia. Kata kunci: Double tree, hotel, interior, perancanga
Akibat Hukum Eksekusi Putusan ICJ Dalam Kasus Nikaragua V. Kolombia Terhadap Perjanjian Pakta Bogota
No full textPerjanjian internasional dalam praktik hubungan diplomatik merupakan suatu aspek yang penting. Salah satu contoh dari perjanjian internasional adalah Pakta Bogota. Pakta Bogota adalah Perjanjian Amerika Serikat tentang Penyelesaian wilayah Pasifik yang ditandatangani oleh republik-republik independen Amerika yang berkumpul pada Konferensi Internasional Negara-negara Amerika Kesembilan di Bogota, Kolombia, pada tanggal 30 April 1948. Salah satu negara anggota pakta ini adalah Nikaragua dan Kolombia. Kedua negara ini menjalani adanya konflik teritorial yang di mana Nikaragua mengajukan permohonan yang melembagakan proses hukum terhadap Kolombia terkait dengan sengketa mengenai pelanggaran hak kedaulatan Nikaragua dan zona maritim yang dinyatakan oleh Putusan Pengadilan Mahkamah International pada tanggal 19 November 2012 yang didasari oleh perjanjian Pakta Bogota. Terkait putusan Mahkamah Internasional dalam memutuskan perkara antara Nikaragua dan Kolombia atas dasar Pakta Bogota. Permasalahan yang diangkat oleh penulis terkait dengan legalitas penggunaan Pakta Bogota dengan pertimbangan bahwa Kolombia telah menarik diri dari Pakta Bogota sebelum Nikaragua mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional, yaitu pada tanggal 27 November 2012
Penerapan Justice Collaborator pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr).
No full textJustice Collaborator ialah sebuah istilah pada sistem peradilan pidana di indonesia yang merupakan tersangka atau terpidana yang bekerja untuk aparat penegak hukum. Langkah ini digunakan guna memberantas jaringan kejahatan terorganisasi adalah dengan menggunakan peran bantuan dari pelaku yang terlibat pada kejahatan narkotika yang dilakukannya. Dengan kehadiran Justice Collaborator menjadi sangat penting untuk mengungkap kasus tindak pidana narkotika yang ada di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Justice Collaborator dalam tindak pidana narkotika dalam studi putusan pengadilan negeri nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. Adapun tujuan penelitan dalam skripsi ini adalah guna mengetahui penerapan Justice Collaborator tindak pidana narkotika pada putusan pengadilan negeri nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr. Manfaat dalam skripsi ini adalah memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan dalam bidang ilmu hukum pidana terkhusus dalam bidang Justice Collaborator dan juga menjadi refrensi untuk para akademisi, peneliti, dan para kalangan yang ingin membuat kajian pada bidang ilmu hukum pidana terkhusus dalam bidang Justice Collaborator, serta dapat memberikan saran kepada aparat penegak hukum tentang bagaimana penerapan Justice Collaborator dalam kasus narkotika. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah metode
penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah belum adanya penerapan pengurangan masa tahanan pada terdakwa Farida als Ida binti Abdul Rojak yang mempunyai status sebagai Justice Collaborator yang merupakan pengurangan masa tahanan adalah salah satu hak yang seharusnya dapat terdakwa peroleh. Maka disimpulkan bahwa maka Penerapan pengaturan Justice Collaborator terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta utara Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr dalam putusan tersebut penerapan Justice Collaborator tidak sesuai dengan peratura
Tanggung Jawab Perusahaan Terbuka Yang Disuspensi Bursa Efek Indonesia Kepada Pemegang Saham
No full textThe capital market has an important role in the economic development of a country. The
capital market collects public funds called investors for the benefit of companies listed
on the capital market in order to advance their companies. Companies listed on the
Indonesia Stock Exchange that have passed the initial public offering stage can buy their
shares in stock trading on the Indonesia Stock Exchange. However, along with the
development of companies that have made public offerings, there are also companies with
problems on the Indonesia Stock Exchange. Seeing this condition, what is the
responsibility of the company towards investors who are shareholders in the company?
Why does the Indonesia Stock Exchange annually pass companies to conduct initial
public offerings so that they can be transacted on the stock market? The research method
used is to use normative research methods. The results of this study, it can be concluded
that the liability of public companies should apply retroactively to those in charge of the
company even though at the Annual General Meeting of Shareholders they have been
given an acquittal of responsibility and can still be held accountable for legal certainty
and protection for shareholders in a public company
Analysis of Transfer of Rights to Land Without a Deed of Sale and Purchase as Stated in Government Regulation Number 24 of 1997
No full textThe registration of land rights is conducted in accordance with the provisions of Article 19 paragraph (1) of Law
Number 5 of 1960 to ensure legal certainty by the Government. The registration process of the transfer of land
rights through sale and purchase is regulated in Government Regulation Number 24 of 1997, stating that the sale
and purchase of land must be proved by a deed issued by the authorized of icial which is the PPAT. However, the
information and knowledge of laws related to the transfer of land rights through sale and purchase transactions in
remote areas is limited so that a significant number of transactions are still often carried out in traditional manner.
The focus of this research is to analyze the process of the transfer of land rights to without a deed of sale and
purchase. The research method used is the normative legal research method focused on normative premises,
providing normative explanations, research results, and legal experts' opinions on the discussed issues. As a result,
the related parties could file a lawsuit to the court and the decree serves as the basis for the registration for the
transfer of rights at the National Land Agency
Judges' Consideration On Decision Number 582/PDT.G/2019/PN.JKT.TIM Related Legitieme Portie From The Perspective Of The Civil Law Regarding The Division Of Inheritance
No full textPurpose: The research aims to determine which comes
first and is the higher heir according to law or will on the
legal basis of the District Court Judge's Decision
Number: 582/PDT.G/2019/PN.JKT.TIM between JM,
who sued FN, FTN, AR, and JK. In her case, as the fifth
child of the heirs, plaintiff/JM demanded a fair and
equitable distribution of inheritance for all the heirs, both
sons and daughters, where it turned out that the
inheritance was only for daughters in the will. For this
reason, this study aims to analyze (1) the basis for
Decision Number: 582/PDT.G/2019/PN.JKT.TIM and
determine (2) which heir takes precedence based on a will
or law.
Methodology: The research method used was descriptive
analysis, with a normative juridical approach, i.e., library
research conducted on secondary data.
Results: The study concluded that the consideration of
the judge's decision rejected the lawsuit because the
lawsuit contained formal defects, was unclear or obscure
(obscuur libel), and was unacceptable (Niet Onvantkelijk
Verklaard). The selection of heirs based on a will must
take precedence by winning the contents and distribution
in a will, which is not against the law. The legal
consideration is because the will is the testator's last will,
but it still conflicts with the absolute portion of the legal
property of the testator.
Application of this study: This study provides input to
readers to better know and understand the rights of heirs
in Indonesian laws and regulations.
Novelty/Originality of this study: There is a need for
outreach to the community, especially couples who are
Mariana & Benny Djaja
80
getting married and notaries or related parties, in the
event of a purchase or transfer of movable or immovable
property which can be inherited